Daftar Pejabat dan Staff


Duta Besar LBBP RI

Drs. Djoko Harjanto MA

Hubungan bilateral Suriah-Indonesia berlangsung erat, kokoh dan bersahabat serta memiliki nilai historis yang mendalam, karena Suriah merupakan salah satu negara Arab yang pertama kali memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947 wakil tetap Suriah di PBB Faris Al-Khouri dengan gigih memperjuangkan agar masalah Indonesia dibawa dalam pembahasan di DK PBB dan berakhir dengan resolusi yang memerintahkan dihentikannya agresi militer Belanda serta dicapainya penyelesaian damai melalui perundingan.

Di fora internasional hubungan kedua negara terjalin melalui forum PBB, GNB dan OKI. Kedua negara senantiasa mengupayakan adanya saling dukung atas pencalonan masing-masing di dalam keanggotaan badan internasional tersebut. Selama kurun waktu 3 tahun ini Suriah  telah memberikan dukungan terhadap  pencalonan Indonesia sebagai anggota Postal Operation Council and Council of Administration dalam Badan Universal Postal Union (UPU); Pencalonan Agung Laksono sebagai Presiden-Inter Parliamentary Union (IPU) 2008-2011 pada Sidang ke-24 di Jenewa tanggal 23 Juli-12 Agustus 2008. Sementara itu Indonesia telah mendukung pencalonan Mrs. Hadel Al Asmar untuk menjadi anggota Committee on the Right of Child/CRC. Untuk tahun 2009. Suriah dan Indonesia sepakat saling mendukung pencalonan kedua negara sebagai anggota Tidak Tetap Dewan HAM.

Hubungan bilateral kedua negara selama ini berjalan cukup baik dan semakin erat yang ditandai adanya saling kunjung antara pejabat tinggi kedua negara. Pejabat Suriah yang pernah berkunjung ke Indonesia antara lain adalah  PM. Suriah Mahmoud Zu'bei (Juni 1997); Kunjungan Delegasi Parlemen Suriah (Maret 2004); Wapres Suriah, dalam rangka menghadiri HUT 50 tahun KAA di Bandung (April 2005); Deputy Menlu Suriah Faisal Miqdad  ke Indonesia dalam rangka menyampaikan pesan khusus Presiden Bashar Al Assad (Januari 2007); kunjungan PM Suriah Naji Otri ke Indonesia  (Januari 2009) dalam rangka pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Yusuf Kalla serta Ketua MPR-RI Hidayat Nurwahid dan Ketua DPR-RI Agung Laksono; dan terakhir kunjungan Ketua Persahabatan Parlemen Suriah-Indonesia dalam rangka menghadiri Sidang Pleno ke- 4 Asian Parliamentary Assembly di Bandung 7-10  Desember 2009.

Sementara itu dari Indonesia telah berkunjung ke Suriah antara lain : Presiden Suharto (Oktober 1977); Menlu RI Dr. Alwi Shihab menyerahkan pesan tertulis dari Presiden Abdurrahman Wahid kepada Presiden Bashar Al-Assad (Januarid 2001); Menteri Agama RI M. Tolhah Hassan (Januari 2001); Delegasi yang dipimpin oleh Laksamana (Purn) Widodo AS sebagai Utusan Khusus Presiden RI untuk menyampaikan pesan tertulis Presiden Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Bashar Al-Assad (Maret 2003); Wakil Kepala BIN telah membahas kerjasama intelijen dengan Direktur Intelijen Suriah (September 2003); Utusan Khusus Presiden RI, Ali Alatas menyampaikan undangan Peringatan 50 tahun KAA kepada Presiden Bashar Al-Assad (Agustus 2004); Kunjungan Menlu RI Hasan Wirajuda (Februari 2007); Delegasi MPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua MPR AM Fatwa (April 2007); Utusan Khusus Presiden RI.  Dr. Alwi Shihab dalam rangka Persiapan KTM Negara Asia Afrika (Juli 2008); Ketua MPR-RI, Dr. Hidayat Nur Wahid dalam kaitan International Union of Muslim Schollar (IUMS) untuk bertemu dengan Presiden Bashar Al-Assad; Kunjungan Ketua DPR RI Agung Laksono  dalam rangka Pertemuan Troika (Indonesia-Iran-Suriah) Majelis Parlemen Asia dan bertemu dengan Presiden Suriah untuk mencari cara menyelesaikan krisis Gaza.(Januari 2009): Kunjungan Menlu RI Dr. N. Hassan Wirajuda dalam rangka memimpin Delegasi sidang OKI ke-36 bulan 23-25 Mei 2009; Kunjungan Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid ke Suriah pada awal Agustus 2009 untuk mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Suriah dan Presiden Bashar Al-Assad; Kunjungan delegasi Komisi VII DPR-RI  pada bulan Agustus 2009 dan kunjungan Pejabat Ditjen Aspasaf dalam rangka menindaklanjuti keputusan NAASP bulan November 2009.       

Pada tataran pemerintahan (G to G), pada kurun waktu 3 tahun terakhir ini hubungan bilateral RI-Suriah  mencatat perkembangan penting pada kunjungan Menteri Luar Negeri  RI  Dr. N. Hassan Wirajuda pada tanggal 3-5 Pebruari 2007, yang berhasil menandatangani 2 (dua) dokumen penting, yaitu:

  • Nota Kesepahaman  mengenai Pembentukan Komisi Bersama untuk Bidang-bidang  Kerjasama Ekonomi,  Ilmu Pengetahuan, Teknik dan Kebudayaan (Memorandum of Understanding on the Establishment of a Joint Commission  for the Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation), ditandatangani oleh Menlu RI N. Hassan Wirajuda dan Menlu Suriah Walid al-Moalem, Pebruari 2007;

 

            Nota Kesepahaman mengenai Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Suriah mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik (Agreement  between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Syrian Arab Republic on Economic, Scientific, and Technical Cooperation) ditandatangani oleh Menlu RI N. Hassan Wirajuda dan Menlu Suriah Walid al-Moalem, Pebruari 2007.

 


Minister Counsellor (HOC, PF. Politik)

Didi Wahyudi

Hubungan bilateral Suriah-Indonesia berlangsung erat, kokoh dan bersahabat serta memiliki nilai historis yang mendalam, karena Suriah merupakan salah satu negara Arab yang pertama kali memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947 wakil tetap Suriah di PBB Faris Al-Khouri dengan gigih memperjuangkan agar masalah Indonesia dibawa dalam pembahasan di DK PBB dan berakhir dengan resolusi yang memerintahkan dihentikannya agresi militer Belanda serta dicapainya penyelesaian damai melalui perundingan.

Di fora internasional hubungan kedua negara terjalin melalui forum PBB, GNB dan OKI. Kedua negara senantiasa mengupayakan adanya saling dukung atas pencalonan masing-masing di dalam keanggotaan badan internasional tersebut. Selama kurun waktu 3 tahun ini Suriah  telah memberikan dukungan terhadap  pencalonan Indonesia sebagai anggota Postal Operation Council and Council of Administration dalam Badan Universal Postal Union (UPU); Pencalonan Agung Laksono sebagai Presiden-Inter Parliamentary Union (IPU) 2008-2011 pada Sidang ke-24 di Jenewa tanggal 23 Juli-12 Agustus 2008. Sementara itu Indonesia telah mendukung pencalonan Mrs. Hadel Al Asmar untuk menjadi anggota Committee on the Right of Child/CRC. Untuk tahun 2009. Suriah dan Indonesia sepakat saling mendukung pencalonan kedua negara sebagai anggota Tidak Tetap Dewan HAM.

Hubungan bilateral kedua negara selama ini berjalan cukup baik dan semakin erat yang ditandai adanya saling kunjung antara pejabat tinggi kedua negara. Pejabat Suriah yang pernah berkunjung ke Indonesia antara lain adalah  PM. Suriah Mahmoud Zu'bei (Juni 1997); Kunjungan Delegasi Parlemen Suriah (Maret 2004); Wapres Suriah, dalam rangka menghadiri HUT 50 tahun KAA di Bandung (April 2005); Deputy Menlu Suriah Faisal Miqdad  ke Indonesia dalam rangka menyampaikan pesan khusus Presiden Bashar Al Assad (Januari 2007); kunjungan PM Suriah Naji Otri ke Indonesia  (Januari 2009) dalam rangka pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Yusuf Kalla serta Ketua MPR-RI Hidayat Nurwahid dan Ketua DPR-RI Agung Laksono; dan terakhir kunjungan Ketua Persahabatan Parlemen Suriah-Indonesia dalam rangka menghadiri Sidang Pleno ke- 4 Asian Parliamentary Assembly di Bandung 7-10  Desember 2009.

Sementara itu dari Indonesia telah berkunjung ke Suriah antara lain : Presiden Suharto (Oktober 1977); Menlu RI Dr. Alwi Shihab menyerahkan pesan tertulis dari Presiden Abdurrahman Wahid kepada Presiden Bashar Al-Assad (Januarid 2001); Menteri Agama RI M. Tolhah Hassan (Januari 2001); Delegasi yang dipimpin oleh Laksamana (Purn) Widodo AS sebagai Utusan Khusus Presiden RI untuk menyampaikan pesan tertulis Presiden Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Bashar Al-Assad (Maret 2003); Wakil Kepala BIN telah membahas kerjasama intelijen dengan Direktur Intelijen Suriah (September 2003); Utusan Khusus Presiden RI, Ali Alatas menyampaikan undangan Peringatan 50 tahun KAA kepada Presiden Bashar Al-Assad (Agustus 2004); Kunjungan Menlu RI Hasan Wirajuda (Februari 2007); Delegasi MPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua MPR AM Fatwa (April 2007); Utusan Khusus Presiden RI.  Dr. Alwi Shihab dalam rangka Persiapan KTM Negara Asia Afrika (Juli 2008); Ketua MPR-RI, Dr. Hidayat Nur Wahid dalam kaitan International Union of Muslim Schollar (IUMS) untuk bertemu dengan Presiden Bashar Al-Assad; Kunjungan Ketua DPR RI Agung Laksono  dalam rangka Pertemuan Troika (Indonesia-Iran-Suriah) Majelis Parlemen Asia dan bertemu dengan Presiden Suriah untuk mencari cara menyelesaikan krisis Gaza.(Januari 2009): Kunjungan Menlu RI Dr. N. Hassan Wirajuda dalam rangka memimpin Delegasi sidang OKI ke-36 bulan 23-25 Mei 2009; Kunjungan Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid ke Suriah pada awal Agustus 2009 untuk mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Suriah dan Presiden Bashar Al-Assad; Kunjungan delegasi Komisi VII DPR-RI  pada bulan Agustus 2009 dan kunjungan Pejabat Ditjen Aspasaf dalam rangka menindaklanjuti keputusan NAASP bulan November 2009.       

Pada tataran pemerintahan (G to G), pada kurun waktu 3 tahun terakhir ini hubungan bilateral RI-Suriah  mencatat perkembangan penting pada kunjungan Menteri Luar Negeri  RI  Dr. N. Hassan Wirajuda pada tanggal 3-5 Pebruari 2007, yang berhasil menandatangani 2 (dua) dokumen penting, yaitu:

  • Nota Kesepahaman  mengenai Pembentukan Komisi Bersama untuk Bidang-bidang  Kerjasama Ekonomi,  Ilmu Pengetahuan, Teknik dan Kebudayaan (Memorandum of Understanding on the Establishment of a Joint Commission  for the Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation), ditandatangani oleh Menlu RI N. Hassan Wirajuda dan Menlu Suriah Walid al-Moalem, Pebruari 2007;

 

            Nota Kesepahaman mengenai Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Suriah mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik (Agreement  between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Syrian Arab Republic on Economic, Scientific, and Technical Cooperation) ditandatangani oleh Menlu RI N. Hassan Wirajuda dan Menlu Suriah Walid al-Moalem, Pebruari 2007.

 

Counsellor

Makhya Suminar

Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Damaskus

 

Visi

“Terciptanya pelayanan prima dan perlindungan maksimal dalam prinsip keperdulian dan keberpihakan”

Misi

“Memberikan pelayanan dan perlindungan yang accessible, accountable, reasonable, sesuai corporate culture; cepat, ramah, murah, transparan, aman, nyaman dan tanpa pungutan”

Motto

“Terdepan dalam melayani dan tegas dalam melindungi”

 

Pelaksanaan tugas Fungsi Konsuler KBRI Damaskus mencakup pelayanan kekonsuleran, notariat, serta perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di negara akreditasi. Fungsi Konsuler juga bertanggung jawab dalam hal penerbitan paspor, perpanjangan paspor diplomatik dan dinas, pencatatan lapor diri WNI di luar negeri, pendataan WNI, pengajuan calling visa, legalisasi dokumen, pengurusan ijin bagi pesawat/kapal asing yang akan memasuki wilayah RI, serta penerbitan surat keterangan bagi WNI di Suriah. Sedangkan tugas Fungsi Protokol dilaksanakan dengan memberikan pelayanan keprotokolan bagi kunjungan tamu dari Indonesia dan upacara-upacara kenegaraan serta perayaan hari-hari nasional serta hari besar lainnya melalui kerja sama dengan fungsi lainnya di KBRI.

            Selain tugas rutin keprotokolan dan kekonsuleran di atas, fokus utama kegiatan KBRI Damaskus adalah repatriasi sebagai Program Nasional Perlindungan WNI. KBRI Damaskus menetapkan situasi keamanan Suriah dalam status Darurat I, pada tanggal 15 Desember 2012, di mana semua WNI yang berada di Suriah harus direpatriasi ke Indonesia. Sebagai Perwakilan unik yang tidak hanya bertatus Perwakilan Citizen Service melainkan juga Perwakilan Berbahaya yang mempunyai kewajiban untuk melakukan repatriasi, KBRI Damaskus melaksanakan tugasnya dengan penuh komitmen di tengah-tengah kondisi keamanan yang tidak dapat ditebak. Penerapan hukum yang tidak tegas dalam menindak para pelaku TPPO menyebabkan kegiatan repatriasi yang dilaksanakan KBRI menjadi semakin rumit.

            Pembahasan mengenai WNI/TKI korban TPPO ke Suriah yang terus berlarut-larut memerlukan komitmen yang kuat, menyeluruh, dan terpadu dari para stakeholders di tanah air untuk menghentikannya. KBRI Damaskus tidak dapat merubah kebijakan negara Suriah yang mempunyai asimetri persepsi terkait WNI/TKI yang diperlakukan sebagai tenaga kerja legal karena memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh peraturan ketenagakerjaan Suriah. Sebagai negara yang berdaulat, Suriah mengharapkan Indonesia menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu di tanah air, sementara Pemerintah Suriah menjanjikan dukungan sepenuhnya bagi penyelesaian permasalahan yang muncul antara WNI/TKI dengan majikan/agen di Suriah.

Counsellor/ Fungsi Protkons I

Makhya Suminar

Sekretaris I (PF. Protkons II merangkap Plh PF. Pensosbud)

Miranda Ekawaty Mukhlis

Fungsi penerangan dan Budaya melaksanakan serangkaian kegiatan promosi kebudayaan dan kesenian. Untuk itu sejumlah group kesenian seperti Group Tari Bagong Kusudiardjo, Group Musik Saung Angklung Udjo dan Lembaga Kesenian Betawi telah tampil di beberapa kota besar di Suriah. Dalam kaitan promosi, KBRI telah berpartisipasi pada berbagai festival antara lain Festival Kepramukaan, Festival Jalur Sutra, Bazar Amal Internasional, Pameran Anak Internasional, Kegiatan Diplomatic Club of Syria dan lain sebagainya. Selain itu juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat Suriah mengenai Seni membatik di Wisma Duta, di Universitas Sheikh Ahmad Kuftaro dan di Universitas Damaskus. Berkaitan dengan Damaskus Ibu Kota Kebudayaan Arab tahun 2008 telah ditampilkan Qori Indonesia untuk memenuhi undangan membaca Al-Qur’an di beberapa Masjid Damaskus pada bulan Ramadlan 2008. Dalam kaitan dengan promosi Indonesia, Duta Besar RI Damaskus H.M. Muzammil Basyuni telah memberikan penjelasan dan mengadakan wawancara dengan wartawati majalah “Al-Azminah” dan Majalah ”Souriana”. Selain itu diberbagai harian di Suriah telah pula diadakan wawancara dengan wartawan Kantor Berita Suriah, Syrian Arab News Agency, dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Promosi Indonesia juga telah dilaksanakan di televisi Suriah dengan menayangkan kegiatan pagelaran Malam Indonesia. Bahkan di setiap Ramadlan telah disiarkan mengenai adat dan istiadat kegiatan Ramadlan Indonesia yang direkam saat acara Buka Puasa Bersama dan Sholat Tarawih di KBRI. Di samping promosi telah juga dilaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat Indonesia di Suriah. Pembinaan tersebut disampaikan dengan mengadakan berbagai kegiatan antara lain Sarasehan dalam Muharraman, Tahun Baru Hijriyah, Tahlilan Menjelang Hari Ketujuh Wafatnya Presiden RI Kedua, Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Peringatan Malam Lailatul Qadar setiap bulan puasa, Seminar Ekonomi Islam, dan Forum Diskusi Siswa serta Forum Dialog Interaktif para pelajar dan mahasiswa Indonesia. Berkaitan dengan masalah pendidikan, di KBRI Damaskus terdapat Sekolah Indonesia Damaskus yang memiliki jumlah pelajar sekitar 25 siswa. Sekolah ini berada di lingkungan kantor KBRI sehingga memiliki keterbatasan ruang belajar. SID memiliki 7 ruang belajar yaitu Ruang Perpustakaan, Ruang Komputer digabung dengan Ruang Guru, Ruang Laboratorium IPA, Ruang Kepala Sekolah dan tiga ruang khusus belajar. Ruangan-ruangan tersebut tidak dapat secara maksimal digunakan karena digunakan juga untuk ruang kelas. Dalam bidang kebudayaan, kedua negara telah memiliki kerjasama pengaturan di bidang Pertukaran Kebudayaan (Arrangement for The Executive Program Betwen the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Syrian Arab Republic Regarding Cultural Exchange Program for the Years 2001, 2002 and 2003). Pengaturan ini pertama kali ditandatangani pada tahun 1997-1999 dan kemudian diperpanjang mulai 2001-2003 di Damaskus oleh Dirjen Hubsosbudpen Deplu, Abdurrahman Mattaliti dan Wakil Menteri Pendidikan Suriah. Dalam perjanjian tersebut Suriah memberikan beasiswa untuk program S1 sebanyak 2-4 mahasiswa dan pihak Indonesia memberikan 2-4 mahasiswa program S2. Pengaturan di bidang Pertukaran kebudayaan tersebut kemudian diperbaruhi dengan Nota Kesepahaman di bidang pendidikan yaitu Draft Memorandum of Understanding Between the Ministry of Higher Education in the Syrian Arab Republic and the Ministry of Education in the Republic of Indonesia. Draft Nota Kesepahaman saat ini sedang dibahas di Departemen Pendidikan Nasional Indonesia. Di samping itu dalam rangka meningkatkan kerjasama pendidikan, Prof. Syamsul Hadi selaku mewakili Rektor Universitas Damaskus telah mengadakan pertemuan dengan Prof.Dr. Mohammad Nizar Akil, Rektor Universitas Aleppo dalam rangka penjajakan kerjasama pendidikan kedua universitas. Selain itu, Rektor Institut Studi Islam Darussalam-Gontor telah mengadakan penjajakan kerjasama pendidikan dengan Universitas Damaskus. Saat ini jumlah para Mahasiswa Indonesia di Suriah sekitar 70 orang, mengalami penurunan sekitar 50 persen dari 140 orang pada tahun 2006. Penuruan jumlah ini karena kebijakan pemerintah Suriah yang menghentikan para mahasiswa asing sebagai ”pendengar” di Universitas Damaskus. Meskipun kuantitas berkurang tetapi kualitas meningkat dengan diterimanya 8 orang mahasiswa Indonesia untuk menempuh studi tingkat Magister pada tahun 2008. Pada tahun 2009 dua orang pelajar diterima di Ma’had Internasional untuk Ilmu Agama Islam dan Bahasa Arab yang baru berdiri pada bulan Nopember 2008. Selain itu di bidang pendidikan agama juga telah diadakan kerjasama antara Departemen Agama RI dan Kementerian Wakaf Suriah mengenai pelatihan bagi 20 orang kader pimpinan pondok pesantren Indonesia selama satu bulan di Suriah sejak dibuka pada tanggal 23 Nopember 2009 hingga 21 Desember 2009. Dalam rangka menggalakkan soft power diplomacy, beberapa ulama yang telah berkunjung ke Indonesia antara lain Dr. Solahuddin Kuftaro dan Sheikh Abdullah Nizom untuk menghadiri Konferensi Rekonsiliasi Irak tahun 2007, dan Sheikh Dr. Alauddin Za’tari Sekretaris Fatwa, Sekjen Penyuluhan Agama, memberikan ceramah pada Konferensi Internasional tentang Dewan Zakat Asia Tenggara di Kota Padang, Sumatera Barat November 2007. Kemudian kunjungan Grand Mufti Suriah Dr. Sheikh Ahmad Badruddin Hassoun menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada bulan April 2008 dan kunjungannya yang kedua pada Oktober 2009. Sheikh Dr. Wahbah Al-Zuhaili dan Dr. Mohammad Habash menghadiri Konferensi Ulama Islam Internasional di Jakarta. Atas undangan PBNU, Ulama Besar Sheikh Rajab Dieb berkunjung ke Indonesia untuk memberikan presentasi di beberapa Pesantren di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2009. Sebaliknya Menteri Agama RI Muhammad Maftuh Basyuni, Ketua PBNU Hasyim Muzadi dan 19 Ulama Pondok Pesantren Gontor telah melakukan rangkaian kunjungan ke Suriah. Dalam kesempatan tersebut Delegasi Pondok Pesantren Gontor telah mengadakan pertemuan dan penandatangan kerjasama dengan dua lembaga pendidikan yaitu Mujama’ Sheikh Ahmad Kuftaro dan Akademi al-Fathul Islami. Dalam pertemuan telah disekapati pemberian beasiswa sebanyak 5 orang setiap tahun kepada santri Pondok Modern Darussalam Gontor dan program pertukaran kunjungan antar kedua yayasan serta penyelenggaraan konferensi internasional mengenai Islam. Di bidang Kepemudaan, olah raga dan kepramukaan delegasi dari Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga telah mengadakan pertemuan pada bulan Desember 2009 dengan General Sport Federation, Revolution Youth Union dan Keparamukaan Al-Baath dalam rangka menjajaki kemungkinan kerjasama di bidang-bidang dimaksud.

SEKRETARIS I

MIRANDA EKAWATY

Atase Komunikasi

Iwan Purwanto Lany

BPKRT

BAMBANG F