Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Himbauan Bagi WNI Yang Akan Melakukan Perjalanan ke Arab Saudi     |       Press Release on Indonesia's Assistance to the Natural Disaster-Affected ASEAN Member Countries     |       Selamat datang di situs KBRI Khartoum     |       Kunjungi Portal Kemlu     |       

Profil Negara dan Kerjasama

Sudan

BAB II : SEJARAH SINGKAT SUDAN
 
Nama “Sudan” berasal dari bahasa Arab “Billad As Sud” yang berarti Land of the Black atau negeri orang hitam. Sebelum masa kolonial Eropa di Afrika, wilayah Sudan terbentang dari Laut Merah hingga pantai lautan Atlantik. Wilayah sekarang merupakan batas-batas yang dibuat untuk kepentingan kaum penjajah di masa lalu dan bukan perbatasan alamiah sebagaimana dikenal dahulu.
 
Kontak pertama antara penduduk di utara Afrika (bangsa Mesir) dengan suku Nubian, penduduk kulit hitam di Sudan, terjadi di sepanjang aliran Sungai Nil pada millenium ketiga sebelum masehi. Kedua etnik berasimilasi, berakulturasi dan saling pengaruh mempengaruhi dalam kehidupan sosial-budaya. Bangsa Mesir yang lebih dominan daripada penduduk Nubian dan memiliki kemampuan dan keahlian militer kemudian berhasil menguasai wilayah Nubian hingga ke Selatan. Pada abad ke-6 misionaris Kristen memasuki Sudan dari Mesir. Namun penyebaran agama Kristen tidak begitu berkembang karena terdesak oleh orang-orang Nubian-Arab yang beragama Islam. Masyarakat Sudan tergolong masyarakat yang lebih awal memeluk agama Islam. Agama Kristen tumbuh dan berkembang pada abad ke-18 dan ke-19 serta dapat bertahan di wilayah Sudan Selatan hingga sekarang. Pada abad ke-16, Kesultanan Turki menguasai Sudan dan pada awal abad ke-18 Mesir dengan dukungan Inggris mengusir Turki dan menjadi penguasa di wilayah Sudan. Pada tahun 1885 pejuang-pejuang Sudan pimpinan Ahmed Al Mahdi berhasil mengusir Mesir dan Inggris, namun setelah beliau wafat pada tahun 1899, Sudan direbut kembali oleh Inggris dan Mesir, dan sejak saat itu Sudan kembali menjadi daerah jajahan Inggris.
 
Tahun 1953 terjadi gelombang protes rakyat Sudan yang menginginkan kemerdekaan. Menyikapi hal itu, Inggris dan Mesir menandatangani perjanjian kemerdekaan Sudan dan kemudian mengadakan pemilihan umum untuk memilih partai politik sebagai embrio terbentuknya negara Sudan. Pada Januari 1954 dilaksanakan pemilu pertama dan dimenangkan oleh National Unionist Party (NUP) pimpinan Ismail Al-Azhari.
 
Ketika Indonesia mensponsori dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April 1955, Delegasi Sudan yang dipimpin oleh Ismail Al-Azhari juga menghadiri konferensi tersebut. Kehadiran delegasi Sudan masih merupakan bagian dari delegasi Mesir, mengingat status Sudan saat itu sedang dalam persiapan kemerdekaan. Atas inisiatif Indonesia, delegasi Sudan ditempatkan sebagai delegasi tersendiri dan diberikan bendera meja sementara berupa kain putih bertuliskan SUDAN. Kemerdekaan Sudan dicapai pada tanggal 1 Januari 1956 dan Ismail Al-Azhari, terpilih menjadi Presiden Pertama Sudan. Pemerintahan Azhari tidak berlangsung lama karena pada November 1958, Jenderal Ibrahim Abboud melancarkan kudeta dan menjadi Presiden Kedua hingga Oktober 1964. Perkembangan selanjutnya kekuasaan diserahkan kepada pemerintahan sipil (transisi) pimpinan Perdana Menteri Al Khatim Al Khalifa.
 
Pada Juni 1965, diselenggarakan Pemilu kedua yang menghasilkan pemerintahan koalisi Umma Party dan Democratic Unionist Party (DUP). Sebagai catatan DUP merupakan nama baru dari partai NUP yang didirikan oleh founding father Sudan Ismail Al-Azhari. Pimpinan Umma Party dan DUP, Sadiq Al Mahdi dan Ali Ahmed Mirghani selanjutnya menjadi Perdana Menteri dan Presiden. Namun pemerintahan koalisi ini juga tidak bertahan lama dan pada 25 Mei 1969 Jenderal Jaafar Nimeiri melancarkan kudeta dan menjadi Presiden hingga 6 April 1985.
 
Pada tahun 1983, Presiden Nimeiri memberlakukan Hukum Islam (Syariat Islam) di seluruh wilayah Sudan dan ini ditentang keras oleh rakyat di wilayah Sudan Selatan yang mayoritas non-Islam, sehingga menyulut pemberontakan bersenjata di wilayah Sudan Selatan. Pemberontakan ini berlangsung hingga 21 tahun dan dimotori oleh Sudan People Liberation Movement/Army (SPLM/A) pimpinan John Garang de Mabior. Selanjutnya Jenderal Abdul Rahman Suar El Dahab melakukan kudeta pada April 1985 dan membentuk pemerintahan militer sementara.
 
Pemilihan umum ketiga berlangsung pada April 1986, diikuti sekitar 40 partai dan menghasilkan pemerintah koalisi antara Umma Party dan DUP. Untuk kedua kalinya Sudan menganut sistem pemerintahan parlementer di bawah pimpinan Perdana Menteri Sadiq Al Mahdi dan Presiden Ali Ahmed Mirghani. Selama pemerintahan koalisi tersebut konflik politik dan pemberontakan rakyat Sudan Selatan nyaris menghancurkan Sudan.  Didorong oleh situasi dan kondisi Sudan yang semakin memburuk, Brigadir Jenderal Omar Hassan Ahmad Al Bashir (kini el Mushir) yang didukung oleh sejumlah perwira muda dan National Islamic Front (NIF) pimpinan Dr. Hassan Abdalla Turabi melakukan kudeta tak berdarah pada 30 Juni 1989. Kudeta tersebut menghantarkan Brigadir Jenderal Omar Hassan Ahmad Al Bashir ke puncak kekuasaan sebagai Presiden hingga sekarang. Hingga saat ini tanggal 30 Juni diperingati sebagai Hari Revolusi Penyelamat Nasional (Al Inqaz Al Wathoni).
 
Pada tahun 2005, pemerintah menandatangani kesepakatan damai dengan pemberontak Sudan Selatan Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) yang dikenal dengan Comprehensive Peace Agreement (CPA). CPA ini meliputi power sharing, wealth sharing dan referendum bagi Sudan Selatan setelah enam tahun penandatanganan CPA. Pada Januari 2011, diselenggarakan referendum untuk menentukan masa depan Sudan Selatan dan dimenangkan oleh pro pemisahan. Pada Juli 2011, pemerintah Sudan Selatan mendekalarasikan kemerdekaan dan resmi berdiri sebagai satu negara terbaru di Afrika.
 
A. Struktur Pemerintahan
 
Struktur pemerintahan Sudan pasca kemerdekaan Sudan Selatan tetap mempertahankan sistem federasi yang terdiri atas 16 negara bagian. Setiap Negara Bagian dipimpin oleh Gubernur yang dipilih melalui Pemilu. Pemerintahan yang dibentuk Presiden El Bashir pada tanggal 5 Desember 2011 akan bekerja hingga tahun 2015 yang terdiri atas 30 menteri dibantu 30 menteri Negara yang diperbantukan di setiap kementerian. Pemerintahan Sudan terdiri atas 15 Partai yang disusun setelah melalui dialog antara Partai berkuasa dengan partai-partai oposisi dan non-oposisi termasuk kelompok pemberontak Sudan Timur dan Darfur.
 
B. Lembaga Eksekutif
 
Lembaga Eksekutif terdiri atas Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Federal, Pemerintahan Daerah atau Pemerintahan Negara Bagian dan Pemerintahan Lokal atau Pemerintahan Kabupaten. Presiden dan Gubernur dipilih melalui Pemilu Presiden dan Pemilu Gubernur sementara Menteri-Menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden sesuai kesepakatan antara Partai Berkuasa dengan Partai-Partai Oposisi baik yang terlibat dalam pemerintahan maupun yang tidak terlibat dalam pemerintahan selama ini.
 
C.  Lembaga Legislatif
 
Lembaga Legislatif terdiri atas Parlemen Nasional dan Dewan Legislatif Tingkat Daerah. Anggota Parlemen Nasional berjumah 354 dengan komposisi :
·   60 % dipilih sesuai dengan pembagian daerah.
·   15 % dipilih melalui persetase partai.
·   25 % persen untuk wanita.
 
Adapun anggota Dewan Perwakilan Daerah berjumlah 34 orang yang berasal dari setiap negara bagian (masing-masing 2 orang) dan dipilih oleh masing-masing DPRD.
 
Sejak Pemisahan Utara Selatan, anggota Parlemen terdiri dari NCP dan Partai-Partai yang terlibat dalam pemerintahan atau kelompok pemberontak yang telah bergabung dengan pemerintahan. NCP merupakan mayoritas di Parlemen yang jumlahnya mencapai 65%.


Gedung KBRI Khartoum

Berita Foto KBRI Khartoum


Trade Expo Indonesia 2012


Download Buletin Bahasa Indonesia


Asia-Pacivic Economic Cooperation


static4

running1running2running7running8running9
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Syarat dan Ketentuan