Masyarakat Sosial Budaya ASEAN

3/17/2015

Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC) merupakan bagian dari tiga pilar penting yang saling terkait dan saling melengkapi dalam rangka pembentukan Masyarakat ASEAN tahun 2015. Masyarakat Sosial Budaya ASEAN bersifat terbuka dan dinamis berdasarkan pendekatan yang berfokus pada masyarakat (people-centered approach). Masyarakat Sosial Budaya ASEAN mencakup kerja sama yang luas dan multisektor. Sebagai satu masyarakat sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. 

Negara-negara ASEAN perlu meningkatkan kerja sama untuk memperkuat daya saing kawasan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. ASEAN membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya dengan memperhatikan kesetaraan gender di berbagai bidang, misalnya di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup. 

Selain itu untuk dapat melaksanakan kerja sama yang baik di sektor pemerintahan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapabilitas pegawai negeri dan good governance serta peningkatan keterlibatan masyarakat madani (civil society) dalam pengambilan keputusan.

Guna mewujudkan semua itu, warga ASEAN harus menciptakan “rasa ke-kekita-an (we feeling)” terhadap ASEAN. Di samping itu, warga ASEAN perlu menumbuhkan rasa saling menghormati dan kesetiakawanan sosial yang tinggi sehingga warga ASEAN akan berkembang menjadi sebuah masyarakat yang saling peduli dan berbagi (a caring and sharing community). Dengan demikian, masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya Negara anggota, saling menghargai identitas nasional masing-masing, dan mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya Masyarakat Sosial Budaya, telah disusun Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASCC Blueprint) sebagai pedoman (guidelines) bagi negara anggota ASEAN dalam melaksanakan langkah aksi menuju terbentuknya Masyarakat ASEAN tahun 2015. 

Cetak biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam memperkuat integrasi ASEAN yang berpusat pada masyarakat (people-centred) serta memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa “ke-kita-an” (We Feeling) terhadap ASEAN.   Cetak Biru tersebut  memuat enam elemen utama (Core Element) dan 339 Rencana Aksi (Action-lines).  Berikut ini adalah berapa perkembangan penting terkait kerja sama di Pilar Sosial Budaya. 
Beberapa perkembangan dari kerja sama bidang di Pilar Sosial Budaya sebagai berikut.

2.3.1 Pemajuan dan Perlindungan Perempuan

Sejak dibentuk pada KTT ke-19 ASEAN, ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kerja sama pemajuan dan pelindungan hak-hak perempuan, khususnya di bidang pemberdayaan dan pengarusutamaan gender dalam berbagai kebijakan di tingkat regional.

Pertemuan ke-1 ASEAN Ministerial Meeting on Women di Vientiane, Laos, 16-19 Oktober 2012 telah mengadopsi Vientiane Declaration on Enhancing Gender Perspective and ASEAN Women’s Partnership for Environmental Sustainability. Deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan (i) pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan, (ii) akses, kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya dan (iii) pembuatan kebijakan, strategi dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan terutama yang berasal dari kelompok rentan. Selanjutnya AMMW menugaskan ASEAN Commission on Women (ACW) untuk  mengimplementasikan deklarasi tersebut melalui kolaborasi dan koordinasi dengan badan sektoral terkait, seperti ASEAN Senior Officials Meeting on Environment (ASOEN) dan ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM).

Terkait dengan hak perempuan dan anak, ASEAN terus memaksimalkan peran ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC). Saat ini ACWC tengah mengimplementasikan Workplan ACW periode 2011--2015 yang mencakup empat bidang, yaitu (1) human development; (2) social welfare and social protection; (3) social justice and rights, dan (4) gender mainstreaming in other Sector Cooperation in Socio-Cultural Pillar. Workplan ACW tersebut terbagi menjadi 21 program untuk periode 2011-2015. 

Selain itu, untuk memperkuat upaya ASEAN dalam perlindungan hak perempuan dan anak, ACWC telah menyusun Declaration on the Elimination of Violence Against Women and Children in ASEAN (DEVAWC). Deklarasi tersebut memperkuat komitmen ASEAN dalam ASEAN Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW). DEVAWC telah diadopsi dalam KTT ke-23 ASEAN dan saat ini sedang disusun Guidelines on Implementation of DEVAWC. 

2.3.2 Kepemudaan

Kerja sama ASEAN di bidang kepemudaan secara formal dimulai pada saat diselenggarakan Konferensi Pemuda ASEAN, September 1975 melalui pembentukan Committee for ASEAN Youth Cooperation (CAYC) yang berstatus Non-Governmental Organization (NGO). Pada tahun 1998 CAYC berubah menjadi ASEAN Sub-Committee on Youth (ASY) dan pada tahun 2004 ditingkatkan menjadi ASEAN Senior Officials Meeting on Youth (SOMY). Secara umum, kerja sama pemuda ASEAN diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemuda ASEAN di berbagai bidang kegiatan khususnya program pertukaran pemuda ASEAN. 

Pada masa keketuaan Brunei Darussalam di ASEAN, kerjasama kepemudaan merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas. Pada Pertemuan ke-8 ASEAN Meeting on Youth (8th AMMY VIII) dan Pertemuan ke-4 ASEAN Plus Three Ministerial Meeting (4th AMMY +3) di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 22-23 Mei 2013 telah dibahas berbagai isu mengenai kepemudaan.  Pertemuan tersebut diawali dengan the Preparatory Senior Officials Meeting for the 8th ASEAN Ministerial Meeting on Youth (Prep-SOM for AMMY VIII) dan the Preparatory Meeting for the Fourth ASEAN Plus Three Ministerial Meeting on Youth (Prep-SOM for the 4th AMMY +3). Bersamaan dengan pertemuan tersebut juga telah dilaksanakan ASEAN Youth Entrepreneurs Seminar and Expo: ‘ASEAN Youth Entrepreneur – Shaping the future of ASEAN’ sebagai pengganti kegiatan Youth Caucus 2013.


2.3.3 Pegawai Negeri

Kerja sama ASEAN di bidang kepegawaian dan administrasi telah dimulai sejak pembentukan ASEAN Conference on ASEAN Reform of Civil Service (ACRCS) pada tahun 1981, namun masih berada di luar struktur ASEAN. Pada Sidang ASC ke-21, ACRCS diubah menjadi ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM) dan disahkan menjadi salah satu struktur ASEAN. Tujuan pembentukan ACCSM adalah sebagai wahana untuk tukar menukar pandangan dan pengalaman untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas manajemen publik, khususnya  dalam melaksanakan  fungsinya memberikan  pelayanan kepada masyarakat. Dalam masa keketuaan Indonesia (2007--2008), ACCSM telah menyelenggarakan Sidang      ke-14 ACCSM tanggal 29--31 Oktober 2008 di Bali.  

Sebagai tindak lanjut hasil sidang ACCSM Technical Meeting bulan Oktober 2009 di Padang, Indonesia telah menyelenggarakan pertemuan ACCSM Working Group for Operationalize of the ACCSM Work Plan di Kantor BKN, Jakarta, Indonesia, pada tanggal 23 Maret 2009. Pertemuan tersebut sepakat menerima draft paper of Work Plan mengenai: (1) Enhancing Workforce Competencies; (2) Building Institutional Capacity; (3) Strengthening Leadership; dan (4) Review of the ASEAN Resource Centers.
2.3.4 Olahraga

Mengingat pentingnya kontribusi sektor olahraga terhadap people to people contact menuju pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 serta dalam upaya mempromosikan gaya hidup sehat bagi warga ASEAN dan meningkatkan prestasi olahraga ASEAN di tingkat global, ASCC Council membentuk badan sektoral baru, yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Sport (AMMS), untuk menangani masalah olah raga di ASEAN. Pembentukan AMMS disetujui oleh para Pemimpin ASEAN dalam KTT ke-18 ASEAN di Jakarta, tanggal 1 - 2 Mei 2011.  
    
AMMS melaksanakan pertemuannya yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 2011, yang menghasilkan antara lain, pengesahan Terms of Reference (ToR) AMMS dan ToRSOMS, penambahan satu elemen dan lima action lines di bidang olahraga untuk dimasukkan ke dalam ASCC Blueprint dan Statement of Ministers tentang sejumlah inistiatif baru di bidang olahraga, seperti pembentukan centre of excellence bidang olahraga, pencanangan ASEAN Sports Industry Year 2013 dan Sports For All, pemajuan sports management, sports science, sports medicine, dan human resource development related to sports, peningkatan infrastruktur keolahragaan, dan penjajakan partisipasi ASEAN dalam FIFA World Cup Bid tahun 2030
    
Pembahasan tersebut kemudian ditindaklanjuti pada pertemuan ke-2 AMMS  dan Pertemuan ke-3 ASEAN Senior Officials Meeting on Sports (SOMS 3) di Vientiane, Laos tanggal 3-5 Desember 2013. Pada pertemuan tersebut telah dibahas implementasi ASEAN Sports Industry Year (ASIY) 2013 oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Pertemuan juga mengesahkan Vientiane Declaration on Sports yang akan menjadi acuan kerjasama olahraga di kawasan.


2.3.5 Pengendalian Penyebarluasan Penyalahgunaan Narkoba                   

Kerja sama ASEAN di bidang penanggulangan narkoba telah berlangsung sejak ditandatanganinya ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs pada sidang AMM di Manila tanggal 26 Juni 1976.  Dalam perkembangannya kerja sama di bidang penanggulangan Narkoba ditangani oleh ASEAN Senior Official on Drug Matters (ASOD). Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan masalah internasional yang mendapat perhatian serius. Kawasan ASEAN kini tidak lagi menjadi daerah transit, tetapi sudah dijadikan daerah sasaran pengguna bahkan produksi narkoba. 

Secara umum inti kerja sama penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di tingkat regional ASEAN diarahkan pada upaya merealisasikan Kawasan ASEAN Bebas Narkoba 2015 (A Drug Free ASEAN 2015).  Upaya di tingkat regional tersebut diselaraskan dengan langkah-langkah di tingkat nasional yang menetapkan pencapaian Kawasan Indonesia Bebas Narkoba 2015.

Komitmen untuk mewujudkan Kawasan ASEAN Bebas Narkoba 2015 semakin dipertegas dengan diadopsinya ASEAN Leaders’ Declaration on Drug-Free ASEAN 2015 oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-20 ASEAN di Phnom Penh. Seluruh Negara anggota ASEAN sepakat untuk menyamakan visi dan merealisasikan kawasan ASEAN bebas dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Para pemimpin ASEAN sepakat akan menindaklanjuti pembicaraan teknis di tingkat menteri terkait dan menyusun kerangka kerja untuk memberantas peredaran narkotika dan akan diselaraskan dengan kerja sama masyarakat ASEAN 2015. Dalam dokumen itu juga disebutkan para pemimpin negara ASEAN sepakat membuat komite yang mengkoordinasi langkah-langkah untuk mencapai ASEAN bebas dari penyalahgunaan narkotika. Setiap tahun komite itu akan memberikan laporan kemajuan proses pencapaian target kepada para pemimpin negara ASEAN.

Negara-negara anggota ASEAN juga sepakat untuk saling bertukar informasi dan pengalaman terkait dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Selain itu kerja sama dilakukan juga dengan mitra wicara ASEAN.

2.3.6 Pendidikan

Kerja sama sektor pendidikan di wilayah Asia Tenggara dimulai dengan pembentukan Organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara (South East Asian Ministers of Education Organization/SEAMEO) tanggal 30 November 1965. Dalam kerangka ASEAN, kerja sama pendidikan dilaksanakan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan (ASEAN Committee on Education/ASCOE).

Kemajuan kerja sama ASEAN di bidang pendidikan, antara lain ditandai dengan disepakatinya deklarasi penguatan kerja sama bidang pendidikan melalui Cha-Am Hua Hin Declaration on Strengthening Cooperation on Education to Achieve an ASEAN Caring and Sharing Community  pada KTT ASEAN ke-15 di Hua Hin, Thailand tanggal 23-25 Oktober 2009. Deklarasi tersebut ditujukan sebagai persiapan menuju Masyarakat ASEAN 2015. Penguatan kerja sama pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing, baik di tingkat regional maupun global, sebagaimana dicanangkan dalam ASEAN 5-Year Work Plan on Education (WPE) tahun 2011. Deklarasi juga mencantumkan keinginan negara-negara ASEAN untuk membentuk konvensi penelitian di bidang pendidikan. Dalam kaitan ini, negara anggota ASEAN diwajibkan untuk memperbaiki standar kompetensi pendidikan dan meningkatkan standar professional tenaga pengajar, yang diharapkan dapat dijadikan referensi bersama untuk meningkat kualitas pendidikan yang lebih baik.


2.3.7 Kerja Sama Kebudayaan dan Penerangan ASEAN

Kerjasama ASEAN di sektor kebudayaan berkembang sejak dibentuknya subsidiary body dengan nama ASEAN Committee on Culture and Information (ASEAN-COCI) pada tahun 1978, yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama yang efektif di bidang kebudayaan dan penerangan dalam rangka meningkatkan saling pengertian (mutual understanding) dan kesetiakawanan di antara masyarakat ASEAN. 

Berbagai kegiatan kerja sama sektor kebudayaan dilakukan melalui penyelenggaraan workshop dan symposium di bidang seni dan budaya, ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp, ASEAN Quiz, serta pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Adapun di sektor informasi, berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain, pertukaran berita di antara Negara anggota ASEAN yang ditayangkan pada televisi nasional di masing-masing Negara anggota ASEAN (ASEAN TV News) serta penayangan berita dan informasi mengenai ASEAN melalui radio-radio nasional.

2.3.8 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kerja sama ASEAN di sektor ilmu pengetahuan dan teknologi ditangani oleh ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN-COST) yang didirikan pada tahun 1978. Kerja sama itu bertujuan, antara lain, meningkatkan kemampuan dan jumlah tenaga ahli ASEAN di sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), mendorong alih teknologi, memberikan dukungan dan bantuan dalam pengembangan aplikasi temuan dan riset. COST merupakan perangkat dalam mengembangkan dan melaksanakan rencana strategis ASEAN di bidang IPTEK yang mengacu kepada ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation (APASTI).

Untuk isu IPTEK, ASEAN mengadakan pertemuan setiap tahun melalui ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology (AMMST) dan Informal ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology (IAMMST). AMMST diadakan setiap dua tahun sekali dan pertama kali diselenggarakan pada tahun 1980. Sementara itu IAMMST diselenggarakan pertama pada tahun 2000, di Malaysia. Sejak saat itu, AMMST dan IAMMST diselenggarakan secara bergantian tiap tahunnya.

2.3.9 Lingkungan Hidup

Sejalan dengan ASEAN Vision 2020, kerja sama ASEAN di bidang lingkungan hidup diarahkan untuk menciptakan "a clean and green ASEAN with fully established mechanisms for sustainable development to ensure the protection of the region’s environment, the sustainability of its natural resources, and the high quality of life of its people." 
    
Dalam kerangka ASEAN, perkembangan kerja sama lingkungan dibahas pada ASEAN Ministerial Meeting on Environment (AMME) yang didirikan pada tahun 1981 dan bersidang setiap tiga tahun sekali. Untuk pemantauan dan harmonisasi upaya pelestarian lingkungan di antara negara-negara ASEAN, didirikan ASEAN Senior Officials on Environment (ASOEN) pada tahun 1989. Hasil pemantauan dan harmonisasi itu dilaporkan kepada AMME.

Tiga isu yang menjadi perhatian utama dalam kerja sama ASEAN di bidang lingkungan hidup adalah masalah pencemaran kabut asap (haze), konservasi keanekaragaman hayati, dan masalah perubahan iklim.  Berkenaan dengan kabut asap, pada tanggal 10 Juni 2002, negara-negara ASEAN menandatangani ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang kemudian berlaku secara resmi (entry into force) pada 25 November 2003. Indonesia telah meratifikasi persetujuan tersebut melalui UU No. 26 tahun 2014, dengan demikian seluruh negara ASEAN meratifikasi Persetujuan ASEAN tersebut. 

Indonesia aktif melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi asap lintas batas di kawasan. Hal tersebut juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon hingga 26%. Sebagai tindak lanjut, Indonesia juga telah menyatakan maksud untuk menjadi tuan rumah ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control yang dibentuk dalam kerangka kerja sama AATHP.

2.3.10 Penanggulangan Bencana Alam

Berangkat dari kepentingan bersama untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara siap dan tanggap darurat bencana,  pada 26 Juni 1976 dideklarasikan ASEAN Declaration on Mutual Assistance on Natural Disasters di Manila, yang diikuti dengan pembentukan ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) pada 2003. Melalui ACDM, ASEAN menetapkan sejumlah program/kegiatan yang implementatif dalam skema ASEAN Regional Programme on Disaster Management (ARPDM) 2004-2010, yang juga disertai dengan pembentukan kerangka kerjasama ASEAN dan para mitra wicara ASEAN serta Organisasi Internasional seperti: UN States Department of Agriculture Forest Service, Pacific Disaster Centre, UNOCHA, UNHCR, UNICEF, IFRC, Asian Disaster Preparedness Centre, dan sebagainya. 


Kerja sama penanggulangan bencana menghasilkan ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) yang ditandatangani pada 2005 dan berlaku pada Desember 2009 setelah diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN. Pada Juli 2007, di Manila, para Menlu ASEAN menandatangani komponen terpenting AADMER yakni pendirian ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre). AHA Centre difungsikan sebagai pusat bantuan kemanusiaan ASEAN yang terpusat di Indonesia, Jakarta. Sebagai tuan rumah, Indonesia memberikan dukungan fasilitas seperti gedung (premis) dan peralatan tingkat moderate, di Lantai 17 Gedung I Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Secara resmi AHA Centre mulai beroperasi pada 17 November 2011 dan untuk mendukung operasionaliasasi AHA Center, disamping bantuan Pemerintah Indoneisa, AHA Center juga mendapatkan dukungan dana operasionalisasi dari negara anggota ASEAN serta negara mitra wicara ASEAN seperti Australia dan Jepang.     


2.3.11 Kerja Sama Ketenagakerjaan

Kerja sama ASEAN di bidang ketenagakerjaan diarahkan pada upaya untuk menggalang sikap bersama ASEAN dalam menanggulangi isu-isu ketenagakerjaan, antara lain perbaikan lingkungan kerja dan upaya perlindungan dan pemajuan (protection and promotion) hak tenaga kerja migran (migrant worker).  

Kerja sama ASEAN di bidang ketenagakerjaan dilaksanakan oleh ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM) yang diselenggarakan setiap dua tahun. Selama Periode Tahun 2007-2014, ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM) telah menyetujui pembentukan sejumlah outcome Documents yang menjadi landasan bagi peningkatan kerja sama di bidang ketenagakerjaan regional sebagai berikut:

a.    ASEAN Declaration on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2007);
b.    Plan of Action on National Occupational Safety and Health (2007);
c.    ASEAN Guidelines on Good Industrial Relations Practices (2010);
d.    ASEAN Leaders’ Joint Statement on Human Resources and Skills Development for Economic Recovery (2010);
e.    ASEAN Labour Ministers' Work Programme 2010-2015


2.3.12 Kesehatan

ASEAN Health Ministers’ Meeting (AHMM) merupakan forum pertemuan tingkat menteri kesehatan ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ASEAN di bidang kesehatan. Forum tersebut dibentuk pada tahun 1980  dan melaksanakan pertemuannya setiap dua tahun sekali, sementara Pertemuan Senior Officials’ Meeting on Health Development (SOMHD) dilaksanakan setiap tahun. 

 Sebagaimana tercakup dalam Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, tercatat 54 rencana aksi kegiatan di bidang kerja sama kesehatan ASEAN, yang terbagi dalam 3 elemen utama yakni food safety, pemajuan gaya hidup sehat (healthy lifestyle) dan penanggulangan penyakit menular (communicable diseases). Rencana implementasi kerja sama ASEAN bidang kesehatan tercakup dalam Strategic Framework on Health Development, yang pelaksanaannya dilakukan oleh 10 (sepuluh) subsidiary bodies dibawah SOMHD. 

2.3.13 Pembangunan Pedesaan dan Penanggulangan Kemiskinan

Kerja sama ASEAN di bidang pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan didasarkan pada dokumen Ministerial Understanding on Rural Development and Poverty Eradication (RDPE) yang mengacu pada Declaration of ASEAN Concord (Bali Concord I) 1976. Deklarasi tersebut menekankan kepedulian ASEAN pada masalah penanggulangan kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan buta huruf. Selain itu, Deklarasi juga  menekankan kerja sama di bidang pembangunan sosial dan ekonomi dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan perbaikan standar hidup masyarakat ASEAN. Untuk itu, dibentuk ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (AMMRDPE) sebagai forum pertemuan tingkat menteri yang menangani pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. 


2.3.14 Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

Sejalan dengan semangat ASEAN dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya, pada tahun 1979 dibentuk ASEAN Ministers Meeting on Social Welfare and Development (AMMSWD).   AMMSWD merupakan forum pertemuan tingkat menteri ASEAN untuk bekerja sama dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Sebagaimana tercakup dalam Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, kerja sama ASEAN di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial difokuskan pada program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak/akses yang sama kepada kalangan vulnerable groups, antara lain perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas. 
    
Selama periode tahun 2010-2013, juga telah dicapai sejumlah inisiatif/program penting di bidang kesejahteraan dan pembangunan sosial atau (SOMSWD), yakni sebagai berikut:

a.    ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children/ACWC
b.    ASEAN GO-NGO Forum for Social Welfare and Development
c.    ASEAN Roadmap for the Attainment of MDGs
d.    Stakeholders Engagement: Kerja sama dengan CSOs



KERJA SAMA EKSTERNAL ASEAN 

Dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967disebutkan bahwa tujuan pembentukan ASEAN adalah mewujudkan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Lebih dari itu, ASEAN juga bertujuan untuk memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi kawasan dan internasional yang mempunyai kesamaan tujuan. Sesuai semangat tersebut, ASEAN telah menjalin hubungan dengan berbagai negara dan organisasi kerja sama kawasan di wilayah Asia, Pasifik, Amerika, dan Eropa. 

Kerja sama ASEAN dengan setiap negara mitra wicara dikenal dengan mekanisme ASEAN Plus One (ASEAN+1) yang memiliki bidang prioritas masing-masing. Kerja sama ASEAN+1 dilaksanakan di tingkat Komite Perwakilan Tetap untuk ASEAN, tingkat pejabat tinggi, tingkat menteri dan tingkat kepala negara/pemerintah. Juga terdapat kerja sama ASEAN Plus Three (APT) yang merupakan kerja sama yang dikembangkan oleh ASEAN dengan tiga negara mitra wicaranya yaitu RRT, Jepang, dan Republik Korea. 

Kerja sama ASEAN dengan mitra wicara secara penuh dimulai sejak tahun 1974 dengan Australia. Kemudian, diikuti Selandia Baru (1975), Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Uni Eropa dan United Nations Development Programme (1977), Republik Korea (ROK) (1991), India (1995), Tiongkok dan Rusia (1996). Sementara itu, Pakistan menjadi Mitra Wicara Sektoral ASEAN pada tahun 1997.

Mekanisme hubungan ASEAN dengan mitra wicara dilaksanakan melalui sejumlah mekanisme pertemuan sebagai berikut:
1.    Tingkat Kepala Negara dilakukan melalui KTT ASEAN dan KTT terkait lainnya;
2.    Tingkat Menteri dilakukan melalui pertemuan tingkat menteri ASEAN (ASEAN MinisterialMeeting/AMM). 
3.    Pertemuan dengan mitra wicara (Post Ministerial Conference/PMC), dan pertemuan tingkat menteri diluar rangkaian PMC;
4.    Tingkat Menteri Sektoral;
5.    Tingkat Pejabat Tinggi ASEAN (Senior Officials Meeting/SOM), mitra wicara, dan pertemuan di luar rangkaian SOM seperti Senior Officials Consultations/SOC,  Forum, dan Consultation among Senior Officials;
6.    Tingkat Direktur Jenderal seperti Working Group/WG, Joint Cooperation Committee/JCC, Joint Planning Committee/JPC, dan Japan-ASEAN Integration Fund /JAIF Management Committee/JMC);
7.    Tingkat Pejabat Tinggi Sektoral;
8.    Tingkat Kelompok Ahli;
9.    Tingkat Komite Wakil Tetap (Committee of Permanent Representatives/CPR).
Sejak tahun 1999, ASEAN memberlakukan moratorium penambahan hubungan kemitraan baru hingga waktu yang tidak ditentukan. Hal itu bertujuan agar ASEAN dapat mengintensifkan dan mengonsolidasikan hubungannya dengan mitra wicara yang telah ada. Selain itu, juga dimaksudkan agar ASEAN dapat memfokuskan pada upaya integrasi kawasan.