Kerja Sama Asean 2012

3/28/2013

​​​​​Pada masa Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011, Indonesia telah menghasilkan capaian-capaian utama di ketiga Pilar Komunitas ASEAN. Indonesia senantiasa memastikan implementasi dari keputusan dan kesepakatan yang telah dicapai di masa Keketuaannya, serta memastikan pelaksanaan tindak-lanjutnya. Upaya ini secara konsisten dilaksanakan di masa Keketuaan Kamboja untuk ASEAN di tahun 2012.

 

Masa Keketuaan Kamboja untuk ASEAN pada tahun 2012 ini dapat dipandang sebagai suatu "yielding period" atas seluruh prakarsa dan capaian ASEAN yang sebagian besar telah dirintis pada masa Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011. Dalam kaitan ini, Indonesia tetap merefleksikan peran kepemimpinannya bagi pemajuan proses pencapaian berbagai prakarsa sesuai dengan time-frame yang disepakati untuk pembentukan Komunitas ASEAN pada 31 Desember 2015.

 

Pada Pilar Politik-Keamanan, Indonesia telah berhasil mendorong ASEAN untuk lebih memberikan perhatian pada aspek penyelesaian konflik. Indonesia telah berhasil mendorong pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) yang diluncurkan pada KTT ke-21 ASEAN. AIPR akan menjadi pusat untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan isu perdamaian, conflict management and conflict resolution dan menumbuhkan budaya damai, peningkatan kapasitas, dan pool of expertise.

 

Kemajuan penting tercatat pada upaya pemajuan hak asasi manusia yaitu dengan disahkannya ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) pada KTT ke-21 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, 18 November 2012. AHRD merupakan dokumen penting untuk promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia di kawasan.

 

AHRD memiliki sejumlah nilai tambah dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, antara lain yaitu, hak kebebasan beragama, hak atas perdamaian, hak atas pembangunan, hak atas kesehatan, dan hak kelompok marjinal dan rentan. Selain itu, perkembangan positif di Myanmar, khususnya dalam proses demokratisasi dan rekonsiliasi di antara berbagai pihak serta dukungan internasional terhadap Myanmar merupakan kemajuan signifikan yang telah dicapai ASEAN. Perkembangan ini patut didukung oleh ASEAN khususnya terkait dengan persiapan Keketuaan Myanmar untuk ASEAN pada tahun 2014.

 

Indonesia senantiasa mendorong peran sentral ASEAN dalam arsitektur kawasan. Dalam kaitan ini Treaty of Amity and Cooperation (TAC) sebagai norma tata hubungan antarnegara di kawasan memiliki arti penting. Pada tahun ini Brazil, Inggris dan Uni Eropa telah mengaksesi TAC.

 

Di bawah Pilar Kerja Sama Ekonomi, Indonesia telah berperan aktif dalam mendorong pewujudan program-program yang telah dicanangkan dalam Konektivitas ASEAN. Dibawah Pilar Kerja Sama Ekonomi, Indonesia memastikan isu-isu yang menjadi prioritas sepanjang masa Keketuaan Indonesia di tahun 2011 mendapatkan perhatian yang besar dan tetap menjadi prioritas ASEAN, yaitu kerja sama ekonomi yang lebih komprehensif antara ASEAN dengan mitra wicara dan pembangunan ekonomi yang merata di kawasan. Pada tahun 2012, Indonesia terus mendorong terwujudnya kedua hal tersebut di atas dengan dimulainya negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan implementasi ASEAN Framework for Equitable Economic Development (AFEED) yang digagas tahun 2011.

 

Dalam mewujudkan konektivitas di kawasan, terdapat beberapa kemajuan terkait implementasi proyek prioritas di bawah Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC). Pada tahun 2012, telah direalisasikan proyek prioritas di bawah MPAC antara lain Feasibility Study untuk mewujudkan jaringan kapal angkut antar-pulau atau RoRo (Roll-on Roll off) di Indonesia bagian timur serta proyek pengembangan listrik atau interconnections antara Kalimantan Barat-Sarawak.  Pengembangan kapal RoRo akan menghubungkan kawasan Timur Indonesia (Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara) dengan pelabuhan-pelabuhan di Filipina, sebagai upaya debottlenecking pelabuhan-pelabuhan di pulau Jawa.  Sedangkan proyek interconnections akan meningkatkan ketersediaan listrik untuk menunjang program industrialisasi nasional dan kebutuhan masyarakat lainnya, serta meningkatkan ketahanan energi nasional. Terkait dengan konektivitas, proses feasibility study MPAC telah diselesaikan pada bulan Desember 2012.

 

Sementara, dalam pilar Sosial Budaya, telah dicapai kemajuan untuk mengarusutamakan pelindungan terhadap Perempuan (gender mainstreaming).  Di bidang pelindungan perempuan, Indonesia telah berinisiatif dalam merealisasikan Vientiane Declaration on Enhancing Gender Perspective and ASEAN Women's Partnership for Environmental Sustainability yang menjadi pelengkap deklarasi yang sudah ada sebelumnya yaitu Declaration on the Elimination of Violence Against Women in the ASEAN Children. Sementara dalam hal pelindungan hak pekerja migran, Indonesia memainkan peran signifikan dalam menuntaskan fase pertama pembahasan instrumen tentang pekerja migran ASEAN, sesuai dengan time frame yang telah ditetapkan.

 

Indonesia turut mendukung keberhasilan ASEAN dalam mengadopsi Bangkok Declaration on Environmental Cooperation pada bulan September 2012 yang memuat komitmen kerja sama dalam penanggulangan isu asap lintas batas di kawasan. Disamping itu, sebagai bukti dukungan dan perhatian Indonesia dalam upaya penanggulangan bencana di kawasan, Indonesia telah meratifikasi Agreement on the Establishment of the ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management melalui Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2012, tertanggal 14 November 2012.

 

Indonesia senantiasa menegaskan pentingnya upaya ASEAN dalam memperkuat peranannya guna memastikan kawasan yang stabil, aman dan damai sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan perwujudan Komunitas ASEAN. Dalam kaitan tersebut, Indonesia selalu memperkuat komitmen bersama dalam memajukan norma culture of peace, cooperation, and partnership, seperti tertuang dalam TAC, Piagam ASEAN, dan Declaration of the EAS on the Principles for Mutually Beneficial Relations (Bali Principles). Indonesia senantiasa mengedepankan pendekatan dan upaya dialog dan kerjasama di antara sesama anggota dengan mitra wicaranya. Salah satu contohnya adalah peran aktif Indonesia dalam pembahasan isu Laut China Selatan. Di saat terjadi ketidaksepakatan Menlu ASEAN atas isu ini Indonesia telah berhasil memprakarsai ASEAN's Six-Point Principles in the South China Sea guna menjembatani perbedaan yang muncul pada saat 44th AMM/PMC/19th ARF/2nd EAS FMM.

 

Indonesia turut memprakarsai pernyataan bersama (Joint Statement) para Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 17 Agustus 2012 mengenai penanganan konflik komunal di Rakhine State, Myanmar. Inti dari pernyataan yang mendukung proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Myanmar tersebut, ASEAN juga siap untuk memberikan bantuan kemanusiaan jika dibutuhkan. Indonesia secara terpisah juga senantiasa mendorong Pemerintah Myanmar untuk mengambil langkah nyata penegakan hukum, pemulihan situasi keamanan dan penyelesaian menyeluruh konflik horizontal tersebut.

 

Indonesia juga senantiasa mendorong agar proses penyusunan konvensi penanggulangan perdagangan manusia (ASEAN Convention on Trafficking in Persons) dapat dipercepat serta ASEAN bebas narkoba tahun 2015 dapat diwujudkan sebagaimana dicanangkan pada Declaration on Drug Free ASEAN 2015.

 

Indonesia terus berupaya untuk memperkuat peran sentral ASEAN dalam pembentukan arsitektur di kawasan. Pada KTT ke-7 Asia Timur telah disepakati dua dokumen penting yaitu Phnom Penh Declaration on the East Asia Summit Development Initiative dan Declaration of the 7th East Asia Summit on Regional Responses to Malaria Control and Addressing Resistance to Antimalarial Medicines. Selain itu, pada tahun ini Indonesia mulai menggulirkan wacana untuk memperkuat Bali Principles menjadi dokumen yang mengikat dan upaya menyinergikan inisiatif EAS dengan ASEAN Aggrement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) dan AHA Centre Strategic Plan.

 

Indonesia berhasil melanjutkan kepemimpinannya dalam mewujudkan Bali Concord III dengan mendorong penyusunan Bali Concord III Plan of Action guna memastikan bahwa implementasi Bali Concord III dapat berjalan dengan efektif. Para Leaders telah mengesahkan Plan of Action tersebut pada KTT ke-21 ASEAN pada tanggal 18 November 2012 di Phnom Penh.  Bali Concord III merupakan manifestasi dari global outreach ASEAN untuk berkontribusi dengan lebih terkoordinasi, kohesif, dan koheren. Bali Concord III merupakan refleksi komitmen ASEAN untuk meningkatkan perannya dalam menghadapi tantangan global.