BDF VIII Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Efektif Bawa Hasil Nyata

Upaya menyeimbangkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif menuntut manifestasi keduanya sebagai faktor pendukung yang membawa hasil nyata bagi masyarakat, demikian pengantar Dr. Dino Patti Djalal dalam Diskusi Panel II Bali Democracy Forum (BDF) VIII, di Nusa Dua Bali (11/12).
 
Panel bertema “Challenges, Choices and Prospects for Building Democracy and Developing Effective Public Governance” dipimpin oleh Dr. Dino Patti Djalal, Mantan Wamenlu RI dengan pembicara Hon. Jose Rene D. Almendras, Sekretaris Kabinet Republik Filipina; H.E. Ms. Mahjabeen Khaled Hossain, M.P., Anggota Parlemen Bangladesh; Prof. Dr. Azyumardi Azra, Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; H.E. Mr. Jan-Paul Dirkse, Ambassador at Large Kerajaan Belanda; dan Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, Chair of the Institute for Democracy and Human Rights di The Habibie Center.
 
Dalam diskusi mengemuka bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif menuntut upaya pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh masyarakat, termasuk komunitas masyarakat yang paling rentan. Mekanisme komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat perlu diterapkan di semua jenjang pemerintahan daerah.
 
Demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu hal yang penting dalam rangka menjamin pencapaian kesejahteraan masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan. Mekanisme “check and balances” menjadi kunci dalam upaya tata kelola pemerintahan yang efektif sebagai pra-syarat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
 
Tataran birokrasi di Indonesia sudah mulai menerapkan open bidding dalam rangka meningkatkan merit system. Indonesia masih menghadapi tantangan political meritocracy di tengah kecenderungan ke arah populisme. Masyarakat madani dan media berperan penting dalam rangka memastikan akuntabilitas kinerja elit politik.
 
Berbagai tantangan yang dihadapi di antaranya penguatan institusi politik dan kualitas birokrasi dalam rangka meningkatkan political meritocracy. Demokrasi juga tidak secara langsung mendatangkan transparansi dan keterbukaan dari institusi politik dan birokrat. Di samping itu, perlindungan dan jaminan hukum perlu diperkuat termasuk dalam menjamin transparansi.
 
BDF VIII yang berlangsung pada tanggal 10-11 Desember dihadiri oleh sekitar 250 perwakilan dari 89 negara dan 3 organisasi internasional. BDF merupakan forum tingkat menteri tahunan yang diselenggarakan oleh Indonesia sejak 2008. BDF ditutup oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Abdurachman M. Fachir. (sumber: Diplik/HAM)​