Sudan

 

 

II.  HUBUNGAN BILATERAL RI-SUDAN

 

Umum

 

Hubungan bilateral RI-Sudan telah berjalan dengan baik dan dari waktu ke waktu hubungan tersebut terus meningkat. Sebagaimana diketahui hubungan Indonesia-Sudan sudah terjalin sejak lama dan keduanya memiliki kedekatan cultural dan agama serta sejarah yang sangat erat yang telah dimulai sejak era kolonialisme dengan kehadiran ulama Sudan Sheikh Ahmad Sourkaty pada tahun 1911. Hubungan ini diperkuat oleh adanya perlakuan istimewa dari Presiden Soekarno kepada delegasi Sudan pada Konferensi Asia Afrika di Bandung, yang berlangsung hanya delapan bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Sudan (1 Januari 1956). Selain itu, Indonesia juga sebagai negara pertama yang memberikan pengakuan atas kemerdekaan Sudan. Dengan latar belakang sejarah dan hubungan yang telah terjalin sejak lama tersebut, Diharapkan hubungan kedua negara dimasa mendatang akan terus semakin meningkat di berbagai bidang.  Hubungan dan kerja sama kedua negara selama ini meliputi bidang politik, ekonomi dan Sosial Budaya, yang dijabarkan sebagai berikut :

           

a.  Kerja sama Politik

 

Hubungan dan kerja sama RI-Republik Sudan dimulai secara resmi pada tahun 1960. Kerja sama bidang politik selanjutnya semakin kokoh dengan telah dibentuknya Forum Konsultasi Bilateral pada 16 Februari 2015 di Jakarta.  Kerja sama bilateral di bidang polirik antara RI dan Republik Sudan dilakukan antara lain:

 

1.   Sidang Komisi Bersama

 

Sepanjang tahun 2015, terdapat gagasan untuk mengaktifkan kembali Forum SKB yang telah vakum sejak lama pada tingkat Pejabat Eselon I/II. Pada perkembangannya, pihak Sudan menggagas pelaksanaan Konsultasi Bilateral pada tingkat Wakil Menteri Luar Negeri yang telah terlaksana pada 16 Februari 2015 di Jakarta. Pada Konsultasi Bilateral tersebut, kedua pihak me-review hubungan bilateral serta berbagai cara dan sarana guna meningkatkan kerja sama bilateral serta bertukar pandangan terkait isu-isu kawasan dan global yang menjadi kepentingan bersama. Selanjutnya, pihak Sudan, c.q. Direktur Asia menyampaikan informasi kepada Dubes RI tentang rencana pengaktifan kembali SKB untuk diselenggarakan pada periode Oktober-November 2015 di Sudan, namun hingga berakhirnya tahun 2015, SKB dimaksud belum dapat terlaksana.

 

Selanjutnya, pada bulan Juli 2016, Menteri Negara Hubungan Luar Negeri Republik Sudan, H.E. Dr. Obeidalla Mohamed Obeidalla mengirimkan surat kepada Bapak Wakil Menteri Luar Negeri RI, H.E. Abdurrahman M. Fachir untuk menghadiri Konsultasi Bilateral (Konsbil) ke-2 RI – Sudan yang diusulkan oleh Pemerintah Sudan akan diadakan di Khartoum pada 15 – 16 November 2016.  Namun, hingga saat ini masih menunggu konfirmasi dari pihak Pemri terkait usulan tanggal dimaksud.

 

2.   Partisipasi Sudan dalam KAA

 

Sudan memenuhi undangan seluruh rangkaian kegiatan Peringataan KAA dan NAASP serta rangkaian kegiatan sampingan (side events) dengan hadirnya delegasi Parlemen Nasional Sudan dalam Parliamentary Conference on the 60th Commemoration of the Asian-African Conference; Delegasi Pemkot Khartoum dalam Asia-Africa Smart City Summit 2015 dan delegasi bisnis Sudan dalam Asia-Africa Business Council. Sedianya, Presiden Bashir akan menghadiri acara puncak Peringatan tersebut, namun secara mendadak membatalkan kunjungannya. Pada-sela-sela rangkaian kegiatan Peringatan, Menlu Ali Karti, selaku Ketua Delegasi Sudan menyerahkan surat dari Presiden Bashir kepada Presiden Joko Widodo yang berdasarkan Dubes Sudan di Jakarta antara lain berisi rancana kunjungan Presiden Bashir ke Indonesia pasca pelantikannya sebagai Presiden yang baru terpilih.

 

3.   Partisipasi Indonesia di UNAMID

 

Indonesia telah ikut berpartisipasi dengan mengirimkan personil Polri sejak tahun 2008 sampai saat ini (2016), dengan kontingen FPU-RI VIII dan Individual Police Observer (IPO). Selanjutnya, pada Februari 2015, Pemri mengirim 800 prajurit TNI (1 batalion) yang tergabung dalam Satuan Tugas Batalyon Komposit (Satgas Yon Komposit) Kontingen Garuda (Konga) TNI XXXV-A/UNAMID mulai mengemban tugas sebagai pasukan perdamaian (peacekeeper) di Darfur Barat tepatnya di wilayah Al-Geneina. Pada tahun 2016 ini, TNI kembali mengirim pasukannya sebanyak 800 prajurit yang tergabung dalam Kontingen Garuda/Indobatt XXXV-B/UNAMID, ditambah military observer (MILOB) berjumlah kurang lebih 20 orang. Bagi Pemerintah Sudan, kontingen Indonesia dipandang sebagai salah satu kontingen terbaik yang mendapatkan prioritas untuk diberikan penambahan personil jika diperlukan.

 

4.   Kerja Sama Kepolisian

 

Pada tanggal 1 – 4 November 2015, Mabes Polri mengirimkan dua pakar forensiknya untuk memberi pelatihan forensik tingkat dasar kepada 30 personil polisi Sudan di Khartoum. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut kerja sama dua lembaga kepolisian yang telah terjalin sejak 2008. Untuk menguatkan kerja sama kepolisian ini, akan ditandatangani MoU Kerja Sama Kepolisian kedua negara yang sedianya dilakukan pada 2015, ternyata mengalami kendala dan kemudian direncanakan kembali akan ditandatangani tahun 2016 dengan kepastian akan disampaikan kemudian. Pada tanggal 7–11 Desember 2015, Kepolisian Sudan mengirimkan dua perwira menengahnya ke Semarang untuk mengikuti pelatihan forensik tingkat mahir yang difasilitasi oleh Polri. Terkait dengan kerja sama capacity building ini, pihak Kepolisian Sudan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemri.

 

Catatan :

Draft MoU Kerja Sama Kepolisian dari pihak Sudan telah dikirim ke Pusat sejak November 2015 untuk mendapatkan tanggapan dari Pemri. Namun sampai saat ini, belum diterima balasan dari Pusat.

 

5.   Saling Dukung Dalam Organisasi Internasional

 

Sebagai negara sahabat yang sudah cukup lama, Sudan aktif memberikan dukungannya terhadap pencalonan Indonesia di berbagai forum/organisasi internasional. Khusus di tahun 2015, Sudan telah memberikan suaranya kepada Indonesia antara lain pada International Coordinating Council on Man and Biosphere of UNESCO tanggal 3 November 2015 di Paris, World Heritage Committee (WHC) tanggal 18 November 2015 di Paris dan International Maritime Organization (IMO) Kategori C tanggal 27 November 2015 di London. Di tahun 2016, Sudan secara tertulis dan bulat memberikan suaranya kepada pencalonan Indonesia pada Dewa ICAO Part III periode 2016-2021.

 

6.   Kerja Sama Peradilan Tinggi

 

Hubungan antara kedua lembaga Yudikatif selama ini telah berjalan baik yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara kedua Badan Yudikatif  pada tahun 2011 di Jakarta yang meliputi pertukaran kunjungan dan pelatihan-pelatihan hakim muda di pengadilan agama masing-masing serta tukar informasi mengenai penerapan hukum khususnya yang terkait perundang-undangan ekonomi Islam. MoU yang ditandatangani oleh kedua Badan ini berjalan cukup efektif bahkan masing-masing pihak kini memperluas kerjasama di bidang pendidikan dengan menyediakan beasiswa bagi hakim-hakim muda untuk memperoleh program strata 3 di beberapa Universitas di Sudan.

 

Pada 3 s.d. 6 Juni 2015, Delegasi Mahkamah Agung RI (MA RI) yang diketuai oleh Ketua MA RI, Bpk. Prof. Dr. Hatta Ali melakukan kunjungan ke Sudan dengan agenda utama adalah penandatanganan pembaruan MoU kerja sama antara MA RI dan MA Sudan. Dalam kunjungan ini, delegasi berkesempatan melakukan serangkaian kegiatan, antara lain: pertemuan dengan Menteri Kehakiman, kunjungan ke COMESA Court, Kuliah Umum tentang sistem peradilan Indonesia, audiensi dengan Mahasiswa Indonesia, pertemuan dengan Kepala Bank Sentral Sudan serta diterima oleh Presiden Bashir dan Ketua Parlemen yang baru terpilih.

 

Pada 5-8 April 2016, delegasi MA Sudan berkunjung ke Jakarta untuk bertemu Ketua MA RI sebagai balasan kunjungan Ketua MA RI ke Sudan pada Juni 2015. Kunjungan delegasi MA Sudan ini dipimpin langsung oleh Ketua MA Sudan yaitu, Prof. Dr. Haedra Ahmed Dafalla didampingi beberapa Hakim Agung dan Kepala Humas dan Protokol MA Sudan. Pada kunjungan tersebut, Prof. Dr. Haedar Ahmed Dafalla menyatakan keinginannya untuk memperkuat kerja sama dengan MA RI khususnya di bidang reformasi birokrasi dan penyusunan kebijakan. Selain berkunjung ke MA RI, delegasi MA Sudan juga berkunjung ke PN Jakarta Pusat dan diterima oleh Ketua PN Jakarta Pusat beserta jajarannya. Kunjungan ke PN Jakarta Pusat ini bertujuan untuk mempelajari sistem pengadilan anak dan pengadilan tipikor.

 

7.   Kerja Sama Antar Parlemen

 

Kerja sama antara DPR RI dan Parlemen Sudan / Sudanese National Assembly telah berlangsung sejak lama yang ditandai dengan kegiatan saling kunjung anggota parlemen kedua negara. Pada April 2015, Ketua serta sejumlah anggota parlemen Sudan menghadiri Asia-Africa Interparliamentary Conference (AAIPC) yang merupakan salah satu side event rangkaian kegiatan Peringatan 60 thn KAA dan 10 thn NAASP. Dalam Konferensi Antarparlemen Asia-Afrika tersebut telah disepakati usulan Sudan untuk menjadi tuan rumah AAIPC yang pertama. 

 

Pada 30 Mei s.d. 2 Juni 2015, Delegasi DPR RI yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR RI, Bpk. Fahri Hamzah telah melakukan kunjungan ke Sudan atas undangan Parlemen Sudan untuk menghadiri upacara pelantikan anggota parlemen dan Presiden Sudan yang baru terpilih. Dalam pertemuan dengan Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen Sudan, Waka DPR RI menyatakan dukungan penuhnya untuk membentuk Dewan Persahabatan Parlemen RI-Sudan yang telah digagas pada saat Asia-Africa Interparliamentary Conference, April 2015 di Indonesia sebagai bentuk pelembagaan hubungan antara kedua parlemen. Waka DPR RI juga mendukung sepenuhnya usulan Sudan untuk menjadi tuan rumah AAIPC mendatang dan akan melakukan korespondensi lebih lanjut guan mengatur persiapannya. Berkaitan dengan rencana penandatanganan MoU kerja sama antarparlemen, disepakati bahwa pelaksanaanya ditunda hingga Parlemen Sudan melakukan kunjungan balasan pada waktu mendatang. Untuk itu Waka DPR RI mengundang Parlemen Sudan untuk berkunjung ke Indonesia.

 

b.  Kerja sama Ekonomi, Perdagangan dan Investasi

 

Kerjasama ekonomi Indonesia–Sudan dilaksanakan berdasarkan persetujuan–persetujuan yang telah ditandatangani sejak dijalinnya hubungan diplomatik kedua negara sejak tahun 1960. Persetujuan kerjasama yang telah disepakati kedua negara di bidang ekonomi antara lain:

 

No.Bidang Kerja Sama G-to-GTempat,  WaktuInstansi/Pejabat TerkaitKet.
1Perjanjian Kerjasama di Bidang Ekonomi dan Teknis Jakarta, 19.09.1991Menteri Luar Negeri RI – Sudan
  •  
2Memorandum Kerjasama TelekomunikasiJakarta, 03.09.1992Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi RI – Menteri Luar Negeri Sudan
  •  
3Persetujuan Kerjasama Perdagangan dan Penghindaran Pajak Berganda dan Perlindungan InvestasiKhartoum, 10.02.1998Dirjen HELN Deplu RI – Dirjen External Relation MOFA Sudan
  •  
4Memorandum Kerjasama Pertanian dan PeternakanJakarta, 23.07.2002Menteri Pertanian RI - SudanDitindaklanjuti pada kunjungan Menteri Pertanian RI ke Sudan bulan April 2007 dan kunjungan Tim Ahli Pertanian RI ke Sudan bulan November 2007
5Memorandum Kerjasama Kesehatan dan Penanggulangan Penyakit HewanJakarta, 23.07.2002Menteri Pertanian RI – Sudan serta Menteri Kehutanan Sudan-
6Memorandum Awal Kerjasama Pertukaran Informasi Bank Indonesia - SudanJakarta, 23.07.2002 Bank Indonesia - Sudan-
7Memorandum Kerjasama Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan TeknologiJakarta, 23.07.2002Menteri Ristek RI – Menteri Iptek Sudan-
8Perjanjian Pembentukan Komisi Bisnis Bersama Indonesia - SudanJakarta, 23.07.2002Kadin RI - Sudan-

 

Paska pemisahan antara Sudan dengan Sudan Selatan tahun 2011, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Sudan yang selama ini didominasi dengan aktivitas perdagangan minyak dan gas bumi (oil and gas) ikut serta terpengaruhi secara signifikan, hal ini dikarenakan produksi minyak dan gas bumi Sudan banyak dihasilkan di wilayah Sudan Selatan, dari total perdangangan Indonesia – Sudan sebesar US$148 Juta di tahun 2011 menjadi tinggal US$78 Juta di tahun 2015.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saat ini hubungan kerjasama Indonesia – Sudan difokuskan kepada kerjasama pengingkatan perdangangan dan investasi di bidang non oil and gas. Adapun beberapa bidang kerjasama yang dapat diprioritaskan ke depan adalah:

 

  1. Peningkatan volume perdagangan dengan mengoptimalkan ketersediaan sumber daya alam Sudan yang sangat berlimpah, baik sebagai sumber bahan baku industri dalam negeri maupun sebagai production base pengembangan industri di kawasan;
  2. Peningkatan investasi  Indonesia di bidang-bidang yang memiliki potensi besar seperti pertanian, peternakan, pertambangan serta food industries.

 

Selain itu, Letak geografis Sudan memungkinkan menjadi pintu gerbang bagi masuknya berbagai produk Indonesia kesejumlah negara tetangga Sudan yang tidak memiliki akses langsung ke pelabuhan laut (land locked) antaral ain : Afrika Tengah, Chad, Congo, Ethiopia, Uganda dan Sudan Selatan.

 

 

d.       Kerjasama Sosial Budaya, Pariwisata dan Pendidikan

 

Hubungan dan kerja sama RI-Sudan di bidang Sosial Budaya dan Pendidikan berjalan dengan baik dan menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan. KBRI Khartoum selalu berpartisipasi aktif dan hadir pada setiap kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Sudan maupun pihak swasta di Sudan. Beberapa kerja sama yang selama ini dilaksanakan antara lain :

 

1.   Kerja Sama Sosial Budaya dan Pariwisata

 

KBRI Khartoum selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan seni budaya internasional yang diadakan di Sudan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Sudan dan Dewan Persahabatan Internasional/CIPF (Council for International Peoples Friendship) serta ide gagasan kebersamaan corps diplomatik yang berakreditasi di Khartoum, maupun kegiatan Universitas-Universitas dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen WNI, khususnya mahasiswa/i Indonesia di Sudan.

 

Partisipasi KBRI Khartoum didasarkan pada pertimbangan bahwa event- event tersebut merupakan kesempatan yang berharga untuk mempromosikan budaya dan pariwisata serta kuliner Nusantara, sekaligus menunjukkan kedekatan dan dukungan Pemerintah Indonesia terhadap upaya pemerintah Sudan dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang seni budaya dan pariwisata. Partisipasi KBRI Khartoum antara lain pada kegiatan-kegiatan Asia Day, Asia Culture Festival (ACF), Parade of Friendship and Brotherhood, Iftar Bersama pada bulan Ramadhan, filming/syuting program Ramadhan di Wisma Duta.

Sejak tahun 2014 hingga tahun 2016, KBRI Khartoum bekerja sama dengan pihak 3D Media & Artistical Production.Co.Ltd melaksanakan filming/syuting kegiatan diplomatic dish TV program untuk mempromosikan kuliner khas Nusantara di Sudan. Kegiatan filming/syuting dilaksanakan di Wisma Duta dengan Darma Wanita Persatuan (DWP) mendemontrasikan ragam masakan  dan kue-kue Nusantara. Sementara, pada 1 Syawal 1437H juga telah dilaksanakan filming/ syuting ucapan selamat Idul Fitri dari Dubes RI dan tradisi takbiran di Indonesia oleh Khartoum TV di Wisma Duta.

 

Selain berpartisipasi pada setiap kegiatan tersebut di atas, KBRI Khartoum juga mengadakan beberapa kegiatan yang diikuti oleh masyarakat Sudan antara lain, yaitu  pengajaran Bahasa Indonesia kepada mahasiswa/i Sudan, kegiatan Farmtrip bagi para wartawan dan travel agent Sudan ke Indonesia pada tahun 2013 lalu.

 

Indonesia juga berpartisipasi pada Khartoum International Holy Qur'an Award (KIHQA) yang telah dimulai sejak tahun 2009.  Dalam penyelenggaraan KIHQA, Pemerintah Sudan selalu mengundang dan menghadirkan Prof. Dr. H. Said Agil Husin Almunawar, MA sebagai juri sekaligus tamu kehormatan  Presiden Sudan. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Sudan sangat menghormati para tokoh-tokoh di Indonesia dan seringkali mengundang mereka untuk hadir pada setiap kegiatan di Sudan. Selain itu, Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS, selaku Ketua International Muslim Woman Union (IMWU) Indonesia juga pernah berkunjung ke Sudan pada 7-10 Februari 2016 dalam rangka menghadiri Konferensi Wanita Muslim Dunia yang diadakan di Sudan. Dalam kesempatan tersebut. organisasi IMWU Sudan meminta Prof. Dr. Tutty Alawiyah dan Prof. Dr.  Amani Burhanuddin Lubis sebagai penasehat dari IMWU Sudan.

 

2.   Kerja Sama Pendidikan

 

Kerjasama di bidang pendidikan antara Indonesia dengan Sudan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selain peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Sudan, saling kunjung diantara para dosen kedua negara juga mengalami peningkatan. Indonesia dan Sudan telah memiliki payung perjanjian/kerja sama di bidang pendidikan dan keagamaan yaitu Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Sudan concerning Cooperation on Education and Religious Affairs  yang ditandatangani di Jakarta pada 15 Oktober 2001 oleh Menteri Agama RI Prof. Dr. Said Agil Husin Almunawar, MA dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Penelitian Ilmiah Sudan Prof. Mubarak Mohamed Ali Magzoub. 

 

MoU masih berlaku dan ada keinginan kedua kementerian untuk melakukan revitalisasi MoU dimaksud dalam rangka penguatan kerja sama dibidang pendidikan kedua negara. Adapun draft MoU telah dibahas bersama saat kunjungan delegasi Kementerian Agama RI di Khartoum pada Agustus 2014 dan penandatangan akan dilakukan di Khartoum oleh pejabat setingkat Menteri di kedua negara. Dalam hal ini, penandatanganan terkendala karena belum ada kesesuaian waktu diantara kedua Menteri Agama RI dan Sudan.

 

Namun demikian, KBRI memperkirakan masih terdapat sejumlah dokumen perjanjian/Kerja Sama (MoU) yang pembuatannya tidak diketahui karena  tanpa melibatkan ataupun menyampaikan salinan dokumen ke KBRI Khartoum. Selain itu, juga dicermati pembuatan perjanjian/kerja sama (MoU) dimaksud diyakini tidak melibatkan pemangku kepentingan di Indonesia, khususnya Kementerian Agama RI ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta KBRI Khartoum. Hal ini terlihat dari bentuk format dokumen yang cenderung tidak sama dan tidak menggunakan kaidah sebagaimana ketentuan UU dalam pemakaian bahasa Indonesia serta cenderung tidak memperhatikan kesamaan/kesetaraan, baik dalam substansi perjanjian/kerja sama maupun pihak penandatanganannya.

 

Kunjungan pejabat tinggi bidang pendidikan kedua negara selama ini dilakukan oleh Menteri Agama RI, Drs. KH. Muhammad Tholchah Hassan yang berkunjung ke Sudan pada tahun 2000, dan disusul kemudian oleh Menteri Agama RI Prof. Said Agil Husin Al Munawar pada 15 Oktober 2001.

 

Selama 3 (tiga) tahun terakhir ini terdapat peningkatan saling kunjung dan pembuatan perjanjian/kerja sama (MoU) yang dilakukan oleh institusi pendidikan di Indonesia dengan institusi pendidikan di Sudan, meningkatnya pengiriman mahasiswa/i untuk melanjutkan studi di Sudan, pertukaran tenaga pengajar (dosen) dan penelitian ilmiah serta pemberian beasiswa pendidikan. Berdasarkan database KBRI Khartoum, terdapat 25 salinan perjanjian/kerja sama (MoU) antara Universitas di Sudan dengan universitas/Institusi/ yayasan/pondok pesantren di Indonesia.

 

Mahasiswa Indonesia di Sudan

 

Sejak Juli 2016 tercatat sejumlah 625 mahasiswa Indonesia di Sudan yang mengambil program studi S-1 (436 orang), S-2 (83 orang), S-3 (66 orang) serta mahasiswa persiapan bahasa "mahad lughoh" 39 orang, baik yang memperoleh beasiswa Pemerintah Sudan maupun beasiswa dari Kementerian Agama RI, Universitas dan pesantren-pesantren di Indonesia. Sebagian besar mahasiswa Indonesia menempuh studi di Universitas Internasional Afrika )IUA) dan Universitas Omdurman. Selain itu terdapat juga universitas lain yang menyediakan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, yaitu Khartoum International Institute for Arabic Language (KIIFAL) yang menyediakan beasiswa bagi  program S-2 untuk dua orang mahasiswa (sebelumnya beasiswa untuk 4 orang, namun karena tidak dimanfaatkan secara baik oleh para mahasiswa) maka tahun ini mengalami penurunan jumlah beasiswa hanya untuk 2 orang saja. Universitas Al Quran Al Karim menyediakan 3 beasiswa unuk program pasca sarjana dan khusus diperuntukkan bagi Universitas Islam Assyafi'iyah Jakarta, IAIN Arraniri Banda Aceh dan PB. NU.

 

 

Sampai dengan pertengahan September 2016 ini diperkirakan sejumlah 150 orang mahasiswa baru yang melanjutkan studinya di Sudan, yang terdiri dari 20 orang mahasiswa baru rekrutmen Kementerian Agama RI dan 40 mahasiswa baru rekrutmen Kedutaan Sudan di Jakarta, serta 49 orang mahasiswa dari Yayasan Daru Fikri. Sisanya adalah mahasiswa baru lulusan berbagai pesantren dan Yayasan di Indonesia serta mahasiswa Kairo yang melanjutkan studinya  untuk program S-2 maupun S-3 di Sudan. Pemerintah Sudan kedepan mengharapkan bahwa kerjasama penididkan tinggi kedua negara tidak saja di bidang pendidikan agama Islam dan bahasa Arab, namun diperlukan dan diperluas lagi ke bidang-bidang pendidikan agama Isam dan Bahasa Arab namun diperluas lagi ke bidang-bidang  kerja sama seperti krdokteran, teknologi dan sebagainya.

 

Mahasiswa Sudan di Indonesia

 

Selain memfasilitasi proses penerimaan beasiswa mahasiswa/i Indonesia di Sudan, KBRI Khartoum setiap tahun juga memberikan fasilitasi rekrutmen beasiswa yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia maupun Universitas-universitas di tanah air, yang diperuntukkan bagi mahasiswa/i Sudan antara lain melalui program beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) dan Darmasiswa yang dikoordinir oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Selain itu juga, memfasilitasi proses pendaftaran mandiri pada universitas-universitas di beberapa propinsi di Indonesia. Untuk tahun ajaran 2014-2016 tercatat  sebanyak 10 ma​hasiswa/i Sudan yang lulus dan mengikuti perkuliahan di Indonesia dengan beasiswa KNB dengan rincian 2014 sebanyak 4 orang; 4 orang untuk tahun 2015 (1 diantaranya mahasiswa dari Eritrea) dan tahun 2016 sebanyak 3 orang mahasiswa Sudan. Sementara untuk program Darmasiswa, kebanyakan mahasiswa Sudan kurang berminat karena beasiswa yang diperoleh pada program ini tidak penuh dan tanpa gelar. Namun demikian, pada tahun 2015 tercatat hanya 1 orang peserta yang lulus dan pada tahun 2016, jumlah peserta yang lulus menjadi 5 orang untuk mengikuti program Darmaisiswa ini. Sementara itu, mahasiswa Sudan lainnya yang melanjutkan studinya secara mandiri di Indonesia pada tahun 2015-2016 tersebar di berbagai universitas di Indonesia.

 

e.    Kerja Sama Olah Raga


Di bidang olahraga, Menbudpora Sudan, H.E. Moh. Yousuf Abdalla pada tanggal 20-26 April 2009 telah berkunjung ke Indonesia untuk memenuhi undangan Menpora RI, H.E. Adhyaksa Dault pada tanggal 21 April 2009 dan ketika itu berhasil ditandatangani MOU di bidang kepemudaan dan olahraga antara kedua Negara.  Namun demikian, kerja sama ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda peningkatan kerjasama secara signifikan.

 

Khartoum, September 2016