Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Dr Agung Laksono, memberikan dukungannya terhadap inisiatif global mengenai keluarga berencana dalam acara London Summit on Family Planning yang berlangsung di London pada tanggal 11 Juli 2012.
Pertemuan tingkat tinggi ini diselenggarakan oleh Departemen Pembangunan Internasional (DFID) Pemerintah Kerajaan Inggris Raya bekerjasama dengan Bill and Melinda Gates Foundation dan United Nations Populations Fund (UNFPA) yakni organisasi PBB di bidang kependudukan, serta sejumlah LSM, lembaga donor, organisasi keagamaan, perusahaan swasta, lembaga penelitian, pemerintah dari berbagai negara dan unsur lainnya. Inisiatif pertemuan ini menekankan akan pentingnya akses terhadap alat kontrasepsi sebagai hak dan prioritas untuk pembangunan dan meningkatkan kesehatan, terutama bagi wanita miskin dan anak-anak perempuan.
Menteri Pembangunan Internasional Kerjaaan Inggris Andrew Mitchell mengatakan, ”Ini merupakan terobosan bagi para wanita serta anak-anak perempuan dari golongan miskin yang akan mengubah hidup mereka di negara berkembang yang jumlahnya diperkirakan sebanyak 120 juta orang. Komitmen yang akan diberikan pada pertemuan ini akan memberikan dukungan bagi wanita dalam menentukan masa depannya."
“Pada tahun 2020, inisiatif yang diumumkan hari ini akan mengurangi sebanyak 200.000 wanita yang meninggal akibat hamil dan melahirkan, mencegah sebanyak 110 juta wanita hamil yang tidak direncanakan, dengan mengurangi sebanyak 50 juta tindakan aborsi dan menghindari sebesar 3 juta bayi yang meninggal di tahun pertama kelahirannya”, ujar Andrew Mitchell.
Sementara Melinda Gates, kepala Yayasan Bill dan Melinda Gates, menceritakan, “Selama saya melakukan perjalanan dan mendengarkan aspirasi wanita dari golongan miskin di seluruh dunia, mereka mengatakan bahwa akses terhadap alat kontrasepsi akan menentukan hidup dan matinya mereka. Sudah saatnya kita mendengar aspirasi dari mereka dan menciptakan kesempatan hidup yang lebih baik bagi mereka dan keluarganya.”
Di Pertemuan Tingkat Tinggi ini, Menko Kesra Agung Laksono menyampaikan kisah sukses dari program Keluarga Berencana Indonesia yang dilaksanakan sejak tahun 1960-an. “Dimana saat ini melalui semangat Gotong Royong, Indonesia berhasil menurunkan tingkat kelahiran bayi dari 5,6 per wanita menjadi hanya 2,3 per wanita serta menghindari potensi kelahiran sebanyak 100 juta sepanjang lebih dari 3 dekade ini.”
“Hal ini bisa dicapai karena terdapat kemauan politik yang kuat yang ditunjang oleh sumber daya yang memadai termasuk pendanaan. Selain itu, partisipasi dari komunitas lokal menjangkau desa-desa dengan melibatkan tenaga sukarela yang mencapai 100.000 untuk memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian terdapat program komunikasi massa inovatif yang mampu mengubah pola pikir dan persepsi terhadap norma-norma sosial terkait dengan program Keluarga Berencana. Dan keberadaaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang langsung di bawah Presiden dengan manajemen yang solid, mampu menghasilkan kebijakan serta mampu mengimplementasikannya secara efektif.”
Ditemui sesudah acara, Menko Kesra Agung Laksono menambahkan, “Saat ini pertumbuhan penduduk 1,49% dan kita mempunyai keinginan untuk menguranginya menjadi kurang dari 1% oleh karenanya program KB perlu direvitalisasi dan yang penting juga adalah panutan dari para pejabat negara yang memiliki. “Tantangan paling besar di jaman reformasi ini adalah adanya otonomi daerah mempengaruhi program KB; maka komitmen dari pemerintah daerah berbeda-beda sehingga koordinasi menjadi tantangan yang besar”, tambah beliau.
“Dalam forum tersebut, saya sampaikan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mensukseskan program KB di Indonesia. Diantaranya dengan memasukkannya menjadi bagian dari Sistem Jaminan Nasional Sosial serta terjadi peningkatan alokasi anggaran yang sebelumnya sekitar Rp 700 miliar sekarang menjadi sebesar Rp. 2,5 triliun” ujar Menko Kesra.
Pertemuan Tingkat Tinggi ini telah berhasil memobilisasi sumber daya untuk memberikan akses alat kontrasepsi kepada 120 juta wanita yang membutuhkan biaya sebesar US$ 4,3 milyar. Lebih dari 20 negara berkembang (termasuk Indonesia) memiliki komitmen besar untuk menyelesaikan masalah yang menghalangi para wanita untuk memperoleh informasi, pelayanan serta fasilitas untuk alat kontrasepsi bagi dari segi kebijakan, pendanaan dan distribusinya. Para donor memberikan komitmennya untuk menyediakan dana baru untuk mendukung program ini sebesar US$ 2,6 milyar – yang telah melampaui target dari Pertemuan Tingkat Tinggi ini.
Berdasarkan studi yang dipublikasikan oleh USAID, metode kontrasepsi yang efektif merupakan investasi yang berbiaya rendah yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk masa depannya. Studi tersebut menemukan bahwa setiap investasi sebesar 1 dollar AS pada program KB akan menghemat biaya sebanyak 6 dollar AS untuk kesehatan, perumahan, fasilitas air dan layanan publik lainnya
Vishnu Juwono