Tentang Pelayanan Perwakilan

Hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia telah terjalin sejak tahun 1957. Namun, pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik ini sempat terputus sebagai akibat terjadinya konfrontasi Indonesia-Malaysia.


Proses pemulihan hubungan diplomatik antara Indonesia-Malaysia diawali dengan ditandatanganinya Bangkok Accord di Bangkok pada tanggal 1 Juni 1966 oleh Menteri Luar Negeri kedua negara mengenai penghentian konfrontasi. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 11 Agustus 1966 diselenggarakan pertemuan di Jakarta yang menghasilkan Perjanjian Pemulihan Perhubungan Republik Indonesia Malaysia (Jakarta Accord).


Sebagai tindak lanjut pemulihan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia, maka dilaksanakanlah penandatanganan "Pengertian Bersama Tentang Persoalan-persoalan Non Militer" di Kuala Lumpur pada tanggal 14 September 1966 antara Indonesia-Malaysia. Akhirnya, pada bulan September 1967 dibukalah Liaison Office (Kantor Penghubung) sebagai Kantor Perwakilan RI di Kuala Lumpur.


Kedutaan dipimpin oleh seorang Duta Besar yang dibantu oleh Wakil Kepala Perwakilan, saat ini kedutaan memiliki 32 home staff dan 154 local staff yang menangani berbagai aspek hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia seperti diantaranya politik, ekonomi, pertahanan, informasi, sosial budaya, pendidikan, perhubungan, imigrasi, tenaga kerja dan kekonsuleran.


Kedutaan juga mengupayakan penyediaan pelayanan publik yang optimum termasuk melindungi Warga Negara Indonesia di Malaysia​