Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel.

Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagai Badan Publik menjalankan amanat UU KIP dengan membuka akses publik terhadap informasi-informasi publik secara akurat, tidak menyesatkan, sesuai kepatutan penggunaan, dan tetap memperhatikan hak Badan Publik untuk menentukan informasi-informasi publik yang dikecualikan.

Melalui Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Dakar Nomor: 015/KEPPRI/VI/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar, menunjuk Sdr. Dimas Prihadi (Sekretaris Kedua/Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya) sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugasnya sebagai PPID, Pelaksana Fungsi Pensosbud akan dibantu oleh pejabat-pejabat diplomatik dan pejabat fungsional lainnya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Perwakilan Republik Indonesia di Dakar Nomor: 016/KEPPRI/VI/2016.

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KBRI Dakar berpedoman pada Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.