Menteri Dalam Negeri Malaysia Beri Perhatian Khusus Penyelesaian Kasus TKW Yang Dianiaya di Malaysia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Hishamuddin Hussein, secara pribadi akan memantau kasus-kasus TKW yang mengalami penganiayaan di Malaysia. Hal ini dimaksudkan agar kasus serupa tidak terjadi lagi dan mereka yang bersalah dapat segera diproses secara hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Hishammudin seusai bertemu dengan Duta Besar RI, Da’i Bachtiar dan dilanjutkan peninjauan ke Shelter KBRI Kuala Lumpur, hari rabu 2 Desember 2009.


Menteri Dalam Negeri Malaysia menyatakan, “Pada dasarnya Malaysia memiliki perangkat hukum yang memadai, namun yang menjadi masalah adalah bagaimana mempercepat proses hukum serta menegakkan hukum, sehingga keadilan benar-benar dapat ditegakkan”. Lebih lanjut Menteri Hishammudin memberikan jaminan bahwa warga negara Indonesia yang disiksa ataupun diancam keselamatannya akan mendapatkan perhatian yang serius dari Kementerian Dalam Negeri.


Dalam tanya jawab dengan media massa, Menteri Dalam Negeri Hishammudin mengemukakan, “Apabila ada kemauan maka kasus apapun yang muncul di antara kedua negara dapat diselesaikan. Pembentukan Joint Committee adalah salah satu contohnya. Bilaimana berjalan lancar dan dapat memberikan keuntungan bersama (win-win solution), maka Joint Committee akan diinstitusionalisasikan dan diperluas. Tidak saja menangani masalah TKW yang saat ini berada di penampungan sementara KBRI Kuala Lumpur, tetapi juga kasus TKI lainnya antara lain yang sedang menjalani proses persidangan di Mahkamah, dan kasus kejahatan lintas perbatasan. Untuk itu akan diperlukan kerjasama antar berbagai instansi terkait di Malaysia”.


Duta Besar RI Dai Bachtiar, menyampaikan apresiasi atas langkah terobosan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Malaysia dengan membentuk Joint Committee. Lebih lanjut dikatakan, “Usulan pembentukan Joint Task Force dalam kerangka Joint Working Group (JWG) yang bertugas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan revisi MoU 2006 tentang penempatan TKI di Malaysia, pada dasarnya telah dilakukan dengan dibentuknya Joint Committee Indonesia – Malaysia”.


Joint Committee beranggotakan Satuan Tugas Pelayanan dan Perlindungan KBRI Kuala Lumpur yang mewakili pemerintan Indonesia, sementara Pemerintah Malaysia diwakili oleh unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sumber Manusia, Imigrasi Malaysia serta Polis Diraja Malaysia. Joint Committee yang mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya pada tanggal 23 Nopember 2009, telah berhasil menyelesaikan 54 dari 146 kasus TKI yang saat itu berada di penampungan sementara KBRI Kuala Lumpur. Saat ini Joint Committee sudah akan menyelesaikan 36 kasus dan 56 kasus lainnya masih pending.


Kunjungan Menteri Dalam Negeri Hishammudin beserta jajarannya ke KBRI Kuala Lumpur tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Malaysia 11 Nopember 2009 yang lalu, yang memberikan penegasan pentingnya peningkatan hubungan Indonesia – Malaysia dan upaya menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di antara kedua negara.


(Sumber: KBRI Kuala Lumpur)