Sudan

BAB III : HUBUNGAN BILATERAL  RI – SUDAN
 
A.    Sebelum Kemerdekaan
 
Hubungan Indonesia–Sudan telah terjalin sejak Indonesia belum merdeka tahun 1910an dimana seorang ulama besar Sudan, Syeikh Ahmed Surkati datang ke Indonesia dan mendirikan Yayasan Al Irsyad yang hingga kini masih eksis berkiprah di dunia pendidikan dan dakwah agama Islam. Syeikh Surkati berperan besar dalam pembaruan pemikiran Islam di Indonesia dan turut berperan dalam perjuangan di Indonesia dengan ikut mempercepat lahirnya gerakan-gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia.
 
Hubungan ini kembali diperkuat dengan keikutsertaan delegasi Sudan dalam delegasi Mesir pada Konferensi Asia Afrika, April 1955 di Bandung meskipun pada saat itu Sudan masih berjuang untuk mencapai kemerdekaannya dari protektorat Mesir–Inggris. Pemimpin pejuang Sudan, Ismail Al Azhari dan rombongan, oleh Presiden Soekarno diberi kursi dan meja tersendiri terpisah dari delegasi Mesir serta diberi bendera berupa kain putih bertulis kata ”Sudan”. Hal ini dinilai sebagai pengakuan bangsa Indonesia kepada Sudan meskipun pada saat itu belum merdeka dan kemudian mendorong rakyat Sudan untuk mempercepat proses kemerdekaannya. Setahun kemudian Sudan merdeka dan Al Azhari menjadi Presiden pertama Sudan.
 
 
B.     Setelah Kemerdekaan – Saat Ini
 
Hubungan diplomatik Indonesia-Sudan terjalin mulai tahun 1960 dengan dibukanya Perwakilan RI di Khartoum pada tingkat Kuasa Usaha. Tahun 1967 KBRI Khartoum ditutup karena alasan finansial dan pada tanggal 6 Januari 1996 KBRI Khartoum dibuka kembali. Hubungan Indonesia–Sudan selama ini berlangsung baik, antara lain ditandai oleh kunjungan beberapa pejabat kedua negara dan saling mendukung pada pencalonan dalam berbagai badan internasional termasuk PBB. Kedua negara saling mendukung persatuan nasional dan keutuhan wilayah masing-masing negara.
 
Dalam konteks hubungan internasional di forum PBB, sewaktu Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2007-2008, Indonesia memberikan dukungan yang cukup besar pada berbagai permasalahan di Sudan terutama terkait dengan isu Darfur dan hubungan Sudan-ICC. Bentuk dukungan yang lain pada upaya menciptakan perdamaian menyeluruh di Sudan adalah pelibatan 20 Pamen TNI pada misi UNMIS (United Nation Mission in Sudan) di wilayah Sudan Selatan dan 144 personil Polri pada misi UNAMID (United Nations – African Union Mission in Darfur).
 
Dalam kaitan dengan dikeluarkannya surat keputusan ICC untuk menangkap Presiden Sudan pada 4 Maret 2009, Indonesia menyesalkan keputusan ICC. Dalam kaitan ini, Indonesia berharap agar Surat Perintah dimaksud tidak menimbulkan dampak negatif terhadap proses perdamaian yang sedang berlangsung.  Dalam kapasitas sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2007–2008, Indonesia telah menyatakan dukungan atas seruan agar DK PBB mempertimbangkan untuk meminta ICC menunda (deferred) investigasi sehubungan dengan situasi di Darfur.  Pemerintah Indonesia terus memantau secara seksama perkembangan terakhir di Sudan semenjak dikeluarkannya Surat Perintah penangkapan oleh ICC, terutama untuk menjaga keselamatan WNI di Sudan (sekitar 500 orang, belum termasuk anggota TNI-Polri di Darfur).
 
Kerjasama ekonomi Indonesia–Sudan dilaksanakan berdasarkan persetujuan–persetujuan yang telah ditandatangani pada Sidang Komisi Bersama Indonesia-Sudan tanggal 9 – 10 Februari 1998 di Khartoum.  Persetujuan tersebut adalah antara lain Persetujuan Kerjasama Perdagangan, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Investasi. Kunjungan Presiden Abdurahman Wahid ke Sudan pada 28 Februari - 1 Maret 2001 memberikan makna penting bagi peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara. Pada akhir kunjungan tersebut, disepakati Nota Kesepahaman mengenai Pembentukan Komisi Bersama Tingkat Menteri RI – Sudan, yang merupakan peningkatan status dari Komisi Bersama RI – Sudan sebelumnya yang hanya dipimpin oleh tingkat pejabat tinggi. 
 
Hubungan perdagangan RI-Sudan merupakan bagian dari upaya untuk mencari terobosan dan perluasan pasar bagi produk non migas Indonesia ke negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Hubungan perdagangan RI-Sudan telah mengalami peningkatan dengan dilakukannya upaya-upaya promosi dan pemasaran berbagai produk non migas untuk memasuki pasar Sudan. Produk Indonesia yang telah memasuki pasar Sudan adalah : pakaian jadi, tekstil, minyak nabati, kertas, barang pecah belah, komponen kendaraan bermotor, peralatan listrik,; barang-barang elektronik, produk plastic, deterjen, furnitur ; dan produk makanan serta frame aluminium. Adapun Impor Indonesia dari Sudan antara lain minyak dan produk olahan dan kapas. Hasrat para Pengusaha Sudan sangat besar untuk mengadakan kontak dagang dengan Indonesia. Pengusaha Sudan sangat aktif melakukan impor komoditas Indonesia, bahkan tidak sedikit yang melaksanakan transaksi secara langsung dari produsen ekspor dan pabrik-pabrik industri di Indonesia.  
 
Indonesia memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang cukup besar yang dapat diserap oleh pasar Sudan, antara lain:
 
-   sektor pertambangan dan mineral (minyak dan gas bumi, emas, tembaga, besi baja, nikel , timah dan batu bara)
-   sektor kehutanan (pulp atau bubur kertas, kayu gelondongan, kayu lapis, kayu olahan, produk kayu, mebel dan furniture dan komponen rumah)
-   sektor pertanian dan perkebunan, khususnya agribisnis (minyak kelapa sawit, karet, teh , kopi, molasses, coklat, tembakau, beserta produk turunannya)
-   sektor perikanan dan kelautan (tuna, udang, mutiara dan hasil laut lainnya)
-   sektor industri (industri semen dan bahan bangunan, logam dasar, industri pupuk, tekstil, otomotif dan komponen kendaraan dan industri perkapalan)
 
Beberapa produk komoditi unggulan yang diimpor oleh Sudan (termasuk KUKM) antara lain: perlengkapan kantor; produk kertas; tekstil dan pakaian jadi; makanan dan obat-obatan; furniture; produk plastik; barang pecah belah;  sepatu anak-anak dan tas sekolah; barang elektronik;  bahan bangunan;  dan komponen kendaraan.  Beberapa perusahaan Sudan berkeinginan untuk mengimpor sabun dan deterjen, produk garmen, fishing net, bahan bangunan, alat rumah tangga, makanan, produk farmasi, alat kesehatan,  kertas, jam dan rokok. 
 
Sudan mempunyai potensi pasar yang relatif besar bagi produk-produk Indonesia mengingat ketergantungan Sudan pada produk impor masih relatif besar dan selama ini menjadi salah satu tujuan ekspor berbagai komoditas ekspor Indonesia. Kemampuan sektor industri Sudan yang relatif masih lemah menyebabkan ketergantungan yang cukup besar pada keperluan berbagai produk modal, barang konsumen dan keperluan penunjang pembangunan yang diimpor dari Negara-negara lain. Selain itu Sudan juga memungkinkan menjadi pintu gerbang bagi masuknya berbagai produk Indonesia ke sejumlah negara tetangga Sudan yang tidak memiliki akses langsung ke pelabuhan laut (land locked) antara lain: Chad, Afrika tengah, Uganda, Congo dan Ethiopia.
PT. Pertamina Persero resmi beroperasi di Sudan dengan ditandatanganinya Perjanjian Eksplorasi dan Bagi Hasil (Exploration and Production Sharing Agreement/ EPSA) antara Pemerintah Sudan dengan perusahaan konsorsium pemegang konsesi Blok-13 yang terletak Laut Merah (timur Sudan) pada tanggal 26 Juni 2007. Pertamina saat ini telah mengaplikasikan teknologi Enhance Oil Recovery (EOR) di kilang-kilang minyak Sudan dan terbukti dapat meningkatkan produksi minyak hingga 300 %.
 
Hubungan dan kerjasama RI-Sudan telah mempunyai landasan yang cukup kuat dengan dilaksanakannya Sidang Komisi Bersama Tingkat Menteri (SKB) Pertama di Jakarta pada 22-23 Juli 2002 dan dengan telah ditandatanganinya sejumlah perjanjian dan dicapainya berbagai kesepakatan dibidang-bidang perdagangan, perindustrian, transportasi, perbankan, pertanian dan peternakan, perminyakan, pendidikan agama dan bahasa Arab, riset dan ilmu pengetahuan, Informasi dan komunikasi, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dll. Sudan sangat mengharapkan agar Indonesia dapat berpartisipasi lebih maksimal dan berperan aktif dalam pembangunan Sudan karena Indonesia memiliki hak untuk memanfaatkan seluruh peluang kerjasama dan potensi sumber daya yang dimiliki Sudan. 
 
Kerjasama di bidang pendidikan kedua negara mengalami peningkatan, seperti dapat dilihat dari jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Sudan dan kunjungan pejabat tinggi bidang pendidikan kedua negara. Mahasiswa Indonesia yang belajar di berbagai disiplin ilmu keislaman dan bahasa di berbagai Universitas setiap tahunnya semakin bertambah (sekitar 340) dan sebagian besar mendapatkan beasiswa dari pemerintah Sudan.  

?