Sosialisasi Undang-undang No.13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada tanggal 10 Januari 2010 KBRI Damaskus telah mengadakan Acara Sosialisasi Undang-undang No.13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang disampaikan oleh Drs.M.Abdul Ghofur Djawahir, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama RI, dihadiri oleh para home staff, local staff, pengurus DWP KBRI Damaskus dan perwakilan anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia di Suriah.
 
Pada kesempatan tersebut Drs.M.Abdul Ghofur Djawahir dalam presentasinya menyampaikan bahwa adanya perubahaan undang-undang mengenai penyelenggaraan ibadah Haji adalah untuk meningkatkan pemberian pelayanan yang baik kepada para jama’ah haji. Perbedaan yang mendasar antara UU No. 17/1999 dengan UU No. 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji antara lain adanya pembedaan yang jelas antara regulator (pemerintah) dengan operator (masyarakat); transparansi dan akutanbilitas pengelolaan ibadah haji serta hak dan kewajiban para jama’ah haji. Penyelenggaraan haji tetap dikelola oleh pemerintah namun terdapat Komisi Pengawas Haji yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden. Pemerintah dalam mengelola jama’ah haji harus memprioritaskan pada pembinaan, pelayanan dan perlindungan sesuai dengan hak dan kewajiban jama’ah haji.
 
Di samping itu dalam melakukan pertanggung-jawaban keuangan telah dikeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur bahwa pertanggung-jawaban keuangan dapat dilaksanakan setelah 3 bulan selesainya penyelenggaraan ibadah haji. Masalah-masalah yang sering muncul dalam penyelenggaraan haji antara lain: berkisar tentang pemondokan haji, transportasi haji, keuangan haji dan para petugas haji. Hal ini disebabkan antara lain: kebijakan pemerintah Saudi Arabia yang sering berubah-ubah; kegiatan haji memusat pada satu tempat dan waktu yang bersamaan; jumlah jama’ah yang sangat heterogen; dan tenaga pelayanan oleh pemerintah Saudi kebanyakan adalah petugas musiman; serta penyewaan pemondokan di Makkah adalah pasar bebas (tidak ada standar biaya). 
 
Diakhir acara Dubes RI menyampaikan ucapan terima kasih atas paparannya yang sangat bermanfaat bagi pengetahuan kita mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Masalah haji sangat berkaitan dengan masalah HAM yaitu “Hak Asasi Mampu”, yaitu bagi siapa saja yang “mampu”  dalam arti mampu segalanya, pemerintah berkewajiban  memberikan pelayanan agar yang bersangkutan dapat menunaikan ibadah haji. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah meskipun masih banyak kekurangannya,  pada hakekatnya adalah bagi kepentingan jama’ah haji.
Sosialiasi tersebut mendapatkan sambutan dan apresiasi karena dapat memberikan jawaban tentang bagaimana rumit dan peliknya pengaturan jama’ah haji dari berbagai provinsi dan upaya pemerintah Indonesia melakukan pendekatan dengan pemerintah Arab Saudi bersama dengan 178 negara lainnya.