RAKOR KEPPRI SE-MALAYSIA 2015 DI KJRI KOTA KINABALU

RAPAT KOORDINASI KEPALA PERWAKILAN RI SE-MALAYSIA
TANGGAL 12-14 OKTOBER 2015
DI KONSULAT REPUBLIK INDONESIA KOTA KINABALU

1. Rapat Koordinasi Kepala Perwakilan RI (Rakor Keppri) se-Malaysia telah diselenggarakan pada tanggal 12-14 Oktober 2015 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Sesuai tujuannya Rakor telah membahas berbagai isu, utamanya terkait tindak lanjut pertemuan ke-14 Joint Commisian for Bilateral Consultation (JCBC) RI - Malaysia yang baru dilaksanakan di Kuala Lumpur tanggal 9-10 Oktober 2015.

2. Rakor dipimpin Duta Besai RI Bapak Herman Prayitno dan dihadiri seluruh Kepala Perwakilan RI di Malaysia, sejumlah Pelaksana Fungsi Perwakilan RI di Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching, dan Tawau. Atas pertimbangan koordinasi dan penyeragaman prosedur Perwakilan RI terkait pelayanan dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah akreditasi, Rakor Keppri juga dihadiri pejabat Perwakilan RI Bandar Seri Begawan dan Singapura; serta narasumber Direktur Hukum, Kepala Biro Kepegawaian dan Direktur Perlindungan WNI.

3. Konjen RI Kota Kinabalu dalam laporan pengantar Rakor menyampaikan latar belakang penyelenggaraan acara dan menggarisbawahi tujuan penyelenggaraannya untuk mengkoordinasikan misi dan kegiatan Perwakilan RI agar Iebih efisien dan efektif dalam menghadapi tantangan bersama dalam pelaksanaan tugas, terutama antisipasi pemulangan secara massal para WNI/PMI overstayed dan undocumented menjelang akhir 2015, standarisasi pelayanan dan upaya perlindungan terhadap WNI/PMI oleh Perwakilan RI di kawasan Asia Timur.

4. Duta Besar RI dalam sambutan pembukaan Rakor menyampaikan sejumlah pokok bahasan yang perlu diselesaikan dalam Rakor Keppri tahun 2015 khususnya terkait hasil pertemuan JCBC ke-14 di seluruh bidang kerjasama kedua Negara termasuk dinamika dalam hubungan bilateral kedua negara. Dengan mengacu kepada hasil  JCBC, Duta Besar RI menggarisbawahi sedikitnya terdapat empat isu yang perlu dibahas dan disepakati bersama dalam Rakor, yaitu:

a. Isu Pendatang Tanpa Ijin (PATI) yang berjumlah Iebih dari 3 juta orang di Malaysia yang mempersulit pelaksanaan tugas pelayanan dan perlindungan WNI/PMI;

b. Program Pemulangan WNI Overstayed dan PMI Undocumented secara bertahap oleh Pemri, serta program 3+1 (Voluntary Deportation dan Re-Hiring) oleh Malaysia;

c. Isu G-to-G plus yaitu kerjasama antar pemerintah dalam penempatan tenaga kerja secara on-line untuk memutus mata rantai penyelelundupan PMI ke Malaysia; dan

d. Isu pendidikan anak-anak PMI, khususnya menyangkut perijinan dan kelayakan sarana serta prasarana Community Learning Centre (CLC) ladang maupun nonladang, ijin tinggal para guru, dan rencana pengembangan boarding school di Nunukan untuk menampung lulusan CLC di Sabah dan Sarawak.

5. Disamping itu Dubes RI juga menyampaikan perlunya peserta memanfaatkan kehadiran para narasumber terkait standarisasi pelayanan dan upaya perlindungan terhadap WNI/PMI, prosedur penerbitan dokumen kependudukan yang masih berbeda antar Perwakilan, serta upaya pengembangan kapasitas pegawai Perwakilan RI yang berstatus Citizen Services.

6. Beberapa pokok pandangan dan usulan yang disampaikan Kepala Perwakilan RI Penang, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching dan Tawau, serta DCM KBRI Bandar Seri Begawan dan wakil KBRI Singapura dalam menanggapi arahan Dubes RI sebagai berikut:

a. Perlunya penyeragaman mekanisme pemulangan WNI/PMI overstayed dan undocumented dari wilayah akreditasi ke Indonesia, termasuk penerbitan dokumen perjalanan, moda transportasi dan standar pelayanan di titik-titik masuk di Indonesia;


b. Penyusunan SOP Pelayanan Kekonsuleran, kebijakan penampungan di shelter, dan penyempurnaan format baku dokumen Kekonsuleran yang diterbitkan Perwakilan;


c. Sinkronisasi kebijakan dalam penetapan In-house Lawyer dan Retained Lawyer baik untuk kasus hukuman mall maupun kasus kekonsuleran Iainnya;


d. Penunjukan Pelaksana Fungsi sebagai Juru bicara Perwakilan RI yang umumnya dipegang oleh PF Pensosbud;


e. Penguatan koordinasi pencegahan / penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) antara Perwakilan RI dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Iainnya baik di Pusat maupun Daerah, termasuk Pemda asal PMI dan korban TPPO;


f. Perlunya pelaksanaan kegiatan Isbat Nikah dan pelayanan pencatatan kelahiran dan pernikahan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap WNI/PMI.
 
7. Sesuai arahan Dubes RI, pembahasan materi Rakor dilakukan melalui mekanisme Working Group, masing-masing Pokja PWNI dan Kekonsuleran, dan Pokja Pendidikan dan CLC. Sesuai agenda, kedua Pokja telah membahas berbagai masalah yang dihadapi seluruh Perwakilan RI di Malaysia, Bandar Seri Begawan dan Singapura di bidang masing-masing.

Pada acara breakfast meeting secara tête-a-tête para Kepala Perwakilan RI di Wisma Indonesia sebelum penutupan Rakor tanggal 14 Oktober 2015, telah dilaporkan dan dibahas Rekomendasi yang disampaikan ketiga Pokja dan pertemuan sepakat untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan rekomendasi Pokja dan dilaporkan perkembangannya secara berkala sebelum ditinjau kembali pada Rakor Keppri tahun 2016 di Sarawak yang akan dikoordinasikan oleh KJRI Kuching.

Kota Kinabalu, 14 Oktober 2015.