Indonesia-Australia bekerjasama dengan Muhammadiyah menyelenggarakan suatu Dialog mengenai Kerjasama Lintas Agama

12/2/2004

No. 76/PR/XI/2004

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Departement Luar Negeri dan Perdagangan Australia, bekerjasama dengan Pimpinan Pusat (PP)  Muhammadiyah, akan menyelenggarakan suatu konperensi dengan tema “Dialogue on Interfaith Cooperation: Community Building and Harmony” di Sheraton Mustika Yogyakarta Hotel pada 6-7 December 2004.

Konperensi tersebut akan dibuka oleh Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dimana upacara pembukaan tersebut juga akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri RI, Dr. N. Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Hon. Alexander Downer MP, Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Syafii Maarif, dan Gubernur Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Alwi Shihab, akan menjadi  salah satu pembicara kunci pada Konperensi tersebut. 

Pertemuan ini akan dihadiri oleh sekitar 150 delegasi dari 14 negara, terdiri dari para tokoh lintas agama dari Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua Nugini, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Timor Leste, and Viet Nam.

Ide untuk menyelenggarakan suatu dialog antara para tokoh lintas agama dunia dicetuskan oleh Menlu Hassan Wirajuda saat pertemuan APEC di Bangkok pada tahun 2003, di bawah bendera tema “pemberdayaan kaum moderat”. Ide tersebut kemudian dibahas lebih lanjut pada pertemuan ASEAN Regional Forum (ARF) di Jakarta pada bulan Juli 2004. Pada pertemuan ARF tersebut Menlu Hassan Wirajuda dan Menlu Alexander Downer secara bersama mengumumkan bahwa Indonesia dan Australia akan menjadi tuan rumah bersama bagi penyelenggaraan suatu “dialog lintas agama” pada tahun 2004.

Pertemuan penting ini bertujuan untuk membangun suatu hubungan yang harmonis diantara para penganut agama dan kepercayaan yang berbeda di masing-masing negara dan kawasan melalui peningkatan rasa saling percaya, nilai-nilai kebersamaan, dan norma untuk hidup berdampingan secara damai. Kerjasama diharapkan medorong pembangunan komunitas dan semangat kebersamaan mengantisipasi berbagai tantangan termasuk pencegahan dan resolusi konflik, pembangunan pasca konflik, kekerasan, dan terorisme. Melalui dialog, para peserta diharapkan akan mengembangkan usulan konsep yang menyeluruh untuk menjembatani perbedaan dan menemukan dasar pandangan yang sama bagi kerjasama praktis. Selain itu, pertemuan tersebut akan menjadi dasar bagi pengembangan jaringan regional ke arah berbagai kegiatan yang melibatkan kelompok masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, hasil Dialog mengenai Kerjasama Lintas Agama tersebut dapat menghasilkan pemahaman dan toleransi secara mendalam diantara kelompok agama dan kepercayaan bagi pembangunan masyarakat yang damai, hamonis dan sejahtera di kawasan dan lingkungan lebih luas lagi.

 
Jakarta, 2 Desember 2004