Kunjungan kerja MenkumHAM R.I. ke KJRI Johor Bahru

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kedatangan Menkumham bersama Dirjen Imigrasi dan Dirjen AHU serta didampingi KUAI KBRI Singapura, diawali dengan mengadakan peninjauan lapangan mengenai proses dan prosedur pelayanan keimigrasian sejak menerima kedatangan tamu/WNI/TKI di halaman KJRI sampai sistem pelayanannya di loket-loket yang telah disediakan. Menkumham juga meneliti langsung berbagai persyaratan dokumen keimigrasian yang diterbitkan serta melakukan tanya jawab dengan masyarakat WNI/TKI yang memenuhi loket dan halaman kantor KJRI. Turut ditinjau adalah tempat penampungan sementara/shelter WNI/TKI yang tengah menunggu penyelesaian proses hukum maupun hak-haknya sebelum dipulangkan ke tanah air. Sebagai catatan, KJRI JB memiliki loket pelayanan utama sebanyak 14 buah dimana 7 (tujuh) diantaranya adalah untuk Pelayanan Keimigrasian. 3 (tiga) loket untuk Fungsi Kekonsuleran, 1 (satu) loket Pelayanan Job Order, 1 (satu) loket untuk Pelayanan Pengaduan Masalah WNI/TKI dan dilengkapi 2 (dua) loket untuk kasir. KJRI juga memiliki 3 (tiga) counter untuk pengambilan gambar/foto gratis. Bertempat di ruang serbaguna KRJI JB, Konjen RI Johor Bahru Jonas L. Tobing mengawali sambutan selamat datang kepada Menkumham dan rombongan serta mewakili staf dan masyarakat Indonesia di JB dengan menyampaikan ucapan selamat atas pengangkatan beliau selaku Menkumham. Konjen lebih lanjut menjelaskan mengenai peran dan kegiatan yang dilakukan oleh KJRI JB serta kerjasama yang telah dilakukan dengan masyarakat Indonesia terutama PPI dalam meningkatkan citra positif Indonesia di JB maupun di semenanjung. Dalam kesempatan terbatas tersebut, Menkumham menyampaikan target yang dipersiapkan oleh pemerintah dalam grand design pembangunan hukum nasional dan harapan kepada upaya dan kerja keras semua pihak untuk mewujudkan negara dengan hukum sebagai penglimanya dengan bersemangatkan keterbukaan, bebas korupsi dan profesionalisme. Terdapat interaksi dengan masyarakat dan mahasiswa dimana tercetus beberapa pertanyaan antara lain: moratorium tentang remisi kepada terpidana korupsi dan terorisme, hukuman kepada tersangka korupsi dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM. Menkumham memberikan penjelasan yang gamblang dan mudah dicerna mengenai hal yang ditanyakan. Sesaat sebelum meninggalkan KJRI JB, dihalaman KJRI yang dipenuhi lebih 250 orang yang tengah menunggu proses penyelesaian dokumen keimigrasiannya, Menkumham berkesempatan melakukan dialog singkat dengan masyarakat Indonesia/TKI dan menanyakan apakah mereka mengalami kesulitan pada saat pengurusan dokumennya di KJRI. Secara serentak mereka menyampaikan bahwa tidak mengalami hambatan dalam proses pengurusan dokumen. Menkumham kemudian memberikan wejangan kepada semua yang hadir pada kesempatan tersebut, termasuk perwakilan dari mahasiswa/PPI agar senantiasa menjauhi hal negative dalam bekerja dan berkarya di tanah rantau dan tetap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, baik hukum Indonesia maupun Malaysia. Lebih lanjut ditekankan bahwa KJRI adalah rumah masyarakat Indonesia di luar negeri dan diminta agar mereka selalu melakukan komunikasi dengan kantor perwakilan Indonesia demi kepentingan bersama. Setelah berada sekitar dua jam di KJRI JB, Menkumham bersama rombongan pada tanggal 3 Nopember 2011 sore langsung menuju bandara Changi, Singapura untuk kembali meneruskan perjalanannya.