Konjen RI Pimpin Langsung Penyelamatan Korban TPPO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?KJRI mendapatkan informasi permintaan penyelamatan WNI a.n. Yuliana di Miri, Sarawak, Malaysia Timur tanggal 04 Oktober 2015. Pada saat bersamaan Konsul Jenderal RI sedang berada di Miri dan Iangsung berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat untuk langsung melakukan penyelamatan.

Adapun aduan dari Sdri. Yuliana adalah bahwa dirinya telah bekerja selama tujuh bulan di tempat majikan a.n. Madame Judi dengan gaji rendah sebesar RM 500 (di bawah gaji minimal RM 700) tanpa hari  libur dan tenaganya disewa-sewakan ke majikan-majikan lain dengan bayaran RM 80 per hari yang diambil uangnya oleh Madame Judi. Terdapat 14 WNI Iainnya yang dipekerjakan di tempat tersebut dengan pola yang sama. Gaji mereka tidak diberikan dan ditahan sampai mereka menyelesaikan dua tahun bekerja pada Madame Judi. Dua orang di antara para korban adalah lelaki (Paman dan Keponakan) yang juga disewakan tenaganya untuk melakukan pekerjaan membersihkan rumah serta potong rumput.

Konjen RI dengan koordinasi bersama Jabatan Siasatan Jenayah/Crime Investigation Department (CID) Polis DiRaja Malaysia (PDRM) wilayah Miri segera bergerak ke tempat pekerja di Jalan Pujut 513, No. 2018, Miri, Sarawak. CID PDRM mengirimkan 12 personil untuk melakukan penggerebekan di rumah tersebut yang dilakukan pukul 22.00 hingga 23.30 WS dan berhasil menyelamatkan enam orang a.n. 1) Yuliana, 2) Bayu Irawan, 3) Wahyudi, 4) Desi Antasari, 5) Ropinah, dan 6) Widia. Selain itu, polisi juga mengamankan dua Warga Negara Malaysia/WNM yang berada di tempat saat kejadian (identitas belum diberikan oleh polisi karena belum diketahui status mereka sebagai apa).

Keenam korban langsung dibawa ke Ibupejabat Polis Daerah/IPD Miri can diambil keterangan sementara  Konjen RI turut mendampingi dan memberikan motivasi agar para korban dapat menenangkan diri dan bahwa kasus mereka kini ditangani oleh pihak yang berwajib. Hingga berita ini disampaikan, sudah terdapat 8 WNI lainnya dari kelompok yang sama yang telah diselamatkan oleh pihak CID PRDM Miri.. Kini total korban menjadi 14 orang dan KJRI telah mengirimkan Staf Teknis Polri serta staf konsuler untuk mendalami kasus  serta berkoordinasi mengenai penanganannya dengan aparat terkait di Miri.

Sebagai informasi tambahan, Miri terletak lebih dari 1000Km dari Kuching dan lebih mudah diakses menggunakan pesawat terbang. Jarak jauh tersebut di satu sisi adalah kendala dalam hal penanganan kasus secara cepat. KJRI menduga sebenarnya banyak terjadi modus eksploitasi seperti kasus tersebut di daerah Miri, Sibu, dan Bintulu, yaitu dengan mempekerjakan BMI secara keliling/pembersih rumah keliling.

Kasus ini adalah kasus kedua yang berhasil dibongkar oleh KJRI sepanjang tahun 2015 (sebelumnya adalah kasus Pranita dan 13 kawannya).

Selanjutnya Selasa, 6 Oktober 2015 KJRI Kuching mengirim 1 tim terdiri dari Staf  Konsuler besarta Staf Teknis POLRI berangkat menuju Mini, Sarawak untuk menindaklanjuti kasus 14 orang Warga Negara Indonesia (WNI) terduga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TWO).

Pertemuan tim dengan para korban dibuka dengan kata pengantar dan arahan dan Staf Teknis Polri yang menjelaskan bahwa KJRI Kuching hadir dalam rangka membantu permasalahan yang terjadi sebagaimana Iaporan salah satu korban yang tidak tahan kerja akibat dipaksa bekerja 1 minggu penuh tanpa hari libur, serta gaji yang dianggap tidak sesuai standar

Korban diperkerjakan oleh "Madam Judi" sebagal Cleaning Service di Mid, Sarawak, dengan masa kerja paling lama 16 bulan hingga minimal baru bekerja 14 hari. Mereka tinggat di dua tempat terpisah yaitu 8 orang tinggat di rumah yang disewa oleh majikannya dan 6 orang lainnya tinggal di rumah majikan. Setiap hari mereka harus bangun pukul 06.00 pagi untuk bersiap pergi bekerja pada pukul 09.00 dengan diantar oleh supir khusus antar-jemput bernama "abi", pulang kerja pukul 17.00 dan rumah majikan tempat mereka melakukan pekerjaannya dan pekerjaan itu dilakukan selama 30 hari penuh termasuk sabtu dan minggu. Sesampainya di rumah korban tidak diizinkan untuk keluar darl area rumah oleh "Madam Judi" sehingga pintu rumah dan pagar dikunci.

 Perharinya setelah bekerja membersihkan rumah, mereka dibenikan gaji oleh majikan pemilik rumah sebesar SM 80.00 dan setelah pulang maka uang itu harus disetorkan kepada "abi" dengan alasan bahwa itu disetorkan untuk disimpan dan dihitung sebagai gaji mereka. Selama sebulan gaji yang didapat oleh para korban sebesar RM 500.00 dan gaji itu tidak langsung diberikan oleh "Madam Judi" tapi disimpan, uang gaji mereka hanya bisa diambil jika ingin mengirim uang ke pihak keluarga dan apabila mereka telah selesai kontrak selama 2 tahun.

Hampir semua korban merasa tidak tahan kerja dikarenakan harus bekerja selama 1 bulan penuh, tidak ada hari tibur, disaat mereka sakitpun setelah pulang dari klinik ataupn setelah minum obat mereka juga tetap disuruh melanjutkan untuk bekerja, selain itu mereka tidak sempat melakukan ibadah dikarenakan sibuk bekerja.

Hal itulah yang membuat salah satu dari korban yang bernama Bayu Irawan laki-laki dari Lampung yang baru berumur 17 tahun, mencoba untuk meminta bantuan pemerintah Indonesia, tujuan awalnya untuk berkonsultasi tenkait pekerjaannya tapi pada akhirnya juga meminta bantuan, sehingga dia mencoba mencari informasi Kementerian Luar Negeri di internet. Setelah mendapatkan nomor kontak Kemlu, Bayu menginimkan pesan sms yang isinya agar dia bisa dibantu. Ini dikarenakan dia telah membayar sebanyak 20 juta rupiah untuk dirinya dan sepepunya Wahyudi untuk biaya keberangkatan dan pembuatan dokumen-dokumen kelengkapan termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang dibuatkan agennya di Lampung dengan mengubah tahun kelahiran serta alamat fiktif. Setelah membayar untuk dirinya dan sepupunya, mereka berdua diproses berangkat dari Lampung ke Jakarta hingga ke Kuching, Malaysia.


Adapun pesan sms yang dikirim oleh Bayu diterima pihak oleh Menteri Luar Negeri dan membalas pesan agar Bayu langsung menghubungi Duta Besar RI di Kuala Lumpur, ketika akan menelepon KBRI Kuala Lumpur, Bayu tidak berani untuk mengatakan kejadian atas dirinya dan teman-teman sehingga meminta Yuliana untuk berbicara menjelaskan kondisi mereka.

Sampai akhirnya pada malam hari tanggal 5 Oktober 2015 Konsul Jenderal RI yang saat itu sedang menghadini undangan di Miri langsung berkoordinasi dengan pihak otoritas di sana menjemput 6 orang diduga telah menjadi korban TPPO yang saat itu berada di rumah "Madam Judi" dilanjutkan penjemputan 8 orang  lainnya dirumah sewa dan selanjutnya dibawa ke Balai Polls Mini untuk diproses.

Diketahul juga bahwa, tidak hanya Bayu yang dibuatkan KTP palsu oleh agennya, tapi korban lainnya atas nama Yuliana juga dibuatkan oleh agennya di perbatasan Entikong. Yaitu KTP Palsu yang mengubah tahun kelahiran dari tahun 1968 menjadi tahun 1977 agar yang bersangkutan bisa bekerja tidak terkendala umur.

4 orang diantaranya yaitu, Rovisi, Nengsih, Rusmini dan Novita merasa dirinya telah dirugikan oleh teman-temannya dikarenakan mereka merasa baik-baik saja bekerja dengan "Madam Judi" walaupun harus bekerja selama 1 bulan penuh tidak ada istirahat tapi semuanya mereka jatani dengan baik. Selain itu mereka masih mau bekerja dikarenakan di antara mereka beralasan bahwa mereka mesti mencari uang untuk dikirimkan ke keluarganya di kampung, karena kondisi ekonomi keluarga di kampung hanya mengharapkan dari gaji yang mereka dapatkan.

Diakui oleh 14 orang tersebut bahwa sikap dan perlakuan dari majikan "Madam Judi" baik terhadap mereka, fasilitas pun diberikan seperti tempat tidur, makan, perlengkapan mandi yang Iayak serta diperkenankan untuk menggunakan Handphone. Hanya saja waktu kerja dan gaji yang diterima tidak sesuai, sehingga membuat beberapa dari mereka merasa tidak tahan.

Saat ini keempatbelas korban masih dalam proses penyelidikan oleh pihak polisi dan apabila telah selesai maka akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses di pengadilan, tapi jika pihak majikan mau berniat baik untuk memberikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, maka pihak KJRI Kuching mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan perkara ini ke pengadilan. Hal ini adalah atas permintaan para korban yang hanya mau dipulangkan dan tidak ingin menunggu proses pengadilan yang lama.