Program 100 Hari Menteri Luar Negeri

12/9/2009

 
Sejalan dengan Agenda 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu, Departemen Luar Negeri bertanggung jawab terhadap 4 Rencana Aksi yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yaitu: Perluasan Citizen Service pada 9 Perwakilan RI di luar negeri; Pemulangan WNI/TKI bermasalah di penampungan pada KBRI Abu Dhabi, Damaskus, Kairo, Kuwait City, Singapura dan KJRI Dubai, Hongkong dan Jeddah; repatriasi WNI dari Papua New Guinea ke Papua dan Papua Barat; serta penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF).
 
Selain keempat Rencana Aksi tersebut, walaupun tidak diunggulkan sebagai program unggulan 100 hari Kabinet Bersatu II, namun Departemen Luar Negeri telah menetapkan serta bertanggung jawab terhadap 25 Program yang disusun dalam “Program 100 Hari Menteri Luar Negeri” dengan melibatkan Kementerian dan Instansi lain yang terkait. Program tersebut adalah:
 
  1. Partisipasi Indonesia pada Konferensi Internasional mengenai perubahan iklim di Kopenhagen bulan Desember 2009.
  2. World Summit on Food Security, Roma, 16-18 November 2009.
  3. Pencalonan Indonesia sebagai anggota Governing Council United Nations Environment Programme (GC UNEP) periode 2010-2013.
  4. Partisipasi Indonesia di G-20.
  5. Mendorong Pemajuan dan Perlindungan HAM ASEAN.
  6. ASEAN-US Leaders’ Meeting.
  7. Pemasyarakatan ASEAN.
  8. Host Country Agreement (HCA) baru antara Pemerintah RI dengan Sekretariat ASEAN.
  9. Penguatan dan Perluasan Kerjasama Bilateral/Regional di wilayah Amerika dan Eropa.
  10. Peningkatan Kerjasama dengan Negara-Negara Asia-Pasifik.
  11. Pelaksanaan program Peningkatan Kapasitas untuk Rakyat Palestina dalam rangka NAASP.
  12. Penyusunan Rencana Aksi dan Implementasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia dan Timor Leste termasuk meyakinkan PBB/Organisasi Internasional terkait mengenai penyelesaian masalah residu Indonesia - Timor Leste berdasarkan kesepakatan KKP.
  13. Kerjasama Indonesia-Australia dalam penanganan illegal immigrant.
  14. Pengawasan warga negara asing pasca pembubaran BRR Aceh dan Nias.
  15. Konsep Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)/Badan Hukum Indonesia (BHI) di Luar Negeri.
  16. Promosi pemahaman lintas budaya dan agama melalui dialog (interfaith dialogue) bagi perdamaian.
  17. Pengembalian sukarela WNI asal Papua dan Papua Barat ke wilayah NKRI sebanyak 320 orang.
  18. Peningkatan Kerjasama Internasional di bidang Pemberantasan Korupsi dalam kerangka Konferensi Ketiga negara-negara Pihak Konvensi PBB Anti-Korupsi (CoSP-3 UNCAC).
  19. Penyusunan draft International Legal Instrument sebagai text based negotiation negara-negara berkembang dalam pertemuan IGC-GRTKF WIPO.
  20. Peninjauan kebijakan pemberian visa serta fasilitas, hak-hak istimewa, dan kekebalan para pejabat Organisasi Internasional di Indonesia dalam kaitan dengan pelaksanaan Host Country Agreement (HCA).
  21. Pelaksanaan Bali Democracy Forum ke-2 yang akan diikuti 39 Negara di kawasan Asia Pasifik & 12 Peninjau di luar kawasan  Asia.
  22. Pencegahan dan pemberantasan terorisme melalui forum PBB.
  23. Rencana Strategis Departemen Luar Negeri 2010-2014.
  24. Reformasi Birokrasi.
  25. Pengelolaan keuangan Departemen Luar Negeri termasuk tertib pencatatan asset Barang Milik Negara, agar meningkatkan penilaian terbaik “Wajar Tanpa Pengecualian” Tahun Anggaran 2009”.

----------------------------