Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB Sebagai Sarana Penguatan Kapasitas Negara Anggota PBB di Bidang HAM

"Negara-negara PBB perlu bekerjasama dalam memastikan mekanisme UPR dapat membantu meningkatkan kapasitas negara di bidang HAM dengan memperhatikan tantangan dan karakter sejarah, budaya, dan agama", demikian ditekankan Duta Besar Salman Al Farisi, Plt. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI. Hal tersebut disampaikan pada pembukaan Diplomatic Gathering Kementerian Luar Negeri dalam rangka partisipasi sukarela Indonesia pada Siklus ke-3 kaji ulang UPR PBB. Kegiatan pertemuan diplomatik ini dihadiri lebih dari 70 tamu  undangan dari kedutaan negara sahabat di Jakarta (20/4).​

Negara-negara anggota PBB dijadwalkan akan bertukar pandangan terkait perkembangan HAM Indonesia pada pertemuan UPR tanggal 3 Mei 2017 di Jenewa, Swiss. Pada Siklus ke-3 ini, Indonesia akan menekankan bahwa dialog ini bukanlah suatu siklus rutin dan karenanya akan memaksimalkan kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk berbagi capaian maupun tantangan di bidang HAM sejak dialog UPR terakhir di tahun 2012.  

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu, Dicky Komar, dalam presentasinya menyampaikan bahwa pada saat dialog nanti, Indonesia mendorong interaksi yang konstruktif dengan negara-negara PBB. Indonesia juga mengundang negara-negara anggota PBB untuk berpartisipasi pada UPR Indonesia. Hal ini sebagai bentuk komitmen kuat Indonesia dalam membangun kerjasama bagi peningkatan kapasitas HAM masing-masing negara. Dalam hal ini, penilaian HAM suatu negara perlu dilihat sebagai proses yang progresif pemerintah dalam mencatat kemajuan dan mengatasi tantangan yang ada.

Dalam dialog UPR, Indonesia juga akan berbagi pengalaman atas proses penyusunan laporan nasional yang inklusif dan multipihak. Penyusunan laporan Indonesia telah melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, institusi HAM nasional, kelompok masyarakat madani dan kalangan akademisi. Pelaporan Indonesia juga menampilkan peran pemerintah daerah dalam memajukan dan melindungi HAM di tingkat lokal. Karenanya, proses penyusunan laporan juga melibatkan konsultasi dengan pemerintah dan stakeholder lokal seperti di Bandung, Tanjung Pinang, Yogyakarta, Jayapura, Manokwari dan Malang.

Indonesia telah berperan aktif dalam mereformasi mekanisme HAM PBB termasuk dalam pembubaran Komisi HAM PBB yang digantikan dengan Dewan HAM PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB 60/251. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengajukan diri mengikuti proses UPR di awal pembentukannya yaitu di tahun 2008 dan kemudian di tahun 2012. UPR merupakan mekanisme peer review negara-negara anggota PBB terkait upaya pemajuan dan perlindungan HAM di seluruh negara tanpa terkecuali.  (Sumber: Dit. HAM / Infomed)