Indonesia dan Reformasi Dewan Keamanan PBB

1/20/2016 Wednesday, January 20, 2016

Latar Belakang

Sejak World Summit PBB tahun 2005, fokus reformasi PBB tertuju pada upaya untuk menjadikan Dewan Keamanan lebih demokratis dan representatif. Pada putaran Intergovernmental Negotiations telah dibahas 5 (lima) persoalan kunci (key issues) reformasi DK sebagai berikut:

  1. Categories of membership
  2. Question of veto
  3. Regional representation
  4. Size of the enlarged Security Council and its working methods
  5. The relationship between the Security Council and the General Assembly

Meskipun IGN sejauh ini telah melakukan 11 putaran negosiasi, namun masih belum terdapat kemajuan berarti dalam hal reformasi Dewan Keamanan PBB, khususnya akibat perbedaan posisi yang cukup tajam antara berbagai kelompok negara terkait kelima isu kunci reformasi DK PBB. Pada tanggal 31 Juli 2015, Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-69 telah mengedarkan Framework Document yang berisi posisi dan proposal dari berbagai negara terkait dengan persoalan kunci dimaksud.

Sejak tahun 2013, Perancis dan Meksiko juga telah mengadakan sejumlah pertemuan mengenai questions on the use of vetoes pada tingkat Menteri di sela-sela sesi tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB.

Posisi Indonesia

Isu reformasi Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian Pemerintah RI. Dalam sambutannya pada Pembukaan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika di Jakarta pada bulan April 2015, Presiden RI telah menegaskan perlunya negara-negara Asia dan Afrika terus mendorong proses reformasi Dewan Keamanan PBB. Salah satu outcoment document yang dihasilkan dari pertemuan tersebut, Declaration on Reinvigorating the New Asian-African Strategic Partnership (NAASP), juga memuat rujukan terhadap pentingnya penambahan jumlah anggota Dewan Keamanan PBB dari kawasan Asia dan Afrika sebagai bagian dari proses reformasi Dewan Keamanan PBB.

Indonesia juga secara konsisten berpartisipasi aktif dalam pembahasan isu reformasi Dewan Keamanan PBB dan isu revitalisasi Majelis Umum PBB baik melalui proses Intergovernmental Negotiations maupun dalam pembahasan the use of vetoes.

Upaya penyelesaian isu reformasi Dewan Keamanan PBB harus dilakukan secara komprehensif dan mencakup 5 persoalan kunci tersebut di atas.  Adapun posisi Indonesia terhadap masing-masing persoalan kunci adalah sebagai berikut:

  • Berkaitan dengan Categories of Membership, Indonesia memandang perlu pembahasan secara fundamental mengenai ketimpangan keterwakilan antar kawasan dan antara negara maju dengan negara berkembang serta major world constituencies dalam proposal peningkatan keanggotaan Dewan Keamanan ke dalam dua kategori keanggotaan yaitu anggota tetap dan tidak tetap. Meskipun proposal untuk meningkatkan keanggotaan pada dua kategori tersebut mendapat dukungan sejumlah besar negara, namun proposal tersebut belum berhasil menyatukan posisi seluruh negara.
  • Terkait dengan itu, Indonesia menilai perlunya jalan tengah atau intermediate approachdengan mekanisme review yang jelas dan ditentukan dari awal layak untuk dipertimbangkan sebagai jembatan berbagai perbedaan pandangan yang mengemuka dalam hal peningkatan keanggotaan Dewan Keamanan. Dengan memasukkan syarat mekanisme reviewtersebut diharapkan akan mendapatkan dukungan politis yang cukup luas dari berbagai pihak.
  • Hak veto pada akhirnya harus dipikirkan ulang penggunannya. Selain itu, anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan hak veto tidak mencerminkan realitas sistem internasional masa kini yang telah mengalami perubahan mendasar baik keterwakilan maupun substansi.
  • Berkaitan dengan Regional Representation, terdapat keperluan untuk mencari keseimbangan terhadap realitas geopolitik dan keterwakilan kawasan, dengan mempertimbangkan: ketidakseimbangan keterwakilan yang sangat besar untuk kawasan Asia dan Afrika; meningkatkan keterwakilan negara berkembang; dan perlunya keterwakilan yang lebih berimbang sebagai cerminan keberagaman dan pluralitas dari dunia dewasa ini.
  • Berkaitan dengan Size of the Enlarged Security Council and Working Methods of the Security Council, Indonesia memandang pokok bahasan ini terkait erat dengan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dewan Keamanan yang bertujuan untuk memperbesar akses dan memperdalam keterlibatan negara-negara non-DK dalam pembahasan dan proses kerja Dewan Keamanan. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan memperbesar akses bagi negara-negara non-Dewan Keamanan, terdapat tiga hal utama yang perlu ditingkatkan yaitu informasi, konsultasi dan kerja sama.

Indonesia mendukung interaksi lebih besar antara Dewan Keamanan dengan para anggota PBB, organ utama PBB, organisasi regional serta pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan mutu keputusan Dewan Keamanan serta meningkatkan rasa kepemilikan bersama sehingga diharapkan meningkatkan efektivitas implementasi keputusan Dewan Keamanan.


(Sumber: Direktorat KIPS)