Isu Palestina

1/20/2016 Wednesday, January 20, 2016

​Latar Belakang dan Perkembangan

Masalah Timur Tengah, khususnya konflik Palestina-Israel, tetap mendapat perhatian khusus Indonesia, termasuk dalam forum multilateral.

Pada tanggal 29 November 2012, Negara Palestina resmi disahkan sebagai non-member observer state PBB melalui resolusi Majelis Umum PBB No. 67/19 (Indonesia sebagai co-sponsor). Hal ini memiliki implikasi simbolis sekaligus strategis bagi Palestina, yaitu menunjukan pengakuan dunia internasional atas statehood Palestina dan memberikan kesempatan bagi Negara Palestina untuk berperan aktif dalam forum PBB, termasuk memberikan dalam pemilihan tertentu. Lebih lanjut lagi pada tanggal 30 September 2015 telah diadakan upacara historik untuk penaikan bendera Palestina di Markas Besar PBB di New York. Upacara tersebut dapat dilakukan berkat dukungan mayoritas negara-negara anggota PBB melalui resolusi Sidang Majelis Umum PBB (Indonesia juga menjadi co-sponsor).

Melalui Dewan Keamanan PBB, negara-negara juga berupaya untuk mendorong proses perdamaian Palestina-Israel. Pada tanggal 30 Desember 2014 telah diadakan voting terhadap rancangan resolusi mengenai Palestina yang disusun oleh Palestina dan diajukan oleh Yordania atas nama Liga Arab. Kendati demikian, Dewan Keamanan PBB gagal mensahkan ranres tersebut karena hanya memperoleh delapan suara mendukung, dua suara menentang, dan lima suara abstain.

Saat ini upaya dunia internasional mendorong kedua pihak menuju two-state solution kembali mengalami kendala berat, khususnya menyusul agresi militer Israel ke wilayah Gaza pada bulan Juli 2014 dan peningkatan kekerasan di Yerusalem pada akhir tahun 2015.

Peran Indonesia

Selama keanggotaan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007-2008, Indonesia konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk berdirinya negara Palestina yang merdeka, demokratik dan viable. Indonesia selalu mendorong agar Dewan Keamanan PBB mengeluarkan keputusan terkait masalah Palestina, termasuk dalam bentuk presidential statement (PRST) maupun resolusi, sebagai cerminan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Sebagai kelanjutan dari perannya di Dewan Keamanan PBB, Indonesia melalui Biro Koordinasi Gerakan Non-Blok di New York, telah menjadi salah satu penggagas utama dilaksanakannya Sidang Khusus Majelis Umum PBB pada tanggal 15-16 Januari 2009 mengenai isu Palestina. Sidang tersebut kemudian melahirkan resolusi Majelis Umum PBB yang pada intinya berisi dukungan bagi implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1860 (2009) serta seruan kepada masyarakat internasional untuk membantu krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Meskipun saat ini Indonesia bukan anggota Dewan Keamanan PBB, namun Indonesia secara konsisten menyampaikan dukungannya kepada Palestina melalui serangkaian open debate dan pertemuan DK PBB terkait Palestina.

Indonesia sebagai anggota Dewan HAM juga telah mendorong dilaksanakan Special Session Dewan HAM (SSDHAM) pada tanggal 9 Januari 2009 dan dilanjutkan pada tanggal 12 Januari 2009. Sidang Dewan HAM tersebut kemudian mengesahkan ranres "The Grave Violation of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory, particularly due to the recent Israeli military attacks against the Occupied Gaza Strip"

Pada Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Indonesia pada bulan April 2015 yang lalu, telah disepakati Declaration on Palestine sebagai capaian penting dari pertemuan dimaksud. Deklarasi ini pada intinya mengarisbawahi dukungan negara-negara Asia dan Afrika terhadap perjuangan bangsa Palestina dalam rangka memperoleh kemerdekaannya dan upaya menciptakan two-state solution yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel. KAA 2015 juga menelurkan Deklarasi Penguatan New Asia Africa Strategic Partnership yang diantara juga menegaskan kembali dukungan negara-negara Asia dan Afrika bagi penguatan bantuan kapasitas kepada Palestina hingga tahun 2019.

Pada tanggal 14-16 Desember 2015, Indonesia menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem. Konperensi tersebut diadakan bekerja sama dengan Organisasi Kerjasama Islam dan United nations Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People. Isu Yerusalem diangkat karena merupakan satu dari enam outstanding core issues dari penyelesaian konflik Palestina dan Israel dan sebagai respon atas peningkatan kekerasan di Yerusalem pada akhir tahun 2015.

Selain memberikan dukungan di tingkat multilateral, Indonesia juga memberikan bantuan di tingkat regional dan bilateral melalui bantuan teknis. Bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, antara lain adalah pelatihan bagi 1.338 Rakyat Palestina yang terbagi dalam 128 program. Pelatihan ini akan terus diperpanjang sampai tahun 2019. Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia berencana untuk menyediakan program peningkatan kapasitas bagi polisi dan pegawai negeri Palestina.

Posisi Indonesia

  • Mendukung solusi dua negara (Israel dan Palestina), berdasarkan hukum internasional dan HAM, dan agar kedua belah pihak mematuhi parameter yang telah dibentuk dalam sejumlah resolusi PBB.
  • Menekankan perlunya sikap berimbang (imparsial) dari masyarakat internasional dalam membantu penyelesaian masalah Palestina dan mendorong proses perdamaian.
  • Mendukung pentingnya menjaga keberlangsungan kerja UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) untuk memberikan pelayanan kepada para pengungsi Palestina, serta ikut menyerukan perlunya keterlibatan masyarakat internasional dalam membantu para pengungsi Palestina, terutama dalam menjamin masa depan anak-anak.
  • Indonesia secara konsisten menyampaikan komitmennya untuk membantu penyelesaian konflik yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel.


(Sumber: DIrektorat KIPS)