Perubahan Iklim

1/8/2016 Friday, January 8, 2016

​​​

Pendahuluan

Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim PBB (COP 21 UNFCCC) diselenggarakan di Paris, tanggal 30 November – 11 Desember 2015. Konferensi tersebut merupakan milestone pembangunan berkelanjutan untuk menyepakati Agreement 2015 yang legally binding, dan akan berlaku setelah tahun 2020. Agreement ini merupakan puncak upaya negosiasi satu dekade terakhir untuk pengaturan global upaya penurunan emisi dan pengendalian perubahan iklim.

Hasil COP 21 UNFCCC

Paris Agreement/Kesepakatan Paris:

1.png

a.  Umum:

  • Kesepakatan bersifat mengikat, adil, berimbang, dan berlaku untuk semua pihak.
  • Tujuan kesepakatan adalah membatasi kenaikan suhu global di bawah 2oC dari tingkat pre-industri dan melakukan upaya untuk membatasinya hingga di bawah 1,5oC.

b.  Diferensiasi:

  • Pembedaan (diferensiasi) tanggung jawab dicerminkan dalam berbagai aspek seperti mitigasi, adaptasi, pendanaan, transfer teknologi dan capacity building, serta transparansi aksi dan dukungan.
  • Negara maju mengambil peran kepemimpinan dan negara berkembang turut berkontribusi sesuai kemampuan/kapasitas nasional.

c.  Mitigasi:

  • Masing-masing negara berupaya untuk mencapai tingkat emisi tertinggi (peaking) global secepatnya. Masing-masing negara menyampaikan kontribusi penurunan emisinya setiap 5 (lima) tahun sekali.
  • Seluruh negara harus menyampaikan komitmen/kontribusi nasionalnya (applicable to all), dan negara maju mendukung pelaksanaan komitmen negara berkembang (diferensiasi).
  • Kontribusi penurunan emisi harus meningkat setiap periode (progression), dan negara berkembang perlu mendapatkan dukungan untuk meningkatkan ambisinya.
  • Setiap negara didorong untuk mendukung pendekatan dan insentif positif untuk aktivitas penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan (REDD+), termasuk melalui result-based payments.
  • Mekanisme market dan non-market dapat digunakan oleh negara-negara dalam rangka penurunan emisi.
     
    2.png

d.  Adaptasi dan loss and damages:

  • Ditetapkan tujuan global untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan serta mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim.
  • Diakui pentingnya minimalisasi dan mengatasi loss and damage akibat dampak buruk perubahan iklim.

e.  Pendanaan, transfer teknologi, dan capacity building:

  • Negara maju harus menyediakan dukungan pendanaan kepada negara berkembang dan memimpin dalam mobilisasi pendanaan dari berbagai sumber.
  • Negara berkembang dapat pula memberikan dukungan secara sukarela.
  • Seluruh negara akan meningkatkan aksi kerjasama di bidang pengembangan dan transfer teknologi.
  • Capacity building akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan negara berkembang.

f.   Transparansi, review, dan implementasi:

  • Kerangka transparasi yang lebih kuat dibentuk yang meliputi aksi maupun dukungan, dengan fleksibilitas bagi negara berkembang.
  • Global stocktake emisi untuk implementasi aksi dalam rangka mencapai tujuan kesepakatan akan dilakukan pada tahun 2023 dan selanjutnya secara rutin setiap 5 (lima) tahun.
  • Kesepakatan dapat diratifikasi negara-negara anggota Konvensi di Markas PBB di New York mulai 22 April 2016 hingga 21 April 2017 dan selanjutnya dapat diaksesi oleh negara yang belum melakukannya.
  • Kesepakatan akan mulai berlaku (entry into force) sebulan setelah setidaknya 55 negara yang meliputi 55% emisi global bergabung.


"With these elements in place, markets now have the clear signal they need to unleash the full force of human ingenuity and scale up investments that will generate low-emissions, resilient growth. What was once unthinkable has now become unstoppable." – UN SG, Ban Ki Moon


COP Decision:

  • COP 21 UNFCCC juga menghasilkan COP decision yang mencakup operasionalisasi dari Kesepakatan Paris dalam hal mitigasi, adaptasi, loss and damage, pendanaan, pengembangan dan transfer teknologi, capacity building, transparansi aksi dan dukungan, global stocktake, dan fasilitasi implementasi serta compliance.
  • Decision juga berisikan peningkatan aksi untuk periode sebelum tahun 2020 yang mencakup antara lain mitigasi dan dukungan pendanaan.
  • Terkait pendanaan, negara maju didorong untuk meningkatkan dukungan pendanaan dengan roadmap yang konkrit untuk mencapai penyediaan pendanan sebesar USD 100 Milyar secara tahunan hingga tahun 2020 untuk mitigasi dan adaptasi.

Kepentingan Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan, rentan terhadap perubahan iklim, mengingat:

  • banyaknya penduduk di wilayah pesisir;
  • garis pantai dan wilayah pesisir yang luas;
  • terdiri atas pulau-pulau kecil;
  • memiliki wilayah dan ekosistem laut dan hutan yang luas;
  • terjadinya bencana yang terkait perubahan iklim.

Terkait Kesepakatan Paris, Indonesia memiliki kepentingan agar:

  • mencerminkan keseimbangan, keadilan, serta tidak menghambat pembangunan negara berkembang;
  • semua negara, terutama negara maju, diharapkan berkontribusi lebih dalam aksi mitigasi dan adaptasi, melalui mobilisasi pendanaan dan dukungan lainnya;
  • menghormati hak-hak dan memastikan peran local communities;
  • mencakup pentingnya pelestarian hutan dan laut;
  • mendorong akselerasi implementasi aksi untuk periode sebelum-2020; 
  • mencerminkan pembedaan upaya mitigasi: negara maju harus lebih besar dari negara berkembang karena historical responsibility yang berbeda;
  • memberi dukungan upaya adaptasi terkait situasi Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim;
  • mencerminkan prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) dan respective capabilities (RC);
  • mencakup pemberian insentif dari negara maju bagi aktivitas Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation serta pengelolaan hutan berkelanjutan (REDD Plus); memastikan penyediaan pendanaan sebelum dan sesudah 2020 yang predictable dan berkelanjutan dengan peningkatan dari waktu ke waktu dibandingkan komitmen yang ada saat ini (USD 100 Milyar hingga 2020).

Peran Indonesia

Pada Leaders' Event pembukaan COP 21 UNFCCC, Presiden RI menyampaikan dukungan kesuksesan Kesepakatan Paris. Selain itu, disampaikan kerentanan Indonesia di bidang perubahan iklim dan komitmen Indonesia untuk menjadi solusi perubahan iklim.

3.png

Terkait hal tersebut, disampaikan mengenai upaya dan kebijakan yang telah ditempuh Indonesia dalam melakukan penurunan emisi di bidang energi, lahan dan hutan, dan maritim.

Pada High-level Segment tanggal 7-8 Desember 2015, Indonesia menyampaikan pernyataan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki salah satu hutan tropis terbesar, Indonesia menyadari peran hutan selaku penyerap karbon dan manfaat lainnya yang juga dinikmati oleh negara-negara lain. Indonesia menyerukan perlunya peningkatan kerjasama internasional.

Selain itu disampaikan langkah Indonesia untuk mengatasi kebakaran dan mencegah permasalahan tersebut terjadi lagi, antara lain melalui penegakan hukum, penguatan tata kelola hutan, serta restorasi ekosistem. Di tingkat regional, Indonesia juga merupakan peserta ASEAN Agreement on Transboundary Haze yang bertujuan untuk mengatasi kebakaran hutan melalui kerjasama internasional.

Keberhasilan COP 21 di Paris tidak lepas dari peran semua pihak, termasuk non-state actors. Dalam hal ini, Paviliun Indonesia menjadi sarana outreach yang penting dan menjadi wahana yang bersifat solution oriented bagi permasalahan global perubahan iklim.

Pada tanggal 30 November 2015, Presiden RI bersama Presiden Gabon, Presiden Kolombia, PM Norwegia, utusan khusus PBB untuk perubahan iklim, serta para Menteri dari Jerman, UK, dan Peru telah mengeluarkan pernyataan bersama dalam acara Hutan Sebagai Solusi Kunci Perubahan Iklim.

4.png

Para pemimpin negara tersebut menegaskan kembali komitmen untuk mengintensifkan upaya perlindungan hutan; restorasi hutan dan lahan yang terdegradasi; mendukung pembangunan daerah yang rendah karbon, serta mendukung implementasi program REDD+.

Presiden RI bersama Presiden AS, Presiden Perancis, PM India dan para pemimpin 16 negara penting lainnya telah meluncurkan Mission Innovation yang merupakan platform kerjasama global yang didukung oleh 19 negara penting, untuk mendorong pengembangan energi bersih (clean energy).

5.png

Pandangan Indonesia terhadap Kesepakatan Paris

Bagi Indonesia, Kesepakatan Paris telah mengakomodasi dorongan Indonesia untuk terciptanya pengaturan global yang mencerminkan keseimbangan, dan keadilan. Pelaksanaan kewajiban negara berkembang disesuaikan dengan kemampuan nasional dan adanya dukungan, terutama pendanaan.

Lebih lanjut, Kesepakatan tersebut juga mencakup pentingnya upaya penurunan emisi dan adaptasi, pelestarian laut dan hutan, peningkatan renewable energy, dan peran serta masyarakat adat (local communities) dalam pengendalian perubahan iklim, yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia.

Kesepakatan Paris dapat mendorong investasi rendah karbon dalam rangka perwujudan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Kesepakatan Paris mendorong mobilisasi pendanaan dari berbagai sumber, khususnya untuk adaptasi perubahan iklim yang penting bagi negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk Indonesia.

Komitmen Indonesia

Pada tahun 2009, Indonesia telah mengumumkan komitmen penurunan emisi secara sukarela sebesar 26% di bawah tingkat business as usual (BAU) pada tahun 2020 dan sebesar 41% dengan bantuan internasional.

Pada tahun 2015, Indonesia telah menyampaikan Intended Nationally Determined Contribution (INDC) dengan target penurunan emisi pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional. INDC Indonesia meliputi sektor energi, industri, pertanian, tata guna dan alih guna lahan serta kehutanan (land-use, land-use change and forestry), dan limbah.

Tindak Lanjut

Di tingkat nasional, Indonesia perlu segera meratifikasi Paris Agreement yang telah tercapai. Penyelarasan kebijakan di tingkat nasional dan daerah juga pelu dilakukan untuk memastikan tercapainya komitmen internasional Indonesia terkait perubahan iklim.

Perubahan iklim adalah masalah global yang memerlukan upaya bersama untuk pemecahannya. Untuk itu, diperlukan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan. Diseminasi informasi, kerjasama, serta koordinasi multi-sektor menjadi penting dalam implementasi paris Agreement.

Komitmen mitigasi dalam rangka pengendalian perubahan iklim dari seluruh negara diharapkan meningkat dari waktu ke waktu. Untuk itu, Indonesia harus mempersiapkan strategi dan kebijakan agar dapat meningkatkan komitmennya, khususnya dalam hal penurunan emisi.

Mengingat kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia perlu mendorong pemanfaatan komitmen pendanaan iklim sebesar USD 100 Milyar per tahun hingga 2020 dalam adaptasi perubahan iklim.

Indonesia perlu mendorong sharing best practices dan Kerjasama Selatan – Selatan dalam pengendalian perubahan iklim.

Di tingkat global, Indonesia perlu terus mendorong realisasi komitmen negara maju yang diharapkan mengambil peran lebih dalam pengendalian perubahan iklim. Komitmen tersebut tidak hanya sebatas penurunan emisi, namun khususnya penyediaan pendanaan untuk aktivitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara berkembang yang predictable serta meningkat dari waktu ke waktu.


(Sumber: Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup)