PERMASALAHAN HUKUM YANG SERING DIHADAPI OLEH WNI DI LUAR NEGERI

11/25/2014

 
Perlu dipahami bahwa Pemerintah RI mewajibkan WNI di luar negeri untuk mentaati peraturan hukum di negara di mana yang bersangkutan berada. Dengan demikian, prinsip perlindungan WNI di luar negeri bukan untuk membela yang salah atau membebaskan seorang WNI dari kewajiban dan tuntutan menurut hukum setempat, tapi untuk menjamin tersedianya keadilan bagi yang bersangkutan, apalagi berkaitan dengan statusnya sebagai seorang WNI.

1.   Ditahan Oleh PNTL/Pihak Berwenang di Timor-Leste

Permasalahan hukum dapat saja dialami atau menimpa siapa saja dan di mana saja, temasuk WNI di Timor-Leste.
Jika  atau keluarga yang berstatus sebagai WNI di Timor-Leste mengalami permasalahan hukum lalu ditahan oleh Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL) ataupun pihak berwenang lainnya di negara ini, maka diminta untuk tetap bersikap tenang dan tidak terpancing emosi.
Timor-Leste adalah negara yang mendukung penerapan hak asasi manusia (HAM), dengan demikian prosedur penahanan dan penyidikan kepolisian pun harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.
Setiap orang harus mengetahui dengan jelas alasan penahanannya. Dan pada saat ditahan, harus memberitahukan kepada petugas polisi bahwa statusnya adalah WNI.

2.   Notifikasi Konsuler

Sesuai ketentuan dalam Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran, dapat meminta kepada pihak yang melakukan penahanan untuk memberitahukan kepada KBRI-Dili tentang penahanan tersebut. Hal ini dikenal dengan istilah notifikasi konsuler (consular notification).
Permintaan itu sebaiknya disampaikan segera setelah  ditahan mengingat proses penyampaian informasi selanjutnya akan memakan waktu. Untuk itu, selain meminta pihak berwajib menyampaikan penahanan  secara resmi, apabila ada keluarga yang mengetahui penahanan tersebut, untuk mempercepat proses pemberitahuannya, sebaiknya keluarga  segera menelepon langsung ke Pejabat Fungsi Konsuler KBRI Diili.
Setelah menerima pemberitahuan, KBRI-Dili akan menindaklanjutinya, dan jika memungkinkan atau dianggap perlu, dapat mengirim Pejabat atau staf untuk bertemu dengan .
KBRI juga akan menanyakan lebih jauh kepada PNTL tentang kasus yang hadapi agar dapat disiapkan langkah-langkah yang tepat untuk menghadapinya. Apabila proses penahanan tersebut dilanjutkan dengan proses peradilan, silahkan baca bagian di bawah.
Dalam proses penyidikan, jika merasa ada hal-hal yang ganjil atau tidak lazim, atau merasa diperlakukan secara tidak adil karena status sebagai WNI, hal itu perlu disampaikan juga kepada Pejabat KBRI.

3.   Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran HAM dan Intimidasi

Meskipun negara Timor-Leste mengenal hak asasi manusia (HAM), namun dalam pelaksanaan di lapangan bisa saja terdapat oknum-oknum tertentu yang melakukan pelanggaran HAM dalam proses penahanan dan penyidikan.
Apabila  mengalami tindak kekerasan fisik pada saat diperiksa atau dalam tahanan polisi, usahakan sebisa mungkin memberitahukan kepada pihak keluarga yang berkunjung agar dapat diteruskan ke KBRI-Dili.
Pelanggaran HAM tidak hanya dalam bentuk siksaan fisik saja, tapi juga melalui tindakan intimidasi. Maksudnya,  ditakut-takuti akan diperlakukan buruk atau dihukum berat jika  tidak mau mentangani surat pengakuan/ Berita Acara Pemeriksaan di mana dinyatakan bersalah padahal tidak demikian. Hal semacam ini patut dilaporkan juga.
PERHATIAN:
Meskipun diintimidasi untuk tidak melaporkan penahanan atau perlakuan buruk terhadap  ke KBRI-Dili,  tetap harus berupaya secara diam-diam menitip pesan melalui orang yang  percaya agar disampaikan ke KBRI-Dili. KBRI-Dili tidak akan mengetahui perihal penahanan tersebut tanpa adanya pemberitahuan.

4.   Menjalani Proses Peradilan dan Hukuman Penjara di Timor-Leste

Jika penahanan yang dialami akan berlanjut ke proses peradilan di Timor-Leste, maka segeralah sampaikan hal tersebut ke KBRI-Dili. Pada prinsipnya proses hukum di Timor-Leste sepenuhnya adalah kewenangan kekuasaan Kejaksaan setempat. KBRI-Dili akan berupaya agar proses tersebut dapat dihindari sedapat mungkin selama ada indikasi kuat bahwa WNI yang bersangkutan tidak bersalah. Namun demikian, apabila proses peradilan tetap akan dilaksanakan, maka hal itu sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah sebab justru melalui proses peradilanlah akan lebih kuat untuk membuktikan ketidakbersalahan WNI yang bersangkutan.

5.   Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Bantuan Hukum

Sebagai seorang tersangka / terdakwa, berhak didampingi oleh pengacara. Pada dasarnya Pemerintah Timor-Leste akan menyediakan Pengacara Negara (Public Defender) bagi setiap tersangka/ terdakwa yang tidak mampu menyewa/ menyediakan pengacara swasta bagi dirinya sendiri, untuk dapat mendampingi dan membela kasusnya di muka persidangan, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Timor-Leste.
KBRI-Dili tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam bentuk apapun dalam proses peradilan yang sedang berlangsung di Timor-Leste. Namun di lain pihak, KBRI akan berusaha agar setiap WNI mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya, sama seperti warganegara setempat. Dengan kata lain, status WNI bukan menjadi alasan dipersulit dalam proses peradilan. Apabila proses peradilannya menggunakan bahasa asing, misalnya Bahasa Tetum atau Portugis, dan WNI yang bersangkutan tidak memahami bahasa tersebut maka akan dihadirkan seorang penerjemah.

6.   Dalam Perkara Pidana Berat

Yang dimaksudkan dengan perkara pidana berat ialah kasus kejahatan serius seperti misalnya pembunuhan, atau delik pidana lainnya yang diancam dengan hukum penjara 5 (lima) tahun sampai maksimal 30 (tiga puluh) tahun.
Sesuai Konstitusi Timor-Leste, tidak ada ancaman hukuman mati atau seumur hidup di negara ini.
Dalam perkara pidana berat dan ada indikasi kuat bersalah, KBRI-Dili tidak dapat mengupayakan kebebasan dari tuntutan hukum secara penuh. Setidaknya yang dapat dilakukan melalui pengacara ialah agar dapat diberi hukuman seringan mungkin atau setidaknya hukuman yang  diterima masih wajar sesuai dakwaan.
Jika memang bersalah, sebaiknya mengakui terus terang tanpa memberikan keterangan yang berbelit-belit atau menyulitkan proses persidangan sebab hal itu akan menjadi faktor yang memberatkan dalam pertimbangan hakim memberikan putusan akhir.

7.   Kejahatan Transnasional, Nebis In Idem dan Buronan

Apabila  terlibat dalam perkara kejahatan transnasional (transnational crime) di mana tindak pidana yang sama yang  lakukan di Timor-Leste juga dilakukan di Indonesia, dan peristiwa hukumnya masih terkait satu sama lain, atau merupakan serangkaian tindak pidana yang dilakukan di Indonesia dan Timor-Leste, maka Pemerintah Indonesia akan berusaha agar WNI tersebut dapat diekstradisi untuk menjalani proses peradilan di Indonesia.
Namun demikian jika proses peradilannya dan hukuman penjara telah dijalani di Timor-Leste, maka tidak akan ada proses peradilan lagi atas tindak pidana yang sama oleh kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal itu menghindari apa yang dikenal sebagai asas hukum nebis in idem atau execeptio rei jidicatae atau gewijsde zaak.
Apabila tindak pidana dilakukan di Indonesia, bukan di Timor-Leste, tapi  belum pernah menjalani proses hukum untuk hal tersebut di Indonesia, dan kebetulan tertangkap di Timor-Leste atas permintaan Kepolisian RI, atau ditahan karena sebab lain, maka Pemerintah Indonesia akan meminta kepada Pemerintah Timor-Leste untuk melakukan ekstradisi. WNI tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum tersebut di Indonesia.

8.   Selesai Menjalani Hukuman Penjara

Bagi WNI yang baru selesai menjalani hukuman penjara di Timor-Leste dan akan kembali ke Indonesia, kiranya dapat datang melapor diri secara langsung ke KBRI-Dili. Jika tidak memiliki lagi dokumen perjalanan / Paspor RI yang masih berlaku maka KBRI-Dili dapat menerbitkan SPLP RI untuk  dipergunakan dalam proses kembali ke Indonesia.
Apabila secara finansial berada dalam keadaan tidak mampu / tidak memiliki biaya sama sekali untuk kembali ke Indonesia maka KBRI-Dili akan memulangkan (repatriasi) atas biaya negara.

9.   Dalam Sengketa Perdata

Berbeda dengan kasus pidana, sengketa perdata tidak menempatkan seseorang sebagai seorang tersangka/ terdakwa. Dalam sengketa perdata,  seseorang dapat menjadi pihak penggugat, atau sebaliknya tergugat. Meskipun perkara perdata termasuk dalam ruang lingkup hukum privat tapi WNI yang bersangkutan dapat meminta bantuan KBRI-Dili apabila tidak terlalu memahami seluk beluk hukum.
Sebagaimana halnya dalam kasus pidana, KBRI-Dili pun tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi sebuah perkara perdata di Timor-Leste. Namun demikian, KBRI-Dili dapat berperan sebagai penengah antara pihak yang bersengketa. Satu hal yang perlu dipastikan ialah bahwasanya seorang WNI tidak dirugikan atau diperlakukan tidak adil karena statusnya sebagai WNI. Dalam perkara perdata, juga dapat didampingi oleh pengacara.
PERHATIAN:
Apabila yang menjadi objek perkara adalah tanah atau aset lainnya yang termasuk dalam kategori benda tidak bergerak dalam persepsi Hukum Perdata maka harus memperhatikan aturan hukum Timor-Leste yang berkaitan dengan pembatasan kepemilikian tanah oleh orang asing di negara ini. Saat ini peraturan pertanahan di Timor-Leste masih dalam penggodokan namun sebelumnya telah ada aturan peralihan yang tidak memperkenankan hal itu.

10. Korban Tindak Kriminal

Berkaitan dengan ada interaksi dalam kehidupan sehari-hari para WNI di Timor-Leste dengan masyarakat setempat, tidak tertutup kemungkinan terjadinya peristiwa kejahatan/ kriminal dengan korban seorang WNI, seperti perampokan, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, perdagangan manusia dan lain sebagainya. Dalam kondisi semacam ini, KBRI-Dili dapat memberikan bantuan / pertolongan kepada korban sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan oleh hukum internasional dan setempat.
PERHATIAN:
Pada prinsipnya apabila mengalami tindak kejahatan yang harus dilakukan adalah segera melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian setempat (PNTL) sebagai pihak yang berwajib, dan selanjutnya dapat melaporkan hal tersebut kepada KBRI-Dili sebagai langkah lanjutan.

11. WNI Terlantar

Keadaan terlantar dapat disebabkan oleh beberapa kondisi. Berikut ini adalah beberapa contoh WNI yang terlantar:
(1)     Jika seorang WNI yang menikah dengan orang setempat lalu bercerai atau terpisah dari suami, atau diusir dari rumah suami, atau suami  tidak mau bertanggung jawab lagi, atau keadaan lain semacam itu, dan  tidak memiliki keluarga sama sekali di Timor-Leste, serta tidak memiliki uang/ harta apapun, bahkan untuk ongkos kembali ke Indonesia sekalipun, maka seorang WNI dapat dikatakan sedang terlantar.
(2)     Jika seorang WNI yang menikah dengan orang setempat lalu suami  meninggal dunia di mana pihak keluarga suami tidak dapat menerima lagi dalam lingkungan keluarga, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki keluarga sama sekali di Timor-Leste dan juga tidak memiliki uang/ harta apapun bahkan untuk ongkos kembali ke Indonesia, maka kondisi inipun dapat disebut terlantar.
(3)     Jika seorang WNI yang bekerja di Timor-Leste dan karena suatu alasan tertentu dipecat dari tempat kerja tanpa dibayar apapun dan yang bersangkutan tidak memiliki uang/ harta sama sekali bahkan untuk ongkos kembali ke Indonesia sekalipun maka kondisi ini dapat disebut terlantar.
(4)     Jika seorang WNI yang sedang mengadakan perjalanan wisata atau berkunjung sementara ke Timor-Leste lalu  kehilangan tas/ dompet termasuk seluruh uang/ barang berharga/ dokumen perjalanan, sedangkan di Timor-Leste tidak ada seorangpun yang dapat membantu  secara finansial untuk kembali ke Indonesia, maka hal ini juga disebut kondisi terlantar.
Sebagai WNI terlantar,  dapat dibantu oleh KBRI-Dili untuk dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara. Sekiranya keadaannya kurang memungkinkan bagi KBRI-Dili untuk langsung memulangkan ke Indonesia, maka untuk sementara dapat ditampung oleh KBRI-Dili di tempat tertentu.

12. Nelayan Indonesia yang Terdampar di Timor-Leste

Khususnya untuk nelayan asal Indonesia yang mengalami musibah di laut seperti gangguan cuaca buruk, kerusakan perahu/ kapal, kerusakan alat navigasi dan lain-lain sehingga secara tidak sengaja memasuki wilayah laut Timor-Leste atau terdampar (stranded) di pesisir pantai Timor-Leste, KBRI-Dili dapat memberikan bantuan untuk pemulangan ke Indonesia. Yang terutama harus diperhatikan ialah tidak adanya unsur kesengajaan memasuki wilayah Timor-Leste untuk tujuan tertentu seperti penangkapan ikan ilegal.
Jika seorang WNI yang kebetulan bermukim di daerah pantai dan mengetahui adanya nelayan asal Indonesia yang berada di dekat lokasi bermukim, sangat diharapkan solidaritas  sebagai sesama WNI untuk membantu nelayan terdampar tersebut. Tindakan awal yang dapat  lakukan ialah menghubungi Pemerintah setempat untuk memberitahukan keberadaannya, agar nelayan Indonesia itu mendapatkan penanganan yang layak. Selanjutnya  diharapkan dapat membantu melaporkannya ke KBRI-Dili via telepon. Biasanya Pemerintah setempat juga akan menginformasikan hal ini ke KBRI-Dili, hanya saja prosedurnya akan memakan waktu yang cukup lama.
Setelah diproses lebih lanjut, pihak Keimigrasian Timor-Leste akan bekerjasama dengan KBRI-Dili untuk memulangkan nelayan terdampar ke Indonesia. Proses pemulangannya sama seperti WNI terlantar.

13. Dalam Keadaan Sakit Keras / Dirawat di Rumah Sakit

Seperti diketahui bersama, sarana fasilitas medis di Timor-Leste masih kurang memadai, apalagi di distrik-distrik di luar Dili. Jika ada WNI yang sakit keras/ parah bahkan sampai harus dirawat di rumah sakit, maka KBRI-Dili akan mengambil tindakan sbb:
(1)     Setelah mendapatkan notifikasi dari pejabat berwenang setempat atau informasi dari pihak lainnya bahwa terdapat WNI yang sedang dirawat karena sakit, KBRI-Dili akan mengunjungi mereka di rumah sakit (untuk daerah-daerah yang dapat dijangkau), melakukan identifikasi data dan asal usul serta memberitahukan keluarga mereka.
(2)     Memastikan mereka mendapatkan perawatan yang layak dari pihak rumah sakit, dan mendapatkan informasi mengenai tanggung jawab pembiayaannya dari:
(a.)    Pihak asuransi kesehatan setempat (bila ada) atau melalui perusahaan / organisasi tempatnya bekerja.
(b.)   Pihak keluarga.
(c.)    Meminta bantuan kemudahan / pembebasan biaya dari rumah sakit atau organisasi sosial setempat apabila tidak ada pihak sebagaimana disebutkan butir a s/d b bertanggung jawab.
(d.)   Khusus bagi TKI, KBRI-Dili menghubungi majikan atau agen pengirim dan/atau agen penerima. Apabila semua tidak jelas, dapat menghubungi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI melalui Departemen Luar Negeri.
(3)     WNI yang mengalami sakit berat selama melakukan kunjungan sementara di Luar negeri, memastikan bahwa pihak keluanga atau majikan yang membawa mereka bertanggung jawab untuk membayar biaya perawatan.
(4)     Memastikan kepada WNI tersebut atau pihak rumah sakit bahwa KBRI-Dili tidak memiliki tanggung jawab financial atas perawatan mereka.
(5)     Dalam hal WNI tersebut dinyatakan secara medis dapat melakukan perjalanan dan mereka menyatakan keinginannya untuk dipulangkan, langkah-langkah yang perlu diambil adalah:
(a.)    Memastikan kepada yang bersangkutan atau keluarga mereka mengenai biaya pemulangan sampai ke daerah asal.
(b.)   Khusus TKI, KBRI-Dili akan menghubungi majikan atau agen pengirim dan/atau agen penerima untuk pengurusan kepulangan mereka dan hak-hak yang belum dibayarkan sesuai dengan penjanjian yang dibuat.
(c.)    Mengeluarkan dokumen perjalanan RI apabila mereka tidak memiliki dokumen yang sah.
(6)     KBRI-Dili dalam hal ini akan menyampaikan laporan mengenai kasus ini kepada Departemen Luar Negeri dengan tembusan instansi terkait. Dalam hal TKI sampaikan juga tembusan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI, serta pihak-pihak terkait lainnya.

14. Masalah Rumah Tangga Perkawinan Antarbangsa

Perkawinan antar bangsa dikenal juga dengan istilah perkawinan campur/ silang. Maksudnya ialah seorang perempuan WNI kawin dengan seorang pria WN Timor-Leste atau bangsa lain, demikian pula sebaliknya.
Perkawinan antar bangsa diakui oleh hukum Indonesia, dan aturan-aturannya banyak dimuat dalam UU 12/2006. Status perkawinan antar bangsa tetap ada selama suami dan istri masih berbeda kewarganegaraan. Namun jika salah satunya sudah mengikuti kewarganegaraan pasangannya, istri ikut suami atau sebaliknya, maka statusnya sudah bukan perkawinan antar bangsa lagi meskipun ketika menikah masih berbeda kewarganegaraan.
A.  Keabsahan Perkawinan
Di mata hukum Indonesia, perkawinan antar bangsa diakui sah baik perkawinannya berlangsung di Indonesia maupun di Timor-Leste atau negara lain.
Perkawinan tersebut dianggap sah apabila ada ikatan hukum yang jelas menurut aturan negara. Dengan demikian, semua bentuk perkawinan di luar ikatan hukum dalam perkawinan antar bangsa belum dapat dianggap sah.
Jika  seorang WNI yang menikah dengan orang setempat di Timor-Leste maka  harus melaporkan tentang hal itu ke KBRI-Dili. Bawalah fotokopi Surat / Akte Kawin . Biasanya di Timor-Leste dokumennya berbahasa Portugis sehingga  harus menyertakan terjemahannya. Semua dokumen yang dimasukkan harus dilegalisasi terlebih dahulu.
B.  Anak dalam Perkawinan Antarbangsa
Pada prinsipnya, sesuai aturan hukum di Indonesia anak yang lahir dari perkawinan campur akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun demikian, dengan berlakunya UU 12/2006, anak tersebut dapat memperoleh Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Penjelasan hal ini terdapat pada bagian 3.2.3. Perlu dijelaskan bahwa status Kewarganegaraan Ganda Terbatas bukan sesuatu yang diwajibkan. Orangtua anak bisa saja menghendaki anaknya hanya berkewarganegaraan tunggal saja.
Dalam pemilihan kewarganegaraan anak, hendaknya dipertimbangkan dengan matang berkaitan dengan perencanaan ke masa depan. Masalahnya banyak hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sang anak yang akan sangat ditentukan oleh status kewarganegaraannya, dari masalah kepemilikan sampai pewarisan.
PERHATIAN:
Status Kewarganegaraan Ganda Terbatas anak yang lahir dari perkawinan sah antar WNI dengan WN Timor-Leste/ asing lainnya harus didaftarkan. Jika tidak maka dengan sendirinya menurut hukum di Indonesia anak itu hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya saja.
C.  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Sebagian permasalahan WNI yang sering dihadapi oleh KBRI-Dili ialah masalah kekerasan dalam rumah tangga. Di Timor-Leste terdapat sangat banyak perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WN Timor-Leste/ asing lainnya. Jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan laki-laki WNI yang menikah dengan perempuan WN Timor-Leste / asing lainnya. Meskipun ada sejumlah perempuan yang sangat mandiri, tapi sebagian besar para ibu rumah tangga berada di posisi yang lemah dalam menghadapi masalah dengan suami.
Masalah KDRT yang dialami oleh perempuan Indonesia di Timor-Leste sebenarnya sama dengan perempuan di Indonesia yang menikah dengan sesama orang Indonesia. Hanya saja di Timor-Leste atau negara asing lainnya posisi perempuan/ ibu rumah tangga semakin tersudut karena terbatasnya ruang gerak berkaitan dengan statusnya sebagai WNI. Bahkan bukan tidak mungkin sang suami yang orang setempat justru memperalat keadaan di mana istrinya adalah orang asing untuk memberi tekanan-tekanan tertentu yang dapat berujung pada KDRT. Namun demikian, hal ini tidak dapat dipukul rata begitu saja. Pada kenyataannya banyak juga suami orang setempat yang tetap hidup rukun dan harmonis dengan istrinya yang WNI.
Apabila  seorang perempuan WNI yang menikah dengan suami WN setempat dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, intimidasi maupun tekanan psikologis lainnya, dan  sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan secara baik-baik dengan suami tapi tidak berhasil maka  dapat menghubungi KBRI-Dili untuk membantu .
Dalam proses yang biasanya dilakukan, Pejabat Konsuler KBRI-Dili akan berusaha memanggil suami untuk dipertemukan dengan di KBRI-Dili. Selanjutnya masing-masing pihak akan diminta untuk menjelaskan duduk permasalahannya dan KBRI-Dili akan berperan sebagai penengah secara adil dan tidak memihak agar didapatkan penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak.
Perlu digarisbawahi bahwa berpisah dan dipulangkan ke Indonesia adalah opsi terakhir. Sebelumnya Pejabat KBRI-Dili akan berusaha untuk mendamaikan/ merujukkan  dengan suami sebab perkawinan bukanlah hal yang sepele, apalagi jika  sudah memiliki anak sebagai hasil perkawinan  dengan suami WN setempat. Adalah suatu hal yang bijak jika orangtua dapat mengutamakan kepentingan dan masa depan anak di atas kepentingan sendiri. Dalam kondisi tertentu, apabila dianggap perlu, KBRI-Dili akan meminta bantuan kerabat keluarga yang disegani atau tokoh masyarakat, bahkan rohaniawan seperti Pastor misalnya untuk membantu menengahi masalah yang ada.
Sekiranya semua upaya untuk merujukkan dengan suami tidak berhasil, dan ada indikasi kuat bahwa keselamatan jiwa akan terancam jika dipaksakan untuk tetap bersama suami, maka atas permintaan WNI yang bersangkutan, KBRI-Dili akan membantu dalam proses penyelesaiannya secara hukum.
Perlu diingat bahwa jika bermaksud untuk bercerai dari suami, gugatannya harus lakukan sendiri, sebab dalam hal semacam ini KBRI-Dili tidak dapat turut campur. KBRI-Dili hanya boleh memberikan informasi terkait proses hukum di Timor-Leste dan memantau perkembangan kasusnya. Dalam keadaan tertentu, berpisah untuk sementara waktu lalu berkumpul kembali setelah masing-masing pihak dapat lebih menenangkan diri dapat menjadi alternatif untuk jalan keluar.
Dalam situasi di mana tidak ada pilihan lain bagi kecuali kembali ke Indonesia, dan perpisahan dengan suami menyebabkan menjadi terlantar maka penanganannya dapat  baca pada bagian 11 di atas.
D.  Hak Asuh atas Anak
Jika terjadi perceraian atas suatu perkawinan antar bangsa maka masalah yang paling pelik dihadapi ialah hak asuh atas anak. Berbeda dengan kasus perceraian antar pasangan sesama WNI, hak asuh atas anak pasangan beda kewarganegaraan dapat dipengaruhi oleh status kewarganegaraan sang anak. Jika sang anak bertatus Kewarganegaraan Ganda Terbatas maka prosedurnya akan lebih mudah, baik proses hukum untuk mendapatkan hak asuh tersebut berlangsung di Indonesia maupun di Timor-Leste.
Dalam beberapa kasus, sangat sulit bagi pengadilan untuk memberikan hak asuh kepada salah satu orangtua yang kewarganegaraannya berbeda dengan anak. Namun demikian, hal itu bukanlah mustahil sebab banyak faktor yang akan dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan atas perkara semacam itu antara lain kesehatan jasmani dan rohani, kesanggupan untuk membesarkan anak secara layak, kedekatan emosional dan faktor-faktor penting lainnya.
Sebagai saran, meskipun orangtua telah berpisah ada baiknya ayah dan ibu tetap diberi akses untuk sang anak sebab akan mempengaruhi perkembangan jiwanya. Setelah sang anak dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri barulah ia dapat menentukan sendiri apakah akan cenderung mengikuti ayah atau ibu, termasuk kewarganegaraannya.
Jika  memiliki masalah di Timor-Leste dan membutuhkan bantuan KBRI-Dili, maka secara umum langkah yang dapat ditempuh ialah:
a.   Mendatangi KBRI-Dili dan melapor ke Loket pelayanan Konsuler atau menyampaikan kepada petugas keamanan KBRI agar dapat dipertemukan dengan Pejabat Fungsi Konsuler atau pejabat lainnya yang memungkinkan.
b.   Menelepon KBRI-Dili melalui nomor kantor atau nomor telepon Pejabat Fungsi Konsuler / lainnya atau jika dalam keadaan yang benar-benar darurat dapat langsung mengontak nomor hotline .
c.   Menghubungi saudara / teman / sesama WNI terdekat yang dapat meneruskan informasi dari  ke KBRI-Dili, jika  tidak mungkin melakukan hal dalam butir a dan b tersebut.
d.   Dalam kondisi tertentu, meminta bantuan kepolisian, tenaga medis atau petugas lainnya yang sedang menangani  untuk menginformasikan keberadaan  ke KBRI-Dili.

?