SIDANG PENGESAHAN PERNIKAHAN WNI DI LUAR NEGERI (ISTBATH NIKAH) DI KJRI KUCHING

3/26/2012

 
1.
Bahwa tidak sedikit pasangan suami isteri WNI/TKI yang melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam dihadapan para imam masjid atau ulama setempat dan perkawinannya tersebut tidak dapat dicatatkan atau didaftarkan di kantor Perwakilan RI setempat
2.
Bahwa dengan kondisi tersebut diatas kebanyakan keluarga WNI/TKI di luar negeri tidak mempunyai kepastian hukum, bukan karena mereka tidak taat hukum yang berlaku di negara RI, tetapi karena lembaga yang bertanggungjawab mengurusi hal tersebut belum tersedia di Perwakilan RI di luar negeri.
3.
Bahwa banyak pasangan suami isteri yang tidak memiliki akta/buku nikah dikarenakan hilang atau rusak sedangkan pengganti dari akta nikah/buku kutipan akta nikah dari KUA tempat tinggalnya di Indonesia hanya berupa duplikat akte nikah yang oleh pihak luar negeri tidak dianggap sebagai bukti sahnya suatu perkawinan, sehingga yang bersangkutan tetap memerlukan akta nikah/buku kutipan akta nikah, namun akta nikah dan kutipannya tersebut baru dapat diberikan oleh PPN Perwakilan RI setelah menunjukkan penetapan perkawinan (itsbat) dari pengadilan agama
4.
Di beberapa Perwakilan RI yang telah memiliki PPN/Penghulu masih banyak pasangan suami isteri WNI yang menikah sebelum adanya PPN/penghulu di perwakilan tersebut, sehingga masih banyak pasangan suami isteri yang tidak memiliki akta nikah atau buku kutipan akta nikah, padahal yang bersangkutan sangat membutuhkan akta nikah/buku kutipan akta nikah sebagai satu-satunya alat bukti sahnya perkawinan mereka, namun akta/buku kutipan akta nikah tersebut tidak dapat diperoleh tanpa terlebih dahulu menunjukkan penetapan perkawinan (itsbat) nikah dari Pengadilan Agama
5.
Banyak anak-anak dari pasangan suami isteri WNI/TKI di luar negeri yang kehilangan hak-hak sipil mereka, terutama selama mereka tinggal bersama ayah ibunya di luar negeri, karena orang tua mereka tidak mampu menunjukkan dokumen pernikahan sah yang akan dijadikan sebagai dasar bagi anak-anak tersebut untuk mendapatkan kesempatan di dalam memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain lain dari negara setempat, sedangkan untuk mendapatkan dokumen perkawinan diharuskan terlebih dahulu memperoleh penetapan itsbat dari pengadilan agama.
6.

Atas dasar pertimbangan timbulnya dampak negatif dari kawin dibawah tangan yang dilakukan oleh WNI/TKI di luar negeri, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sedangkan negara berkewajiban untuk melindungi segenap warga dimanapun mereka berada. Oleh karena itu demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami isteri beserta anak-anaknya di luar negeri, maka Pengadilan Agama RI menyediakan akses dalam pelayanan bantuan hukum melalui pelaksanaan program sidang keliling di Perwakilan RI di luar negeri berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.   Kebijakan Mahkamah Agung RI untuk memberikan bantuan kepada WNI dikenal dengan kebijakan JUSTICE FOR ALL.

7.
Sehungan dengan pertimbangan tersebut maka, Pemerintah Republik Indonesia cq Mahkamah Agung RI dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching melaksanakan Sidang Pengesahan Perkawinan WNI di Luar Negeri (Itsbat Nikah) di KJRI Kuching pada tanggal 26, 27, 28 Maret 2012
Kuching, 26 Maret 2012