Pokok-pokok Press Briefing Presiden RI Kepada Media Massa Indonesia di Beijing, RRT

2/23/2013

 
Beijing (Senin, 26/03/2012)– Mengakhiri kunjungan kenegaraan ke Beijing, RRT, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan press briefing kepada media massa Indonesia di Statement Hall, St. Regis Hotel, Beijing pada tanggal 24 Maret 2012. Dalam pertemuan dengan media massa tersebut, Presiden RI didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Kabinet, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Gubernur Banten, dan Duta Besar RI untuk RRT.

Terangkum pokok-pokok press briefing Presiden RI dengan media massa sebagai berikut:

1.         Sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan ke semua arah (all direction foreign policy) Indonesia terus menjalin kemitraan strategis dengan berbagai negara. Hingga saat ini terdapat empat belas (14) negara yang telah menjalin kemitraan strategis, salah satunya adalah RRT yang telah menjalin kemitraan strategis sejak tahun 2005.

2.         Sejak ditandatanganinya Deklarasi Kemitraan Strategis RI-RRT tahun 2005, sasaran dan tujuan kerjasama yang diinginkan telah tercapai. Hubungan kedua negara terus memperlihatkan peningkatan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Dan di tengah perubahan lingkungan regional ataupun global, hubungan kerjasama kedua negara diharapkan dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih efektif. Masih terdapat ruang bagi pengembangan dan penyusunan framework kerjasama RI-RRT. Di bidang perdagangan misalnya, dengan pencapaian volume perdagangan sebesar US$ 50-60 milyar pada tahun 2011, maka target pencapaian US$ 80 milyar pada tahun 2015 diharapkan akan dapat tercapai.

3.         Terkait perjanjian kemitraan strategis RI-RRT 2005, kedua negara telah melakukan evaluasi dengan seksama dan sepakat bahwa kerjasama yang dilakukan berada di jalur yang tepat. RRT adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia dan Indonesia adalah terbesar di ASEAN, serta keduanya adalah sesama anggota G-20, karenanya sebagai dua negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik hubungan RI-RRT dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya meningkatkan kesejahteraan di kedua negara serta menjaga stabilitas perekonomian regional dan global.

4.         Untuk meningkatkan kerjasama kemitraan RI-RRT, kedua negara sepakat untuk membentuk dan menghidupkan komisi bersama di bidang pedagangan dan investasi, pertanian, pariwisata, energi, dan pertahanan. Para Menteri yang membawahi komisi-komisi tersebut diharapkan memberikan laporan secara langsung kepada presiden.

5.         Meskipun hubungan kerjasama RI-RRT terus meningkat, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak isu yang mesti diselesaikan dengan bijak dan dibicarakan bersama. Sebagai contoh terdapat beberapa isu yang disinggung ketika bertemu dengan para pemimpin RRT yaitu isu sarang burung walet, Bank Mandiri, pengadaan listrik 10 ribu megawatt dan gas bumi, termasuk pula rencana tukar menukar komodo dengan panda.

6.         Hubungan dan kerjasama yang baik sesungguhnya bukan sekedar di tingkat pemerintahan (G-to-G), tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat lainnya seperti parlemen dan pemuda dan kalangan dunia usaha. Tidak mengherankan jika pada kunjungan ini pun ikut serta beberapa anggota DPR RI dari Komisi I dan secara bersamaan pula Pemerintah RRT mengundang 100 pemuda RI untuk berkunjung ke RRT.

7.         Presiden SBY menekankan kembali bahwa setiap kunjungannya ke luar negeri dilakukan guna mempromosikan dan meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional secara menyeluruh dan dilakukan dalam konteks Indonesia incorporated.

8.         Dalam sesi tanya jawab, beberapa hal yang ditanyakan oleh para pemimpin redaksi media massa Indonesia antara lain:

a.         Kompas melihat bahwa kunjungan ke RRT, Presiden RI disambut dengan hangat dan disediakan panggung kehormatan yang luar biasa, selain diterima oleh tiga (3) pemimpin tertinggi RRT yaitu Presiden, Perdana Menteri dan Ketua Parlemen serta anggota Politbiro Partai Komunis Tiongkok, Presiden RI juga diberikan gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Tsinghua. Namun sayang keberhasilan tersebut tidak diikuti dengan kesadaran kolektif di dalam negeri. Masyarakat di dalam negeri cenderung sinis dalam melihat keberhasilan yang dicapai pemerintah dan belum memanfaatkannya untuk keberhasilan melaksanakan pembangunan secara keseluruhan. Menurut Kompas, munculnya sikap dan pandangan kolektif masyarakat yang cenderung negatif salah satunya disebabkan oleh peran media yang cenderung senang memberitakan hal yang negatif tentang situasi di dalam negeri. Karenanya diperlukan suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk menyebarluaskan keberhasilan pembangunan ke masyarakat luas di Indonesia.

b.         Presiden SBY menyambut baik diangkatnya isu mengenai perlunya kesadaran kolektif untuk menyebarluaskan keberhasilan pembangunan di Indonesia oleh media massa besar seperti Kompas. Untuk itu Presiden SBY berharap media dapat berperan dalam menyampaikan dan menyebarluaskan informasi secara objektif guna membangun suasana politik nasional yang cerdas, jernih dan bermartabat. Presiden berharap masyarakat Indonesia menghargai diri sendiri dan apa yang telah dicapai selama ini. Meski terdapat banyak kekurangan dan belum memuaskan semua pihak, tapi harus diakui bahwa banyak keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia. Sebagai contoh adalah keberhasilan Indonesia menyelenggarakan East Asia Summit (EAS) yang berhasil mengumpulkan negara-negara besar untuk duduk bersama dan membahas isu-isu sensitif di kawasan dan global. Pertemuan berhasil menyelesaikan konflik Thailand-Kamboja, diterimanya Myanmar sebagai Ketua ASEAN, dan meredanya konflik di kawasan Laut Cina Selatan (LCS).

c.         Ditanya mengenai kunci keberhasilan RRT melakukan pembangunan, Presiden SBY menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan RRT dimulai pada tahun 1978 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Pemerintah RRT berhasil menjaga persatuan, melakukan perencanaan dengan baik, memelihara stabilitas politik dan keamanan, dan melakukan proses pembangunan secara berkesinambungan. Suasana politik nasional yang jauh dari kegaduhan sangat mendukung program pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Dalam konteks Indonesia, Presiden SBY bersyukur bahwa proses demokratisasi di Indonesia juga terus berjalan dengan baik dan berharap demokrasi di Indonesia semakin matang dan bermartabat.

d.         Terkait dengan anggaran pendidikan, pemerintah sangat mendorong program beasiswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat pasca sarjana di luar negeri. Untuk itu anggaran pendidikan telah diberikan dalam jumlah yang cukup besar yaitu sekitar 300 triliun rupiah. Dengan jumlah anggaran yang cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, diharapkan kedepannya dapat dilakukan wajib belajar 12 tahun. Karena itu anggaran pendidikan agar digunakan dengan baik, anggaran yang ada mesti dioptimalkan dan tidak digunakan untuk penyelenggaraan rapat kementerian yang terlalu banyak.

e.         Terkait cara pencapaian target perdagangan sebesar US$ 80 milyar pada tahun 2015, Presiden SBY mengemukakan kebijakan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan nilai perdagangan RI-RRT, serta menghidupkan industri di dalam negeri. Untuk itu, berbagai Komisi Bersama yang telah dibentuk diharapkan dapat bekerja maksimal dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan bersama, termasuk upaya mengurangi perbedaan data statistik dalam perdagangan kedua negara. Para Menteri dan Duta Besar RI di Beijing diminta untuk bekerja keras dalam mendorong peningkatan nilai perdagangan kedua negara.

f.         Terkait dengan pembelian Sukhoi, Presiden RI mengharapkan bahwa pembelian tersebut tidak dikaitkan dengan sikap agresif militer Indonesia. Pembelian Sukhoi dan alutista lainnya diperlukan untuk memperkuat kapabilitas angkatan bersenjata RI yang sudah sejak 10 tahun terakhir tidak pernah melakukan peremajaan. Presiden RI menekankan bahwa sudah saatnya Indonesia melakukan peremajaan alutista dengan prinsip essential minimum force, atau memenuhi kebutuhan alutista dasar yang diperlukan untuk mempertahankan wilayah dan keamanan suatu negara yang berdaulat. Sementara mengenai ‘tuduhan’ terdapat indikasi korupsi di dalam proses pembelian Sukhoi tersebut, Presiden RI meminta untuk diusut tuntas dari awal.