Surat Edaran Menkominfo tentang Transaksi Elektronik melalui Internet

6/17/2011

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

 

 

 

SURAT EDARAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor : 04/SE/M.KOMINFO/05/2011

 

TENTANG

KEGIATAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI LAYANAN INTERNET OLEH ORANG ATAU BADAN HUKUM INDONESIA

 

 

1. Umum

Kegiatan dalam dunia siber saat ini tidak lagi sederhana karena tidak lagi dibatasi oIeh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dan penyimpangan dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disusun sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum untuk melindungi seluruh kepentingan pengguna di dunia siber. Pasal (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah rnengamanatkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hokum, manfaat, kehati—hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

 

2. Materi Muatan

Sehubungan semakin maraknya praktik tindak pidana penipuan yang diduga melibatkan orang perseorangan atau badan usaha Indonesia dengan korban orang perseorangan atau badan usaha asing maupun Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia, maka dalam rangka memastikan kegiatan proses transaksi elektronik melalui internet dilakukan secara aman dan memiliki kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini melalui Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia di seluruh dunia dipandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

 

    1.     Setiap orang atau badan usaha yang melakukan transaksi elektronik melalui Internet (selanjutnya disebut pengguna transaksi elektronik) yang melibatkan orang perseorangan atau badan usaha Indonesia dihimbau, untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari terjadinya praktik tindak pidana penipuan, pelanggaran, penyalahgunaan maupun perbuatan hukum lainnya yang menimbulkan kerugian bagi pengguna transaksi elektronik maupun pihak lainnya;

 

2.      Guna meminimalisir penyimpangan dalam proses transaksi elektronik melalui internet, Pengguna transaksi elektronik baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang hendak melaksanakan kegiatari transaksi elektronik di luar wilayah Republik Indonesia yang melibatkan orang atau badan usaha Indonesia, disarankan agar menggunakan jasa penyelenggara transaksi elektronik yang memiliki alamat domain id. Hal ini dilakukan mengingat pemilik domain id adalah orang perseorangan atau badan usaha yang telah melalui proses verifikasi identitas oleh Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI);

 

3.      Pengguna transaksi elektronik baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sebelum melakukan transaksi elektronik yang rnelibatkan orang atau badan usaha Indonesia disarankan agar melakukan proses klarifikasi atas identitas dari orang perseorangan atau Badan Usaha Indonesia yang rnenyelenggarakan transaksi elektronik ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara ternpat transaksi elektronik dilakukan;

 

4.      Apabila terjadi tindak pidana penipuan maupun tindak pidana lainnya yang melibatkan orang perseorangan maupun badan usaha di wilayah hukum Indonesia, pengguna transaksi elektronik dihimbau segera melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan/atau Penyidik Pegawai Negeni Sipil (PPNS) bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Direktorat Keamanan Informasi (KI), Kementerian Komunikasi dan Informatika, JI. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat 10110, Telepon : 62-21-3845786, 62-21-33197177, Fax :62-21-3845786.

 

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui sesuai dengan peruntukannya dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

 

 

 

                                        Ditetapkan di:    
                                       
Pada tanggal:     9 Mei 2011

 

                MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 

                                                  TTD

 

                                    TIFATUL SEMBIRING

 

 

                                                                                                                                                                   

Tembusan Kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;

3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

4. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;

5. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.