Isu Global Governance sesuai dengan realita dunia, ungkap Dubes RI London pada diskusi yang diselenggarakan Wilton Park, 11 – 13 Januari 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suhu udara yang sangat dingin dengan hamparan salju setebal lebih dari 30cm di sekeliling Wiston House yang berada di kawasan Steyning West Sussex, tidak menghalangi kehadiran sekitar 60-an peserta diskusi dari berbagai kalangan akademik, peneliti dan pejabat senior dari berbagai negara untuk mendiskusikan isu global governance atau tata kelola global serta masa depannya. Para peserta diskusi membahas isu tersebut atas undangan Wilton Park dari tanggal 11 hingga 13 Januari 2010.

Dubes RI London, Yuri O. Thamrin sebagai salah seorang perserta mengungkapkan bahwa pembahasan isu global governance tersebut sesuai dengan realita dunia saat ini, dimana distribusi kekuatan (power) yang kian menyebar (diffuse) mengharuskan adanya dialog dan kerjasama yang semakin erat antar negara dan pelaku internasional lainnya untuk mengatasi berbagai tantangan berat yang dihadapi umat manusia. Disamping itu, pertemuan di Wilton Park juga sangat bermanfaat dalam memberikan penyegaran intelektual dan konstruksi ide serta, perluasan wawasan yang muncul dari beragam pandangan para peserta. Salah satunya, misalnya mengenai pembahasan multilateralisme yang mengedepankan pendekatan soft power. Dunia saat ini yang ditandai oleh munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti China dan India di Asia, Brazil di Amerika Latin, bangkitnya Rusia, perluasan Uni Eropa, serta potensi meningkatnya peranan global Indonesia, perlu mempertimbangkan bahwa solusi untuk persoalan dunia bukan selalu dengan pendekatan hard power.

Selain itu, salah satu isu yang penting bagi Indonesia adalah “legal challenges to state authority”, sehingga Dubes RI London memilih ikut dalam pembahasan isu tersebut yang difasilitasi oleh ahli hukum internasional dari London School of Economic and Political Science (LSE), Prof. Christine Chinkin. Dalam kaitan isu tersebut, Dubes RI mengungkapkan bahwa bagi Indonesia yang sudah demokratis, masalah tantangan hukum terhadap wewenang negara telah menjadi hal yang biasa karena struktur dan proses hukum di Indonesia memungkinkan untuk terjadinya suatu challenges terhadap negara. Meski demikian, dalam konteks hukum internasional, yang dimaksud dengan challenges terhadap state authority perlu diperjelas. Jika yang dimaksud dengan challenges tersebut adalah intervensi militer seperti pengalaman di Irak, maka hal tersebut mutlak harus mendapatkan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Di tingkat kawasan, disampaikan pula upaya Indonesia yang telah mengembangkan kultur baru di ASEAN dimana tukar-menukar informasi dan diskusi konstruktif tentang masalah-masalah sensitif dalam negeri di negara-negara anggota tidak lagi tabu. Memperhatikan pengalaman di Aceh, Filipina Selatan, serta penanganan bencana topan Nargis di Myanmar, terlihat kecenderungan sikap responsif negara-negara kawasan untuk menerima keterlibatan internasional melalui pengaturan bilateral dengan sesama negara kawasan maupun melalui ASEAN.

Berbagai pemikiran dan isu yang dibahas selama konferensi global governance di Wilton Park tersebut setidaknya dapat memberikan warna baru dalam pemahaman kita tentang global governance. Konsep global governance tidak selalu didominasi oleh pemikiran terjadinya dominasi terhadap struktur internasional oleh negara-negara kuat, melainkan juga membuka peluang bagi negara menengah dan yang lebih lemah untuk turut mewarnai jalannya global governance dengan syarat mereka menyatukan suara. Dalam global governance, peranan non-state actors seperti NGO Internasional juga amat penting. Dalam konteks peranan negara-negara dalam global governance, Dubes Yuri Thamrin mengungkapkan bahwa keinginan untuk berperan adalah satu hal, dan kemampuan untuk secara nyata berperan aktif adalah hal lain. Dengan kata lain, keinginan untuk berperan serta secara aktif dalam mendorong roda perputaran global governance harus didukung oleh kemampuan suatu negara yang mencakup modal politik, ekonomi, militer, soft power, dll. Disamping itu, disampaikan pula agar kita tidak perlu takut bahwa konsep global governance akan digunakan sebagai titik masuk negara-negara Barat mengintervensi negara-negara berkembang. Selama negara-negara berkembang tetap kompak dan solid, maka kelompok negara-negara berkembang dapat tetap menjadi trendsetter dan penentu agenda proses global governance tersebut.

Wilton Park yang merupakan lembaga akademik independen dibawah naungan Kemlu Inggris, bekerjasama dengan Department for International Development (DFID), the Government Office for Science, Ministry of Defence (MOD), the Cabinet Office, dan the US National Intelligence Council, memilih isu “Global Governance: Future Trends and Challenges “ dengan tujuan memperdalam pemahaman tentang perspektif internasional terhadap permasalahan global serta membangun hubungan jangka panjang dan memperkuat jaringan internasional dengan berbagai pihak. Tema kunci global governance yang menjadi pembahasan konferensi tersebut antara lain kesempatan dan tantangan global, struktur tata kelola global, regionalisme dan grouping, keamanan dan konflik, sharing nilai-nilai seperti soft power, masalah instrumen, peranan teknologi komunikasi, sudut pandang sejarah, serta hak dan kewajiban.

Global governance dapat dipandang sebagai sebuah jalan yang dapat menjadi mekanisme dalam penyelesaian persoalan global. Namun seiring dengan perjalanannya, muncul pertanyaan tentang kaitan antara konsep global governance dengan konsep kontrol: apakah negara-negara yang memiliki kemampuan (kontrol) bersedia mendukung terselenggaranya global governance secara adil? Kemudian sebaliknya, apakah negara-negara pendukung global governance memiliki kemampuan (kontrol) yang cukup untuk menjamin perjalanan global governance secara efektif di masa mendatang?