Kunjungan Wakil Ketua MK ke Suriah

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wakil Mahkamah Konstitusi Indonesia Prof. Dr. Achmad Sodiki menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang sangat hangat dan bersahabat kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Suriah. Sebaliknya Wakil Ketua MK Suriah Bashir Dabbas mengharapkan agar di lain kesempatan dapat mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia. wakil MK RIDalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua MK Suriah menjelaskan bahwa MK Suriah telah berdiri sejak tahun 1973 dan memiliki anggota sebanyak 5 (lima) orang hakim. Para hakim yang ditunjuk oleh Presiden, harus memiliki persyaratan antara lain umur tidak lebih dari 70 tahun, pernah bekerja di pengadilan selama 17 tahun dan menguasai masalah perundang-undangan sekurang-kurangnya 16 tahun. Para hakim MK bertugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang. Para hakim tersebut tidak boleh bekerja selain menjadi dosen pada sebuah universitas. tugas dan tanggung jawab MK Suriah adalah memberikan pertimbangan atas pencalonan anggota parlemen; memberhentikan presiden apabila presiden terbukti melakukan tindakan kriminal; membatalkan peraturan atau dekrit yang bertentangan dengan undang-undang dasar Republik Arab Suriah. Namun demikian posisi MK Suriah bersifat pasif karena menunggu perintah dari Presiden sekiranya terdapat undang-undang atau peraturan pemerintah yang harus dikaji karena bertentangan dengan undang-undang dasar Suriah. Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Suriah, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI Prof. Dr. Achmad Sodiki dan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi didampingi KUAI RI Damaskus Iskandar Suksmadi dan Sekretaris II Pensosbud Windratmo Suwarno. Di hari yang sama Wakil Ketua MK dan Hakim Konstitusi telah mengadakan temu wicara dengan tema “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Moralitas dan Integritas Bangsa” yang dihadiri oleh para home staff dan local staff, ketua dan anggota Dharma Wanita, para pelajar dan mahasiswa Indonesia serta masyarakat Indonesia. Dalam acara tersebut telah dibahas mengenai peran MK dalam menjaga moralitas dengan mensahkan undang-undang pornografi dan menjaga integritas bangsa dengan mensahkan undang-undang penodaan terhadap agama. Temu wicara yang diadakan sangat bermanfaat karena masyarakat Indonesia lebih mengenal dan mengetahui lebih dekat peran MK bagi masyarakat Indonesia. Para hadirin dengan penuh semangat memberikan pertanyaan seputar masalah pornografi yang marak beredar di Indonesia, peran pejabat pemerintah dalam meningkatkan pendidikan rakyat dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang berada di luar negeri.