SOSIALISASI KEKONSULERAN DAN KEIMIGRASIAN UNTUK MASYARAKAT INDONESIA DI HANOI DAN SEKITARNYA

3/15/2013

 
Pada tanggal 9 Maret 2013, KBRI Hanoi telah menyelenggarakan sosialisasi kekonsuleran dan keimigrasian untuk masyarakat Indonesia di Hanoi dan sekitarnya. Nara sumber untuk acara dimaksud adalah wakil dari Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Imigrasi, Kemenkumham. Acara sosialisasi dibagi menjadi 2 bagian, pembicara pertama menjelaskan mengenai masalah kewarganegaraan dan pembicara kedua menjelaskan mengenai masalah keimigrasian.
 
Mengawali acara sosialisasi, Dubes RI Hanoi menjelaskan mengenai kondisi WNI di Hanoi dan sekitarnya. Mayoritas WNI yang berada di Vietnam merupakan istri dari WNA (ekspatriat), tenaga profesional yang bergerak di sektor formal dan jasa dan sebagian besar menduduki posisi penting di perusahaan tempat mereka bekerja. Masalah yang terkait dengan WNI di Hanoi relatif kecil. Sehubungan dengan acara sosialisasi kekonsuleran dan keimigrasian yang pertama kali dilaksanakan di Hanoi dengan melibatkan nara sumber dari Ditjen Imigrasi, Dubes RI mengharapkan seluruh WNI yang hadir dalam acara dimaksud untuk mengetahui seluruh aturan yang berkaitan dengan keberadaannya sebagai WNI di Hanoi, bersikap pro-aktif dan memahami mengenai aturan kekonsuleran dan keimigrasian serta prosedur apa yang perlu dilakukan bila mengalami permasalahan di luar negeri.
 
Pembicara pertama, Edward Robert Silitonga, membahas mengenai masalah kewarganegaraan, khususnya mengenai UU No. 12 Tahun 2006. Dalam paparannya dijelaskan mengenai asas-asas kewarganegaraan yang dianut dalam UU No. 12 Tahun 2006, khususnya mengenai asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak, dimana setelah usia 18 tahun, mereka diberi waktu selama 3 tahun untuk memilih kewarganegaraannya. Hal-hal yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2006 adalah mengenai siapa yang menjadi WNI, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan WNI, kehilangan kewarganegaraan RI dan syarat serta tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan RI, serta ketentuan pidana.
 
Hal yang penting dalam paparan tersebut adalah mengenai aturan dalam Permen Kemkumham No. 22 Tahun 2012, mengenai kewajiban bagi WN ganda terbatas di luar negeri untuk mendaftarkan kembali ke KBRI perihal statusnya, karena dalam aturan baru tersebut keterangan affidavit dalam paspornya wajib ditukar menjadi semacam kartu seperti KTP. Masa berlaku paspor RI bagi WN ganda terbatas adalah sampai usia 21 tahun.
 
Pembicara kedua, Erwin Franz Ramis Wantania, membahas mengenai masalah keimigrasian. Dijelaskan dalam paparan mengenai jenis dokumen perjalanan RI, alasan penolakan, penarikan dan pencabutan dokumen perjalanan. Selain itu diinformasikan bahwa Indonesia telah mengeluarkan e-passport, di 2 kantor imigrasi, yaitu di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Selanjutnya dipaparkan juga mengenai tata cara memohon paspor baru, jenis-jenis visa dan bentuk visa serta latar belakang sejarah UU Kemigrasian di Indonesia.
 
Selesai paparan, acara dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat antusias, dan memberikan banyak tanggapan, saran serta respon dan sambutan positif atas paparan yang disampaikan oleh nara sumber. Acara semacam ini akan dijadwalkan secara berkala oleh KBRI Hanoi, sehingga warga Indonesia di Vietnam terus ter-update dengan perkembangan aturan yang berkaitan dengan keimigrasian dan kekonsuleran yang bermanfaat sesuai dengan keberadaanya sebagai WNI di luar negeri.