PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK ANAK-ANAK WNI DI SABAH, MALAYSIA

4/16/2010

 

 

                                                                                                                

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA                            

KOTA KINABALU, SABAH, MALAYSIA

 

PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK ANAK-ANAK WNI

DI SABAH, MALAYSIA

OLEH: ABAS BASORI

 

I.          PENDAHULUAN

 

            Jumlah seluruh WNI yang berada di Sabah tidak dapat diketahui secara persis karena hanya sebagian kecil saja yang melaporkan diri kepada Perwakilan RI.  Berdasarkan catatan pendaftaran program Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) sampai dengan hari ini (8 April 2010) tercatat 243.090 orang warganegara Indonesia. Sedangkan jumlah anak yang tercatat sebagai tanggungan dari para WNI tersebut sebanyak 43.000 anak.

            Keadaan anak-anak warganegara Indonesia ini hanya sebagian kecil saja yang dapat menikmati pelayanan pendidikan. Anak-anak Indonesia yang ada di Sabah ini berada dalam dimensi sosial yang dipengaruhi oleh dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Seharusnya mereka bisa memperoleh keuntungan dari dua negara ini akan tetapi kenyataannya justru terabaikan masalah pendidikannya.

            Paper ini membahas bagaimana agar anak-anak warganegara Indonesia yang berada di Sabah ini memperoleh pelayanan pendidikan yang wajar.

 

 

II.         PELAYANAN PENDIDIKAN DITINJAU DARI HAK AZASI MANUSIA

             DAN HUKUM INTERNASIONAL

           

            Hak Azasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia agar manusia itu dapat hidup secara layak. Ketika manusia itu belum dewasa maka mereka memerlukan pendidikan sebagai bekal agar ketika menjadi dewasa dapat hidup secara layak. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencanangkan Millenium Development Goals yang mempunyai tujuan yang mulia yaitu menganjurkan pemberantasan buta huruf di seluruh dunia, agar pada tahun 2015 dunia ini bebas buta huruf. Untuk mencapai keadaan bebas buta huruf maka satu-satunya jalan adalah memberikan pelayanan kepada semua anak-anak di dunia ini tanpa kecuali.

            Ditinjau dari Hukum Internasional, bahwa setiap negara merdeka mempunyai peraturan dan perundang-undangan sendiri yang berlaku berdasarkan atas yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi persona. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan maka setiap negara mempunyai peraturan-perundang-undangan yang mengatur, melakukan pengawasan dan melakukan  penertiban terhadap pelayanan pendidikan yang ada di dalam wilayah teritorialnya. Setiap negara mempunyai tanggungjawab pelayanan pendidikan kepada semua penduduk (warganegara dan non-warganegara) yang berada di dalam wilayah teritorialnya. Negara lain/Negara asing tidak boleh memaksakan kehendaknya di bidang pendidikan ke dalam suatu negara tertentu. Dengan demikian negara setempat mempunyai kedaulatan dalam memberikan pelayanan pendidikan.

            Pada perkembangan dewasa ini, negara mempunyai tugas untuk meningkatkan kesejahteraan (termasuk pendidikan) kepada warganegaranya dimanapun mereka berada. Oleh karena itu negara tanah air mempunyai kepentingan kepada warganegaranya dimanapun berada untuk memberikan pelayan pendidikan.

 

 

III.       PELAYAANAN PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH MALAYSIA

 

            Pemerintah Malaysia telah memberikan pelayanan pendidikan kepada semua penduduk yang tinggal di dalam wilayah teritorial Malaysia, termasuk Sabah. Sebagai sarana untuk memberikan pelayanan pendidikan, Pemerintah Malaysia telah mendirikan Sekolah Rakyat, Sekolah Menengah, College, dan Universitas. Setiap penduduk di perbolehkan untuk mengikuti/mendapatkan pelayan pendidikan di sekolah-sekolah. Sebagai negara tuan rumah, Malaysia lebih mengutamakan memberikan pelayanan kepada warganegaranya sendiri.

            Persyaratan umum untuk memperoleh pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah Malaysia antara lain warganegara Malaysia, warganegara asing yang legal, mempunyai cukup umur, dan tersedianya tempat.

            Mengingat bahwa kepentingan Pemerintah Malaysia mendirikan sekolah adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi warganegaranya maka kapasitas sekolah yang didirikan adalah sesuai dengan jumlah warganegara Malaysia yang memerlukan pelayanan pendidikan. Sedangkan warganegara asing yang ingin memperoleh pelayanan pendidikan menunggu sampai dengan adanya ketersediaan tempat sekolah.

            Gedung-gedung sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Malaysia, pada umumnya terletak berdekatan dengan pemukiman warganegara Malaysia, agar memudahkan bagi anak-anak/murid-murid untuk berangkat ke dan pulang dari sekolah menuju/dari rumahnya.

 

 

IV.       PROBLEMATIK ANAK-ANAK WARGANEGARA INDONESIA DALAM

            MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN

 

            Sebelum Tahun 2002, para TKI masih bebas bekerja dan menyekolahkan anaknya tanpa dokumen. Tetapi setelah dikeluarkan Akta Perburuhan Tahun 2001 dan Akta Pendidikan Tahun 2001, kegiatan mereka dibatasi. Semua pekerja asing harus memiliki dokumen lengkap dan semua pelajar asing juga harus memiliki dokumen lengkap.

            Pada prinsipnya, Pemerintah Malaysia dapat menerima pelajar asing yang akan belajar di sekolah-sekolah Malaysia baik sekolah Kerajaan (Sekolah Negeri) maupun sekolah swasta sepanjang dapat memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Beberapa persoalan yang kadang-kadang sulit dipenuhi oleh pelajar warganegara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, antara lain dokumen pribadi anak, status keimigrasian orang tua, tempat tinggal dan ketersediaan tempat.  

            Pada umumnya, anak-anak warganegara Indonesia yang tinggal di ladang-ladang perkebunan kelapa sawit, perkebunan teh, dan pabrik-pabrik tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah seperti paspor, visa masuk, dan ijin tinggal. Status keimigrasian orang tua kebanyakan unskilled workers.  Tempat tinggal mereka berubah-ubah dan tidak mempunyai alamat yang tetap. Di samping itu tempat tinggal mereka berada jauh dari tempat sekolah; jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah memerlukan waktu dua atau tiga jam; transportasi umum sangat jarang; dan tidak mampu membayar biaya transport. Ketersediaan tempat sekolah juga menjadi persoalan bagi pelajar warganegara Indonesia.

            Selain itu, sikap para orang tua yang kurang menyadari arti penting dan manfaat pendidikan bagi anak-anaknya juga sering menjadi kendala.

            Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para murid dan orang tuanya. Inilah yang menyebabkan anak-anak warganegara Indonesia tidak memperoleh pelayananan pendidikan.

V.        PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK

            ANAK-ANAK INDONESIA DI SABAH

 

            Berdasarkan amanat Pembukaan UUD 1945 bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai salah satu cara mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak Indonesia baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. BAB XIII Pasal 31 butir (1) menyatakan: Setiap warga negara berhak mendapat      pendidikan; butir (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; dan butir (3): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

            Pemerintah Indonesia telah siap untuk memberikan biaya pendidikan kepada anak-anak Indonesia yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak 20% dari anggaran belanja nasional. Sistim pendidikan juga telah disiapkan yaitu dengan sistim formal dan non-formal. Mutu dan jumlah tenaga pengajar terus ditingkatkan. Ini berarti Pemerintah telah siap untuk melaksanakan kewajiban dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Aparat dan rakyat Indonesia harus memberikan respon yang positif terhadap langkah-langkah yang telah dan sedang dilaksanakan Pemerintah.

            Kewajiban Pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak Indonesia di Sabah terhalang secara teritorial karena Sabah adalah wilayah negara lain. Peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan pendidikan bersifat teritorial sehingga hanya bisa berlaku di dalam negeri Indonesia saja. Maka agar Pemerintah Indonesia dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak Indonesia di Sabah harus melalui jalur kerjasama dengan Pemerintah Malaysia.

 

 

VI.       KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DI BIDANG PENDIDIKAN

 

            Kerjasama di bidang pendidikan antara Indonesia – Malaysia dapat melalui beberapa jalur seperti jalur internasional yaitu melalui UNESCO, GNB, ASEAN, dan bilateral. Dari beberapa bentuk kerjasama tersebut yang dapat menyentuh kebutuhan akan pelayanan pendidikan adalah melalui UNESCO dan bilateral.  Sampai dengan saat ini, kerjasama melalui UNESCO belum disentuh.  Yang sudah berjalan adalah kerjasama melalui jalur bilateral.

 

A.        MOU PEMERINTAH RI – PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI

            KERJASAMA PENDIDIKAN

 

            Perjanjian kerjasama saling pengertian di bidang pendidikan telah ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1998. Kerjasama yang diatur dalam perjanjian ini terdiri dari:

a.   pertukaran staf antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Malaysia,

b.   pertukaran pelajar,

c.   program beasiswa,

d.   pertukaran tenaga ahli,

e.   mempermudah pertukaran publikasi,

f.    program pertukaran antara badan-badan perwakilan dan lembaga pelatihan,

g.   dukungan bantuan secara timbal balik di dalam bidang kejuruan dan tehnik,

h.   mengkaji pemindahan kredit atau mata kuliah antara institusi pendidikan,

i.    mempermudah pertukaran bahan pendidikan, penemuan bahan-bahan penelitian, alat bantu pengajaran, dokumentasi, dan alat peraga yang berhubungan dengan pendidikan, konferensi, simposium dan seminar.

            Perjanjian ini tidak mengatur pelayanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia, khususnya yang berada di Sabah.

 

B.         MINIT PENGIRIMAN GURU INDONESIA KE SABAH

 

            Sebelum tahun 2001, anak-anak Indonesia diperbolehkan untuk mengikuti sekolah di Malaysia, termasuk Sabah seperti di Sekolah Rakyat, Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah. Akibatnya banyak anak-anak Indonesia yang tidak memperoleh pendidikan.

            Pada pertemuan Annual Consultation 2004 antara Presiden Megawati dan PM Abdullah Ahmad Badawi disepakati bahwa Indonesia akan mengirim guru-guru ke Sabah untuk membantu pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Kesepakatan ini belum dapat dilaksanakan.   Pada Annual Consultation 2006, antara Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dengan PM Abdullah Ahmad Badawi di Putrajaya, pengiriman guru dibicarakan kembali. Consultation ini menyepakati pengiriman guru Indonesia ke Sabah.

            Kesepakatan antara kedua pemimpin seterusnya ditindaklanjuti dengan pertemuan antara pihak Indonesia yang terdiri dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan, KJRI, dan PTF Tawau, dengan pihak Malaysia yang terdiri dari Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Perladanagan dan Komoditi, Jabatan Ketua Menteri Sabah, Jabatan Pelajaran Sabah, Jabatan Imigrasi Sabah, Persatuan Perkebunan Sabah, Perusahaan-perusahaan perladangan, dan NGO Humana Child Aid Society. Pertemuan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Minit. Di dalam Minit tersebut disepakati:

a.   NGO Humana Child Aid Society melaksanakan pendidikan untuk anak-anak Indonesia di ladang,

b.   Indonesia mengirimkan guru untuk mengajar di sekolah-sekolah Humana,

c.   Indonesia membayar gaji guru dan biaya pengiriman sampai ke tempat sekolah/bimbingan belajar,

d.   untuk permulaan Indonesia akan mengirim 51 guru,

e.   Syarikat Perladangan akan menyediakan tempat tinggal bagi guru-guru,

f.    Pemerintah Malaysia memberikan kemudahan untuk pendidikan, dan

g.   kurikulum yang digunakan kurikulum kebangsaan (Malaysia).

            Sampai dengan saat ini, Minit tersebut menjadi pedoman bagi pihak Malaysia dalam menangani pendidikan anak-anak Indonesia di ladang. Jumlah guru yang dikirim untuk pertama kalinya sebanyak 109 dengan masa tugas selama dua tahun. Guru-guru tersebut telah menyelesaikan tugasnya dan telah kembali ke Indonesia. Sebagai gantinya, Indonesia telah mengirimkan sebanyak 76 guru dan sekitar 39 guru akan dikirimkan lagi.

            Mengingat perkembangan yang terjadi pada dewasa ini, maka Minit tersebut perlu diperbaharui dengan alasan beberapa persoalan, di antaranya:

a.   jumlah anak Indonesia di Sabah telah bertambah menjadi 43.000,

b.   sampai dengan saat ini (per 1 Pebruari 2010) NGO Humana Child Aid Society hanya dapat menampung 7.095 anak saja sehingga perlu ditambah sedikitnya lima (5) NGO lagi agar dapat memberikan pelayanan kepada semua anak-anak Indonesia di Sabah,

c.   agar diberikan ijin untuk mendirikan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat),

d.   harus ada pengaturan penggunaan dari donasi yang diminta oleh NGO kepada Syarikat Perladangan,

e.   tidak ada pungutan uang kepada murid/Ibu-Bapak/orang tua murid,

f.    Syarikat diwajibkan mendirikan sekolah, bagi syarikat yang ada anak-anak Indonesia atau mengirimkannya ke sekolah Indonesia terdekat tanpa diminta bayaran, sebagai bagian dari pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility),

g.   bobot kurikulum Indonesia agar ditambah untuk memberi kesempatan kepada anak-anak agar dapat melanjutkan pendidikan di Indonesia.

 

C.        SEKOLAH INDONESIA KOTA KINABALU (SIKK)

 

            Pendidikan yang dihasilkan oleh NGO Humana Child Aid ternyata tidak bisa digunakan untuk melanjutkan sekolah di Indonesia maupun Malaysia. Anak Indonesia yang belum memperoleh pelayanan pendidikan jumlahnya masih banyak.  Berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh KJRI Kota Kinabalu pada tahun 2006 terdapat 24.199 anak dan yang memperoleh pendidikan hanya 7000 anak. Bertolak dari keadaan tersebut maka  dirasakan perlunya sekolah yang dapat melayani pendidikan secara memadai sehingga perlu didirikan sekolah formal yang menggunakan kurikulum Indonesia. Pada Annual Consultation antara Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan PM Abdullah Ahmad Badawi dibahas mengenai pembentukan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Di dalam Joint Statement antara kedua pemimpin disebutkan bahwa ........ Prime Minister Abdullah Haji Ahmad Badawi informed that the Government of Malaysia welcome the intention of the Indonesian Government to establish the Sekolah Indonesia Kota Kinabalu and would facilitate its realization.    

            Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Menteri Luar Negeri Indonesia melalui surat nomor 120/DI/VI/2008/02/01 tanggal 16 Juuni 2008 mengajukan permintaan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mendirikan Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu. Surat permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur dengan pembentukan Panitia Penyaluran Dana Subsisdi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu dengan Ketua Panitia Abas Basori dan pengiriman dana dari Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu.

            Setelah dana subsidi tersebut diterima KJRI Kota Kinabalu, persiapan-persiapan fisik untuk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu segera dilaksanakan. Pencarian gedung yang telah dilaksanakan sebelumnya segera diputuskan yaitu gedung yang beralamat di kompleks Alam Mesra, Jalan Sulaman.  Tenancy Agreement ditandatangani oleh Acting Konsul Jenderal.  Masa sewa selama dua tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2008. Gedung terdiri dari enam kedai. Selanjutnya gedung direnovasi untuk dirubah menjadi ruang kelas, ruang kantor, ruang guru, perpustakaan, dan ruang serba guna yang terdiri dari enam ruang kelas, satu ruang kepala sekolah, satu ruang guru, satu ruang meeting, satu ruang tunggu, satu ruang perpustakaan dan satu ruang serbaguna. Selanjutnya perlengkapan sekolah seperti alat-alat pelajaran, buku-buku pelajaran, dan lain-lainnya dilengkapi.

            Tenaga pengajar/guru untuk SIKK dikirim dari Kementerian Pendidikan Nasional.  Sedangkan tenaga administrasi direkrut di Kota Kinabalu. Sesuai dengan proposal yang diajukan tenaga administrasi terdiri dari tiga orang, tenaga kebersihan dua orang dan tenaga keamanan dua orang. Tenaga guru seharusnya tiba di Kota Kinabalu sebelum tanggal 1 Juli 2008 tetapi karena sesuatu hal maka baru bisa dikirim Kepala Sekolahnya dulu. Setelah semuanya lengkap maka pada tanggal 1 Desember 2008, SIKK diresmikan pengoperasiannya.  Untuk sementara tenaga pengajarnya Kepala Sekolah dibantu oleh staf administrasi. Selanjutnya pada Bulan Pebruari 2009 enam orang guru tiba dari Jakarta. Dengan demikian maka SIKK dapat beroperasi penuh. Untuk memperkuat tenaga pengajar, pada 21 Desember 2009 telah didatangkan tambahan lima orang guru.

            Murid SIKK kebanyakan dari anak-anak Indonesia yang tinggal di Kota Kinabalu. Ketika dibuka untuk pertama kalinya sebanya 576 mendaftarkan diri untuk sekolah di SIKK, sedangkan kemampuan  daya tampung tidak mencukupi sehingga diadakan seleksi. Hasil seleksi sebanyak 274 murid diterima dan lainnya disalurkan kepada PKBM. Pada tahun ajaran 2009-2010, sejumlah 320 mendaftar dan yang diterima 72 murid, pindahan 14 murid. Jumlah murid SIKK pada saat ini sebanyak 352 murid.  Jumlah ini naik turun karena ada murid yang keluar dan ada yang masuk.

            Keuangan SIKK sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Indonesia melalui dana subsidi yang disalurkan oleh Direktorat Jenderal Manajeman Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu. Untuk pertama kalinya, telah disalurkan sebanyak Rp 2.520.000.000. Dana ini dikelola oleh Konsulat Jenderal RI.  Sebagai pelaksana kegiatan adalah Panitia Penyaluran Subsidi Penyelenggaraan Sekolah Indonesia. Selama lima tahun pertama akan dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah. Sewa gedung, biaya operasional, gaji guru, dan gaji tenaga administrasi dan tenaga pendukung dibiayai oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia berencana secara bertahap untuk membuat gedung untuk SIKK. Diharapkan tahun 2010 dapat diselesaikan pembelian tanah dan pembuatan pra-design dan design. Tahun selanjutnya dilanjutkan dengan pembangunan gedung.

 

D.        PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

 

            PKBM ini merupakan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan wadah bagi masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar. Istilah masyarakat ini mempunyai pengertian yang luas dan tidak spesifik seperti pengertian dari bayi, anak-anak sampai dengan orang dewasa.       Sebagai suatu lembaga, PKBM dapat menaungi PAUD (pendidikan anak usia dini), pendidikan non-formal kesetaraan program paket belajar A, B, dan C, serta pendidikan kursus ketrampilan. PKBM merupakan produk undang-undang (hukum) Indonesia sehingga wilayah berlakunya terbatas di dalam wilayah Indonesia saja. Kiranya, PKBM sulit diimplementasikan di wilayah di luar Indonesia baik dari eksistensinya, pengawasan dan pengembangannya. Demikian pula, negara asing dimana PKBM didirikan belum tentu dapat menerimanya. Bagi pihak Malaysia/Sabah, bentuk lembaga dan istilah masyarakat ini sulit difahami bahwa target lembaga ini ditujukan kepada anak-anak. Selain itu, lembaga yang mirip dengan lembaga PKBM di Malaysia/Sabah ini belum/tidak dikenal sehingga pihak Malaysia perlu mengadakan pengkajian lebih dahulu sebelum memberikan ijin bagi lembaga tersebut untuk mengadakan kegiatannya di Sabah. Namun demikian, KJRI Kota Kinabalu berusaha melalui diplomasi memperkenalkan PKBM di wilayah akreditasi.

            Sebelum PKBM diperkenalkan di wilayah Sabah, beberapa komunitas Indonesia sudah mendirikan sekolah/pusat bimbingan belajar, yaitu di Sekolah SD di Biyah (Keningau), Asbon (Keningau), Sinjaya di Nabawan, Sekolah Kundasang,  Tuisyen Yakin di Inanam (kota Kinabalu), Kalabakan (Tawau) dan Kunak (Tawau). Yang didirikan belakangan adalah Sekolah di Lumadan. Dengan diperkenalkannya PKBM maka mereka diberikan wadah PKBM. Selanjutnya untuk mempermudah proses belajar, metode belajar dirubah dari sitim pendidikan formal menjadi pendidikan kesetaraan program paket belajar A. Sekolah-sekolah yang ada di luar SIKK ditempatkan di bawah PKBM, dan sekolah-sekolah itu difungsikan sebagai pusat bimbingan Pendidikan Kesetaraan.

            Untuk sementara ini baru tiga PKBM yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional yaitu PKBM Biyah, PKBM Asbon dan PKBM Inanam. Ketiga PKBM tersebut memperoleh dana bantuan sosial sebesar Rp. 300.000.000,- untuk tahun ajaran 2009-2010. Untuk keamanan penggunaan dana dibentuk Panitia Penyaluran dana bantuan sosial pendidikan. Sebagai Ketua Panitia adalah Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu.  Ketiga PKBM ini hanya membawahi Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar A. PKBM Asbon sudah mengirimkan muridnya untuk mengikuti ujian kesetaraan Program Paket A.

            Untuk prospek ke depan, pendidikan yang cocok bagi anak-anak Indonesia yang berada di ladang-ladang perkebunan kelapa sawit dan anak-anak yang tidak dapat ditampung di dalam pendidikan formal yang dilaksanakan oleh SIKK  adalah pendidikan kesetaraan Program Paket A. Sedangkan lembaga yang cocok sebagai pelaksana/operator pendidikan kesetaraan dapat diserahkan kepada PKBM, tuisyen, home schooling, dan LSM/NGO yang bergerak di bidang pendidikan seperti Humana Borneo Child Aid. Sebagai lembaga pembina, administrator dan pengawas mutu pendidikan kesetaraan adalah SIKK. Jika pendidikan kesetaraan Program Paket A sudah berkembang kemudian meningkat kepada pendidikan kesetaraan Program Paket B dan C. Tugas dan fungsi SIKK disamping sebagai penyelenggara pendidikan formal juga sebagai badan pembina, administrator dan pengawas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Program Paket A, B dan C. Sedangkan KJRI Kota Kinabalu sebagai Perwakilan Indonesia merupakan badan yang menaungi SIKK.

            PKBM belum ada pengaturannya di Sabah. Jika ingin agar PKBM dapat diterima oleh otoritas pendidikan di Sabah maka harus ada payung hukum yang merupakan produk hukum kerjasama bilateral antara Indonesia – Malaysia. Sabah sebagai negara bagian tidak mempunyai kewenangan untuk mengadakan kerjasama langsung dengan Indonesia. Kerjasama ini harus terlebih dahulu dipayungi oleh kerjasama antara Indonesia – Malaysia. Setelah ada agreement/perjanjian/ memorandum (apapun namanya) kerjasama pendidikan yang memberikan ijin untuk mendirikan PKBM, maka PKBM baru secara legal dapat didirikan dan dapat melakukan aktifitasnya. Pada saat sekarang ini pembentukan PKBM masih dilihat dari sisi payung hukum Indonesia.

            PKBM merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang berdiri di atas kemampuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia di Sabah mempunyai keinginan yang kuat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.  PKBM merupakan lembaga yang cocok untuk memberikan naungan bagi pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Namun, untuk mendirikan PKBM  terbentur kepada berbagai macam kendala. Masyarakat Indonesia di Sabah pada umumnya sebagai pekerja dengan penghasilan yang rendah dan masa (waktu) tinggal yang tidak lama. Mereka juga ada di bawah ”penguasaan” perusahaan perladangan/ majikan atau perusahaan lain.  Sehingga mereka tidak bisa untuk mendirikan PKBM tanpa keterlibatan perusahaan/majikan tempat mereka bekerja. Beberapa perusahaan  memberi dukungan  tetapi banyak juga yang ”pura-pura” atau tidak memberikan dukungan. Hal ini perlu peran KJRI untuk mendorong kepada perusahaan-perusahaan untuk membantu mendirikan PKBM. Untuk memperkuat dorongan tersebut maka KJRI perlu mengadakan pendekatan kepada Kementerian Perladangan dan Komoditi, dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

            Tuisyen dan NGO merupakan lembaga yang sudah ada pengaturannya di Sabah. Jika tuisyen dan NGO ini dapat memberikan pelayanan pendidikan kesetaraan maka dapat membantu memperluas pelayanan pendidikan kepada anak-anak Indonesia. Namun hanya tuisyen dan NGO tertentu yang memenuhi persyaratan yang diperbolehkan memberikan pelayanan kepada anak-anak Indonesia. Untuk tuisyen dipersyaratkan memperoleh ijin dari Pusat Bahasa untuk dapat mengajarkan pendidikan dengan kurikulum asing dan diijinkan untuk menerima pelajar asing. Sedangkan untuk NGO dipersyaratkan harus didirikan berdasarkan kerjasama dari semua pihak seperti Kementerian Pelajaran, Kementerian Perladangan dan Komoditi, Jabatan Ketua Menteri, Jabatan Pelajaran, Asosiasi Perusahaan Perladangan dan Perusahaan-perusahaan Perladangan. Untuk saat ini belum ada tuisyen yang mempunyai ijin untuk mengajarkan kurikulum asing dan dapat menerima pelajar asing. Tuisyen Inanam sedang didorong untuk mengajukan ijin kepada Pusat Bahasa agar diperbolehkan memberikan pendidikan dengan kurikulum asing dan dapat menerima pelajar asing. Sedangkan NGO yang diperbolehkan menerima pelajar asing adalah NGO Humana Borneo Child Aid tetapi kurikulum pendidikannya masih harus menggunakan kurikulum kebangsaan (Malaysia).

 

VII.      RINGKASAN

 

1.   Berdasarkan Hak Azasi Manusia, anak-anak tidak pandang suku maupun kewarganegaraan manapun mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan.

2.   Negara (khususnya) Malaysia mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas pelayanan pendidikan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah negara tersebut tidak memandang asal kewarganegaraan dari anak itu.

3.   Berdasarkan amanat Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak.

4.   Anak-anak Indonesia harus  mengikuti pendidikan wajib belajar sembilan tahun.  Biaya untuk melaksanakan pendidikan wajib belajar tersebut diberikan oleh Pemerintah Indonesia.

5.   Pendidikan kesetaraan merupakan model pendidikan yang cocok bagi anak-anak Indonesia di Sabah, khususnya bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan formal di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu.

6.   SIKK disamping sebagai penyelenggara pendidikan formal, juga perlu difungsikan sebagai pengawas mutu pendidikan kesetaraan, lembaga pembina untuk lembaga-lembaga yang melaksanakan pelayanan pendidikan kesetaraan.

7.   Agar pelayanan pendidikan dapat menjangkau semua anak-anak di Sabah harus dikembangkan lembaga-lembaga pelaksana pendidikan kesetaraan.

8.   Lembaga yang cocok untuk melaksanakan pendidikan kesetaraan adalah PKBM, Tuisyen, dan NGO yang bergerak di bidang pendidikan. Pada saat ini legalitas PKBM baru sebatas oleh Pemerintah Indonesia. Agar dapat diakui oleh Pemerintah Malaysia maka diperlukan perjanjian kerjasama antara Indonesia-Malaysia. Sedangkan Tuisyen dan NGO sudah ada pengaturannya. Namun sampai saat ini belum ada tuisyen yang khusus menggunakan kurikulum Indonesia dan untuk anak-anak Indonesia

9.   Agar PKBM dapat didirikan dan dapat dikembangkan maka perlu dukungan dari perusahaan dimana para orangtua murid itu bekerja.

10. Untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan kepada anak-anak Indonesia di Sabah maka perlu diperbanyak jumlah PKBM, Tuisyen dan NGO yang bergerak di bidang pendidikan.

            Paper ini berusaha untuk menggambarkan kondisi, permasalahan dan solusi untuk pelayanan pendidikan anak-anak Indonesia di Sabah.  Namun disadari bahwa paper ini jauh daripada sempurna dan masih memerlukan pengkajian lebih lanjut.   Paper ini dibuat sebagai bahan masukan untuk membuat policy dan arah mengenai pelayanan pendidikan anak-anak Indonesia di Sabah.

Kota Kinabalu, 12 April 2010.