Sudan

BAB IV : HUBUNGAN INDONESIA - SUDAN 2012
 
A.  PENGANTAR
Sejak Juli 2011, Sudan mengalami perubahan pemerintahan dan administrasi akibat pemisahan Utara-Selatan. Sudan kini hanya terdiri dari 15 negara bagian karena 8 negara bagian masuk ke negara baru di Sudan Selatan.
Pemerintah Sudan juga memiliki status yang berbeda dengan sebelumnya, dimana pada tahun 2005-2011, pemerintahan Sudan bersifat transisi koalisi yang terdiri dari National Congress Party (NCP) dan Sudan People’s Liberation Movement (SPLM), namun setelah kemerdekaan Sudan Selatan pada 9 Juli 2011, pemerintah Sudan terdiri dari NCP dan sejumlah partai oposisi (sementara SPLM sudah ke Sudan Selatan).
Sejak tanggal 15 Desember 2011, Pemerintahan Sudan membentuk pemerintahan baru, yang terdiri dari 30 menteri Federasi dan 30 menteri Negara yang diperbantukan di setiap kementerian. Selain itu, mengangkat 10 Asisten dan Penasihat Presiden. Masa bakti pemerintahan ini akan berlangsung hingga tahun 2015.
Pemisahan Sudan Selatan juga memberikan dampak terhadap sumber devisa negara dimana sekitar 75 % minyak diambil oleh Sudan Selatan. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi perekonomian Sudan, apalagi Sudan juga mengalami inflasi yang mencapai 18% per November 2011. Untuk mengatasi hal tersebut, selain dari minyak (yang hanya mampu memenuhi kebutuhan domestiknya), pemerintah Sudan mulai menggalakkan pertanian, industri, peternakan, pertambangan dan jasa.
Pemisahan Sudan Selatan tersebut juga berpengaruh terhadap situasi politik dan keamanan dalam negeri Sudan. Wilayah yang dulunya banyak dihuni oleh pendukung SPLM (partai berkuasa di Sudan Selatan)-Blue Nile State dan Kordofan Selatan-sejak Juni 2011 hingga sekarang bergejolak karena munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh mantan pendukung SPLM (yang biasa disebut SPLM sektor Utara). Konflik di Darfur masih belum dapat diatasi.
Berbagai permasalahan tersebut semakin rumit karena AS masih tetap meneruskan sanksi ekonomi sepihaknya kepada Sudan (sanksi tersebut sudah diterapkan sejak tahun 1997) dan tetap memasukkan Sudan dalam Daftar Negara Pendukung Terorisme (hal ini sudah diberlakukan sejak tahun 1993). Kecaman demi kecaman yang dilancarkan oleh PBB, AS, dan sejumlah negara Eropa terhadap negara ini juga tidak kunjung berhenti.
Permasalahan tersebut, sedikit banyak, tentu saja mempengaruhi upaya KBRI untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Sudan. Kendatipun demikian, kami dengan didukung oleh seluruh staf berupaya keras menekan tantangan dan hambatan tersebut, dan sebaliknya melakukan berbagai upaya untuk memanfaatkan peluang agar hubungan kedua negara dapat terus menguat, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun sosial budaya.
1.   BIDANG POLITIK
 
Hubungan Indonesia-Sudan di bidang politik selama 2 tahun terakhir berjalan baik. Hal ini bukan saja terlihat dari kegiatan saling dukung mendukung di forum internasional, tetapi juga kegiatan saling kunjung antar pejabat serta partisipasi Indonesia dalam perdamaian di Sudan.
Sebagai bagian dari pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 Alenia ke-4, Indonesia,  sejak tahun 2008 mengirimkan 140 personil polisi Formed Police Unit (FPU) yang tergabung dalam United Nations-African Union Mission in Darfur (UNAMID) dan  Police Advicer, yang dari waktu ke waktu meningkat jumlahnya.  Selain itu, pada misi yang sama, Indonesia juga mengirimkan personil TNI sebagai Military Observers, setiap tahun. 
Hingga akhir 2012, terdapat 20 personil Polri yang tergabung Police Adviser dan 5 TNI yang tergabung dalam Milob di UNAMID. Demikian pula pada misi PBB di Sudan Selatan  United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), Indonesia secara aktif mengirimkan Police Adviser dan Milob. 
Di forum internasional, Sudan selalu  mendukung pencalonan Indonesia seperti,  International Maritime Organization (IMO), pencalonan Dubes Nugroho Wisnu Murti di International Law Commission (ILC), pencalonan Komisi HAM PBB, pencalonan UNESCO, pencalonan ECOSOC, International Standard Organization Technical Member Board (ISO TMB), dan dukungan Sudan terhadap Inisiatif Indonesia-Swiss untuk perbaikan Basel Convention, dll. 
Selain kerjasama dimaksud di atas, kegiatan saling kunjung antara pejabat masing-masing negara selama ini juga cukup intens seperti; kunjungan Wakil Ketua DPR RI dan pada Maret 2011; kunjungan Sekretaris Mahkamah Agung; kunjungan Joint Special Representative (JSR) UNAMID Prof. Ibrahim Gambary ke Indonesia pada Januari 2011; kunjungan Delegasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sudan ke Jakarta pada 20-26 Oktober 2011 dan kunjungan KPU Indonesia ke Sudan dan kunjungan Menlu Sudan ke Indonesia pada Februari 2012.
Kunjungan dimaksud di atas telah mendorong peningkatkan kerjasama bilateral kedua di berbagai bidang khususnya ekonomi, perdagangan dan keterlibatan Indonesia dalam membantu Sudan menyelesaikan masalah keamanan di Darfur.
2. BIDANG EKONOMI
Dalam rangka meningkatkan nilai ekspor non-migas Indonesia ke Sudan, KBRI selalu aktif mengadakan kegiatan-kegiatan promosi Indonesia melalui serangkaian kegiatan, antara lain: promosi ke daerah, penyebaran informasi melalui website KBRI Khartoum dan media setempat, display produk dan mengikuti penyelenggaraan pameran internasional di Khartoum, termasuk menyelenggarakan business trip pengusaha Sudan ke Indonesia.
Untuk tahun 2012, KBRI telah menyelenggarakan 3 kali kunjungan pengusaha Sudan ke Indonesia, yaitu pada bulan April (16 orang), Juni (27 orang) dan Oktober (33 orang). 
Berbagai kegiatan di atas telah berhasil mendorong peningkatan hubungan dagang RI-Sudan, terutama dengan adanya peningkatan permintaan produk ban mobil, karet, kertas, minyak sayur, alat-alat/mesin pertanian, produk pertanian (bibit, pupuk, pestisida, dll), serta produk gula. bahkan menurut catatan kami telah terjadi peningkatan nilai perdagangan Indonesia ke Sudan sebesar 10% dari tahun sebelumnya (saat ini mencapai us$ 70 juta).
Hasil lain yang cukup signifikan adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan bisnis ke Indonesia, yang mencapai 300% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia, antara lain:
·         Pengiriman tenaga skilled Indonesia ke Sudan, diantaranya: 120 orang tenaga perawat; 200 orang tenaga konstruksi; 200 orang tenaga terampil untuk pabrik baja; dan 20 orang operator alat-alat pertanian.
·         Pertanian kapas dan padi di Negara Bagian White Nile, Gedarif, Kassala, dan Gezira untuk dimanfaatkan Indonesia (sekitar 180.000 ha) untuk penanaman padi dan kapas.
·         Pertambangan emas dan mineral lainnya di wilayah Darfur, Shimalia, Gedarif, dll. Kapasitas produksi emas Sudan saat ini mencapai 80.000 ton / tahun, masih di bawah target yaitu 100.ooo ton / tahun. Menurut informasi dari Pemerintah Sudan menyampaikan bahwa, kandungan emas dan mineral Sudan tersebar di 60% wilayah Sudan.
Khusus di bidang perminyakan, terdapat beberapa komitmen yang kini tengah dalam proses, antara lain:
 
·  Pembangunan mini refinery di Sudan
·  Pendirian Joint Venture Company antara Pertamina dengan Nile Petroleum untuk ekspor minyak pelumas;
·  Kerjasama pelatihan tenaga perminyakan dari Sudapet ke Pusat Pelatihan Pertamina dan ITB;
·  Penggunaan teknologi EOR milik Pertamina dan ITB di Sudan.
 
Untuk mendorong kerjasama yang lebih kongkrit antara Indonesia dan Sudan, kami tengah mengupayakan agar Menteri Pertanian RI dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI dapat mengundang Menteri Kekayaan Hewan dan Perikanan Sudan ke Indonesia, dan meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI untuk dapat mengundang Menteri Pariwisata Sudan ke Indonesia.
 
3. Bidang PENERANGAN Sosial Budaya
 
Mengingat belum banyaknya masyarakat Sudan yang mengenal Indonesia dan untuk meningkatkan citra Indonesia di negara akreditasi, sepanjang tahun 2012, KBRI Khartoum terus melakukan berbagai promosi mengenai potensi Indonesia di Sudan, antara lain dengan menampilkan pertunjukkan seni budaya di berbagai event di Sudan dan juga menjalin kerjasama dengan kalangan media Sudan agar dapat lebih sering menampilkan berita-berita yang positif mengenai Indonesia.
Pada tahun 2012, KBRI Khartoum mengelar sebanyak 2 (dua) kali pagelaran budaya akbar di 2 kota, Khartoum dan Donggola. Selain itu, baru-baru ini KBRI juga telah melakukan promosi budaya, ekonomi dan pariwisata dalam acara Resepsi Diplomatik, yang dihadiri oleh sekitar 400 orang, umumnya pengusaha Sudan.
Di bidang pendidikan, beberapa perguruan tinggi Indonesia telah memiliki kerjasama dengan perguruan tinggi Sudan, antara lain International University of Africa, Omdurman Islamic University dan Al-Qur’an University. Selama tahun 2012, beberapa perguruan tinggi Indonesia tengah menjajaki untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi Sudan, seperti Universitas Semarang, UIN Malang, dll. Pada Desember 2012, Rektor Omdurman melakukan kunjungan ke Indonesia untuk mengembangkan kerjasama dengan UI, ITB, IPB, Unpad dan beberapa Perguruan Tinggi lainnya, utamanya bidang-bidang eksakta.
KBRI Khartoum pun terus berusaha meningkatkan jumlah mahasiwa Sudan di Indonesia, antara lain dengan mencarikan peluang beasiswa bagi mahasiswa Sudan untuk belajar di Indonesia. Alhamdulillah pada tahun ini, Kementerian Agama dan sejumlah Universitas di Indonesia sudah memberikan beasiswa bagi Sudan sebanyak 15 orang per tahun. Selain itu, KBRI Khartoum berupaya mendorong semakin banyak warga Sudan yang dapat mengikuti capacity building di Indonesia. Untuk tahun 2012, KBRI bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI mengirimkan 25 mahasiswa Farmasi Universitas Afrika untuk magang di Biofarma dan Kimia Farma. Selain itu, sebagai hasil kerjasama KBRI dengan UNIDO dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, pada Oktober 2012 lalu, sebanyak 17 warga Sudan mengikuti pelatihan perikanan di Tegal dan pada bulan Januari 2013, KKP telah mengirimkan dua orang pelatih perikanan untuk memberikan capacity building kepada 30 nelayan di Port Sudan. Pelatihan ini, tidak termasuk pelatihan-pelatihan yang rutin ditawarkan Indonesia kepada Sudan.
Untuk mahasiswa Indonesia di Sudan, berbagai upaya pendekatan telah dilakukan agar mereka diberikan beasiswa untuk belajar S2 dan S3 di berbagai universitas. Sampai sekarang beasiswa yang diberikan baru pada tingkat S1 yaitu sebanyak 40 orang, sementara untuk S2 dan S3 lebih kurang 10 orang. Sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan kepada mahasiswa, kami tengah mengupayakan pembangunan asrama mahasiswa di Sudan, dengan mencontoh keberhasilan di Kairo. Rektor Universitas Islam Omdurman telah bersedia untuk menyediakan lahan pembangunan di area kampus Omdurman
Pada awal 2012 Kementerian Agama RI telah menyetujui usulan kami untuk memberikan santunan bagi mahasiswa Indonesia, namun  belum dapat direalisasikan hingga akhir 2012. Kami telah kembali mengusulkan kepada Kementerian Agama RI untuk dapat merealisasikannya pada tahun 2013.
Untuk merangkul WNI secara keseluruhan, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan pertemuan, pelibatan mereka dalam kegiatan KBRI, dan acara-acara seperti saat peringatan 17 Agustus, Tahun Baru, dan lain-lain. Hal ini lah yang kemudian mendorong kami menjadikan WISMA sebagai Rumah Masyarakat Indonesia, misalnya dengan cara membuat layar tancap, membuka kesempatan kepada mereka kapan saja dapat menghubungi setiap staf KBRI, dll. KBRI juga menyediakan sarana dan prasarana olahraga bagi seluruh WNI, seperti Futsal dan Badminton.
Melalui kerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan, KBRI Khartoum juga telah melakukan berbagai kegiatan promosi ekonomi dan pariwisata serta kegiatan sosial lainnya (seperti bakti sosial dan donor darah).
 
4. Bidang Kekonsuleran
 
Sama seperti bidang lain, KBRI juga menaruh perhatian yang sangat besar dalam bidang kekonsuleran dan ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan perlindungan dan pelayanan WNI di negara akreditasi.
Guna meningkatkan pelayanan terhadap WNI dan WN Asing yang ingin berkunjung ke Sudan, KBRI selama 1 tahun terakhir telah menerapkan pelayanan PRIMA dan CEPAT. Saat ini, pelayanan Paspor dan Visa dilakukan dalam waktu paling lama 1 jam bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
Saat ini jumlah WNI di Sudan sebanyak 1.083 jiwa, lebih kurang 35% pekerja informal (PLRT) yang datang secara ilegal, 15% pekerja formal di percetakan, PBB, dll, 30% mahasiswa, dan sisanya dalam misi PBB di Darfur, dll.
Dalam kaitan ini, KBRI  telah melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya:
·      Pemulangan 40 orang TKI Bermasalah di Sudan pada Juni 2011
·      Pemulangan 12 orang TKI Bermasalah (TKIB) di Sudan pada Agustus 2012.
·      Penyelesaian Overstay dan Hak Gaji 2 orang TKI Sdr. Suroto dan  Asep. Yang bersangkutan telah dipulangkan ke Indonesia
·      KBRI juga tengah menangani proses penyelesaian Overstay dan Hak Gaji TKI a.n. Sdr. Iyad dan Endah.
KBRI terus melakukan koordinasi dengan Pihak terkait di Sudan untuk mempermudah penyelesaian TKW bermasalah dan penghentian pemberian visa bagi TKW yang tidak melalui prosedur perekrutan di Indonesia. Hasilnya antara lain: Pihak Kemlu, Alien Control dan Imigrasi telah mengirimkan edaran kepada setiap perusahaan perekrutan TKI Indonesia agar tidak merekrut tenaga kerja Indonesia kecuali melalui prosedur resmi yang berlaku di Indonesia.
Khusus untuk Eritrea, kerjasama di berbagai bidang terutama di bidang politik berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan saling dukung antara kedua negara dalam berbagai pencalonan internasional dan kunjungan pejabat dari kedua negara. Diharapkan kerjasama di bidang-bidang lain akan terus ditingkatkan di masa mendatang.Untuk Sudan Selatan, meskipun sampai saat ini, belum ada keputusan dari Pemri apakah Indonesia akan menjalin hubungan diplomatik dengan negara ini atau tidak, namun kami terus melakukan upaya guna mencari peluang investasi dan perdagangan, khususnya di bidang perminyakan. Hal ini dilakukan melalui berbagai kunjungan, seperti pada Oktober 2012 lalu.

?