Upaya Peningkatan Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Sudan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dunia hukum di Indonesia terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan di masyarakat. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia kini mulai mengaplikasikan beberapa sendi hukum yang diambil dari syariah Islam, salah satunya di bidang ekonomi syariah. Perkembangan ini cukup menarik, karena di beberapa aspek, Indonesia masih menggunakan hukum yang mengacu pada hukum pada masa kolonial, yang sudah tidak relevan di masa sekarang.

Perkembangan ini juga didorong dengan semakin maraknya transaksi ekonomi berbasis syariah di Indonesia, oleh sebab itu dibutuhkan payung hukum dan SDM yang mengerti dan memahami konsep ekonomi syariah. Dengan latar belakang demikian, Mahkamah Agung RI telah memulai kerjasama dengan Mahkamah Agung Sudan dalam bentuk pelatihan. “Pada bulan Oktober 2010 yang lalu, 7 hakim telah mengikuti pelatihan selama 3 minggu di Sudan. Langkah ini diambil karena Sudan merupakan tempat yang tepat untuk mendidik hakim khususnya di bidang ekonomi syariah”, ungkap Rum Nessa, Sekretaris MA RI, di sela-sela kunjungannya ke Sudan 30 Mei-2 Juni 2011.

“Untuk lebih meningkatkan lagi kerjasama yang telah terjalin, saat ini tengah disiapkan sebuah Memorandum of Understanding (MoU) antara MA RI dengan MA Sudan. Diharapkan, dengan ditandatanganinya MoU tersebut, kerjasama kedua lembaga hukum tertinggi kedua negara dapat terus dikembangkan dapat memberi manfaat bagi kedua pihak”, lanjutnya lagi.

Tatap muka dengan WNI di Khartoum

Di sela-sela kunjungannya, delegasi Mahkamah Agung RI juga melakukan tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Khartoum yang dilaksanakan di Wisma Duta. Dalam sambutannya, Sekretaris MA, Drs. H. M. Rum Nessa, SH., MH. menjelaskan bahwa Sudan memiliki sejumlah keunggulan di bidang Peradilan, utamanya di bidang pengelolaan anggaran yang independen tanpa ada intervensi instansi lain di luar Mahkamah Agung.

Jumlah pengadilan dari tingkat pertama hingga Pengadilan Tinggi di seluruh wilayah Sudan mencapai 1.000 Pengadilan dan Hakim Agung yang dimiliki Sudan berjumlah 80 orang. Jumlah ini tidak terpaut jauh dengan Indonesia yang memiliki 800 pengadilan dan 51 Hakim Agung. Beliau juga menyinggung mengenai tujuan kunjungan delegasi yaitu untuk menyiapkan Memorandum of Understanding antara MA RI dengan MA Sudan yang menurut rencana akan ditandatangani pada bulan September 2011. Salah satu program kerjasama yang akan digulirkan adalah pelatihan peningkatan kapasitas hakim-hakim Indonesia terutama di bidang syariah, di mana Sudan merupakan pioneer di bidang ini”. lanjut Nessa.

Sementara itu, Dirjen Badan Peradilan Agama MA, Drs. H. Wahyu Widiana, MA, mendorong mahasiswa Indonesia yang telah merampungkan studinya di Sudan untuk dapat bergabung di instansinya. “Mahasiswa alumni Timur Tengah telah teruji dan terbukti kualitasnya. Beberapa diantaranya telah mengabdi di lingkungan peradilan RI”, ujarnya.

Pertemuan tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia yang hadir. Hal tersebut terlihat dari begitu banyaknya pertanyaan yang digulirkan terutama yang mengangkat isu-isu terkini seperti penanganan korupsi, penerapan hukum syariah di Indonesia hingga peluang-peluang mahasiswa lulusan Sudan untuk menjadi hakim, dan lain sebagainya.

 

Khartoum,    Mei 2011