Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme

1/20/2016 Wednesday, January 20, 2016

Indonesia senantiasa berkomitmen dalam upaya penanggulangan terorisme, termasuk diantaranya upaya penanggulangan terorisme di bawah kerangka PBB. Dalam kaitan ini, Indonesia berperan aktif dalam melakukan kerja sama dengan United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF), Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC), dan United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED). Lebih lanjut, Indonesia melakukan upaya untuk mengimplementasikan 4 (empat) pilar United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (UNGCTS).

Pada tahun 2010, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan "Workshop on the Regional Implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy in Southeast Asia", bekerja sama dengan UN CTITF. Hasil pertemuan telah dilaporkan pada pertemuan tingkat menteri International Counter-Terrorism Focal Points Conference on Addressing Conditions Conducive to the Spread of Terrorism and Promoting Regional Cooperation di Jenewa pada tahun 2013.

Peran penting Indonesia dalam penanggulangan terorisme internasional telah diakui oleh PBB dengan terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota dari Dewan Penasihat UN Counter-Terrorism Center untuk periode 2015-2018.

Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya hukum internasional dalam penanggulangan terorisme internasional. Dalam kaitan ini, Indonesia telah meratifikasi 8 (delapan) konvensi internasional terkait penanggulangan terorisme yang memperkuat kerangka hukum nasional.

Terkait isu Foreign Terrorist Fighters (FTF), Indonesia merupakan co-sponsor dari Resolusi DK PBB 2178 (2014) yang meminta negara-negara untuk melakukan berbagai upaya yang diperlukan dalam penanganan isu FTF, termasuk pencegahan rekrutmen dan fasilitasi keberangkatan para FTF, pengawasan perbatasan, saling tukar informasi, serta program rehabilitasi dan reintegrasi. Lebih lanjut, Indonesia telah menyelenggarakan sejumlah regional workshops dan konferensi internasional yang melibatkan banyak negara untuk saling tukar informasi dan good practices, serta peluang penguatan kerja sama internasional dalam penanganan isu FTF.

Selain dukungan Indonesia yang berkesinambungan di bawah kerangka PBB, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam Global Counter-Terrorism Forum (GCTF), terutama sebagai co-chairs Southeast Asia Capacity Building Working Group (SEAWG) bersama Australia untuk periode 2011-2013, dan melanjutkan peran aktifnya bersama Australia sebagai co-chairs dari Detention and Reintegration Working Group (DRWG). Pembentukan working group ini digagas oleh Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan yang menangani pengelolaan violent extremist offenders di lembaga pemasyarakatan, serta menjawab kebutuhan untuk saling tukar informasi dan good practices terkait. Dalam kaitan ini, Indonesia telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Inaugural Meeting GCTF DRWG di Bali pada tanggal 12-13 Agustus 2014 yang telah mengadopsi work plan DRWG untuk periode 2014-2016. Lebih lanjut, dalam kerangka DRWG, Indonesia juga telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Workshop on Capacity Building and Training for the Appropriate Management of Violent Extremist Offenders di Medan pada tanggal 8-9 April 2015. GCTF DRWG juga bekerja sama dengan Global Center on Cooperative Security (GCCS) telah menyelenggarakan Workshop on Education, Life Skill Courses and Vocational Training for Incarcerated Violent Extremist Offenders di Nairobi, Kenya, pada 7-8 Oktober 2015. Selain itu, Indonesia dan Australia telah menyelenggarakan pertemuan pleno kedua GCTF DRWG di Sydney pada tanggal 2-3 November 2015. Pertemuan Pleno Kedua GCTF DRWG ini telah membahas mengenai pengelolaan lapas dan upaya penguatan keamanan lapas, program rehabilitasi dan reintegrasi, dan program pengembangan kapasitas untuk petugas lapas.

Indonesia juga berkontribusi aktif dalam penguatan kapasitas bagi para aparat penegak hukum yang menangani isu terorisme dan kejahatan lintas negara. Dalam kaitan ini, Indonesia bekerja sama dengan Australia telah mendirikan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Sejak terbentuknya di tahun 2004, JCLEC telah menyelenggarakan 768 program pelatihan yang melibatkan 18.398 peserta dan 4.385 pelatih dari 70 negara.

Indonesia berkomitmen untuk mendukung penanggulangan terorisme, termasuk dalam penanggulangan pendanaan terorisme. Dalam kaitan ini, Indonesia berpartisipasi aktif sebagai anggota Asia Pacific Group on Money Laundering (APG-ML), serta anggota dari Steering Group mewakili negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, atas peran aktif diplomasi Indonesia, pada Sidang Pleno FATF yang dilaksanakan di Brisbane, Australia, 21-26 Juni 2015, Indonesia telah dikeluarkan secara keseluruhan dari daftar "negara yang memiliki kelemahan strategis dalam rezim anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme" atau dari proses review International Cooperation Review Group (ICRG) FATF. Lebih lanjut, Indonesia melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari 48 negara untuk memperkuat rezim penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pada tingkat nasional, Indonesia memiliki strategi komprehensif dalam penanggulangan terorisme yang mengkombinasikan hard dan soft approach. Dalam kaitannya dengan hard approach, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Lebih lanjut, dalam rangka penguatan upaya penanggulangan pendanaan terorisme, Indonesia juga telah mengesahkan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Indonesia juga mendukung upaya pencegahan dengan diantaranya mengimplementasikan Resolusi DK PBB 1267 (1999) dan 1988 (2011) yang selaras dengan hukum nasional Indonesia terkait penanggulangan pendanaan terorisme. Atas dasar itu, Indonesia telah memiliki Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris berdasarkan Daftar Sanksi Al-Qaeda dan Daftar Taliban untuk proses pembekuan aset.

Dalam kaitannya dengan soft approach, Indonesia melakukan program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Dalam kaitan ini, Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah meluncurkan Blueprint Deradikalisasi serta mendirikan Pusat Deradikalisasi bagi narapidana teroris. Mengacu pada dokumen Blueprint, program deradikalisasi mencakup rehabilitasi, reintegrasi, dan reedukasi bagi narapidana teroris dengan memberdayakan para tokoh agama serta psikolog untuk memberikan counter-narratives.


(Sumber: Direktorat KIPS)