Gastrodiplomacy, Penjuru Diplomasi Ekonomi Indonesia

Pemerintah perlu mengembangkan gastrodiplomacy sebagai penjuru diplomasi ekonomi Indonesia. Hal tersebut menjadi latar belakang kerjasama penelitian Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri dengan Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta.Dr. Bambang Susanto, Sekretaris BPPK menyatakan bahwa perlunya duduk bersama untuk menyusun roadmap dan grand design pengembangan gastrodiplomacy. "Kami menjajaki pendapat para akademisi, diantaranya akademisi UNS untuk menggali ide-ide dalam pengembangan gastrodiplomacy", ujarnya saat pertemuan dengan Tim Kajian"Gastrodiplomacy Sebagai Penjuru Diplomasi Ekonomi Indonesia" di UNS, Surakarta, 5 Oktober 2016.

Menurut Prof. Andrik Purwasito, DEA, Ketua Tim Kajian Universitas Sebelas Maret (UNS), gastrodiplomacy tidak hanya berbicara mengenai makanan saja, tetapi juga berkaitan dengan persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga negara wajib hadir dalam pelaksanaan gastrodiplomacy.

Prof. Andrik menambahkan bahwa peran Kementerian Luar Negeri dibutuhkan sebagai leading sector dalam pelaksanaan gastrodiplomacy, karena merupakan kepentingan nasional. Sehingga, perlu dibubuhkan di dalam kebijakan ekonomi nasional agar lebih terfokus dan sesuai dengan target yamg dirumuskan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan gastrodiplomacy diantaranya, pertama, menyusun legal standing sebagai payung hukum bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan misi diplomasi ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan. Kedua, gastrodiplomacy bukanlah suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri, dan selalu berkaitan erat dengan etika, manajemen, sumber daya manusia, permodalan dan perbankan, standarisasi produk, etos kerja, proses perolehan dan distribusi bahan pangan, dan segala hal berhubungan dengan hukum negara lain. Oleh karena itu, kebijakan gastrodiplomacy harus dikoneksikan dengan kebijakan politik luar negeri dan kebijakan ekonomi nasional. Ketiga, legitimasi peran Kementerian Luar Negeri sebagai leading sector dan facilitator dalam kegiatan gastrodiplomacy. Kementerian Luar Negeri juga melakukan sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun roadmap dan grand design untuk implementasi penerapan dan juga pengembangan gastrodiplomacy.​

( Sekretariat Bppk )