Indonesia dan Organisasi Maritim Indonesia

12/11/2009

 
Terbentang di antara jalur strategis pelayaran dan sistem navigasi internasional, Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki kepentingan dan sekaligus memegang peranan penting dalam menciptakan keamanan di jalur lintas laut seperti Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda dan Selat Lombok. Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam melanjutkan kebijakan di sektor bahari terkait keselamatan, kemanan dan kebersihan kelautan, Indonesia senantiasa akan meningkatkan manajemen infrastruktur di kawasan dan perairan Indonesia lainnya.

Untuk itu, keanggotaan Indonesia di dalam wadah International Maritime Organization (IMO) amatlah signifikan artinya. Organisasi yang pada awalnya bernama Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) tersebut berdiri pada tahun 1948 di Jenewa. Berkedudukan di London, IMO merupakan badan khusus PBB yang membidangi pembentukan kerangka regulasi terkait pengiriman barang via laut (shipping). Selain itu, IMO juga bertanggung jawab menangani keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, masalah hukum, kerjasama teknis, keamanan laut, dan efisiensi pengiriman. 

Sidang Umum yang digelar secara berkala setiap dua tahun sekali menjadi tulang punggung IMO yang hingga saat ini beranggotakan 169 negara dan 3 anggota luar biasa (associate members). Di sela-sela Sidang Umum, Dewan IMO yang terdiri dari 40 negara anggota yang dipilih oleh sidang umum mengadakan pertemuan dan bertindak sebagai badan pelaksana organisasi. Lingkup kerja IMO dibagi ke dalam lima komite, masing-masing didukung oleh beberapa sub-komite teknis. Sekretariat IMO dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang saat ini dipegang oleh Mr. Efthimios Mitropoulos dari Yunani. Posisi Sekjen dipilih langsung oleh Dewan IMO atas persetujuan Sidang Umum.

Sebagai anggota IMO sejak 1961, Indonesia telah banyak berkontribusi melalui keterlibatan secara dalam setiap aktivitas organisasi, termasuk di antaranya adalah keanggotaan Indonesia dalam Dewan IMO sejak 1973. Indonesia juga turut berperan dalam memajukan dan  meningkatkan kerja sama internasional di bidang keamanan, keselamatan pelayaran, dan perlindungan lingkungan bahari. Dalam hal ini, Indonesia telah ikut serta (aksesi) pada 17 konvensi IMO seperti SOLAS 1974, CSC 1972, STCW 1978, INMARSAT 1976, MARPOL 73/78 (Annex I/II), COLREG 1972m dan CLC 1992.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi beberapa dokumen hukum terkait isu-isu kelautan, seperti United Nations Convention on the Law of the Sea, BASEL Convention 1989, United Nations Convention Biological Diversity, dan International Convention on Maritime Liens and Mortgages 1993. Pada tahun 2008, guna memutahirkan kecekatan dan ketangkasan para pelaut, Indonesia juga meratifikasi Konvensi ILO No. 185 mengenai Revising of the Seafarers’ Identity Documents Convention 1958.

Di dalam kawasan, Indonesia memiliki rekam jejak positif dalam menciptakan keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan bahari. Sebagai negara pantai, Indonesia bersama Malaysia dan Singapura telah melakukan kerja sama intensif dalam bingkai Tripartite Technical Experts Group (TTEG) terkait Selat Malaka dan Singapura. Guna mengantisipasi tantangan di masa yang akan datang, negara-negara pantai tersebut dan IMO meluncurkan program Cooperative Mechanism yang menjadi landasan kerja sama antar negara pantai, industri pelayaran, serta pihak terkait lainnya guna meningkatkan keselamatan bahari dan perlindungan lingkungan di selat tersebut.

Di tahun 2009, Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya dengan menjadi tuan rumah World Ocean Conference 2009, dengan tujuan melindungi lingkungan bahari dunia, merespon tantangan global seperti perubahan iklim di laut dan menurunnya sumber daya kelautan, serta menyatukan komitmen internasional agar bekerja sama meningkatkan manajemen sumber daya kelautan. Hasil dari Manado Ocean Declaration (MOD) tersebut akan dibawa pada United Nations Climate Talks di Kopenhagen pada Desember 2009. Hal tersebut bertujuan mempercepat dan memasukkan kebijakan yang ramah kelautan di dalam diskusi perubahan iklim.

Saat ini, peningkatan kapasitas kelauatan di dalam negeri menjadi prioritas nasional Indonesia. Pemerintah akan menambah kemampuan pelabuhan-pelabuhan sehingga layak menjadi sarana perdagangan internasional. Dalam upaya meningkatkan keamanan pelayaran dan perdagangan di dalam perairan dalam negeri, Indonesia telah mengimplementasikan SOLAS Chapter XI-2 and ISPS-Code. Hingga sekarang, sebanyak 247 fasilitas pelabuhan, termasuk 742 kapal besar berbendera Indonesia telah memenuhi sarat ISPS Code. Bahkan, dengan merujuk pada Undang-Undang mengenai pelayaran, pemerintah Indonesia akan membentuk patroli pantai (sea and coastguard) guna meningkatkan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. 

Dalam upaya melanjutkan kontribusi Indonesia dalam Dewan IMO, dan peran Indonesia dalam mewujudkan tujuan dan adicita IMO, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk meneruskan usaha tersebut dengan menjadi anggota Dewan IMO kategori C untuk periode 2009-2011.
London, Desember 2009