Pidato Sekretaris Jenderal Deplu Imron Cotan pada Kuliah Umum Sosialisasi Piagam ASEAN (ASEAN Charter) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 19 April 2008

4/19/2008

 

Yang saya hormati para pimpinan Muspida Propinsi DIY, seluruh sivitas akademika, dan hadirin sekalian,

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME karena hanya atas karunia-Nyalah kita mampu menghadiri kuliah umum pagi ini yang mencoba ‘memasarkan’ ASEAN, terutama yang terkait dengan ASEAN Charter yang baru-baru ini disepakati oleh negara-negara ASEAN.

Sebagai sebuah organisasi regional – ASEAN yang didirikan pada tahun 1967 – pada awalnya dimaksudkan sebagai suatu organisasi regional untuk membendung ideologi Timur vis-a-vis ideologi Barat di tengah-tengah berkecamuknya Perang Dingin.

Oleh karena itu, di awal pembentukannya, ASEAN dianggap sebagai organisasi negara-negara beraliran liberal yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Argumen tersebut pupus ketika negara-negara Indochina yang berhaluan kiri/sosialis seperti Vietnam, Laos dan Kamboja, serta kemudian Myanmar turut bergabung di dalam ASEAN.

Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN mampu mengubah rasa saling bermusuhan diantara negara-negara Asia Tenggara menjadi persahabatan (from enmity to amity) dan mulai mengembangkan suatu rasa kekitaan (we-ness). Kadangkala sejumlah ‘pundit’ sering mengolok-olok ASEAN sebagai suatu organisasi ‘talk-shop’ yang relevansinya terhadap kesejahteraan kawasan sangat artifisial, sementara melupakan fakta bahwa sejak berdirinya ASEAN ‘peace has since prevailed in the region’. Bandingkan misalnya dengan kawasan Afrika dan Timur Tengah yang tidak henti-hentinya terjerat dalam serangkaian konflik, sehingga pembangunan ekonomi negara-negara di kawasan terbengkalai.

Seiring dengan berjalannya waktu – ASEAN yang anggotanya merupakan negara-negara berkembang – sering dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain: krisis ekonomi regional tahun 1997, demokratisasi Myanmar dan tuntutan pembebasan aktivis hak asasi manusia Aung San Suu Kyi, deforestasi/reforestasi, serta tantangan-tantangan lain yang terkait dengan upaya-upaya mewujudkan integrasi ASEAN 2015, sementara pada saat yang bersamaan kerangka hukum yang seharusnya menjadi landasan ASEAN untuk mengatasi masalah-masalah tersebut belum terwujud.

Melalui serangkaian perundingan intensif negara-negara ASEAN berhasil merampungkan ASEAN Charter, November 2007, yang segera setelah diratifikasi akan menjadi landasan hukum bagi berdirinya organisasi tersebut. Hal ini tentu saja merupakan suatu prestasi gemilang yang bersifat ‘quantum leap’ tidak hanya bagi keberlangsungan hidup, tetapi juga bagi kesatuan ASEAN.

Piagam ASEAN akan menjadi kerangka hukum formal bagi ASEAN menuju integrasi ASEAN tahun 2015, terutama di dalam pengimplementasian kerjasama-kerjasama di ketiga pilar yang telah disepakati bersama, yaitu: komunitas ekonomi (economic community), komunitas sosial-budaya (socio-cultural community), dan komunitas keamanan (security community).

Diharapkan landasan hukum tersebut dapat diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN akhir tahun 2008. Sementara ini, masih terdapat 4 (empat) negara anggotanya yang belum meratifikasi dan mendepositkan instrumen ratifikasinya, yaitu: Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Thailand.

Dalam konteks itulah serta sekaligus dalam rangka untuk memajukan dan memanfaatkan ASEAN sebesar-besarnya demi kemakmuran bangsa-bangsa Asia Tenggara – khususnya bangsa Indonesia – terdapat keperluan mendesak untuk memberikan pencerahan bagi rakyat dari seluruh negara anggota agar mereka tidak hanya terlibat di dalam ‘ASEAN decision-making process’, tetapi juga menarik dan merasakan manfaat dari pengimplementasian piagam dimaksud di masa-masa mendatang.

Selama ini, terdapat persepsi di sementara kalangan masyarakat bahwa ASEAN adalah organisasi yang cenderung bersifat eksklusif dan berorientasi elitis. Untuk itu, memang terdapat kebutuhan mendesak untuk mengambil langkah-langkah yang terukur dan terencana agar persepsi tersebut tidak ‘persist’, karena memang pada akhirnya masyarakatlah yang akan menjadi ‘beneficiaries’ dari progaram-program kerjasama ASEAN sekarang dan di masa yang akan datang.

Hadirin yang berbahagia,

Pesatnya perubahan yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di kawasan Asia, yang akhir-akhir ini terpengaruh oleh ketidak-pastian perekonomian dunia akibat, antara lain, krisis ‘sub-prime mortgage’ di Amerika Serikat, fluktuasi harga minyak yang cenderung tidak terkendali (hovering at around US$115/barrel), serta perpindahan cepat dan besar-besaran kapital dari suatu negara ke negara lain, ditambahi pula dengan adanya dinamika internal dan dinamika eksternal ASEAN (the emergence of China, India and re-emergence of Jepang), menciptakan tantangan yang tidak kecil bagi ASEAN.

Tantangan-tantangan di atas mengharuskan ASEAN untuk secara cepat mentransformasikan dirinya agar tetap relevan. Proses transformasi tersebut dimulai pada saat disepakatinya Bali Concord II yang memuat kebulatan tekad negara-negara ASEAN untuk membentuk ASEAN Community yang terdiri dari ‘economic community, socio-cultural community, dan security community’ dan dilengkapi pula dengan suatu ‘road-map’ berupa ‘Vientiane Action Programme’ yang memuat ‘sign-posts’ bagi pencapaian komunitas ASEAN 2015.

Seperti disebutkan di atas, bahwa awalnya ASEAN dianggap hanya akan menjadi organisasi negara-negara liberal karena anggota awalnya dianggap merupakan negara-negara pendukung liberalisme, namun ASEAN terus membenahi dirinya dari sebuah asosiasi yang longgar menjadi suatu organisasi formal, yang bersemangatkan kemitraan, solidaritas, dan kesatuan dalam mewujudkan Komunitas ASEAN 2015.

Upaya peningkatan kapasitas terus dilakukan ASEAN diantaranya dengan menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang memiliki status hukum dan kapasitas melakukan tindakan hukum (legal personality), melaksanakan kegiatan berlandaskan aturan-aturan yang disepakati (rules-based organisation) serta diorientasikan pada kepentingan rakyat (people’s oriented). Disamping itu, sebagai upaya untuk memberikan panduan bagi proses pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa.

Pada tataran domestik, dampak positif Piagam ASEAN secara umum dapat dilihat dari prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai pada tingkat sektoral yang memerlukan tidak hanya kesiapan untuk melaksanakan berbagai komitmen yang terkandung di dalam Charter dan Action Programme yang telah ditentukan.
Adanya perubahan mekanisme kerja dan struktur organisasi ASEAN berdasarkan tiga pilar kerjasama/komunitas ASEAN akan meningkatkan efisiensi dan koordinasi diantara negara anggota. Tanggung jawab dan penanganan masalah yang tumpang tindih akan mampu dihindari.

Hadirin yang saya hormati,

Salah-satu konsekuensi dari ratifikasi dan implementasi ASEAN Charter adalah peningkatan aktivitas dan pertemuan-pertemuan ASEAN di Jakarta yang pada gilirannya akan mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif badan-badan sektoral atau departemen-departemen terkait di Indonesia dalam melaksanakan program-program kerjasama yang disepakati bersama.

Piagam ASEAN yang ditandatangani pada KTT ASEAN Ke-14 di Singapura, 20 November 2007, memang perlu diratifikasi oleh seluruh anggotanya sebelum ’entry into force’. Indonesia akan memulai proses ratifikasi di DPR pada bulan April 2008 dan diharapkan Piagam ASEAN tersebut dapat diratifikasi pada pertengahan 2008.

Piagam ASEAN akan dilengkapi/perlu ditindaklanjuti dengan Protokol, Terms of Reference (termasuk TOR untuk pembentukan ASEAN Human Rights Body), Rules of Procedure, dan berbagai perjanjian pelengkapnya.

Pada bagian Pembukaan Piagam ASEAN, tercermin pernyataan RAKYAT dari negara anggota ASEAN yang terdiri dari 10 negara bertekad untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang damai, aman, stabil dan sejahtera, yang ditujukan untuk kepentingan generasi ASEAN saat ini dan mendatang.

Terdapat pula penegasan akan arti penting menjaga perdamaian, membina kerjasama, menghargai kedaulatan/ integritas teritorial negara anggota, prinsip konsensus, prinsip demokrasi, rule of law, good governance, serta menghargai pula hak-hak asasi manusia/kebebasan fundamental, dan pembangunan berkelanjutan.

Pada bagian lain, implikasi yang dapat dirasakan pada tataran domestik, antara lain, penegasan tentang status hukum ASEAN sebagai suatu organisasi antar-pemerintah, sehingga ASEAN memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum baik sebagai subyek maupun sebagai obyek di mata hukum internasional.

Sementara yang terkait dengan perluasan keanggotaan, ASEAN Charter masih membuka peluang bagi Timor Leste untuk bergabung di masa yang akan datang, karena negara tersebut memenuhi kriteria geografis yang ditentukan oleh piagam tersebut.

Selain itu, setiap anggota ASEAN diwajibkan untuk menyesuaikan aturan-aturan domestiknya agar sejalan dengan Piagam ASEAN, sehingga menghindarkan diri dari pelanggaran serius yang bisa berdampak pada keanggotaannya.

ASEAN memiliki struktur dan mekanisme di dalam pelaksanaan kegiatan organisasinya. Pokok-pokok penting terkait Struktur ASEAN yang baru, yaitu organ-organ ASEAN akan terdiri dari:

Konperensi Tingkat Tinggi (KTT);
Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council);
Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Councils);
Badan-badan Sektoral tingkat Menteri (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies);
Komite Wakil Tetap ASEAN (Committee of Permanent Representatives);
Sekretariat Nasional ASEAN;
ASEAN Human Rights Body; dan,
Yayasan ASEAN (ASEAN Foundation)
Setiap organ tersebut memiliki implikasi, antara lain:

KTT paling tidak diadakan 2 kali setahun (terdapat kemungkinan KTT Khusus/Ad hoc). Memperkuat fungsi dan peran KTT ASEAN antara lain sebagai: supreme policy-making body; menanggapi situasi darurat, memutuskan masalah-masalah terkait dengan penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan, membentuk/membubarkan badan ASEAN setingkat menteri; mengangkat/memberhentikan Sekretaris Jenderal ASEAN;

ASEAN Coordinating Council yang akan mempersiapkan KTT dan mengkoordinasi laporan ASEAN Community Councils dan laporan Sekretaris Jenderal;

Pembentukan 3 Community Councils dengan ‘rules of procedures’-nya masing-masing. Masing-masing ASEAN Community Councils akan mengkoordinasi berbagai KTM Sektoral. Setiap negara ASEAN akan menentukan wakilnya di Community Councils;

KTM sektoral akan menangani bidang spesifik dan menyampaikan laporan kepada ASEAN Community Councils. Dalam hal ini dimungkinkan pula dibentuk suatu badan bawahan;

Peran Sekretaris Jenderal diperkuat, antara lain, untuk memonitor implementasi dan kepatuhan terhadap Piagam; menyampaikan laporan kepada KTT; menyampaikan pandangan ASEAN ke pihak luar; mengangkat Deputi Sekretaris Jenderal; menjadi Chief Administrative Oficer;

Komite Wakil Tetap (Watap) ASEAN dapat mempercepat pengambilan keputusan di ASEAN. Para Watap akan mengambil-alih sebagian tugas ASEAN Standing Committee, Direktur Jenderal dan Senior Officials ASEAN di tingkat sektoral (memonitor implementasi perjanjian dan Sekretariat ASEAN, proyek-proyek dan kerjasama dengan mitra wicara);

Pembentukan ASEAN Human Rights Body;
Pembentukan Sekretariat Nasional ASEAN untuk menjamin imlementasi perjanjian ASEAN dan mengkoordinasi upaya-upaya ASEAN di tingkat nasional;

Pemanfaatan ASEAN Foundation oleh para stakeholders dalam memajukan pilar sosial-budaya.
Piagam ASEAN juga mengatur hubungan ASEAN dengan badan-badan/entitas yang berasosiasi dengan ASEAN, serta mengandung pula prosedur/kriteria interaksi ASEAN dengan badan-badan tersebut. Sementara itu ‘stakeholders’ ASEAN terdiri dari:

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA);
Business Organizations;
Think tanks and Academic Institutions;
Accredited Civil Society Organisations;
Other Stakeholders (ASEANAPOL, Working Group on ASEAN Human Rights Mechanism).

Entitas yang merupakan organisasi/badan di luar pemerintah juga dimungkinkan melakukan interaksi dengan badan-badan ASEAN termasuk KTM sektoral. Prosedur interaksi (termasuk untuk menghadiri KTM sektoral akan diatur melalui ’rules of procedures’ yg akan dirancang oleh ’Committee of Permanent Representatives’).

Seperti lazimnya sebuah lembaga multilateral diplomatik, Organisasi ASEAN juga memiliki ’privileges and immunities’, antara lain:

Sekretariat ASEAN menikmati kekebalan diplomatik.
Para pejabat yang melakukan tugasnya terkait dengan kegiatan ASEAN juga akan menikmati kekebalan diplomatik.

Terdapat kemungkinan di kemudian hari penerbitan dokumen perjalanan khusus untuk para pejabat/staf Sekretariat ASEAN (laissez passez) seperti halnya untuk staf Sekretariat PBB.

Secara prinsipil, pengambilan keputusan di ASEAN dilakukan dengan konsultasi dan konsensus. Bilamana tidak terdapat konsensus, KTT akan memutuskan prosedur pengambilan keputusan selanjutnya. Moda-moda pengambilan keputusan lain yang terkandung di dalam instrumen ASEAN yang sudah ada akan tetap diberlakukan.

Dalam hal terjadi pelanggaran serius (serious breach) dan ketidak-patuhan (non-compliance) pada ASEAN Charter, KTT akan mengambil-alih masalahnya dan memberikan keputusan. Selain itu, masing-masing ASEAN Community Councils akan menentukan ketentuan dan prosedurnya masing-masing.
Dalam pelaksanaan komitmen-komitmen di bidang ekonomi, formula untuk keikutsertaan yang fleksibel, seperti ASEAN minus X, dapat diterapkan apabila terdapat konsensus untuk itu.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang sudah ada dalam perjanjian terdahulu (perjanjian yang disepakati sebelum adanya Piagam) masih berlaku. Untuk perjanjian yang belum ada mekanisme penyelesaian sengketanya, maka ASEAN akan membentuk mekanisme tersebut, termasuk arbitrase.

Dengan adanya prosedur penyelesaian sengketa dalam Piagam maka segala komitmen yang tidak dilaksanakan (non-compliance) sesuai kesepakatan dapat disengketakan. Oleh karenanya, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian di bawah kerangka kerja ASEAN di masa datang. Sebaliknya, jika terdapat komitmen yang tidak dilaksanakan oleh salah-satu negara ASEAN yang merugikan Indonesia, dapat pula diperkarakan.

Piagam ASEAN juga memuat hal-hal yang terkait dengan pengaturan Anggaran dan Keuangan serta Administrasi dan Prosedur, serta pengaturan hubungan dengan pihak-pihak eksternal. Dalam hubungan dengan pihak luar/eksternal, ASEAN diharapkan melakukan koordinasi guna menyamakan posisi. Arah kebijakan strategis hubungan ASEAN dengan pihak eksternal akan ditentukan oleh KTT atas rekomendasi para Menteri Luar Negeri.
Kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai Piagam ASEAN, antara lain, dilakukan melalui ASEAN AWARENESS, Pemilihan Duta Muda ASEAN, ASEAN Festival, Seminar, Diskusi, Talk-show, Dialog, dan kampanye publik lainnya.

Dalam konteks pelaksanaan hubungan luar negeri, ASEAN diharapkan dapat terus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Sebagai penutup, ke depan, diharapkan sosialisasi Piagam ASEAN akan menumbuhkan pemahaman masayarakat yang utuh tentang arti penting ASEAN bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.