Persatuan Emirat Arab

​PEA merupakan salah satu negara di pantai Teluk Persia, berbatasan dengan Arab Saudi dan Oman. Ibu kotanya Abu Dhabi. Penduduknya sekitar 8,3 juta orang (lebih 85% adalah WN asing), GDP/ kapita USD 47,4 ribu. Total perdagangan USD 342 milyar (Total perdagangan Indonesia  USD 369,2 milyar,2013). Sebagai negara dan kota dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, negara produsen minyak, serta 85 % penduduk merupakan WNA, maka Dubai dan PEA membutuhkan banyak tenaga professional dari luar negeri.  Tenaga profesional Indonesia di Dubai dan PEA bergerak antara lain di bidang perminyakan, engineering, ICT dan sipil diperkirakan berjumlah sekitar 4.000 orang.  

 
Sebagai kota perdagangan dan salah satu pusat logistik utama Dunia, Dubai sangat strategis sebagai hub atau agen untuk pengembangan jaringan mitra usaha dan perluasan pasar produk Indonesia  ke Timur Tengah, Afrika maupun Eropa.  Dengan potensi sasaran pasar yang cukup luas, maka hampir semua jenis produk Indonesia, baik produk yang termasuk 10 komoditas utama ekspor Indonesia maupun komoditas non-utama memiliki potensi  pasar di Dubai.  
 
Dubai adalah nama kota dan sekaligus nama salah satu dari 7 negara bagian atau Emirat dari PEA. Dubai merupakan kota bisnis, perdagangan dan pariwisata, dengan penduduk sekitar 2 juta orang. Total nilai perdagangan tahun 2010 USD 205 milyar (dengan pertumbuhan 18% per tahun). Terdapat 1.868 perusahaan logistik, 130 perusahaan penerbangan dan terdapat 200 jalur penerbangan, 150 jalur pelayaran dan 90 pelayaran/ minggu dengan kapal skala kecil untuk pengiriman barang jarak pendek ke negara terdekat maupun kapal skala besar, dan terdapat 12,5 juta tamu hotel/ tahun.
 
Perdagangan
Indonesia memandang peran penting PEA khususnya Dubai sebagai salah satu hub perdagangan dunia dimana Dubai sebagai pusat impor dan reeskspor produk Indonesia di pelbagai negara. Karena itu Indonesia akan memanfaatkan peran Dubai untuk peningkatan ekspor produk pertanian dan buah-buahan, selain ekspor langsung yang dilakukan oleh Lulu Hypermarket ke PEA dengan nilai lebih dari $ 150 juta tahun 2013. Ekspor komoditi Indonesia ke PEA antara lain mesin, kendaraan bermotor, peralatan listrik, suku cadang pesawat, produk dari kayu, batu berharga, makanan jadi, produk sayuran dan hewan, dll. Adapun impor Indonesia dari PEA terdiri dari mesin, minyak bumi (crude oil),  pelumas, alumunium, bahan kimia, biji plastik.
 
Investasi
Perusahaan investasi PEA seperti Emaar, Dubai World, Drydock, Limitles, Etisalat. Khusus Emmar sedang  mempertimbangkan untuk melanjutkan dan mengembangkan proyek investasinya di Indonesia. Sedangkan Drydock yang pada tahun 2013 menjalin kemitraan investasi dengan salah satu perusahaan swasta nasional Indonesia (PT Bina Bangun Bahari) untuk mengembangkan area industri di Batam dengan nilai investasi US$. 2,5 milyar. Saat ini sudah dalam proses due diligent. Sedangkan pada tahun 2014 ini, ada 2 perusahaan Dubai sedang menjajagi investasi untuk membangun pabrik pengolahan makanan kemasan senilai US.5 juta dan pabrik Charcoal senilai US$.2 Juta. Perusahaan lainnya seperti Mudabala, IPIC, dan Al Dhahra telah melakukukan pembahasan mengenai penanaman investasi, disamping beberapa bank di PEA yang berminat mendirikan cabang di Indonesia.
 
Disamping itu, baik Indonesia maupun PEA aktif mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh masing-masing negara. Beberapa pameran internasional yang diikuti oleh pengusaha Indonesia setiap tahun:
·           Arab Health-Dubai, Gulffood, Cabsat  (Cable Satellite Exhibition)
·           Gulfood
·           Paperworld
·           Arabian Travel Mart (ATM)
·           Beauty World Wellness and Spa – Dubai
·           Annual Investment Meeting (AIM)
·           Auto mechanical
·           Big5
 
Diantara pameran dagang internasional yang diikuti oleh pengusaha PEA di Indonesia:
·      Pameran “Merchandise & Commodity (Resources Indonesia),
·      Jakarta International Houseware Fair (JIHF)
·      Jakarta Handicraft Trade Fair (INACRAFT).
·      Trade Expo Indonesia
 
Pengembangan Usaha di Dubai
 
a.    Pembukaan dan Melakukan Bisnis di Dubai (Non-free zone)
 
Dubai merupakan negara yang aktif mengundang warga negara dan perusahaan asing untuk beroperasi di negaranya dengan ketentuan dan realisasinya menurut pengalaman pebisnis Indonesia di Dubai antara lain sebagai berikut :
 
1)    Pembukaan atau pendirian usaha oleh WN asing harus bermitra dengan Warga negara lokal untuk mendirikan perusahaan limited liability company (LLC) dengan kepemilikan saham 51 % lokal, dan 49 % asing.
Dalam prakteknya kemitraan dengan pendirian perusahaan ini dapat terjadi sebagai berikut :
a)    Bahwa pihak lokal memang bermaksud untuk secara aktif mengembangkan dan mengelola bisnis tersebut, dan pihak asing berperan sebagai penyedia sumberdaya strategis tertentu seperti dalam hal teknologi atau produk tertentu.   Dalam keadaan demikian bisnis dapat dijalankan secara bersama dan proporsional dengan penyusunan perjanjian yang seksama.
 
b)    Bahwa pihak lokal pada awalnya tidak bermaksud untuk aktif ikut menjalankan usaha sehingga segala sesuatunya diserahkan kepada mitra asing (sleeping partner) dengan pembagian hasil yang disepakati (dalam praktek tidak selalu proporsi bagi hasil sama dengan proporsi komposisi kepemilikan saham antara lokal dan asing).  Jika dikemudian hari ternyata perusahaannya tidak berhasil dengan baik dan dipandang perlu untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain maka dapat terjadi hal ini tidak mudah dilakukan atau pihak lokal menuntut adanya ganti rugi atau ganti untung yang tinggi.  
 
2)    Biaya izin atau permit pendirian perusahaan adalah dari sekitar 50 000 Dirham (sekitar Rp 150 Juta)  sampai sekitar 150 000 Dirham (sekitar Rp 450 juta) pertahun.
 
3)    Besarnya biaya izin pendirian perusahaan di Dubai dikarenakan suatu perusahaan dipersyaratkan harus memiliki tempat domisili di lokasi tertentu (tidak di pemukiman) dan hal ini dilakukan pengecekan sebelum izin diberikan, sementara biaya sewa property di Dubai relative tinggi.
 
4)    Untuk usaha tertentu, seperti rumah makan, memerlukan izin tambahan tertentu atau izin khusus dan dengan persyaratan tertentu (seperti  persyaratan sanitasi untuk rumah makan), dimana salah satu syarat pengajuan izin tersebut harus memiliki tempat usaha yang legal.  Dengan demikian dapat terjadi  suatu perusahaan asing telah memiliki izin pendirian perusahaan dan mengeluarkan biaya cukup besar namun usahanya belum mulai beroperasi.  Dengan demikian biaya investasi menjadi membesar dan pemasukan (arus kas masuk) tertunda.