Keterangan Dasar Negara Republik Zimbabwe

I.        KETERANGAN DASAR MENGENAI REPUBLIK ZIMBABWE
 
A.   UMUM

1.Nama Resmi Negara:Republik Zimbabwe (Republic of Zimbabwe)
2.Bentuk Negara:Republik
3.Ibukota Negara:Harare
4.Hari Kemerdekaan:18 April 1980 (kemerdekaan dari Inggris)
5.Lagu Kebangsaan:Blessed Be the Land of Zimbabwe (Simudzai Mureza WeZimbabwe – in Shona language or Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe – in Ndebele language)
6.Bendera: 7 garis berwarna hijau, kuning, merah, hitam, merah, kuning, dan hijau dengan segitiga sama kaki warna putih batas hitam, dan burung Zimbabwe berwarna kuning dengan bintang bersudut lima berwarna merah di tengah-tengah segitiga. Warna hijau melambangkan pertanian, kuning melambangkan kekayaan mineral, merah melambangkan darah yang telah ditumpahkan untuk perjuangan kemerdekaan, dan hitam melambangkan masyarakat asli.
7.Etimologi:Nama Zimbabwe diambil dari nama Kerajaan Zimbabwe (antara abad 13-15) yang memiliki Ibu Kota dengan nama Great Zimbabwe, yang merupakan kerajaan dengan struktur batu terbesar di masa pre-kolonial Afrika wilayah selatan.
8.Bahasa Nasional:Inggris (resmi), Shona (resmi; mayoritas menggunakan Bahasa ini), Ndebele (resmi, terbesar kedua), 13 bahasa minoritas (resmi; termasuk Chewa, Chibarwe, Kalanga, Koisan, Nambya, Ndau, Shangani, bahasa isyarat, Sotho, Tonga, Tswana, Venda, and Xhosa)
9.Jumlah Penduduk:15,6 juta jiwa (perkiraan 2015, http://data.worldbank.org/country/zimbabwe) 
10.Suku bangsa/Etnis:African 99.4% (mayoritas Shona; Ndebele adalah etnik grup terbesar kedua), lainnya 0.4%, tanpa kategori  0.2% (2012)
11.Agama:Protestan 75.9% (termasuk Apostolic 38%, Pentecostal 21.1%, lainnya 16.8%), Katolik Roma 8.4%, Kristen lainnya 8.4%, lainnya 1.2% (termasuk Muslim dan kepercayaan), tanpa agama 6.1% (2011)
12.Sistem Pemerintahan:Presidensiil
13.Nama Kepala Negara:Presiden Robert Gabriel Mugabe (sejak 31 Desember 1987) 
14.Nama Wakil Kepala Negara:

Wapres I: Hon. Emmerson Mnangagwa (12 Desember 2014)

Wapres II: Hon. Phelekezela Mphoko (12 Desember 2014)

15.Nama Menteri Luar Negeri:Hon. Simbarashe Mumbengegwi
16.Duta Besar Zimbabwe untuk RI:H.E. Alice Mageza (sejak April 2005)
17.Duta Besar RI untuk Zimbabwe:H.E. Stephanus Yuwono (sejak Desember 2014)
18.Mata Uang:Dollar Amerika – US$ (sejak 2009 Pemerintah Zimbabwe tidak lagi menggunakan Dollar Zimbabwe dan mata uang yang digunakan adalah Dollar Amerika Serikat)
19.Letak Geografis:Di antara 20 00 Lintang Selatan, 30 00 Bujur Timur. Zimbabwe mempunyai perbatasan darat sepanjang 3066 km, yaitu dengan Botswana (813 km), Mozambique (1,231 km), South Africa (225 km), Zambia (797 km).
20.Luas Wilayah:390.757 km2
21.Luas Daratan:386.847 km2
22.Luas Perairan:3.910 km2
23.Iklim:Tropis cenderung kering
24.Pembagian Administrasi:Terdiri dari 10 propinsi (Bulawayo, Harare, Manicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Masvingo, Matabeleland North, Matabeleland South, Midlands)
25.Perbatasan:Botswana, Zambia, Mozambik, Afrika Selatan
26.Keanggotaan di Organisasi Internasional:ACP, AfDB, AU, COMESA, FAO, G-15, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NAM, OPCW, PCA, SADC, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIL, UNMISS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO
27.Pertahanan dan Keamanan:Zimbabwe Defense Forces (ZDF): Zimbabwe National Army (ZNA), Air Force of Zimbabwe (AFZ), Zimbabwe Republic Police (ZRP) (2009)

 
B.   POLITIK

Sebelum memerdekakan diri dari Inggris, Zimbabwe dikenal dengan nama Rhodesia Selatan. Sekarang, negara ini dikenal sebagai Republik Zimbabwe. Tanggal 18 April 1980 adalah Hari Kemerdekaan Zimbabwe. Sistem pemerintahan awal Zimbabwe adalah semi presidensial dengan Robert Gabriel Mugabe sebagai Perdana Menteri dan Canaan Banana sebagai Presiden pertama. Pada tahun 1987, Mugabe merevisi konstitusi sehingga menghapuskan pos perdana menteri dan membuat sistem pemerintahan berubah menjadi presidensial. Robert Gabriel Mugabe menjadi Presiden kedua menggantikan Banana mulai tahun 1987.

Dalam awal pemerintahan Mugabe terdapat dua partai besar, yaitu ZANU-PF (dengan mayoritas pendukung dari suku Shona) dan PF-ZAPU (dengan mayoritas pendukung dari suku Ndebele). Sebelum kemerdekaan, kedua partai ini saling bekerjasama untuk menumpas penjajah, namun menjadi berseberangan karena perbedaan arah politik. Namun, pada tahun 1997, kedua partai ini melakukan rekonsiliasi dan memperingati tanggal 22 Desember menjadi Hari Persatuan / Unity Day bagi bersatunya kedua partai ini. 

Hingga saat ini, partai yang berkuasa adalah ZANU-PF, sedangkan partai oposisi yang paling kuat adalah MDC-T pimpinan Morgan Tsvangirai. Pemilu terakhir dilakukan pada tahun 2013 yang dimenangkan oleh ZANU-PF. Meskipun partai oposisi menentang hasil pemilu ini dan menyatakan bahwa hasil pemilu tersebut adalah kecurangan dari partai yang berkuasa. Pada bulan Desember 2014, Wakil Presiden Joyce T. Mujuru yang telah menjadi Wakil Presiden selama kurang lebih 10 tahun dipecat oleh Presiden Mugabe dengan alasan percobaan pembunuhan terhadap Presiden. Posisi Wakil Presiden kemudian diisi oleh dua orang yaitu Emmerson Mnangagwa (dari suku Shona) sebagai Wakil Presiden I dan Phelekezela Mphoko (dari suku Ndebele) sebagai Wakil Presiden II. Pemilihan umum yang berlangsung 5 tahun sekali akan berlangsung pada tahun 2018 dan Presiden Mugabe yang akan berusia 94 tahun pada tahun 2018 akan tetap mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat Presiden.

Politik luar negeri Zimbabwe sejak beberapa tahun terakhir, khususnya setelah banyak sanksi ekonomi dari negara-negara Barat, adalah Look East Policy. Dengan politik luar negeri ini, Zimbabwe berupaya untuk mendekatkan diri dan menarik investasi dari negara-negara Asia, khususnya Tiongkok dan India.

C.   EKONOMI DAN PERDAGANGAN

Keadaan ekonomi Zimbabwe semakin menurun dengan adanya berbagai sanksi yang diterapkan oleh beberapa negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sanksi ini diantaranya berupa larangan pemberian pinjaman untuk Zimbabwe, larangan importasi produk tertentu, larangan bepergian ke negara-negara tertentu bagi para pejabat yang masuk dalam daftar larangan. Sanksi ini mulai diterapkan karena kebijakan land reform yang diambil Zimbabwe tahun 2000 atas pengelolaan tanah pertanian. Dengan land reform ini, sebagian besar tanah pertanian yang mayoritas dimiliki oleh penduduk kulit putih, diambil oleh negara dan didistribusikan kepada warga kulit hitam. Keadaan ekonomi yang dipicu oleh land reform ini memuncak pada tahun 2007-2008 dengan adanya hiperinflasi. Mata uang dolar Zimbabwe hingga mencapai triliunan, namun tidak berharga dan terjadi kelangkaan berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah Zimbabwe mengambil kebijakan multicurrency pada tahun 2009 dengan mengadopsi beberapa mata uang asing untuk transaksi sehari-hari, dengan Rand - Afrika Selatan dan Dollar - Amerika Serikat sebagai mata uang yang paling sering dipakai. Untuk mengatasi kekurangan uang dengan nilai kecil (koin) yang sering dipakai untuk pengembalian uang pada saat transaksi, pemerintah Zimbabwe menerbitkan bond coins pada bulan Desember 2014 dengan nominal 1, 5, 10, 25, dan 50 sen, yang setara dengan nilai sen Amerikan Serikat.

Pada tahun 2016, negara Zimbabwe mengalami krisis uang tunai, oleh karena itu, pemerintah Zimbabwe mengambil kebijakan dengan melegalkan transaksi dalam 9 mata uang yang diakui oleh pemerintah, yaitu Yuan - Tiongkok, Rupee - India, Dollar - Australia Yen – Jepang, Rand – Afrika Selatan, Pound - Inggris, Euro – Uni Eropa, Pula – Botswana dan Dollar – Amerika Serikat. Kebijakan penggunaan multicurrency ini ternyata tidak membantu banyak mengatasi krisis uang tunai yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Zimbabwe kembali mengeluarkan kebijakan baru untuk menerbitkan bond notes yang awalnya akan mulai didistribusikan pada pertengahan tahun, namun mundur hingga hamper akhir tahun karena adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama kalangan pengusaha. Pihak Bank Sentral Zimbabwe (Reserve Bank Zimbabwe) pada akhir Oktober 2016 menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya untuk mengedukasi berbagai lapisan masyarakat terlebih dahulu hingga akhir tahun 2016 akan peredaran bond notes ini dengan menerbitkan nominal yang kecil terlebih dahulu, yaitu 1 dan 5 yang setara dengan USD 1 dan USD 5. Nominal paling besar yang akan dikeluarkan adalan 20 yang setara dengan USD 20. Penerbitan bond notes ini adalah dengan bantuan pinjaman dari African Exim Bank.

1.Pendapatan:US$ 3,5 milyar (2015, World Factbook)
2.Pengeluaran:US$  3,8 milyar (2015, World Factbook)
3.GDP:US$ 13,8 Milyar (2015, World Bank data)
4.GDP perkapita:US$ 850 (2015, World Bank data)
5.Komposisi GDP Persektor:Pertanian: (13,2%)
Industri:  (28,5%)
Jasa: (59%)  (2015, World Factbook)
6.Produk Industri:pertambangan (batu bara, emas, platina, tembaga, nikel, timah, intan, tanah liat, bijih metal dan non-metal), baja; produk kayu, semen, produk kimia, pupuk, pakaian dan alas kaki, olahan makanan dan minuman
7.Produk Pertanian:tembakau, jagung, kapas, gandum, kopi, tebu, kacang-kacangan; domba, kambing, babi
8.Komoditi Ekspor:platina, kapas, tembakau, emas, ferroalloys, tekstil, pakaian
9.Komoditi Impor:Mesin dan peralatan transportasi, alat manufaktur lainnya, bahan kimia, bahan bakar, produk makanan
10.Mitra Ekspor:China 27,8%, Republik Demokratik Kongo 14%, Botswana 12,5%, Afrika Selatan 7,6% (2015, World Factbook)
11.Mitra Impor:Afrika Selatan 48,1%, China 12,1%, India 5,2%, Zambia 4,6% (2015, World Factbook)
12.Inflasi:-2,4 (2015, World Factbook)
13.Sumber Daya Alam:Batu bara, bijih krom, asbestos, nikel, emas, bjih besi, vanadium, litium, platina, timah

 

II.        HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-ZIMBABWE
 
A.   POLITIK
 
Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Zimbabwe dimulai sejak dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan Harare pada 14 Agustus 1986. Meskipun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Zimbabwe telah terjalin selama 29 tahun, Pemerintah Zimbabwe baru membuka kedutaannya di Indonesia pada bulan Oktober 2004. Hubungan politik antara kedua negara terjalin dengan baik dengan adanya kerjasama di berbagai bidang dan upaya saling dukung dalam berbagai fora internasional. Presiden Mugabe terakhir berkunjung ke Indonesia pada bulan April 2015 untuk menghadiri Konferensi Asia-Afrika dan untuk melihat penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara Indonesia dan Zimbabwe mengenai Sidang Komisi Bersama. Dari pihak Indonesia, pejabat tertinggi yang berkunjung ke Zimbabwe adalah Wakil Menteri Luar Negeri, A.M. Fachir untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Zimbabwe, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.

B.   EKONOMI DAN PERDAGANGAN
 
Di bidang perdagangan, kedua negara sependapat bahwa volume perdagangan relatif kecil, dan cenderung menguntungkan Zimbabwe. Produk perdagangan umumnya dikirim melalui pelabuhan Durban (Afrika Selatan) atau pelabuhan Beira (Mozambik). Pihak Zimbabwe mengharapkan pengusaha-pengusaha Indonesia mau menanamkan modal di Zimbabwe karena akan Pemerintah Zimbabwe berupaya untuk menarik investasi dari berbagai negara, diantaranya dari Asia.
 
Potensi peluang produk Indonesia yang dapat memasuki pasaran Zimbabwe yaitu alas kaki, kerajinan tangan, produk kulit, kertas, alat tulis kantor, peralatan medis, tekstil dan produk tekstil, barang elektronik, karet dan produk karet, plastik, mesin pengemasan, generator, kompor gas, bahan kimia, obat-obatan, barang pecah belah, alat-alat pertanian, alat tulis kantor dan suku cadang kendaraan bermotor.

NERACA PERDAGANGAN
INDONESIA dengan ZIMBABWE
Periode: 2011 - 2016

(Nilai : Ribu US$)

Uraian20112012201320142015Trend(%) 2011-2015Jan-JulPerub.(%) 2016/2015
20152016
TOTAL PERDAGANGAN32.487,756.117,535.171,331.451,927.999,3-8,397.220,425.907,4258,81
MIGAS0,00,00,00,00,00,000,00,00,00
NON MIGAS32.487,756.117,535.171,331.451,927.999,3-8,397.220,425.907,4258,81
EKSPOR12.204,19.126,85.675,22.803,22.667,7-34,441.535,81.167,1-24,00
MIGAS0,00,00,00,00,00,000,00,00,00
NON MIGAS12.204,19.126,85.675,22.803,22.667,7-34,441.535,81.167,1-24,00
IMPOR20.283,646.990,729.496,128.648,625.331,7-0,505.684,724.740,3335,21
MIGAS0,00,00,00,00,00,000,00,00,00
NON MIGAS20.283,646.990,729.496,128.648,625.331,7-0,505.684,724.740,3335,21
NERACA PERDAGANGAN-8.079,4-37.864,0-23.820,9-25.845,4-22.664,018,31-4.148,9-23.573,2-468,18
MIGAS0,00,00,00,00,00,000,00,00,00
NON MIGAS-8.079,4-37.864,0-23.820,9-25.845,4-22.664,018,31-4.148,9-23.573,2-468,18

SumberBPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade

C.   KERJA SAMA TEKNIK DAN SOSIAL BUDAYA
 
Di bidang sosial budaya, Pemerintah Indonesia melakukan investasi di bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa non gelar Darmasiswa yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan beasiswa gelar Kerjasama Negara Berkembang yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bagi para mahasiswa di Zimbabwe untuk melanjutkan pendidikan S2 di Indonesia.
 
Pada tahun 2015, sebanyak 3 orang mendapatkan beasiswa Darmasiswa selama 1 tahun. Program yang diambil adalah desain tekstil, kuliner dan pariwisata. Sedangkan untuk tahun 2016, sebanyak 3 orang yang diterima dan program yang diambil adalah Bahasa Indonesia, desain komunikasi visual dan seni. Sedangkan untuk beasiswa KNB, pada tahun 2014 diterima sebanyak 3 orang (jurusan Akuntansi-Unair, jurusan Bioteknologi-UGM, jurusan Teknik Geologi-UGM). Sedangkan pada tahun 2016, sebanyak 6 orang yang diterima (IPB, ITS, UPI-Bandung dan UMS-Surakarta). Selain itu, di tahun 2016,  2 orang dari Kementerian Pertanian telah mengikuti beasiswa pelatihan singkat mengenai perikanan dan 1 orang dari Kantor Kepresidenan sedang mengikuti pelatihan dari Lemhanas. Hingga saat ini, tercatat sebanyak kurang lebih 75 WN Zimbabwe telah mendapatkan beasiswa dan mengikuti berbagai pelatihan bekerjasama dengan institusi kementerian/lembaga di Indonesia sejak tahun 2006.

Selain itu, terdapat perjanjian kerja sama pendidikan yang ada adalah antara ITS dan University of Zimbabwe (UZ) dan Harare Institute of Technology (HITS) yang ditandatangani pada bulan Juni 2012. Implementasi dari perjanjian tersebut adalah pengiriman tenaga pendidikan dan staf perpustakaan dari UZ dan HIT ke ITS untuk magang selama beberapa bulan. Selain hubungan antar pemerintah, juga terdapat people-to-people contact yang telah terjalin. Jumlah WNI yang berada di Zimbabwe kurang lebih 50 orang yang tersebar di berbagai kota di Zimbabwe.

D.   PERJANJIAN KERJASAMA
 
1.    Persetujuan untuk Kerjasama Ekonomi dan Teknik antara Indonesia dan Zimbabwe, ditandatangani pada tanggal 3 September 1992 di Jakarta
2.    Persetujuan untuk Pengembangan dan Perlindungan Investasi pada bulan 8 Februari 1999 di Montego Bay
3.    MoU (Memorandum of Understanding/ Nota Kesepahaman) Regarding Establishment of the Indonesia–Zimbabwe Task Force on Trade and Industry Cooperation, ditandatangani pada 29 Maret 2000 di Harare
4.    Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tanggal 30 Mei 2001 di Jakarta
5.    Letter of Intent (LoI) between the State Ministry of Women Empowerment of the Republic of Indonesia and the Ministry of Women Affairs, Gender and Community Development of the Republic of Zimbabwe Concerning the Establishment of Women's Affairs Cooperation, yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2006 di Harare Zimbabwe;
6.    Memorandum of Understanding (MoU) between the State Ministry for Women Empowerment of the Republic of Indonesia and the Ministry of Women Affairs, Gender and Community Development of the Republic of Zimbabwe concerning Women`s Affairs Cooperation, yang ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2007 di Jakarta, Indonesia
7.    MoU (Memorandum of Understanding/ Nota Kesepahaman) on Agriculture Co-operation, ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2011 di Bali
8.    MoU mengenai kerjasama antara Institut Sepuluh November Surabaya dengan University of Zimbabwe, ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2012
9.    MoU mengenai kerjasama antara Institut Sepuluh November Surabaya dengan Harare Institute of Technology, ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2012
10.  MoU mengenai Sidang Komisi Bersama antara Indonesia dan Zimbabwe, ditandatangani pada tanggal 23 April 2015 di Jakarta

j.png 

 

j.gif