Perlucutan Senjata dan Non-proliferasi Senjata Pemusnah Massal

1/20/2016 Wednesday, January 20, 2016

TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA SENJATA NUKLIR

Latar Belakang

Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty/CTBT) merupakan traktat yang melarang semua jenis uji coba nuklir yang menggunakan metode ledakan. CTBT mulai dibuka untuk ditandatangani sejak September 1996. Hingga Januari 2016, 183 negara telah menandatangani CTBT dan 164 negara telah meratifikasinya. Hingga saat ini, CTBT belum dapat berlaku (entry into force) karena masih terdapat  8 negara dari Annex II yang belum meratifikasi. Desakan agar negara-negara dalam Annex II tersebut untuk segera menandatangani dan meratifikasi CTBT terus diupayakan dalam berbagai forum multilateral, baik dalam kerangka NPT maupun diluar NPT. Meskipun belum berlaku, CTBT telah memiliki mekanisme verifikasi ledakan nuklir yang telah berhasil mendeteksi uji coba nuklir Korea Utara pada tahun 2006, 2009, dan 2013. Verifikasi dilakukan melalui data yang diperoleh dari teknologi monitoring system CTBT.

Untuk mendukung implementasi CTBT, telah dibentuk Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization/CTBTO yang bertujuan untuk: 1) melakukan persiapan-persiapan pelaksanaan CTBT secara efektif; 2) mempersiapkan sesi pertama Konferensi Negara Pihak terhadap CTBT; dan 3) menghadapi pertanyaan-pertanyaan seputar kepatuhan (compliance) terhadap CTBT. Sekretariat ini juga berfungsi sebagai forum konsultasi dan kerja sama di antara para negara pihak. Mengingat hingga saat ini CTBT belum berlaku, maka organisasinya pun bersifat Preparatory Commission (Prepcom).

Aplikasi verifikasi data dan teknologi yang dimiliki oleh CTBTO telah memasuki fase baru sejak terjadinya bencana tsunami pada Desember 2004 di Indonesia. Kegunaan aplikasi verifikasi data dan teknologi  tersebut dapat diperluas, tidak hanya mendeteksi adanya percobaan senjata nuklir, tetapi juga untuk keperluan mendeteksi bencana alam.

Posisi Indonesia

Indonesia tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan senjata nuklir dan melakukan uji coba nuklir. Oleh karena itu, Indonesia mendukung upaya masyarakat internasional untuk mencapai universalitas CTBT yang merupakan bukti keinginan masyarakat internasional dalam mengatur penggunaan senjata nuklir dan secara bertahap menghilangkan senjata nuklir secara menyeluruh (total elimination of nuclear weapons).

Dalam kaitan itu, Indonesia telah meratifikasi CTBT pada 6 Februari 2012. Ratifikasi tersebut merupakan wujud kontribusi Indonesia dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Indonesia menilai Traktat CTBT bermanfaat untuk mencegah proliferasi senjata nuklir.Meskipun CTBT masih membuka celah terhadap bentuk uji coba yang dilakukan melalui teknik simulasi komputer, namun Indonesia berpandangan bahwa Traktat ini merupakan hasil kompromi maksimal dari semua pihak terkait dan pada dasarnya tetap bermanfaat untuk memperkuat rezim non-proliferasi nuklir. Selain itu Indonesia memandang bahwa sistem deteksi uji coba nuklir dari CTBT dapat juga dimanfaatkan untuk deteksi bencana alam seperti gempa bumi. Dalam kaitan ini, Indonesia telah mendaftarkan enam stasiun seismik sebagai auxiliary seismic station pada CTBT.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Indonesia bersama Hungaria telah menjadi Co-Chairs Article XIV Conference on CTBT untuk periode tahun 2013 – 2015. Sebagai Ketua bersama, Indonesia dan Hungaria mempunyai kewajiban untuk mempromosikan CTBT di berbagai pertemuan internasional dan regional, khususnya untuk memajukan entry into force dan universalisasi CTBT


CLUSTER MUNITIONS CONVENTION

Latar Belakang

Convention on Cluster Munitions (CCM) telah disepakati pada tanggal 30 Mei 2008 di Dublin, Irlandia, dan telah mulai dibuka untuk ditandatangani (open for signature) pada bulan Desember 2008. CCM telah berlaku (entered into force) pada 1 Agustus 2010. Hingga bulan Oktober 2015, 118 negara telah bergabung dengan CCM, dengan 108 negara pihak, dan 20 negara penandatangan.

Konvensi tersebut pada intinya melarang pengunaan, pembuatan, transfer dan kepemilikkan Cluster Munitions (CM) yang penggunaannya selama ini telah mengakibatkan penderitaan terhadap penduduk sipil. Selain itu, beberapa pasal di dalam CCM juga mengatur secara khusus isu-isu seperti pemberian bantuan kepada para korban, pembersihan wilayah yang terkontaminasi serta penghancuran cadangan CM (stockpiles).

Konvensi mengenai Cluster Munitions ini dihasilkan melalui proses negosiasi yang dilandasi oleh kemitraan penuh antara pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat madani yang bersama-sama memandang cluster munitions sebagai senjata yang bersifat tidak manusiawi dan yang tidak pandang bulu, sehingga perlu segera dilarang.

Posisi Indonesia

Pemerintah RI telah menandatangani CCM pada Konperensi Penandatanganan CCM di Oslo, tanggal 2-3 Desember 2008. Indonesia merupakan salah satu dari 94 negara pertama yang menandatangani CCM.

Indonesia pada prinsipnya berpandangan bahwa penggunaan CM tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan kepada rakyat sipil. Karena itu, Indonesia mendukung sepenuhnya proses multilateral yang melarang penggunaan CM melalui "Oslo Process".


PERLUCUTAN SENJATA DAN NON-PROLIFERASI BIOLOGI

Latar Belakang

The Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction (Konvensi Senjata Biologi/KSB) merupakan suatu perjanjian internasional di bidang arms control yang melarang produksi, penimbunan senjata biologi. KSB mulai berlaku (entry into force) pada tanggal 26 Maret 1975.

Per bulan Januari 2016, terdapat 171 negara yang merupakan Negara pihak dari KSB, dan 110 negara yang merupakan Penandatangan KSB.
Konvensi ini belum dilengkapi dengan sistem verifikasi bagi pengawasan kepatuhan Negara-Negara Pihak terhadap ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya. Proses negosiasi suatu protokol verifikasi yang mengikat berlangsung antara tahun 1995 sampai dengan 2001.

Protokol verifikasi KSB menghadapi ganjalan yang serius hingga kini karena Amerika Serikat telah menyampaikan posisi yang pada intinya menolak pembuatan Protokol tersebut untuk disetujuinya pembentukan rejim verifikasi internasional.

Pada Review Conference ke-6 tahun 2006 negara-negara pihak menyepakati suatu dokumen akhir yang berisi antara lain: pembentukan Implementation Support Unit (ISU); inter-sessional Program 2007-2010; peningkatan partisipasi negara pihak dalam melakukan deklarasi Confidence Building Measures; dan Promotion of universalization. Review Conference ke-6 ini dipandang oleh negara-negara pihak sebagai pancapaian bersejarah karena berhasil menyepakati pembentukan ISU untuk menyediakan dukungan administratif dan yang terkait dengan CBM.

Pada Review Conference ke-7 tahun 2011 negara-negara pihak menyepakati suatu dokumen akhir yang memuat antara lain: deklarasi final berisi komitmen negara-negara pihak untuk mengimplementasikan dan mendorong universalisasi KSB, program inter-sessional periode 2012-2015.

Posisi Indonesia

Pemerintah RI telah meratifikasi KSB melalui Keppres 58 tahun 199 dan saat ini tengah menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Implementasi KSB.

Indonesia menganggap bahwa ketiga pilar (perlucutan senjata, nonproliferasi dan kerjasama internasional untuk penggunaan secara damai) KSB harus seimbang. Selama ini terdapat kecenderungan di mana para negara maju lebih menekankan aspek perlucutan senjata dan nonproliferasinya namun mengesampingkan aspek kerjasama internasional untuk penggunaan biological agents untuk tujuan damai.

Indonesia berpandangan bahwa suatu mekanisme verifikasi bagi kepatuhan negara-negara pihak dalam melaksanakan kewajiban di KSB adalah suatu hal yang dibutuhkan dan seharusnya ada pada konvensi perlucutan senjata lainnya seperti NPT dan KSK.

Indonesia mendukung upaya penguatan KSB, baik dengan membuat deklarasi CBM, berpartisipasi aktif di program intersessional (pertemuan negara pihak dan pertemuan ahli), kerjasama internasional (penyelenggaraan seminar dan lokakarya terkait dengan topik program intersessional tahunan) dan universalisasi KSB.

Indonesia saat ini tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang keamanan biologi yang akan memasukkan ketentuan terkait Implementasi KSB, dan juga menggabungkan implementasi kesepakatan dalam WHO seperti International Health Regulation dan Pandemic Influenza Preparedness Framework.

 

PERLUCUTAN SENJATA DAN NON-PROLIFERASI KIMIA

Chemical Weapons Convention (Konvensi Senjata Kimia/KSK) merupakan suatu perjanjian internasional di bidang arms control yang melarang produksi, penimbunan dan penggunaan senjata kimia. KSK mulai berlaku pada tanggal 29 April 1997.Administrasi dari implementasi KSK dilakukan oleh Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) yang merupakan organisasi independen dan tidak berada di bawah naungan PBB. Hingga saat ini terdapat 190 Negara Pihak KSK.

Pada tanggal 19 Februari 2008, DPR RI telah mengesahkan Undang-undang Implementasi KSK (Undang-Undang No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia) yang merupakan salah satu wujud kewajiban dan komitmen Pemri terhadap KSK.  Undang-undang tersebut berfungsi sebagai implementasi KSK di tingkat nasional, membantu upaya confidence building measure, terhindar dari kecurigaan memproduksi senjata kimia oleh negara pihak lainnya, serta menjamin kebebasan untuk melakukan perdagangan bahan kimia yang diawasi KSK dan terhindar dari restriktif dalam rezim ad-hoc pengawasan ekspor.  

Dalam UU Implementasi KSK, Indonesia diantaranya telah memasukan sanksi kriminalisasi terhadap penyalahgunaan bahan-bahan kimia terdaftar, termasuk kondisionalitas extra-territorial yang diwajibkan oleh KSK.

Posisi Indonesia

Pemerintah Indonesia menganggap KSK sebagai contoh multilaterally-agreed framework  dalam perlucutan senjata pemusnah massal dan merupakan model rezim export-import control yang baik yang disetujui secara multilateral. KSK memiliki tiga pilar penting yang perlu selalu berada dalam titik keseimbangan yaitu: penghancuran senjata kimia yang masih ada sesuai dengan timeline yang ditentukan; upaya-upaya OPCW dan negara pihak untuk selalu meningkatkan nonproliferasi senjata kimia diantaranya melalui mekanisme verifikasi; dan terakhir, adanya jaminan kerjasama dan bantuan internasional (ICA-International Cooperation and Assistance).

Berkaitan dengan penghancuran senjata kimia, Indonesia memandang bahwa tujuan utama dari KSK adalah penghancuran total senjata kimia khususnya kepada negara-negara pemilik senjata kimia. Oleh karenanya, Indonesia sangat khawatir apabila pelaksanaan penghancuran senjata kimia berlangsung lambat dan tidak sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditentukan. Penghancuran senjata kimia harus selalu menjadi prioritas utama OPCW.

 

KONVENSI PELARANGAN MENYELURUH RANJAU DARAT ANTI-PERSONIL

Latar Belakang

Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction/Konvensi Pelarangan Penggunaan, Penyimpanan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personil (RDAP) serta Penghancurannya merupakan instrumen internasional yang melarang RDAP secara menyeluruh. Konvensi ini juga biasa disebut dengan nama Konvensi Ottawa atau Mine Ban Treaty.

Konvensi Ottawa disetujui pada Konferensi Diplomatik mengenai Pelarangan Menyeluruh RDAP di Oslo pada tangal 18 September 1997. Sesuai dengan pasal 15, Konvensi ini mulai dibuka untuk ditandatangani di Ottawa, Kanada, bagi semua negara mulai tanggal 3 Desember 1997 sampai dengan 4 Desember 1997 dan terus terbuka sejak itu di Kantor Pusat UN di New York sampai mulai berlaku. Sampai Januari 2016, 133 negara telah menandatangani Konvensi tersebut dan sebanyak 162 negara telah menjadi negara pihak.

Posisi Indonesia

Pemerintah RI memandang penting Konvensi Pelarangan RDAP dan selama ini telah berperan aktif baik dalam pertemuan di Jenewa, implementasi nasional (penghancuran ranjau), maupun upaya mendorong universalisasi Konvensi di kawasan Asia Pasifik. Pemerintah RI memandang penting Konferensi Kaji Ulang Kedua di Cartagena yang akan menentukan langkah-langkah penguatan implementasi konvensi di masa mendatang.

Indonesia telah menandatangani Konvensi Ottawa pada tanggal 4 Desember 1997 dan meratifikasinya pada tanggal 16 Februari 2007 melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2006. Instrumen ratifikasi Pemri telah diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 1 Agustus 2007. Dengan penyerahan instrumen ratifikasi tersebut, Konvensi Ottawa mulai berlaku bagi Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2007.

Kewajiban-kewajiban dalam Konvensi tersebut di antaranya: melaporkan jumlah ranjau darat anti-personel yang saat ini dipunyai dalam gudang munisi (stockpile) dan jumlah/luas ladang ranjau; menyatakan jumlah ranjau yang diinginkan disimpan atau dipertahankan untuk tujuan pendidikan dan latihan; menghancurkan stockpile dan; membuat legislasi nasional untuk melarang penggunaan, penyimpanan, produksi, atau transfer ranjau darat yang dilengkapi sanksi kriminal.   

Sebagai negara pihak, Indonesia memiliki kewajiban menyerahkan laporan pertama  berdasarkan Pasal 7 Konvensi Ottawa dalam waktu 180 hari setelah Konvensi mulai berlaku bagi Indonesia. Indonesia telah menyerahkan laporan pertama (initial report) implementasi Konvensi Ottawa Indonesia ini pada bulan Januari 2008. Berdasarkan Konvensi Ottawa, tenggat waktu Indonesia untuk penghancuran cadangan RDAP adalah 1 Agustus 2011 yakni 4 tahun sejak Konvensi mulai berlaku bagi Indonesia. Pada akhir tahun 2008, tiga tahun lebih cepat dari tenggat waktu yang diberikan, Indonesia telah melaksanakan kewajibannya menghancurkan simpanan RDAP dalam tiga tahap sebanyak 11.603. Cadangan RDAP yang disimpan Indonesia, sebagai haknya dalam Konvensi Ottawa, adalah sebanyak 1640 yang digunakan khusus untuk pelatihan. direncanakan akan digunakan Indonesia sebagai bahan latihan terkait kemampuan pasukan TNI dalam mengidentifikasi, mendeteksi dan menghancurkan RDAP, khususnya latihan yang dibutuhkan pasukan Indonesia yang akan berpartisipasi pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

 

TRAKTAT NON-PROLIFERASI NUKLIR (NPT)

Latar Belakang

Meskipun diakui bahwa senjata nuklir merupakan ancaman besar bagi keberadaan umat manusia, belum terdapat traktat atau pengaturan multilateral untuk pelarangan total kepemilikan, produksi, penggunaan, dan transfer senjata nuklir. Traktat yang membahas mengenai senjata nuklir adalah Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT). Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang bertujuan membatasi kepemilikan senjata nuklir. dimana terdapat tiga pilar utama terkait komitmen perlucutan senjata nuklir, non proliferasi dan penggunaan bahan nuklir untuk tujuan damai. Terdapat 189 negara berdaulat yang menjadi negara pihak NPT dan dibagi menjadi 2 kategori yaitu negara-negara nuklir (Nuclear Weapon States/NWS) dan negara-negara non-nuklir (Non-Nuclear Weapon States/NNWS).NPT pada dasarnya merupakan komitmen dari kelima negara NWS untuk mewujudkan general and complete disarmament, dan komitmen negara-negara NNWS untuk tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir.Selain itu, NPT juga menegaskan untuk melindungi hak seluruh negara pihak untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai.

Sejak mulai berlaku pada tahun 1970, NPT yang memiliki 189 negara pihak ini dianggap telah berhasil menjadi cornerstone dari keamanan global.

NPT sebenarnya telah memandatkan penyusunan traktat untuk pelarangan total senjata nuklir Pembahasan traktat tersebut, yakni yang dikenal dengan Nuclear Weapon Convention, telah dimulai di Conference on Disarmament (CD) di Jenewa pada tahun 1996. Traktat tersebut akan mengatur pelarangan total kepemilikan, produksi, penggunaan, dan transfer senjata nuklir.

Dalam perkembangannya, sejak NPT diperpanjang secara tidak terbatas (indefinite extension) pada tahun 1995, terdapat konsesi yang diberikan oleh negara-negara NWS kepada negara-negara NNWS yang dikenal sebagai mekanisme strengthened review process (SRP). Mekanisme ini tertuang dalam Decision 1 dari Sidang NPT Review and Extension Conference (NPTREC) tahun 1995 dan kemudian diperkuat dengan kesepakatan berjudul "Improving the Effectiveness of the Strengthened Review Process for the NPT" yang merupakan hasil Sidang Revcon NPT tahun 2000.

Sesuai ketentuan di dalam Traktat, seluruh negara pihak melakukan pertemuan Review Conference setiap 5 tahun dengan tujuan untuk mengkaji implementasi berbagai ketentuan yang terdapat di dalam NPT sekaligus menyepakati hal-hal yang perlu dilakukan di masa mendatang untuk memperkuat NPT.

Memasuki tahun 2009, seiring dengan perubahan administrasi di AS, telah terdapat atmosfir yang lebih mendukung pada kemajuan pembahasan isu perlucutan senjata nuklir. Perkembangan positif terlihat pada PrepCom Ketiga NPT Review Conference 2010 yang dilaksanakan bulan Mei 2009 di New York yang berhasil menyepakati agenda untuk NPT Review Conference 2010. Selanjutnya, dalam sidang UNDC pada tahun 2009 walaupun belum dihasilkan laporan substantif, namun dirasakan adanya perubahan mood dalam pembahasan yang antara lain dipengaruhi oleh joint statement Presiden Obama dan Medvedev "to achieving a nuclear free world" pada awal April 2009. Dibandingkan tahun sebelumnya, pembahasan di dalam sidang mengalami kemajuan karena setiap delegasi mulai tergerak untuk membahas substansi, khususnya dalam isu nuclear disarmament.

 Pada tahun 2010, berbagai perubahan yang terjadi sejak tahun 2009 di atas telah memberikan pengaruh positif pada diplomasi multilateral di bidang perlucutan senjata. Hal ini antara lain dapat dilihat dari keberhasilan Sidang 2010 NPT Review Conference yang telah berlangsung pada pada tanggal 3-28 Mei 2010 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, di mana seluruh Delegasi telah berhasil menyepakati Final Document terkait dengan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam memperkuat rezim non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir di bawah NPT. Hal ini sangat berbeda dengan situasi yang terjadi pada Review Conference NPT tahun 2005, di mana para Delegasi tidak berhasil mencapai kesepakatan substantif apapun.​

Sidang "2015 Review Conference of the Parties to the Nuclear Non-Proliferation Treaty" (NPT RevCon) berlangsung di New York pada tanggal 27 April-22 Mei 2015. NPT RevCon merupakan forum bagi seluruh negara pihak NPT untuk melakukan peninjauan ulang terhadap implementasi ketentuan-ketentuan Traktat NPT, sekaligus melakukan penilaian terhadap kepatuhan seluruh negara pihak terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Sangat disayangkan Sidang NPT tahun 2015 tidak berhasil dicapai kesepakatan substantif.

Indonesia tetap menjalankan perannya sebagai bridge builder untuk menjembatani berbagai kelompok-kelompok yang berbeda pandangan dalam isu-isu perlucutan senjata dan non-proliferasi.Peran ini dapat dijalankan dengan baik karena adanya pengakuan dari negara-negara anggota PBB atas posisi Indonesia yang dipandang moderat serta komitmen Indonesia yang dianggap tinggi terhadap prinsip-prinsip multilateralisme yang berlaku. Posisi Indonesia ini disadari oleh key players yang ingin melakukan engagement dengan negara-negara berkembang lain yang sering dipandang berhaluan keras.

 Posisi Indonesia

Diplomasi Indonesia dalam isu ini diarahkan kepada penghancuran total senjata nuklir. Oleh karenanya posisi Indonesia, bersama dengan GNB, dalam  berbagai pembahasan terkait nuklir diarahkan pada tujuan ini. Indonesia senantiasa mendukung upaya masyarakat internasional dalam upaya non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir. Dalam hal ini, Indonesia menekankan pentingnya multilateralisme sebagai "core principle" dalam perundingan non-proliferasi  dan perlucutan senjata, dan menegaskan bahwa pencapaian tujuan non-proliferasi  dan perlucutan senjata perlu ditempuh lewat cara-cara yang "lawful" berdasarkan hukum internasional yang berlaku dan di bawah kerangka PBB.

Sejak tahun 1994 Indonesia merupakan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Perlucutan Senjata GNB. Sebagai Koordinator Pokja, Indonesia telah mengkoordinasikan posisi bersama negara-negara GNB dalam berbagai forum mekanisme perlucutan senjata PBB, tidak hanya nuklir, seperti di Komite I, United Nations on Disarmament Commission (UNDC) dan Conference on Disarmament (CD) dan forum multilateral lainnya. Indonesia berpandangan bahwa isu perlucutan senjata nuklir dan non proliferasi harus dibahas melalui kerangka multilateral yang sudah disepakati.

Indonesia berpandangan bahwa tiga pilar NPT harus diterapkan secara seimbang, transparan dan komprehensif.Indonesia menganggap bahwa NPT telah mampu mencegah proliferasi horizontal senjata-senjata nuklir, namun belum sepenuhnya berhasil mencegah proliferasi secara vertikal.Oleh karena itu, Indonesia meminta agar seluruh negara pihak pada NPT, termasuk negara-negara nuklir, terikat pada komitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, baik secara vertikal maupun horizontal (non-proliferation in all its aspects).

Mengenai perlucutan senjata, Indonesia selalu menekankan agar negara-negara nuklir memenuhi komitmennya untuk melucuti senjata nuklir mereka sebagai bagian dari implementasi Artikel VI NPT dengan batas waktu yang jelas. Selain itu, Indonesia menginginkan agar proses perlucutan senjata nuklir dilakukan secara dapat diverifikasi (verifiable), tidak dapat dikembalikan (irreversible) dan terbuka (transparent).

Terkait dengan non-proliferasi, Indonesia menginginkan agar universalitas NPT perlu terus menjadi prioritas utama dan mendesak agar negara-negara yang belum menjadi pihak untuk segera mengaksesi NPT sebagai negara non-nuklir.

Mengenai pemanfaatan energi nuklir untuk maksud damai, Indonesia menginginkan agar hak setiap negara untuk memanfaatkan energi nuklir untuk maksud damai sebagaimana diatur dalam Artikel IV NPT tetap dihormati.

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus memperjuangkan diakuinya hak negara untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai, dan tidak disalahartikan sebagai proliferasi nuklir. Indonesia telah menjadi negara pihak pada NPT, Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM) and its Amendment, Convention on Nuclear Safety, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT), dan IAEA Additional Protocol

Indonesia juga turut berpartisipasi pada pertemuan Nuclear Security Summit (NSS). Pada pertemuan NSS II di Seoul pada tahun 2012 Presiden RI telah hadir sebagai ketua delegasi. Dalam pertemuan tersebut Indonesia telah mengajukan inisiatif penyusunan National Legislation Implementation Kit on Nuclear Security (NLIK). Inisiatif ini merupakan model legislation untuk mempermudah negara-negara menyusun undang-undang terkait keamanan nuklir yang merupakan implementasi dari traktat-traktat penting, antara lain, CTBT, CPPNM, serta ketentuan-ketentuan IAEA. Dalam menggunakan model legislation ini, tiap negara dapat menyusaikan dengan kebutuhan dan sistem hukum nasionalnya masing-masing.

Pada pertemuan NSS III di Den Haag pada bulan Maret 2014, Wakil Presiden RI telah hadir sebagai ketua delegasi. Dalam pertemuan tersebut, inisiatif Indonesia dalam bentuk model legislasi di bidang keamanan nuklir telah didukung oleh 29 negara peserta NSS dan PBB dalam Joint Statement mengenai NLIK. Selain itu, paragraf 11 The Hague Communique sebagai dokumen akhir KTT Keamanan Nuklir juga secara khusus menyebutkan pentingnya penyusunan model legislasi sebagai bagian dari upaya memperkuat legislasi di bidang keamanan nuklir. 


(Sumber: Direktorat KIPS)