Hasil Akhir Referendum: Sudan Selatan Merdeka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Saya ingin ke Sudan Selatan, saya banyak saudara disana, saya mau mereka tetap jadi saudara saya”, demikian teriak seorang wanita asal Sudan Utara sambil menangis di lantai, saat Ketua Komisi Referendum Sudan Selatan, Prof. Mohamed Ibrahim Khalil sedang mengumumkan hasil akhir referendum tersebut pada 7 Februari 2011, pukul 20.00 WS, di Friendship Hall, Khartoum, Sudan.

Aksi perempuan ini serta merta mendapatkan perhatian dari seluruh tamu undangan yang hadir, termasuk sekitar 30 media internasional dan lokal yang meliput acara yang paling ditunggu-tunggu masyarakat Sudan Selatan tersebut.

Lima menit kemudian perempuan ini berdiri dan menyampaikan pesan dengan suara yang parau yang menyiratkan ada perasaan sedih atas perpisahan Sudan Selatan Selatan ini. Mengomentari pengumuman hasil referendum yang berhasil melahirkan negara baru tersebut, Dubes RI untuk Sudan, Dr Sujatmiko menyatakan: “Saya kira sangat wajar tanggapan masyarakat yang campur aduk seperti itu, ada yang meluapkan kegembiraannya dan ada pula yang sangat sedih dan ada pula yang campur aduk antara gembira dan sedih”. “Sebagaimana telah diungkapkan oleh banyak tokoh masyarakat, ikatan sosial, kekeluargaan, ekonomi dan masa depan Sudan Selatan yang masih penuh dengan tantangan berat, adalah faktor utama yang menyelimuti perasaan mereka”, tambah Sujatmiko, wakil RI sebagai pemantau referendum yang juga hadir saat pengumuman hasil referendum tersebut.

Hasil akhir referendum ini sama dengan hasil sementara yang diumumkan oleh Kepala Biro Referendum Sudan Selatan, Chan Reec Madut di Juba, Ibu Kota Sudan Selatan, pada 30 Januari 2011 yang lalu.

Kelompok pro kemerdekaan menang telak dengan perolehan suara sebanyak 3.792.518 atau 98,83% dari total suara sah yang masuk dari seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) di Sudan Selatan, Sudan Utara dan luar negeri (jumlah suara sah yang masuk ke Komisi adalah sebanyak 3.851.994). Sementara kelompok pro persatuan hanya memperoleh suara sebanyak 44.888 atau 1,17%, dan sisanya suara yang rusak atau tidak diisi.

Madut mengatakan bahwa pengumuman hasil akhir referendum ini adalah yang final karena hingga saat ini tidak ada tuntutan atau banding apapun yang diajukan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga terkait di Sudan.

"Ini adalah hasil akhir, karena tidak ada tuntutan atau protes yang diajukan oleh masyarakat. Pada tanggal 9 Juli 2011, Sudan Selatan akan mendeklarasikan diri menjadi negara baru, demikian ungkap Madut"

Prof. Khalil menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak khususnya kepada Presiden Basyir dan Wapres Salva Kiir, termasuk para observers yang telah mendukung suksesnya referendum tersebut dan yakin bahwa pemisahan diri Sudan Selatan hanya dalam tataran politik karena secara ekonomi dan sosial budaya, keduanya akan saling tergantung.

"Sudan tetap satu dan perpisahan ini hanya bersifat politis. Saya yakin, secara sosial budaya dan ekonomi, keduanya tidak akan terpisahkan. Perkawinan, kontak sosial dan hubungan persaudaraan antara masyarakat Sudan Selatan dan Sudan Utara tidak akan pernah memisahkan kedua saudara ini. Secara ekonomi, saya yakin, keduanya saling membutuhkan dan saling tergantung”, demikian tegas Prof. Ibrahim Khalil.

Prof. Khalil menambahkan bahwa sebelum acara ini dimulai, dirinya telah menyerahkan hasil akhir perhitungan suara ini kepada Presiden Sudan Omer Hassan Ahmed El Bashir dan Kepala Pemerintahan Sudan Selatan Salva Kiir Mayardit, yang juga menjabat sebagai Ketua SPLM.

Sebelumnya, Presiden El Bashir menyatakan bahwa demi menjaga perdamaian di Sudan dan kawasan, Pemerintah Sudan menerima hasil referendum dan akan bekerjasama dengan Sudan Selatan.

Sementara Kepala Pemerintahan Sudan Selatan Salva Kiir Mayardit menegaskan bahwa kemenangan Sudan Selatan ini bukan akhir dari hubungan dengan Sudan (Utara), sebaliknya awal dari kerjasama yang lebih erat di masa mendatang.

Ketua UN Secretary General Referendum Special Panel, Benjamin Mkapa, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa PBB menyambut baik hasil referendum ini. "Referendum telah dilaksanakan secara bebas, adil dan kredibel. Panel yakin hasil ini menunjukkan keinginan masyarakat Sudan Selatan. Oleh karena itu, Panel menyambut baik hasil referendum ini."

Acara ini dihadiri oleh UN SRSG for UNMIS, Haile Menkerios; Ketua African Union Panel on Darfur (Africa's Wise Men Committee), Thabo Mbeki; serta lebih dari 50 Kepala Perwakilan Asing dan diplomat yang terakreditasi di Sudan termasuk Dubes RI, Dr. Sujatmiko dan Kepala Pelaksana Fungsi Politik KBRI Khartoum.

Presiden Sudan Omer Hassan Ahmed El Bashir dan Kepala Pemerintahan Sudan Selatan Salva Kiir Mayardit yang direncanakan akan hadir dan menyampaikan statements pada kesempatan tersebut tidak muncul hingga acara dimulai setelah satu jam mengalami penundaan. Pejabat-pejabat dari Pemerintah Sudan juga tidak banyak yang hadir dalam acara tersebut.

Referendum Sudan Selatan yang diselenggarakan tanggal 9-15 Januari 2011 ini merupakan tindak lanjut dari protocol self determination yang terdapat dalam Comprehensive Peace Agreement (CPA) yang tandatangani oleh Pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak dari Sudan Selatan SPLM  di Naivasha, Kenya, tanggal 9 Januari 2011.

Referendum yang memberikan dua opsi (persatuan atau pemisahan diri) tersebut mengakhiri konflik bersenjata antara kedua belah pihak yang telah dimulai sejak tahun 1983.

 

KBRI Khartoum, 7 Februari 2011