RI Puji Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Sudan yang Terus Kondusif

1/22/2011

 
Enam hari setelah dimulainya perhitungan suara pada referendum Sudan Selatan, situasi politik dan keamanan di Sudan masih tetap stabil dan terkendali. Tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada kekacauan keamanan di seluruh wilayah Negara terluas di Afrika tersebut.

Demonstrasi yang menentang kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari yang digerakkan oleh mahasiswa di Khartoum, Gezira dan wilayah lainnya mulai mereda. Protes para pendukung partai oposisi atas ditahannya Dr. Turabi juga mulai berkurang. Di berbagai tempat, tidak tampak terlihat ada keramaian dan kerumunan massa. Aktivitas masyarakat di berbagai wilayah di Sudan berjalan dengan normal.

Situasi di Abyei-wilayah yang masih diperebutkan oleh Sudan Utara dan Sudan Selatan- juga terus membaik. Tidak ada lagi konflik bersenjata antara suku Meisiriya dan suku Dinka di wilayah Abyei dan sekitarnya. Menanggapi hal tersebut, Dubes RI untuk Sudan, Dr. Sujatmiko, menegaskan "situasi politik dan keamanan yang stabil tersebut tidak terlepas dari komitmen yang terus dipegang oleh pemerintah Sudan dan pemerintahan otonomi Sudan Selatan untuk menjaga pedamaian dan keamanan di negara tersebut. Indonesia sebagai negara sahabat Sudan sangat menghargai hal tersebut. "Pemri juga memuji sikap masing-masing pihak, baik di Sudan Utara maupun di Sudan Selatan, yang terus menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat memperburuk situasi di lapangan," lanjut Sujatmiko.

Situasi yang kondusif ini dipastikan akan terus berlanjut meskipun tanda-tanda kemenangan Sudan Selatan sudah mulai kelihatan. "Meskipun ada indikasi Sudan Selatan akan memisahkan diri, saya yakin, situasi yang kondusif ini akan terus berlanjut, paling tidak hingga diumumkannya hasil pemungutan suara pada referendum, tanggal 7 Februari 2011 mendatang, demikian ditegaskan oleh Sujatmiko.

Terkait dengan masalah Abyei, yang sempat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat internasional, karena terjadi konflik pada tanggal 7-8 Januari 2011 yang lalu, Sujatmiko menyampaikan bahwa hal tersebut tidak akan banyak mempengaruhi situasi politik dan keamanan di Sudan. "RI yakin kedua mitra dalam pemerintahan nasional bersatu Sudan (NCP dan SPLM) telah mengambil langkah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah antara suku Meisiriya dan suku Dinka Ngok. Hal ini terlihat dari kesepakatan yang dibuat oleh Menteri Negara Dalam Negeri Sudan dan Menteri Dalam Negeri Sudan Selatan, tanggal 17 Februari 2011 yang lalu. Demikian ditambahkan oleh Sujatmiko.

Perhitungan suara pada referendum Sudan Selatan dimulai tanggal 16 Januari 2011, dan hasil akhirnya direncanakan akan diumumkan oleh Komisi Referendum Sudan Selatan di Khartoum paling lambat tanggal 7 Februari 2011 (dan apabila terdapat banding terhadap hasil tersebut, maka Komisi akan mengumumkan hasil akhir perhitungan suara tanggal 14 Februari 2011).

Khartoum, 21 Januari 2011