Malaysia

​​​

Fakta Singkat Tentang Malaysia

Nama Negara

:Malaysia

Bentuk Negara

:Monarki Konstitusional

Kepala Negara

:Yang di-Pertuan Agong Tunku Abdul Halim (Raja - dilantik 13 Desember 2011)

Kepala Pemerintahan

: Yang Amat Berbahagia Dato’ Seri Mohd. Najib bin Tun Abdul Razak (Perdana Menteri - dilantik 3 April 2009)
Ibu Kota
:Kuala Lumpur

Pembagian Administratif

:13 negara bagian, Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Serawak, Selangor, dan Terengganu; dan 1 wilayah persekutuan terdiri Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya.

Kemerdekaan

:31 Agustus 1957

Hari Nasional

:31 Agustus

Lagu Kebangsaan

:Negaraku

Konstitusi

:31 Agustus 1957, terakhir diperbaharui pada tahun 2007.
Sistem Hukum:

Berdasarkan hukum Inggris; hukum Islam diterapkan pada penganut agama Islam dalam hal pengaturan keluarga dan agama.

Eksekutif

:

Kepala Negara adalah Raja dengan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Kabinet dipilih oeh Perdana Menteri dengan persetujuan Raja.
Legislatif Parlemen atau Parlimen dengan dua dewan, yaitu yang pertama Dewan Negara yang terdiri 70 kursi, 44 ditunjuk oleh Raja, 26 dipilih oleh 13 perwakilan negara bagian dengan masa jabatan 3 tahun dan dibatasi dua kali masa jabatan. Dewan yang kedua Dewan Rakyat yang terdiri dari 222 kursi yang anggotanya dipilih berdasarkan pemilihan umum dengan masa jabatan 5 tahun.
Luas Wilayah:Melebihi 320.000 km2, Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut Cina Selatan.
Sistem Politik:Multi partai.


Selayang Pandang Indonesia-Malaysia

Politik dan Keamanan

I. Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia

  • Konsultasi Tahunan tingkat  tingkat Kepala Pemerintahan terakhir dilaksanakan di Jakarta 17 April 2009, kedua Kepala Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Abdullah Ahmad Badawi telah membahasa isu penting dalam bidang politik, hankam, sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan.
  • Tindak lanjut rekomendasi Eminent Persons Group (EPG). Pada saat kunjungan ketua EPG Indonesia, Bpk Try Sutrisno ke Malaysia September 2009 diperoleh informasi dari Kemlu Malaysia bahwa EPG Malaysia telah habis mandatnya per 7 Juli 2009 dan telah menyampaikan rekomendasinya kepada PM Abdullah Ahmad Badawi pada bulan Maret 2009. Namun demikian, pembatasan mandat tersebut tidak dikomunikasikan kepada EPG Indonesia.
  • EPG telah berhasil menyampaikan laporan dan rekomendasinya pada saat Annual Consultation 2009 di Jakarta, 17 Maret 2009  yang antara lain merekomendasikan adanya dialog diantara para pakar sejarah dan cendekiawan keduanya untuk membangkitkan memori kolektif kesejarahan Indonesia – Malaysia. Hal ini telah direalisir pada tgl 7 - 9 oktober 2009 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
  • Mekipun EPG telah habis mandatnya namun Malaysia menyetujui pembentukan permanent committee of EPG dengan struktur dan keanggotaan yang baru. Dengan demikian diharapkan Plan of action EPG di tingkat teknis sebelumnya segera diimplementasikan demi kokohnya persahabatan kedua negara.

 

II. Permasalahan di bidang Politik dan Keamanan

  • Delimitasi batas maritim
    Hingga saat ini KBRI telah mengikuti 15 putaran perundingan delimitasi batas maritim RI–Malaysia yang telah dilaksanakan sejak 2005 guna mendelimitasi 4 segmen batas maritim yaitu Laut Sulawesi, Selat Malaka, Laut China Selatan dan Selat Singapura. Pertemuan terakhir telah dilaksanakan pada 14 – 15 Oktober 2009 di Denpasar, Bali.

    Dari hasil pertemuan tersebut terdapat indikasi bahwa persoalan delimitasi batas maritim kedua negara dapat diselesaikan melalui meja perundingan secara damai sejalan dengan arahan kedua Kepala Pemerintah pada Konsultasi Tahunan 2009 di Jakarta.
    Ketidakjelasan garis batas maritim RI-Malaysia berpotensi memicu timbulnya ketegangan antara pelaksana operasional di lapangan dan unsur pertahanan kedua negara.

    Proses penuntasan masalah delimitasi perlu dipercepat untuk menghindarkan friksi dan persepsi di kalangan elit politik dan masyarakat kedua negara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara, sebagaimana terjadi ketika pada bulan April-Mei 2009 tercatat 5 kali pelanggaran wilayah di perairan Ambalat (sekitar pantai Pulau Sebatik) yang dilakukan oleh unsur-unsur maritim Malaysia (kapal TLDM dan kapal Polisi Perairan Malaysia).

  • Demarkasi Batas Darat di Kalimantan
    Dampak dari ketidakjelasan batas darat tersebut adalah adanya pengolahan lahan perkebunan perorangan/swasta (private farming) yang sebagian lahannya berada di wilayah Malaysia dan sebagian lagi di wilayah Indonesia, termasuk  pencurian kayu (illegal logging).

    Upaya-upaya penyelesaian masalah survey dan penetapan batas darat RI-Malaysia perlu didukung peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat yang berada di perbatasan dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan.

    Pemerintah mengharapkan pelaksanaan survey dan pemetaan bersama kedua negara dapat segera dilaksanakan guna mencegah ekses negatif di lapangan (illegal logging, dsb).

    Kedua negara perlu mencari cara untuk meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan kedua negara di sekitar perbatasan guna menghindari perkembangan isu ke arah yang tidak dikehendaki.

  • Keamanan Selat Malaka
    Kedutaan Besar Republik Indonesia secara aktif mendukung kebijakan Pemerintah dalam menjaga kedaulatan Indonesia sebagai littoral state (Negara pantai) dengan memberikan dukungan dan masukan kepada Pemerintah dalam rangka kerjasama keamanan navigasi dan perlindungan lingkungan hidup di Selat Malaka.

    KBRI juga terlibat aktif dalam perundingan membahas kerjasama littoral states dengan para user states dalam kerangka cooperative mechanism. Saat ini Malaysia menjadi ketua kerjasama tersebut hingga tahun 2010.

    Kerjasama Angkatan Bersenjata kedua Negara telah mampu menciptakan Kawasan Selat Malaka yang relative lebih aman dengan indikasi menurunnya jumlah perompakan di Selat Malaka.

  • Integritas NKRI
    Dalam rangka integritas NKRI, KBRI memberi dukungan dalam kebijakan Pemerintah dalam penanganan masalah Aceh sesuai kesepakatan dalam MoU Helsinki dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan isu tersebut.

    Sekitar 30.00 WNI asal Aceh masih berada di Malaysia paska Tsunami. Mereka menggunakan ijin tinggal yang diberikan Pemerintah Malaysia yang berlaku sampai Agustus 2007. Namun demikian, Pemerintah Malaysia memperpanjang kembali ijin tinggal tersebut sampai Agustus 2008 dan diperpanjang lagi menjadi Januari 2009. Namun sampai saat ini masih ada sekitar 7000 jiwa WNI penduduk Aceh korban Tsunami yang tetap tinggal di Malaysia tanpa dokumen keimigrasian dan tanpa ijin tinggal yang berlaku. Pemerintah mengharapkan WNI asal Aceh dapat kembali ke Indonesia agar tidak memperpanjang masalah yang selama ini dihadapi.​