Sudan Menyediakan 30.000 hektar Lahan Pertanian bagi Indonesia

1/14/2011

 
Seandainya Sudan Selatan berpisah, maka Sudan Utara akan kehilangan sebagian besar sumber pemasukan utamanya yaitu minyak bumi yang sebagian besar berada di wilayah Sudan Selatan. Untuk itu, maka Sudan Utara perlu melakukan diversifikasi sumber pemasukan negara dan bidang pertanian akan menjadi prioritasnya.

Dalam pertemuan Dubes RI untuk Sudan, Dr. Sujatmiko, dengan Menteri Pertanian Sudan baru-baru ini, diperoleh informasi bahwa Sudan memiliki luas lahan pertanian yang sangat besar, sekitar 84 juta hektar. Namun dari lahan seluas itu, yang sudah digarap baru sekitar 35%. “Ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk dapat menangkap peluang itu”, ungkap Sujatmiko. “Indonesia memiliki pengalaman dan kemampuan untuk mengembangkan pertanian di Sudan”, lanjutnya lagi.

Dalam keterangannya, Menteri Pertanian Sudan, Abdul Halim Ismail Al-Muta’afi, mengatakan bahwa Kementerian Sudan bersedia untuk menjadi local partner pengusaha Indonesia yang ingin mengadakan kerjasama di bidang pertanian padi maupun tanaman pangan lainnya. Untuk itu, Kementerian akan memberikan lahan pertanian seluas 25.000 – 30.000 hektar di selatan Khartoum, yang merupakan wilayah subur karena dilalui oleh sungai Nil Putih.

Ditambahkan lagi oleh Menteri Abdul Halim, bahwa saat ini Kementerian Pertanian Sudan telah berhasil mengadakan kerjasama dengan Vietnam, Pakistan dan Jepang dalam bidang penanaman padi.

Dubes RI menyebutkan bahwa peluang tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Pemerintah maupun kalangan swasta Indonesia. Dengan luasnya lahan yang tersedia, akan menghasilkan panen dengan skala besar yang juga pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi Indonesia.

Bahkan Dubes RI bercita-cita, dengan adanya kerjasama pertanian ini nantinya akan memberikan multiplier effect bagi peningkatan ekspor Indonesia ke Sudan, seperti masuknya produk-produk alat pertanian, pupuk Indonesia termasuk juga peluang kerja bagi tenaga kerja skilled dan semi-skilled.

Saat ini Sudan tengah berada di persimpangan sejarah, titik yang akan menentukan masa depan Sudan. Sejak tanggal 9 Januari sampai dengan tanggal 15 Januari nanti, tengah dilaksanakan referendum Sudan Selatan untuk menentukan apakah tetap bergabung dengan Sudan Utara dalam Republik Sudan atau memisahkan diri membentuk negara merdeka.

Pemerintah Indonesia sejak awal telah menyampaikan bahwa apapun hasil referendum tersebut nantinya, Indonesia akan terus menjaga hubungan baik dan akan terus meningkatkan kerjasama dengan Sudan ataupun dengan Sudan Selatan, jika memisahkan diri.