Tentang KBRI Kuwait

​​

SEJARAH SINGKAT KBRI KUWAIT


Secara umum, latar belakang pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait adalah dalam rangka menggalang kerjasama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Indonesia dan Kuwait sama-sama memiliki kekayaan minyak, mayoritas masyarakat beragama Islam dan untuk melindungi masyarakat Indonesia yang berada di Kuwait.

Sampai awal tahun 1976, Duta Besar RI untuk Irak di Baghdad juga merangkap sebagai Duta Besar RI (nonresident) untuk Kuwait. Baru pada awal bulan April 1976 di buka Kedutaan Besar RI tersediri untuk Kuwait yang berkedudukan di Kuwait City dan sebagai Duta Besar LB & BP pertama untuk Kuwait adalah Bapak Munawir Sjadzali, MA. Kemudian menjelang akhir tahun 1976, pemerintah RI memutuskan bahwa Duta Besar RI di Kuwait juga merangkap Duta Besar (non-resident) untuk Bahrain, Qatar dan Persatuan Emirat Arab (PEA). Akan tetapi pada bulan Oktober 1978 pemerintah RI memutuskan bahwa PEA berdiri sendiri dengan dibukanya Perwakilan RI di Abu Dhabi.

Sebagai realiasi dari usulan KBRI Kuwait dalam lima tahun terakhir, pemerintah RI menyetujui pembukaan KBRI Doha, Qatar sesuai Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 036/OT/IV/99/01, tanggal 6 April 1999. Dengan demikian secara resmi wilayah akreditasi KBRI Kuwait hanya meliputi negara Kuwait dan Kerajaan Bahrain.

Kedutaan Besar RI Kuwait yang berstatus D-2 merupakan perwakilan diplomatik yang kegiatan utamanya mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor SK.06/A/OT/VI/2005/01 tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di luar negeri.

Dengan landasan tersebut, KBRI Kuwait yang juga merangkap Kerajaan Bahrain dalam melakukan kegiatan menitikberatkan pada tiga kebijakan pokok, yaitu 1) Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI, 2) Peningkatan Citra dan Promosi Perdagangan Indonesia dan 3) Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi TKI Terampil sebagai potensi peningkatan ekonomi nasional. Disamping itu, meningkatkan kerjasama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

Mengingat jumlah masyarakat Indonesia di Kerajaan Bahrain cenderung semakin meningkat dan adanya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan sampai dengan sekarang, maka Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri memandang perlu untuk membuka Kantor Perwakilan RI di Kerajaan Bahrain.

Pemerintah Kerajaan Bahrain melalui Nota No. 3/50/84-191 tanggal 20 Maret 2005 memberikan persetujuan pembukaan Kantor Perwakilan Indonesia dan pemerintah Indonesia sejak 27 Maret 2005 menempatkan dua orang  diplomat KBRI Kuwait yang berkedudukan di Bahrain. Kantor yang di buka tersebut dinamakan "Kantor Urusan Konsuler" yang masih dirangkap oleh KBRI Kuwait.