Sidang Sub-Komite Standard of Training and Watch-Keeping for Seafarers

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari tanggal 11 hingga 15 Januari 2010, KBRI London bersama delegasi Kementerian Perhubungan RI mengikuti sidang Sub-Komite Standard of Training and Watch-keeping for Seafarers (STW) yang ke 41 yang diselenggarakan oleh International Maritime Organization (IMO).

Sidang STW ini membahas perubahan secara menyeluruh mengenai isi dari International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Seafarers and Code(STCW 1978/1995), dimana pengkajiannya telah dilakukan sejak sidang STW ke 38 tahun 2007. Hasil dari pembahasan sidang STW 41 nantinya akan dilaporkan kepada Maritime Safety Commitee (MSC) untuk mendapatkan pengesahan, dan akan dipakai sebagai bahan untuk Konferensi Diplomatik yang direncanakan akan dilaksanakan di Manila, Filipina pada bulan Juni 2010 mendatang.

International Convention on STCW 1978 28 April 1984 dan 1995 STCW Code diberlakukan mulai tanggal 1 Februari 1997. Konvensi ini berisi aturan-aturan internasional tentang standar mengenai pendidikan, ujian dan sertifikasi bagi meraka yang akan melaksanakan tugas jaga di kapal laut (kapal niaga), termasuk nakhoda dan awak kapal serta calon pelaut yang akan bekerja di kapal niaga yang melakukan pelayaran internasional. Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kepres nomor 60 tahun 1986 telah meratifikasi Konvensi STCW 1978 ini. Dalam kaitannya dengan implementasi STCW Code 1995, Indonesia juga telah masuk ke dalam IMO ‘White List’, yang artinya, Sertifikat bagi para pelaut yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI dapat digunakan untuk berlayar di wilayah pelayaran Internasional, termasuk bekerja di kapal-kapal asing apabila negara tersebut telah membuat Memorandum of Undertaking dengan Indonesia.

Pada sidang STW 41 kali ini, akan dibahas 16 mata agenda, yang diperkirakan akan terjadi pembahasan yang cukup alot pada agenda nomor 7, yaitu  Comprehensive Review Of The STCW Convention And The STCW Code, baik pada sidang plenary maupun diskusi di tiap-tiap working group. Dalam agenda ini, sampai saat ini terdapat 56 dokumen yang telah masuk ke sekretariat IMO untuk menjadi bahan pembahasan dalam sidang.

Dari dokumen yang akan dibahas pada sidang nanti, pada prinsipnya Pemerintah RI sangat mendukung upaya-upaya dari berbagai negara anggota IMO yang mengajukan usulan sebagaimana pada dokumen yang ada, yang pada umumnya mengusulkan untuk meningkatkan kompetensi para pelaut dalam  upaya lebih menjamin keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim.

Dalam sidang ini, Atase Perhubungan KBRI London menyebutkan bahwa beberapa poin penting yang harus diperhatikan antara lain:

  1. Adanya upaya dari negara-negara pengguna pelaut, untuk memberikan standar-standar yang mungkin sulit bagi negara-negara penyedia pelaut seperti Indonesia untuk melaksanakannya. Namun demikian, pemerintah RI hendaknya dapat menerima standard-standar tersebut selama IMO dan negara-negara pengguna pelaut memberikan dukungan capacity building yang seimbang.
  2. Terkait dengan kekurangan tenaga pelaut yang cakap serta upaya IMO untuk menggalakkan para pemuda agar mau bekerja di kapal, Delegasi RI pada sidang ini akan senantiasa mengupayakan agar IMO tidak terlalu memaksakan pengaturan- pengaturan yang memberatkan bagi para pelaut, sehingga menarik minat pemuda-pemudi Indonesia untuk menjadi pelaut.
  3. Sementara itu, Delegasi RI akan mendukung usulan penyediaan ruangan untuk para calon pelaut yang menjalankan praktek berlayar.