Sign In

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN RI

Perlu untuk diketahui oleh seluruh WNI di Timor-Leste bahwa apabila telah  melepaskan status WNI dan menjadi warga negara Timor-Leste karena mengikuti suami yang orang setempat, maka tidak dapat serta-merta langsung menjadi WNI kembali, meskipun  ia adalah orang Indonesia asli.

Secara hukum seseorang yang bukan lagi WNI harus diperlakukan seperti orang asing. Namun demikian, peraturan hukum di Indonesia masih memberikan peluang untuk memperoleh kembali status WNI dengan persyaratan dan prosedur tertentu.

A. Persyaratan

Persyaratan untuk memperoleh kembali status WNI yang telah hilang sama saja dengan persyaratan bagi WNA lainnya yang akan menjadi WNI, sebagaimana diatur dalam  Pasal 9 UU 12/2006, yakni:

  1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin meskipun belum 18 tahun.
  2. Pada saat mengajukan permohonan, telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
  5. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana / penjara karena terbukti melakukan tidak pidana / kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 1 tahun atau lebih.
  6. Dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menyebabkan statusnya menjadi berkewarganegaraan ganda, sebab hal itu tidak diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan kata lain, status kewarganegaraan dari negara lain harus dilepaskan.
  7. Mempunyai pekerjaan atau memiliki penghasilan tetap.
  8. Membayar uang / biaya pewarganegaraan ke Kas Negara. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai besarnya biaya ini silahkan hubungi Kantor Imigrasi RI terdekat.

    Di samping 8 syarat tersebut di atas, secara logis seseorang yang akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan kembali status WNI tidak boleh berada dalam kondisi yang tidak diperkenankan oleh UU 12/2006, seperti sedang dalam ikatan dinas militer atau pegawai negeri di negara lain.

B. Prosedur
Prosedur untuk memperoleh kembali status WNI  yang telah hilang juga sama dengan prosedur bagi WNA lainnya yang akan menjadi WNI sebagaimana diatur dalam Pasal 10-18 UU 12/2006, yakni:

  1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai RI, ditujukan kepada Presiden RI melalui Menteri Hukum & HAM, dan disampaikan kepada Pejabat Imigrasi terkait.
  2. Jika permohonannya diajukan di Timor-Leste maka pengajuannya dapat dilakukan melalui KBRI-Dili dan akan diterukan kepada Menteri Hukum & HAM.
  3. Menteri Hukum & HAM akan meneruskan permohonan tersebut kepada Presiden RI paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan itu, disertai berbagai pertimbangan.
  4. Presiden RI dapat saja menerima atau menolak permohonan tersebut.
  5. Jika diterima maka akan diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) RI paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan dan akan diserahkan kepada yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Keppres.
  6. Apabila permohonannya ditolak maka Menteri Hukum & HAM akan memberitahukan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan, disertai alasan penolakannya.
  7. KBRI-Dili akan memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia kepada NKRI selambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikirimnya Keppres tersebut kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini, Keppres tersebut nanti akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji.
  8. Jika pada saat pengucapan sumpah atau pernyataan janji ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dengan sendirinya Keppres tersebut dianggap batal demi hukum.
  9. Setelah pengucapan sumpah atau pernyataan janji, pemohon diwajibkan menyerahkan dokumen / surat-surat keimigrasiannya ke KBRI-Dili dalam jangka waktu selambatnya 14 (empat belas) hari.
  10. Salinan Keppres dan Berita Acara Pengucapan Sumpah / Pernyataan Janji adalah bukti sah perolehan status WNI bagi yang bersangkutan. Dalam hal ini, Menteri Hukum & HAM akan mengumumkan nama yang bersangkutan sebagai WNI secara sah melalui Berita Negara RI.