Sarasehan dan Dialog Masyarakat Indonesia dengan KBRI Kuala Lumpur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berbagai isu hangat seperti masalah razia PATI dan cara memperoleh SPLP, ditanyakan oleh masyarakat Indonesia yang hadir memenuhi Aula Hasanuddin KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 31 Januari 2010. Meski hari libur tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk datang dalam acara bertajuk sarasehan dan dialog masyarakat Indonesia dengan KBRI Kuala Lumpur.

Duta Besar Indonesia memberikan penjelasan bahwa Pemerintah Malaysia berencana untuk melakukan razia PATI yang pada dasarnya lebih ditujukan pada warga China, India dan Afrika. Namun demikan, Pemerintah Malaysia tidak dapat bersikap diskriminatif, sehingga dalam razia tersebut bila ditemukan PATI warganegara Indonesia tentu akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut KBRI Kuala Lumpur, siap memfasilitasi pemberian SPLP, sehingga warga negara Indonesia yang tidak berdokumen dapat kembali pulang ke tanah air.

Selain itu, Duta Besar juga menyampaikan informasi terkait program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II; pencapaian dan upaya-upaya yang terus dilakukan KBRI Kuala Lumpur terkait pelayanan dan perlindungan WNI; termasuk penjelasan mengenai perkembangan MoU Indonesia – Malaysia di bidang TKI sektor informal; peranan Joint Committee Indonesia – Malaysia dalam penyelesaian berbagai kasus TKI serta permasalahan dan upaya penyelesaian masalah dalam hubungan bilateral Indonesia – Malaysia di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Salah satu gagasan Duta Besar yang disampaikan dalam kesempatan tersebut terkait masalah cost structure dalam perundingan revisi MoU Indonesia – Malaysa mengenai rekrutmen dan penempatan tenaga kerja domestik Indonesia di Malaysia, adalah dengan melibatkan sektor perbankan di Indonesia dalam memberi pinjaman kepada para calon TKI. Pemberian pinjaman oleh perbankan dimaksudkan agar TKI tidak mendapatkan potongan gaji yang terlalu besar selama 6 bulan pertama bekerja. Potongan gaji hanya menguntungkan pihak agensi baik di Indonesia maupun Malaysia, dan tidak memperhatikan kesejahteraan TKI. Dengan keterlibatan sektor perbankan diharapkan masalah tersebut dapat teratasi.

Acara sarasehan dan dialog yang dihadiri oleh lebih kurang 360 warga masyarakat Indonesia di Kuala Lumpur berlangsung dengan baik. Berbagai masukan pun diterima dari masyarakat Indonesia yang berguna untuk peningkatan pelayanan KBRI Kuala Lumpur. Waktu yang disediakan terasa kurang karena masih banyaknya pertanyaan yang ingin diajukan oleh masyarakat. Seusai acara, secara informal beberapa masyarakat Indonesia masih melakukan konsultasi dengan Atase Ketenagakerjaan dan Atase Imigrasi.

Masyarakat Indonesia yang hadir, terdiri atas tenaga kerja Indonesia di sektor perladangan, industri elektronik, exspatriat yang bekerja di sektor perminyakan, IT, penerbangan; dosen dan mahasiswa perguruan tinggi; tokoh dan anggota berbagai paguyuban dan kelompok atau organisasi masyarakat di Kuala Lumpur.

(sumber: KBRI Kuala Lumpur)