Pidato Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri RI Pada Penutupan Program Orientasi Para Calon Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Jakarta, 19 Februari 2008

2/19/2008

 
Yang Terhormat para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Departemen Luar Negeri,
Saudara-Saudara Calon Duta Besar LB&BP-RI beserta Isteri,
Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nyalah kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal’afiat, sehingga kita sampai pada acara penutupan Program Orientasi pada hari ini. Atas nama Menteri Luar Negeri RI dan segenap jajaran Pimpinan Departemen Luar Negeri, perkenankanlah saya mengucapkan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Negara dan Pemerintah kepada Saudara-Saudara sebagai Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri. Semoga kepada Saudara sekalian senantiasa diberikan kekuatan dan tuntunan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam melaksanakan amanah ini.
Saudara-Saudara yang saya hormati,
Hari ini secara resmi Program Orientasi yang merupakan bagian dari rangkaian persiapan Saudara sebagai Kepala Perwakilan RI akan selesai. Sebagaimana telah dilaporkan tadi oleh Ketua Panitia Penyelenggara Orientasi, telah banyak yang telah Saudara-Saudara peroleh selama 9 (sembilan) hari pelaksanaan Orientasi. Adalah harapan kita semua agar apa yang Saudara-Saudara dapatkan selama Orientasi tersebut akan memperkaya pemahaman Saudara mengenai kebijakan dan agenda utama Kabinet Indonesia Bersatu – yang bermuara kepada pencapaian empat sasaran, yaitu: Indonesia yang lebih aman, lebih adil, lebih demokratis dan lebih sejahtera – serta strategi yang dicanangkan untuk mencapai empat sasaran tersebut, dan menjadi bekal yang berguna bagi Saudara-Saudara dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri Indonesia.
Saudara-Saudara para calon Duta Besar dan para pendamping yang berbahagia,
Patut dicatat, penyelenggaraan dan pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia diwarnai oleh berbagai fenomena baik pada lingkup nasional, regional, maupun global.
Dalam lingkup nasional terlihat semakin berkembangnya proses demokratisasi, meningkatnya peran masyarakat dan media massa, masih adanya potensi ancaman terorisme, serta semakin luasnya pelaksanaan otonomi daerah. Perkembangan otonomi daerah ini merupakan dimensi baru bagi pelaksanaan politik luar negeri. Walaupun politik luar negeri secara ‘legal-politis’ menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, nafas diplomasi dan arah kebijakan luar negeri juga harus mampu menyerap dan merefleksikan kepentingan serta aspirasi daerah. Dalam kondisi tertentu diperlukan suatu kreativitas untuk mencari terobosan guna mengakomodasikan kepentingan nasional di satu pihak dan kepentingan daerah di lain pihak.
Pada lingkup regional, Asia Tenggara yang tercakup dalam Kerjasama ASEAN merupakan pilar utama politik luar negeri Indonesia, yang dewasa ini sedang menuju ke arah pembentukan suatu komunitas yang ‘rules-based’ setelah perundingan tentang Piagam ASEAN terselesaikan. Kerjasama ASEAN melalui tiga pilar ‘ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community dan ASEAN Socio-Cultural Community’menunjukkan perkembangan yang semakin mantap, dimana masing-masing pilar telah dan akan diharapkan memiliki cetak birunya masing-masing sebagai dasar pengembangan kerjasama di ketiga bidang tersebut di masa yang akan datang.
Demikian juga kerjasama ASEAN dengan komunitas Asia Timur yang mencakup China, Jepang, Korea Selatan, India, Selandia Baru, dan Australia, mulai mengkristal yang dibarengi pula dengan semakin meningkatnya hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, masing-masing melalui forum Pacific Islands Forum dan Southwest Pacific Dialogue.
Pada tataran bilateral, hubungan Indonesia dengan Vietnam tidak memiliki masalah yang berarti. Penetapan Batas Landas Kontinen (BLK) antara kedua negara sudah rampung pada bulan Mei 2007. Ke depan kita harapkan Indonesia dan Vietnam menjadi tetangga dan mitra strategis yang saling menguntungkan. Vietnam dewasa ini sedang menjadi primadona dalam hal tujuan investasi asing. Kita perlu mencermati strategi dan kebijakan negara itu sehingga dapat menarik keuntungan untuk peningkatan investasi asing ke Indonesia.
Hubungan Indonesia - Myanmar juga tidak menghadapi kendala berarti. Namun dalam konteks kerjasama ASEAN, sikap kaku dan represif Pemerintah Junta Militer terhadap gerakan-gerakan demokrasi di negara tersebut meletakkan ASEAN dalam posisi dilematis. Diharapkan Indonesia dapat berperan lebih banyak dalam menjembatani dan mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak, baik pemerintah, maupun kalangan oposisi Myanmar serta juga dunia internasional. Untuk itu, diharapkan Duta Besar RI untuk Myanmar bisa berperan aktif dan secara sungguh-sungguh mengamati perkembangan dan memberikan masukan yang akan digunakan untuk menyusun kebijakan Pemerintah Indonesia vis-a-vis Myanmar.
Dengan Malaysia kita mempunyai beberapa isu sensitif yang perlu ditangani secara hati-hati, mulai dari isu tapal batas, perdagangan manusia, ‘illegal logging’, pengakuan hak kekayaan seni dan budaya, hingga isu Tenaga Kerja Indonesia (TKI). KBRI di Kuala Lumpur dan seluruh Konsulat Jenderal/Konsulat RI yang ada di Malaysia yang menjadi ujung tombak di lapangan, harus mampu ‘all-out’ dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi TKI yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1,5 juta orang di seluruh Malaysia.
Dua di antara Saudara akan bertugas di Asia Selatan yaitu India dan di Sri Lanka. India saat ini telah muncul sebagai kekuatan dunia yang layak diperhitungkan, tidak hanya sebagai kekuatan ekonomi baru, tetapi juga sebagai kekuatan militer setidak-tidaknya pada tataran regional. Kerjasama India – China yang banyak dicermati berbagai pihak dan pendekatannya ke Amerika Serikat menunjukkan upaya India untuk menempatkan dirinya dalam percaturan politik global.
Kerjasama Indonesia dengan India ditandai dengan peningkatan hubungan bilateral melalui Komisi Bersama RI – India, yang terakhir dilaksanakan pada bulan Juni 2007. Kita harus mencermati kiprah baru India tersebut dan mengambil manfaat positif dari perkembangan tersebut. Dalam konteks inilah peran dan tugas Duta Besar RI di New Delhi akan semakin penting dan menantang.
Kawasan yang tergabung dalam zona Uni Eropa maupun Eropa Tengah dan Timur juga merupakan kawasan penting bagi Indonesia. Kita mempunyai kepentingan dengan Uni Eropa terutama di bidang penanganan ‘climate change’, masalah pengakuan kualitas ekspor Indonesia khususnya produk olahan hasil laut, serta larangan terbang terhadap maskapai penerbangan Indonesia. Indonesia dituntut untuk terus melakukan pendekatan agar Uni Eropa melakukan ‘review’ atas larangan tersebut, yang pada gilirannya menuntut peran aktif para Duta Besar RI yang bertugas di negara-negara Eropa dalam mendekati pemerintah negara akreditasi masing-masing.
Saudara-Saudara sekalian,
Rusia juga merupakan negara besar yang sangat penting dalam percaturan politik global terutama di bidang militer dan akhir-akhir ini juga di bidang ekonomi.
Sumber minyak dan gasnya yang berlimpah dan menjadi pemasok utama ke Eropa Barat telah membuat Rusia menjadi semakin vital di mata Eropa Barat. Dalam kaitannya dengan Indonesia, selama ini hubungan bilateral Indonesia – Rusia semakin terjalin baik, khususnya di bidang pengadaan alutsista. Rusia kita butuhkan sebagai sumber alternatif berkaitan dengan sikap barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris yang selalu mengaitkan masalah-masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dengan penjualan alat-alat pertahanan, yang pada akhirnya menghambat program peningkatan kemampuan alutsista Indonesia. Bulan Maret depan Rusia akan mengadakan pemilihan Presiden dan kita harapkan siapapun yang terpilih dalam pemilu tersebut, tidak akan membawa dampak negatif terhadap stabilitas kawasan dan keseimbangan internasional, termasuk kepada peningkatan hubungan bilateral Indonesia – Rusia.
Wilayah Afrika dan Timur Tengah merupakan kawasan yang tidak kalah penting. Hubungan politik, ekonomi, serta sosial-budaya Indonesia dengan negara-negara di kawasan perlu terus ditingkatkan. Pemerintah RI telah menetapkan Afrika, melalui kerangka kerjasama strategis Asia – Afrika, sebagai prioritas Politik Luar Negeri Indonesia. Seperti diketahui, Konferensi Asia Afrika (KAA) II Tahun 2005 di Bandung telah berhasil menelurkan suatu mekanisme kerjasama ‘strategic partnership’ di antara kedua benua. Kenya sebagai pusat kegiatan internasional di Afrika, kita harapkan sebagai gerbang mendekati negara-negara sekitar. Demikian pula dengan Timur Tengah yang penuh potensi, Kedutaan Besar RI diharapkan mampu mengambil manfaat dari dana melimpah di negara-negara kawasan dan berupaya membawa masuk investasinya ke Indonesia.
Tidak kurang penting adalah juga penanganan TKI yang banyak terdapat di negara-negara Timur Tengah, khususnya masalah perlindungan dan pelayanan harus menjadi perhatian utama Duta Besar RI yang ada di sana.
Dengan wilayah Amerika Selatan dan Karibia, perlu dicermati fenomena mengenai munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berhaluan sosialis, khususnya di Venezuela, Bolivia, dan Nicaragua yang beberapa dekade lalu dirintis oleh Kuba. Kelompok ini secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya atas hegemoni ekonomi global yang selama ini didominasi Amerika Serikat. Mereka menghendaki sistem ekonomi nasional yang lebih terkontrol dan kepemilikan kekayaan nasional dilakukan secara proporsional. Dalam rangka penentuan langkah dan strategi Indonesia menjalin hubungan dengan wilayah Amerika Selatan dan Karibia, saya ingin menekankan agar para calon Duta Besar RI untuk Kuba dan Kolombia secara seksama mengamati dan mengkaji perkembangan-perkembangan di negara-negara tersebut untuk mengetahui apakah kecenderungan tersebut akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang.
Dalam tataran global, dicatat berbagai dinamika yang merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, seperti keanggotaan Indonesia dalam Dewan Keamanan (DK) PBB, keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM, serta penanganan pemanasan global di mana Indonesia baru saja selesai melaksanakan sidangnya di Bali pada bulan Desember 2007 yang lalu. Selain itu Indonesia juga berperan aktif melalui Gerakan Non Blok (GNB), Kelompok 77 dan Organisasi Konferensi Islam (OKI).
Dalam kaitan dengan hal-hal tersebut di atas, Indonesia selalu mengacu kepada Politik Luar Negeri yang Bebas dan Aktif yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh para Pendiri Bangsa terutama oleh Almarhum Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam pidatonya yang bersejarah, ‘Mendayung Antara Dua Karang’di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 2 September 1948, dan oleh karenanya Indonesia selalu berupaya membantu penyelesaian berbagai masalah dunia dengan tetap pada pendekatan yang mengutamakan terciptanya stabilitas dan keamanan kawasan di mana Indonesia berada untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional berkelanjutan. Dalam konteks ini pulalah diharapkan para diplomat Indonesia dapat terus meningkatkan dukungan negara-negara sahabat terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional, serta memberikan kontribusinya bagi peningkatan peran Indonesia pada konstelasi regional, khususnya ASEAN dan internasional dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada.
Hubungan luar negeri sebagaimana yang saya paparkan di atas adalah bagian dari penerapan visi dan misi serta strategi pembangunan nasional kita yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai, menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan HAM, serta mewujudkan perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak dan memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Strategi pembangunan Indonesia di segala bidang sebagaimana disebutkan di atas juga merupakan perwujudan dari amanat yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.
Untuk mencapai berbagai hal yang disebutkan di atas, Departemen Luar Negeri RI telah melakukan berbagai upaya, termasuk memperkuat fungsi dan peran kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dengan melakukan Restrukturisasi Susunan Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri melalui Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 6 Tahun 2004. Struktur Perwakilan RI yang semula terkotak-kotak berdasarkan bidang atau sektor telah dihapuskan dan diganti dengan susunan yang bersifat fungsional, fleksibel dan ramping sehingga diharapkan mampu dan efektif dalam melaksanakan misi dan tugas pokok perwakilan serta tanggap dan luwes dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Untuk efektivitas pencapaian misi, perwakilan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar-unsur internal perwakilan maupun antar-perwakilan.
Upaya lain yang dilakukan adalah dengan Program Benah Diri yang dicanangkan sejak tahun 2001 yang bertumpu pada Prinsip-Prinsip Tertib Waktu, Tertib Administrasi dan Tertib Fisik dan (3T) dan 1 S (security). Tiga T dan 1 S tersebut wajib dipatuhi oleh semua jajaran Pimpinan dan Staf Departemen Luar Negeri RI baik yang berada di Pusat, maupun yang sedang bertugas di Luar Negeri.
Para Duta Besar bertanggung-jawab untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut dijalankan dengan baik oleh seluruh jajaran Pimpinan dan Staf Perwakilan.
Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan harapan Pimpinan Departemen Luar Negeri, agar Saudara-Saudara sebagai Kepala Perwakilan RI dapat menampilkan kinerja terbaik dan sifat terpuji, baik ke dalam sebagai panutan bagi seluruh Staf Perwakilan dan bagi segenap Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di wilayah akreditasi, maupun ke luar sebagai Wakil Bangsa dan Negara Indonesia yang harus menjaga kehormatan, menjunjung tinggi martabat dan harga diri bangsa serta memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di tempat Saudara bertugas.
Fungsi pelayanan masyarakat dan perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) adalah fungsi yang sangat penting yang harus selalu mendapat perhatian khusus Saudara-Saudara, disamping fungsi-fungsi untuk meningkatkan kerjasama dan hubungan bilateral dengan negara akreditasi di bidang-bidang ‘trade, tourism, and investment (TTI)’, seperti yang ditekankan oleh Presiden RI ketika melantik Duta Besar LB&BP-RI, bulan November 2005 yang lalu.
Khusus tentang perlindungan WNI dan BHI, Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda selalu menekankan pentingnya prinsip ‘kepedulian dan keberpihakan’bagi WNI di Luar Negeri, terutama yang sedang mendapatkan kesulitan. Dalam rangka upaya meningkatkan perlindungan WNI dan BHI, telah dibentuk gugus tugas ‘Citizen Service’, yang untuk saat ini telah mulai menjalankan tugasnya pada Perwakilan RI di Bandar Seri Bagawan, Singapura, Seoul, Amman, Damascus dan Doha. Kinerja Saudara-Saudara akan diukur secara seksama dan kontinyu dari seberapa jauh fungsi-fungsi tersebut di atas dijalankan.
Saudara-Saudara para calon Duta Besar dan para pendamping yang berbahagia,
Sebagai perangkat diplomasi para Duta Besar RI dan pendamping diharapkan memiliki karakter yang prima, keunggulan sejati para ksatria dan, memang, pada awalnya para diplomat hanya berasal dari keluarga-keluarga ksatria bangsawan yang secara ‘bloodline’ dipandang sebagai individu-individu yang mempunyai integritas, moral dan yang lebih penting lagi ‘manner’ yang sungguh terpuji. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila Presiden RI di dalam ‘credentials’ yang menetapkan seseorang sebagai wakilnya di suatu negara akreditasi menegaskan: ‘Saya telah memilih seorang warga negara RI yang terkemuka sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh...sifat-sifat beliau yang terpuji serta kecakapan beliau merupakan jaminan bagi saya bahwa beliau senantiasa akan berusaha untuk memajukan kepentingan-kepentingan kedua negara dan kesejahteraan kedua bangsa ...’.
Kualitas kebangsawanan tersebut di atas tetap ‘inherent’ dalam diri para diplomat walaupun perkembangan dunia cenderung meninggalkan institusi-institusi kebangsawanan. Sebagai ksatria seyogianyalah para diplomat setia tidak hanya pada misi yang diembannya – dan untuk itu siap untuk mengorbankan jiwa – tetapi juga kepada bangsa dan negara yang direpresentasikannya.
Patut pula dicermati bahwa memenuhi harapan menjadi diplomat yang prima dan unggul ini, dukungan para pendamping juga menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas seorang Duta Besar LBBP RI. Sebagaimana pepatah menyatakan bahwa di belakang seorang pria besar terdapat seorang wanita yang baik atau sebaliknya.
Dalam waktu dekat Saudara-Saudara akan disumpah dan dilantik sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Saat tersebut sudah dipastikan sangat kita nanti-nantikan bersama. Namun patut dicatat oleh para calon Duta Besar bahwa pada saat itu pulalah segenap kesetiaan yang bersifat primordial, ras, ideologi dan institusi selain NKRI dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai jangkarnya, harus ditanggalkan dan ditinggalkan.My loyalty to my party ends where my loyalty to the country begins’, Presiden ke-2 Filipina tercatat pernah mengucapkannya.
Sejak saat itu, Saudara-Saudara sudah harus berhenti menjadi individu dengan peran yang biasa diperankan. Saudara merupakan orang yang dipercaya Pemerintah RI untuk mewakili negara dan bangsa di negara sahabat, yang dipilih karena memahami kepentingan-kepentingan kedua negara dalam rangka mempererat hubungan persahabatan yang telah terjalin serta senantiasa berusaha dan memajukan kepentingan kedua negara dan kesejahteraan kedua bangsa. Sejak saat itu Saudara-Saudara dan pasangan masing-masing adalah ‘the embodiment of the people, the nation, and the government of the Republic Indonesia’ yang saat ini dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ‘The Government will not expect less than that’.
Hal ini patut disimak bersama di pertengahan penugasan Saudara-Saudara tahun 2009 adalah penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan eksekutif yang mungkin berpotensi menggoda sementara kalangan. Untuk itu, diperlukan sikap profesional dan determinasi untuk tetap teguh menjalankan misi yang dibebankan oleh pemerintah.
Persiapan-persiapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009, sudah akan dimulai dengan akan ditandatanganinya‘Memorandum of Understanding’ (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum – Departemen Luar Negeri untuk pembentukan Panitia Kerja Pemilihan Umum Luar Negeri (Panja PLN) Departemen Luar Negeri dan Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN) pada Perwakilan RI di luar negeri. Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009 bagi WNI di luar negeri akan dilaksanakan dalam waktu dekat ke Perwakilan RI di luar negeri.
Saudara-Saudara para calon Duta Besar dan pendamping yang saya hormati,
Pada saatnya, Menteri Luar Negeri akan menyampaikan ‘Mission Paper’ kepada Saudara-Saudara sebelum berangkat menuju negara akreditasi untuk dijadikan dasar bagi penyusunan rencana strategis pelaksanaan tugas Saudara-Saudara. Saya berharap agar para calon Kepala Perwakilan mempelajari ‘Mission Paper’ tersebut secara seksama.
Sebagai penutup, atas nama penyelenggara pekan orientasi saya ingin memohon maaf bila pelayanan yang diberikan tidak cukup memadai. Dalam pidato pemakaman mantan Presiden Soeharto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ‘tidak ada orang yang sempurna’.
Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil’alamin, Program Orientasi bagi calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI serta Program Orientasi untuk Para Pendamping, saya nyatakan secara resmi ditutup.
Wa billahi Taufiq Wal hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh