Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri

Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri

Strategis_Kemlu.jpg

8 (delapan) Sasaran Strategis utama Kementerian Luar Negeri yang hendak dicapai pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

  1. Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat

Diplomasi maritim dan perbatasan adalah negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih mengenai kerja sama kemaritiman dan penetapan serta penanganan permasalahan perbatasan laut dan darat.

Kuat adalah mempunyai keunggulan / tidak mudah goyah.

Sasaran strategis ini diukur melalui indeks diplomasi maritim dan perbatasan disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019.

  1. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat

Kepemimpinan adalah nilai kewibawaan yang menjadi pertimbangan dan kepercayaan dunia international terhadap kedudukan Indonesia, sehingga memiliki nilai pengaruh terhadap kebijakan di forum internasional. Kepemimpinan dapat diperlihatkan di antaranya melalui peran sebagai inisiator, mediator dan fasilitator.

Meningkat adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya.

Sasaran strategis ini diukur melalui seberapa banyak rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dari yang disampaikan disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019.

  1. Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat

Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif.

Meningkat adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya.

Sasaran strategis ini diukur melalui indeks peran Indonesia disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019.

  1. Diplomasi ekonomi yang kuat

Diplomasi ekonomi adalah pemanfaatan alat politik internasional untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi melalui berbagai kerja sama seperti pembangunan (termasuk kesehatan, pendidikan dan pertanian), energi, lingkungan hidup, keuangan, dan pangan.

Kuat adalah mempunyai keunggulan dibanding negara lain.

Sasaran strategis ini diukur melalui indeks diplomasi ekonomi disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019.

  1. Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima

Pelayanan adalah tindakan, bantuan, persiapan, dan pengurusan dokumen dan perizinan dalam hal kekonsuleran, keimigrasian, ketenagakerjaan, pendidikan dan perhubungan, dan lain-lain.

Perlindungan adalah pertolongan, pembelaan, pendampingan, dan penyediaan bantuan hukum dan sosial dari Perwakilan RI di luar negeri bagi WNI dan BHI yang terkena kasus di luar negeri.

WNI adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia.

BHI adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan menurut peraturan perundangan Indonesia.

Diaspora adalah warga negara Indonesia, keturunannya, dan orang yang memiliki darah Indonesia yang menetap di luar negeri.

Prima adalah sangat baik; utama.

Sasaran strategis ini diukur melalui indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019.

  1. Kebijakan Luar Negeri yang berkualitas

Kebijakan Luar Negeri adalah sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Berkualitas adalah mempunyai mutu/taraf baik dan ditindaklanjuti oleh Pimpinan Kementerian Luar Negeri.

Sasaran strategis ini diukur melalui seberapa banyak rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diimplementasikan dari yang disampaikan disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019.

  1. Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional

Dukungan adalah sokongan/bantuan.

Komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu.

Tinggi adalah (mendukung) secara penuh.

Kebijakan luar negeri adalah sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Kesepakatan internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Sasaran strategis ini diukur melalui persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019.

  1. Monitoring hasil diplomasi yang efektif

Monitoring adalah satu langkah sistematis dan berkala dalam kerangka memastikan terlaksananya suatu perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri.

Diplomasi yang efektif adalah diplomasi yang tepat guna sehingga hasil diplomasi dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Sasaran strategis ini diukur melalui persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri.