"On the Spot" Citizen Service in Bintulu, Sarawak, 7-8 October 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2011, KJRI Kuching telah melaksanakan pelayanan pembaharuan paspor luar kota dengan "sistem jemput" bola bagi para WNI/TKI yang berada/bekerja di Kota Bintulu, Sarawak dan juga melakukan wawancara kepada WNI yang akan dideportasi kembali ke Indonesia yang ditahan di Depo Tahanan Imigrasi di Bekenu, Miri.  
 
Pada hari pertama, Sabtu 8 Oktober 2011, petugas dari KJRI Kuching melakukan kunjungan ke Depo Tahanan Imigrasi di Bekenu, Miri untuk mewawancarai 27 WNI yang akan dideportasi kembali ke Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2011 via perbatasan darat Tebedu dan Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat.   Pada hari kedua, Minggu, 9 Oktober 2011, KJRI melakukan wawancara kepada TKI yang akan memperbaharui paspornya.
 
Tercatat sebanyak 156 orang TKI telah di wawancarai yang bekerja pada 20 perusahaan Malaysia dan 4 orang PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) mengikuti pelayanan ini. Pelayanan pembaharuan paspor pada hari kedua tersebut dilakukan di salah satu hotel di Kota Bintulu, dari pagi hingga sore hari.   kegiatan pembaharuan paspor dengan sistem "jemput bola" ini sangat membantu para TKI yang banyak bekerja di pelosok-pelosok wilayah terpencil di Sarawak yang sulit terjangkau dan kesulitan transportasi apabila harus menempuh perjalanan jauh ke Kuching untuk memperbaharui paspor mereka.  
 
Pembaharuan paspor RI dengan sistem ini mengutamakan kepada para TKI atau WNI yang bekerja jauh dari Kuching. Selain itu, jumlah TKI yang cukup besar juga menyebabkan sulitnya mobilitas bagi perusahaan untuk mengantar mereka ke Kuching. Dengan dasar itulah, maka pelayanan paspor sistem jemput bola ini dilakukan.  
 
Wawancara kepada para TKI yang telah selesai menjalani hukuman sebelum dideportasi, merupakan salah satu prosedur yang diterapkan oleh KJRI Kuching sebelum memberikan surat rekomendasi untuk deportasi para WNI tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan screening status kewarganegaraan mereka, sekaligus juga untuk mendata asal-muasal kampung halaman para TKI tersebut, sehingga koordinasi pemulangan mereka di Indonesia dapat lebih aman dan terkoordinasi.