Maladewa

​​​​​Profil Negara Maladewa

Keterangan Dasar
 
 
  1   
Nama negara
:
Republik Maladewa/The Republic of Maldives
  2   
Ibukota
:
Male’
  3   
Hari nasional
:
26 Juli (memperingati kemerdekaan dari kerajaan Inggris pada 26 Juli 1965)
  4   
Lagu kebangsaan
:
Gaumee Salaam (National Salute)
  5   
Bendera
:
 maldives_flag.png  
  6   

Sistem pemerintahan
:
Republik Presidensial
  7   
Kepala negara dan pemerintahan
:
President, His Excellency Abdulla Yamin Abdul Gayoom menjabat sejak 17 November 2012.
  8   
Ketua parlemen
:
Speaker of the Parliament, Honorable Abdulla Shahid, MP
(dari Dhivehi Rayyithunge Party/DRP)
  9   
Menteri Luar Negeri
:
Minister of External Affairs
Her Excellency Dunya Maumoon
10                 
Bahasa resmi
:
Divehi (adaptasi aksara Arab dan dialek Sinhala)
Bahasa Inggris digunakan dalam interaksi perdagangan dan urusan kepemerintahan
11                 
Pembukaan hubungan diplomatik RI-Sri Lanka
:
2 September 1974
Kependudukan
 
 
12                 
Jumlah penduduk
:
320.100 (World Bank, 2011)
13                 
Ajaran yang dianut
:
Islam (Sunni, 100%)
14                 
Etnis
:
Dhivehi (keturunan India Selatan, Sinhala dan Arab)
Ekonomi
15                 
Sumber daya alam
:
Ikan
16                 
Komoditas ekspor unggulan
:
Produk ikan olahan, ikan hias, kerajinan tangan
17                 
Komoditas impor utama
:
Bahan makanan, bahan bangunan, bahan kimia keperluan sehari-hari (sabun cairan pembersih, pelumas, personal care, kosmetik dll), pakaian jadi, minyak bumi, pakaian, kertas, obat-obatan, mebel, produk otomotif
18                 
GDP
:
Total USD 2,05 miliar (2011, World Bank)
19                 
Mata uang
:
Maldivian Rufiya (MRF)
Geografi
 
 
20                 
Luas wilayah
:
298 km2  (daratan); 115 km2 (air)
21                 
Letak (topografi)
:
1.190 pulau karang yang membentuk 26 gugus atol (kumpulan pulau koral), di bawah 20 administratif. Sebanyak 200 pulau dihuni; 80 pulau di antaranya adalah lokasi resort.
22                 
Koordinat dan batas alam
:
3° 15' Lintang Utara - 73° Lintang Timur; selatan-barat daya India, barat daya Sri Lanka
23                 
Pulau besar/wisata
:
Male’ (pulau ibukota), Soneva Gili, Madivaru, Dhoni Island, Giraavaru
24                 
Iklim
:
Tropis panas dan lembap dengan dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau


I. SEJARAH SINGKAT

  1. Belum ada bukti sejarah yang dapat memastikan asal nenek moyang penduduk Maladewa. Legenda yang dipahami adalah penduduk asli Maladewa berasal dari suku Dravida dari India Selatan yang menyebar ke kepulauan Maladewa melalui kepulauan Laccadives, India. Selain itu, ada juga pengaruh pendatang (pedagang) dari Timur Tengah (Maroko) yang masuk ke Maladewa. Akulturasi suku Dravida dan Timur Tengah menghasilkan kelompok etnis mayoritas yang bahasanya dipakai sebagai standar bahasa resmi Maladewa, yaitu Dhivehi. Kelompok etnis lainnya adalah keturunan keluarga kerajaan Sinhala dari Serendib (Sri Lanka), yang dikenal sebagai Suvadiva, serta keturunan suku Mahl dari India, yang dikenal dengan Minicoi.
  1. Bersama para pendatang, masuk pula pengaruh agama ke Maladewa. Ajaran Hindu dan Buddha diperkirakan berkembang sekitar abad 11 sampai awal abad 12, yang dibuktikan dengan adanya peninggalan beberapa stupa dan patung. Pengaruh agama Islam aliran Sunni menyebar ke Maladewa sekitar pertengahan abad 12, yang dibawa oleh pedagang/pendatang dari Timur Tengah. Sebagian argumen menyatakan bahwa pengaruh Islam dibawa oleh  ulama Persia yaitu Yusuf Shamsuddin. Argumen lain adalah berdasarkan catatan Ibnu Battutah pada 1354-1355, traveller Maroko, Islam dibawa oleh pendatang Maroko yaitu Abu al-Barakat. Antara 1153 sampai 1965, Maladewa merupakan kerajaan yang dipimpin oleh Sultan. Maladewa pernah dikuasai oleh Portugis pada masa pemerintahan Sultan Ali (1557-1570). Kesultanan selanjutnya dipimpin Mohammed Thakurufaanu yang berhasil mengalahkan Portugis.
  1. Pada 1625, Portugis kembali berusaha menguasai Maladewa, tetapi tidak berhasil. Pada 16 Desember 1887, Sultan Mohamed Mainuddin II menandatangani perjanjian persahabatan dengan Sir HA Gordon, Gubernur Inggris di Ceylon yang menjadikan Maladewa sebagai protektorat Inggris. Urusan pertahanan dan luar negeri Maladewa diserahkan kepada Inggris, tetapi Inggris tidak pernah menempatkan wakilnya di Male.
  1. Berdasarkan perjanjian tersebut, Maladewa memperoleh fasilitas Angkatan Bersenjata, dan dijadikan salah satu pangkalan AU Inggris (Pulau Gan) antara 1956 - 1976. Pada 1932, Maladewa menetapkan konstitusi, yang digunakan untuk memilih sultan. Pada 1934, Hassan Nuruddin terpilih menjadi Sultan konstitusional pertama dan memerintah sampai tahun 1942.
  1. Pada 23 April 1942, Maladewa menandatangani perjanjian yang mengakhiri kekuasaan Inggris di Maladewa, meskipun masih tetap berada menjadi protektorat Inggris.
  1. Pada 1953, sejak lahirnya kesultanan konstitusional, politik Maladewa berkembang menuju Republik. Maladewa berubah menjadi Republik pertama kali di bawah Presiden Amin Didi. Namun, Republik Maladewa hanya bertahan 7 bulan dan kembali menjadi kesultanan di bawah Sultan Muhammad Farid Didi dan Perdana Menteri Ibrahim Tahun 1953 sejak lahirnya kesultanan konstitusional, tumbuh perkembangan yang menuju pada pembentukan negara Republik. Republik pertama berdiri dibawah Presiden Amin Didi, tetapi Republik ini hanya berusia 7 bulan dan Maladewa kembali berbentuk kesultanan dibawah Sultan Muhammad Farid Didi dan Perdana Menteri Ibrahim Nasir.
  1. Pada 26 Juli 1965 di Colombo, Sri Lanka, Maladewa dan Inggris menandatangani perjanjian yang memberikan kemerdekaan penuh kepada Maladewa. Pada akhir 1965, Maladewa menjadi anggota PBB. Pada 1985, Maladewa menjadi anggota penuh Commonwealth Inggris.
  1. Pada 11 November 1968, diproklamasikan berdirinya Republik untuk yang kedua kali dan Ibrahim Nasir terpilih sebagai Presiden. Dalam pemilihan tahun 1973, Ibrahim Nasir terpilih lagi sebagai Presiden sampai tahun 1978 dan tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan ke-3.
  1. Pada 1978, Maumoon Abdul Gayoom terpilih sebagai Presiden dan menjabat hingga tahun 1998. Presiden Gayoom yang menjabat sebagai Presiden selama 6 periode tanpa oposisi merupakan Kepala Negara dengan masa pemerintahan terlama di Asia Selatan. Selama pemerintahan Presiden Gayoom, terjadi serangkaian upaya kudeta pada tahun 1980, 1983, and 1988 karena pemerintahannya dipandang tidak demokratis dan otoriter
  1. Pemerintah menghadapi berbagai tuntutan untuk memperbaiki kehidupan demokrasi, termasuk legalisasi keberadaan partai politik, maka pada bulan Agustus 2008, Maladewa memproklamirkan konstitusi baru. Pada bulan Oktober 2008, Maladewa menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis (multi-partai, bebas dan adil) untuk pertama kalinya. Dari hasil pemilu tersebut, terpilih Presiden Mohammed Nasheed dan Wakil Presiden Dr. Mohamed Waheed Hassan Manik. Mereka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 11 November 2008.

 

II. SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

a. Konstitusi                                 : Konstitusi baru Maladewa mulai berlaku 1 Januari 1998 setelah diratifikasi Presiden Maldives pada tanggal 27 Nopember 1997. Sebelumnya pada tanggal 6 Nopember 1997 the Citizen' Special Ma'jlis telah merampungkan draft Konstitusi baru Maldives dan telah disetujui oleh Special Ma'jlis dan Parlemen (88 suara mendukung dan 2 abstein) dan pada tanggal 11 Nopember 1997 disampaikan kepada Presiden.

Draft Konstitusi yang mulai disiapkan sejak tahun 1980 merupakan langkah maju yang mengarah keterbukaan politik dan demokrasi, antara lain dengan berlakunya sistem pencalonan Presiden lebih dari satu orang.

b. Lembaga Eksekutif              :           Maladewa merupakan negara demokrasi dengan sistem Pemerintahan Presidentil. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dibantu oleh Dewan Menteri.  Pemerintah Daerah terdiri 20 administatif Major Atoll dan  Kota  Male.

c. Lembaga Legislatif            :  Badan Legislatif/Parlemen   yang   sebelumnya  disebut sebagai The Citizens' Ma'jlis sejak diberlakunya UU yang baru mulai 1 Januari 1998 disebut the Poeple's Ma'jlis yang keanggotaannya dipilih setiap lima tahun. Parlemen beranggotakan 50 orang, yaitu 2 orang dipilih dari Ibu Kota Male, 2 orang dari masing-masing 20 Pemerintahan Atoll dan 8 orang ditunjuk oleh Presiden. Namun demikian dengan disyahkannya Undang-undang Pemilu anggota parlemen (Parliamentary Constituencies Bill) pada tanggal 10 Februari 2009, maka Parlemen Maladewa beranggotakan 77 orang untuk masa bakti 5 tahun.

d. Ma'jlis Rakyat Istimewa      : The People's Special Ma'jlis atau Ma'jlis Rakyat Istimewa hanya bersidang untuk mengadakan pembaharuan konstitusi. Anggotanya terdiri dari  anggota People's Ma'jlis (Parlemen), para anggota Kabinet dan wakil yang dipilih dari Male dan Pemerintahan Atoll.

e. Sistem Hukum                   : Dengan  diberlakukannya Konstitusi baru  pada tanggal 1 Januari 2008, menggantikan konstitusi 1968 yang telah diamandemen beberapa kali (1970, 1972 dan 1975), Presiden  memiliki kedudukan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan serta komandan angkatan bersenjata dan kepolisisan. Selain itu atas desakan pihak oposisi, konstitusi yang baru pada tanggal 7 Agustus 2008 juga menyetujui tentang pemisahan kekuasaan peradilan (judiciary) dari kepala pemerintahan. Berdasarkan konstitusi Maldives, hakim adalah independen dan tunduk pada konstitusi dan undang-undang. Sementara dalam memutuskan permasalahan di luar konstitusi dan undang-undang, maka hakim harus mempertimbangkan hukum Shariah Islam. Dalam sistem pengadilan Maldives terdapat Judicial Services Commission yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian hakim dan komisi ini bertindak sebagai pengawas "watchdog"  guna memastikan bahwa para hakim menegakkan kode etik yang telah ditetapkan. Peradilan di Maladewa berdasarkan prinsip/sendi Islam mengingat 100% penduduknya beragama Islam. Chief of Justice membawahi sistem peradilan di Maladewa.

 

 

  1. PERKEMBANGAN DALAM NEGERI
                                                   
     a.  Politik

1)    Hingga diselenggarakannya Pemilu yang demokratis (multi partai, bebas dan adil) pertama kalinya pada tanggal 9 Oktober 2008, Maladewa tidak menganut sistim partai politik, karena hal ini dikhawatirkan akan memecah belah persatuan dan kesatuan negara. Selain itu Idealisme politik yang berbeda-beda dikuatirkan juga akan memberi kesempatan kepada kaum Muslim militan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat sehari-hari.

2)    Namun demikian perkembangan kondisi politik dalam negeri yang dipandang tidak demokratis dan otoriter tersebut telah memunculkan berbagai gerakan yang menuntut pemerintah untuk melegalisasi keberadaan partai politik dan membatasi masa tugas presiden. Meskipun pemerintahan Presiden Maumoon Abdul Gayoom terus berusaha meyakinkan dan berjanji akan merubah Konstitusi yang membatasi dua kali masa bakti Presiden, namun berbagai upaya kudeta dan aksi demonstrasi terus berlangsung. Pada tanggal 12 Agustus 2004 timbul aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut pemerintah mengambil tindakan keras dan menahan sejumlah demonstran, termasuk mantan pejabat puncak Maldives, Ibrahim Husein Zaki yang juga mantan Sekjen SAARC.

3)    Tindakan kekerasan yang diambil pemerintah tersebut telah menimbulkan keprihatianan masyarakat internasional, termasuk negara tetangga dekat Sri Lanka. Presiden Sri Lanka, Chandrika Bandaranaike Kumaratunga dalam katian ini telah menginstruksikan Menlu Lakshman Kadirgamar agar menyampaikan keprihatinan ini kepada pemerintah Maladewa. Akan tetapi pemerintah Maladewa melalui utusan khususnya, Menteri Kesehatan Ahmad Abdulla menyampaikan kepada pemerintah Sri Lanka bahwa Deklarasi Keadaan Darurat yang diberlakukan pada tanggal 13 Agustus 2004, semata-mata untuk mengatasi aksi brutal demi memulihkan kembali keamanan. Selain itu juga disampaikan bahwa para tahanan akan diperlakukan secara manusiawi dan hak-haknya akan dihormati.

4)    Berbagai tuntutan dan desakan yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Gayoom pada akhirnya telah memaksa pemerintah untuk memberlakukan konstitusi baru dan menyelenggarakan pemilihan umum Presiden yang demokratis pada tanggal 8 Oktober 2008 (putaran pertama) dan 28 Oktober 2008 (putaran kedua). Melalui Pemilu tersebut terpilih Presiden Mohamed Nasheed yang pelantikannya dilakukan pada tanggal 11 Nopember 2008, di Dharubaaruge, Male.  Acara pelantikan yang diiringi dengan 21 tembakan penghormatan, dihadiri oleh beberapa pemimpin Asia Selatan dan pejabat tinggi asing lainnya. Pelantikan tersebut menandai dimulainya era demokrasi di Maladewa. Bersamaan dengan pelantikan Presiden, juga dilantik wakil Presiden Waheed (sebuah jabatan baru dalam pemerintahan Maldives).  

5)    Pada tanggal 12 Nopember 2008, Presiden Maladewa Mohamed Nasheed (Anni) melantik 14 menteri anggota kabinet baru Maladewa dimana 6 orang menteri berasal dari Partai Poltik (Parpol) koalisi pemerintah, Maldivian Democratic Party (MDP) yang dipimpin Presiden Mohamed Nasheed.    

6)    Presiden Mohamed Nasheed mengawali pemerintahannya dengan menunjukkan iktikad baik yang sungguh-sungguh, antara lain mengadakan dialog dengan mantan Presiden Maumoon Abdul Gayoom dan pendukung-pendukungnya, sehingga mendapatkan dukungan dan kerjasama dari oposisi.  Presiden Nasheed menerapkan pemerintahan secara demokratis berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip Islam mengingat 100% penduduk Maladewa adalah muslim.

7)    Pemerintahan Presiden Mohammed Nasheed berjalan stabil dan sesuai dengan ketentuan konstitusi baru Maladewa, yang menguraikan secara jelas tentang pemisahan kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.  Dalam kaitan ini Parlemen selaku lembaga legislatif memiliki kewenangan pengawasan yang kuat terhadap ekskutif, termasuk pembentukan sistem pemerintahan lokal, pembentukan komisi pengawas independen seperti komisi pelayanan sipil dan komisi HAM. Selain itu dalam konstitusi  Maladewa yang baru juga diratifikasi tiga jalur agenda reformasi, yaitu   pembentukan Komisi Independen Pemilu, Komisi Independen Pelayanan Hukum dan Komisi Independen Kepolisian.

8)    Pada tanggal 10 Februari 2009, Maladewa mengesahkan undang-undang pemilu anggota parlemen (Parliamentary Constituencies Bill). Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2009, Komisi Pemilu Maldives mengumumkan jumlah warga Maladewa yang memenuhi syarat untuk memberikan hak suara, yakni  sebanyak 214,405 jiwa. Pada tanggal 9 Mei 2009, Maladewa menyelenggarakan Pemilu perlemen guna memperebutkan 77 kursi anggota parlemen untuk masa bakti 5 tahun.  Pemilu Parlemen diikuti oleh 465 calon, yakni 211 calon berasal dari Parpol (11 Parpol dari 13 Parpol yang terdaftar) dan selebihnya adalah calon independen. Adapun hasil peroleh kursi anggota Parlemen dari Pemilu tersebut adalah :

    1. Partai oposisi DRP (pimpinan gayoom) memperoleh  28 kursi,
    2. Partai pemerintah MDP (Maldivian Democratic Party) 26 kursi,
    3. Kandidat independen 13 kursi,
    4. PA (Peoples Alliance) 7 kursi,
    5. DQP (Dhivehi Qaumee Party) 2 kursi 
    6. Rep (Republican Party) 1 kursi. 

9)    Berdasarkan hasil Pemilu Perlemen tersebut, dimana mayoritas kursi di Parlemen dikuasai oleh Partai Oposisi, maka pemerintahan Presiden Nasheed akan sangat menggantungkan dukungan dari  anggota-anggota parlemen dari parpol lainnya dan anggota parlemen kelompok independen untuk meloloskan rencana program kerja dan kebijakan pemerintah di Parlemen, termasuk dalam kaitannya dengan legislasi dan anggaran yang menjadi kewenangan Parlemen. Setiap tahun pada hari kamis terakhir bulan Pebruari, sidang parlemen dibuka Presiden dan dalam sidang tersebut Presiden menguraikan kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh dan hal-hal yang telah dicapai. Selain itu APBN Maladewa juga disyahkan melalui sidang parlemen tersebut. 

10)Perkembangan terakhir, kekuatan opisisi di Parlemen mulai mengalami perpecahan, karena sejumlah anggota parlemen yang sebelumnya tergabung dalam kelompok oposisi menyeberang ke kelompok pendukung pemerintah. Hal ini telah membuat kekuatan pendukung pemerintah dan oposisi memiliki pengaruh yang hampir seimbang di Parlemen. Lebih jauh, pada tanggal 4 September 2011, mantan Presiden Maumoon Abdul Gayoom menyatakan pengunduran dirinya dari partai oposisi DRP mengundurkan diri dari Partai posisi yang didirikan dan dipimpinnya. Selanjutnya pada tanggal 5 September 2011, Gayoom mengumumkan pembentukan partai Progressive Party of Maldives yang diyakini akan mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat Maladewa sehingga mampu memenangkan Pemilu tahun 2013.

11)Pada akhir tahun 2011, pemerintahan Mohamed Nasheed menghadapi banyak tekanan dan aksi protes dari sebagian rakyat Maladewa. Hal ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan pemerintahan Mohamed Nasheed tidak populis dan cenderung meninggalkan syariat Islam, selain itu Mohamed Nasheed juga memerintahkan untuk menahan ketua Hakim Pengadilan pidana Abdulla Mohamed karena telah membebaskan anggota partai oposisi yang mengkritik pemerintah. Aksi protes yang berlanjut hingga awal tahun 2012 ini menemui titik puncaknya pada tanggal 7 Pebruari 2012. Pada tanggal tersebut, Presiden Mohamed Nasheed secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden. Hal ini disebabkan karena desakan rakyat yang semakin menguat serta kepolisian yang sudah tidak lagi mendukung pemerintahan Mohamed Nasheed. Posisi Presiden selanjutnya dipegang oleh Dr. Mohamed Waheed Hassan Manik yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden.

12)Sehari setelah mengundurkan diri pada tanggal 8 Februari 2012, Mohamed Nasheed langsung menggelar aksi bersama para mantan menteri dan pendukungnya dari partai Maldivian Democratic Party (MDP). Aksi turun ke jalan ini akhirnya berubah menjadi aksi kekerasan dimana pendukung Mohamed Nasheed melakukan perusakan fasilitas umum dan beberapa kantor polisi serta pengadilan. Kerusakan terparah ada di kota Addu, dimana pendukung Nasheed berhasil membakar satu kantor kepolisian setempat.

13)India menjadi negara yang berinisiatif menjadi mediator atas konflik politik yang terjadi di Maladewa. Utusan Khusus Kementerian Luar Negeri India, Ranjan Mathai mengadakan pertemuan dengan semua pihak terkait baik dari pemerintah maupun dari pihak Mohamed Nasheed. Dari pertemuan tersebut, Ranjan mengatakan bahwa semua elemen politik di Maladewa setuju untuk melaksanakan pemilihan umum lebih cepat dari yang dijadwalkan pada tahun 2013. Sementara itu, Presiden Mohamed Waheed mengatakan bahwa pemilihan umum dapat dilaksanakan lebih cepat hanya apabila kondisi memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan umum yang jujur dan adil.

14)Pada tanggal 17 Februari 2012, Commonwealth mengirimkan satu tim investigasi yaitu Commonwealth Ministerial Action Group (CMAG) yang bertugas untuk mengumpulkan informasi dan melakukan investigasi mengenai dugaan kudeta yang dituduhkan oleh mantan Presiden Mohamed Nasheed. Dari hasil investigasi, CMAG menyatakan bahwa penyerahan kekuasaan yang terjadi pada tanggal 7 Pebruari 2012 sudah sesuai dengan konstitusi dan sekaligus hal ini menepis tuduhan kudeta yang diklaim oleh Mohamed Nasheed. CMAG juga menyerukan untuk kedua kubu yang bertolak belakang untuk segera duduk bersama melakukan dialog mencapai kesepakatan-kesepakatan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum.

 

b. Ekonomi 

1)    Maladewa menganut sistem ekonomi terbuka dan menggantungkan perekonomiannya pada sektor pariwisata dan perikanan yang merupakan sumber penghasil devisa utama bagi negara bersangkutan. Maladewa sangat bergantung pada sarana transportasi laut karena letak pulau yang berjauhan dan menyebar dalam radius 900 km dari Selatan ke Utara.

2)    Perekonomian Maladewa bertumpu pada sektor tertier (jasa), khususnya sektor Pariwisata. Sementara untuk sektor primer (pertanian/perikanan) dan sekunder (industri) kontribusinya relatif kecil. Pada tahun 2011 kontribusi sektor tertier terhadap GDP Maladewa mencapai 83% sedangkan untuk sektor primer dan sekunder kontribusnya masing-masing sebesar 3% dan 14%. Untuk sektor pariwisata yang menjadi sektor utama perekomomian Maladewa kontribusinya terhadap GDP mencapai  30%.

3)    Pengembangan pariwisata dimulai sejak tahun 1972. Pada waktu itu 2 pengusaha Maladewa berpatungan dengan investor Itali untuk mengembangkan pulau Vihamanafushi (sekarang bernama Kurumba) yang berada beberapa mil dari Ibu Kota Male untuk  menjadi tourist resort. Selanjutnya pada tahun yang sama juga dikembangkan resort baru di Pulau Bandos. Pengembangan kedua resort tersebut merupakan cikal bakal keberhasilan pariwisata di Maladewa dan untuk mendukung akses transportasi ke negara tersebut, maka kemudian pemerintah merenovasi Bandara International yang merupakan satu-satunya gerbang utama masuknya wisatawan asing ke Maladewa agar dapat didarati pesawat berbadan lebar. Hingga saat ini sebanyak 97 tourist resort telah dikembangkan dan pada tahun 2011 jumlah wisatawan asing yang datang mencapai 931,3 ribu orang dengan lama waktu tinggal rata-rata mencapai 7 hari.

4)    Dari sisi perdagangan luar negeri (ekspor - impor), sebagian besar aktivitas ekspor Maladewa masih didominasi oleh ekspor produk perikanan seperti  canned fish, salted dried skipjack, frozen skipjack, salted dried reef fish, fish meals. Sementara untuk aktvitas impor lebih didominasi produk mesin, barang konsumsi dan BBM. Terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki menyebabkan Maladewa memiliki ketergantungan yang besar pada produk impor. Sebagai gambaran, pada tahun 2010 nilai total perdagangan Maladewa dengan negara mitra mencapai 1.290,8 milyar. Dari total nilai tersebut Maladewa hanya mengekspor senilai 199,9 juta sedangkan sisanya sebesar 1.090,9 juta merupakan impor. Pada tahun 2011 (Januari – November), terjadi peningkatan nilai perdangan bilateral Maladewa dengan negara mitra dimana ekspor Maladewa meningkat menjadi US$ 315,70 juta dan impor meningkat menjadi US$ 1,31 milyar. Negara tujuan utama ekspor Maladewa adalah Jepang, Sri Lanka, India, Inggris, Perancis dan Jerman, sedangkan negara asal impor utama adalah China, Jepang, Malaysia, Thailand Singapore, India, Pakistan Sri Lanka, Persatuan Emirat Arab, Kanada dan Australia.

5)    Meskipun pada tahun 2007 perekonomian Maladewa mampu tumbuh 12,1 persen, namun akibat dampak krisis moneter internasional yang terjadi tahun 2008, laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut sempat mengalami kontraksi sebesar 6,5 persen pada tahun 2009. Akan tetapi pada tahun 2010 perekonomian Maladewa kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,9 persen. Sementara itu pada tahun 2011 perekonomian Maladewa tumbuh sebesar 8,3 persen.

6)    Selain dampak eksternal yang ditimbulkan dari krisis keuangan global, pemerintah Maladewa menyadari bahwa perekonomiannya juga  menghadapi masalah internal yang sangat krusial akibat besarnya pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai (civil servant) dan relatif rendahnya peran sektor swasta dalam aktivitas ekonomi nasional. Untuk memperbaiki kondisi yang ada, maka Maldives sangat mengharapkan bantuan/dukungan dana dari masyarakat internasional, termasuk dalam melakukan berbagai langkah/kebijakan yang mungkin tidak populis seperti mengurangi jumlah pegawai pemerintah dan pengintensifan penerimaan pajak.

7)    Dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan ekonomi tersebut, maka pada tanggal 28 – 29 Maret 2010, Maladewa juga menyelenggarakan International Donor Conference untuk mencari dukungan dana dari negara/lembaga donor bagi pelaksanaan rencana aksi strategis pemerintah Maladewa yang difokuskan pada 5 bidang, yakni budget support and macroeconomic reform, public sector reform, good governance initiatives, social development dan climate change adaptation. Adapun perkiraan dukungan dana yang diperlukan bagi pelaksanaan kelima program tersebut selama 3 tahun ke depan (2010 – 2012) mencapai sebesar US$ 450 juta.

8)    Dari kegiatan Konferensi Donor tesebut, pemerintah Maladewa berhasil memperoleh pledging nilai bantuan baru yang cukup signifikan, yakni sebesar 70% dari dukungan dana yang diajukan. Jumlah ini masih akan terus bertambah mengingat terdapat sejumlah negara yang baru menyampaikan preliminary commitment dan sejumlah negara lainnya belum menyampaikan secara spesifik nilai bantuan yang akan diberikan

 

   c. Sosial Budaya 

1)    Bahasa resmi Maladewa adalah Dhivehi yang merupakan perkembangan dialek bahasa Sinhala. Dan mengadaptasi sistem penulisan bahasa arab menjadi sistem penulisan (Shives Akuru). Maladewa mengakui adanya pengaruh budaya bangsa lain seperti Arab Persia, Afrika Timur, Madagaskar, Sri Lanka, India, Melayu dan Indonesia.

2)    Konstitusi Maladewa yang terakhir diamandemen pada tahun 2008 (Konstitusi 2008) menyebutkan Islam sebagai dasar hukum dan prinsip negara, dan menetapkan bahwa hanya muslim yang dapat menjadi warga negara. Pemerintah menetapkan batas-batas aktivitas wisata sedemikian rupa agar tidak memberikan pengaruh non-islami kepada warga negara  Maladewa. Usaha yang dilakukan adalah pulau-pulau yang tidak didiami oleh warga negara Maladewa sebagai kawasan resort, dan membatasi peredaran minuman beralkohol, daging babi dan hiburan di kawasan resort. Pemerintah juga menetapkan agar wisatawan mematuhi dress code tertentu ketika berada di tempat-tempat umum dan agar menjalankan ibadah agama selain Islam secara tertutup.

3)    Desakan untuk memperkuat langkah protektif terhadap dampak negatif pariwisata juga menyebabkan Presiden Nasheed memberlakukan kebijakan yang melarang adanya spa yang dinilai rawan digunakan sebagai pelacuran serta peredaran minuman beralkohol dan daging babi di Maladewa pada akhir Desember 2011. Kebijakan ini hanya diberlakukan satu minggu (dicabut pada awal Januari 2012), dan disinyalir hanya merupakan manuver politik Presiden Nasheed terhadap oposisi.

4)    Konstitusi 2008 juga menjamin kebebasan berpendapat kepada setiap warga negara, sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Media masa juga diberikan kebebasan menyebarluaskan berita, opini. Kebebasan berpendapat ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan masa pemerintahan Maumoon Abdul Gayoom ( 1978 – 2008). Pada saat itu, Pemerintah menerapkan undang-undang yang melarang semua bentuk aspirasi karena dapat dikategorikan sebagai aksi subversif yang menentang pemerintah, mengancam stabilitas keamanan dan kritik terhadap islam, serta menerapkan sanksi berupa penutupan media masa yang dinilai subversif.  Menjelang akhir masa pemerintahannya, Presiden Gayoom menggagas reformasi untuk mengimbangi popularitas Mohamed Nasheed, sehingga kebebasan media berangsur membaik.

5)    Pada tahun 2009, Presiden Mohamed Nasheed mewujudkan kebebasan yang lebih luas kepada media.  

6)    Keberadaan tenaga kerja asing juga menjadi salah satu sumber persoalan. Masyarakat Maladewa menunjukkan sikap diskriminasi terhadap tenaga kerja asing unskilled, khususnya dari Bangladesh. Menurut perkiraan US Department of State tahun 2011, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Maladewa mencapai jumlah 110 ribu orang yang bekerja terutama di sektor konstruksi dan pelayanan. Sekitar 35 ribu diperkirakan berasal dari Bangladesh dan sekitar separuhnya bekerja di Maladewa secara ilegal

 

  d. Pertahanan dan Keamanan

  1. Sebagai negara kecil yang pulau-pulaunya terpencar-pencar, Maladewa rawan akan infiltrasi musuh dan dari segi keamanan sewaktu-waktu dapat menjadi tidak stabil. Pelaksanaan keamanan nasional Maladewa ditangani oleh The Maldives National Defense Force (MNDF) yang merupakan pasukan pengamanan gabungan yang bertugas mengamankan dan menjaga kedaulatan negara, baik dari aspek internal maupun eksternal, termasuk pengamanan di wilayah ZEE.  MNDF terdiri dari Coast Guard, the Fire & Rescue Service, Infantry Services, Defence Institute for Training & Education (Training Command) dan Support Services.

  2. Pada awalnya rakyat Maladewa kurang memperhatikan masalah sekuriti negaranya, tetapi dengan adanya potensi ancaman/serangan dari pihak luar seperti upaya kudeta terhadap Presiden Maumoon Abdul Gayoom (1998) yang didukung oleh  tentara bayaran dari kelompok militan Tamil Sri Lanka, maka rakyat dan pemerintah Maldives menyadari pentingnya aspek pertahanan dan keamanan negara. Atas dasar ini pemerintah mulai memobilisasi pemuda untuk menangani masalah pertahanan negara, termasuk aspek administratifnya. Personil-personil MNDF diantaranya dikirim ke Sri Lanka untuk memperoleh pendidikan dan latihan di bidang kepolisian (Satgassus) dan penasehat-penasehat militer Pakistan, Inggris, India dan AS juga memberikan latihan di Maladewa.
     
  3. Dimasa sebelum kemerdekaan, Maladewa pernah menandatangani Pakta Pertahanan dengan Inggris, yakni dengan menyewakan Pulau Gan sebagai pangkalan militer Inggris.


    IV. HUBUNGAN LUAR NEGERI 
  1. Kebijakan luar negeri Maladewa tetap didasarkan pada peningkatan hubungan persahabatan dengan semua negara berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Selain itu Maladewa juga menghargai dan menerapkan hukum maupun kewajiban international serta mendukung upaya perdamaian dan stabilitas regional dan internasional. Selama ini Maladewa aktif menjadi anggota badan-badan international dibawah naungan PBB, GNB, OKI, SAARC, Persemakmuran dan WTO. Dalam konteks kerjasama bilateral, Maldives juga telah menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra, baik di kawasan Asia mapun kawasan lainnya. Akan tetapi saat ini Maldives hanya memiliki 11 Perwakilan Diplomatik (Saudi Arabia, Sri Lanka, China, India, United Kingdom, Malaysia, Pakistan, Jepang, Singapore, Bangladesh dan Uni Eropa) dan 2 Perutusan Perutusan Tetap  (United Nations New York dan Jenewa).  
  2. Sebagai negara pulau yang rawan terhadap gelombang badai/laut pasang, termasuk pada saat terjadi gelombang tsunami tahun 2004, Maladewa memberikan perhatian besar terhadap isu perubahan iklim dan selalu menghimbau negara-negara maju agar bersedia membantu perlindungan dan keamanan negara-negara kecil seperti Maladewa. Pada bulan Maret 2009, Presiden Mohamed Nasheed mencanangkan Maldives sebagai Zero Carbon Country dalam satu dekade dengan menerapkan penggunaan sumber energi yang terbarukan (matahari dan angin). Atas upaya yang dilakukan Maladewa terkait dengan isu lingkungan dan perubahan iklim, pada tahun 2009 President Mohamed Nasheed dinobatkan sebagai salah satu "Heroes of the Environment 2009".  
  3. Dalam kerangka kerjasama kawasan (SAARC), sejak awal mula pembentukan organisasi kawasan terebut, Maldives telah berperan aktif dalam pengembangan kerjasama di forum SAARC dan menjadi tuan rumah KTT SAARC pada tahun 1990 dan 1997. KTT SAARC Ke-IX di Male pada bulan Mei 1997 yang menyetujui mekanisme konsultasi politik informal telah menghasilkan pendekatan bersejarah dimana PM Pakistan dan India telah bersedia mengadakan dialog terbuka untuk membahas masalah-masalah bilateral kedua negara. Perubahan sikap kedua negara tersebut tidak lepas dari peran aktif Maladewa untuk menyatukan perbedaan pendapat kedua negara, terutama mengenai masalah Jammu dan Kashmir.
  4. Pada tahun 2011, Maladewa juga berhasil menghelat SAARC summit yang diselenggarakan di kota Addu pada bulan November 2011. Dari hasil pertemuan diantara negara-negara Asia Selatan tersebut, dicapai hasil yang termaktub dalam sebuah kesepakatan yang dinamakan 'Addu Declaration'. Dalam 'Addu Declaration' disepakati tentang aspek tanggap darurat terhadap bencana dan peningkatan keamanan terutama di kawasan samudra hindia terkait dengan semakin banyaknya praktik human trafficking, dan perompak.

 

  1. HUBUNGAN BILATERAL MALADEWA – INDONESIA  
  1. Sebagai sesama negara anggota OKI dan GNB, Maladewa memiliki persamaan persepsi dengan Indonesia dalam memandang berbagai masalah regional dan international. Adanya persamaan persepsi tersebut telah memberi dampak positif terhadap upaya peningkatkan hubungan bilateral kedua negara yang selama ini telah berjalan baik.
  2. Kunjungan-kunjungan resmi dan tidak resmi Menteri-menteri Kabinet dan pejabat-pejabat tinggi Maladewa ke Indonesia, semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara, diantaranya Manteri Luar Negeri Fathulla Jameel, Menteri Pariwisata Ibrahim Hussain Zaki, Menteri Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Abdul Rasheed Hussain, Menteri Kesehatan Ahmed Abdulla, Menteri Negara Ismail Fathy dan Kepala Staff National Security Service (NSS)-Brigadier Jenderal Mohamed Zahir, serta terakhir kunjungan Pembangunan Menteri Pembangunan Ekonomi, Hon. Mr. Mahmood Razee ke Jakarta, tanggal 13 - 16 September 2011. Sementara menteri-menteri Indonesia yang pernah berkunjung ke Maldives adalah Menteri Negara Riset dan Tehnologi B.J. Habibie, Menteri Parpostel Joop Ave dalam rangka pertemuan WTO dan terakhir kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Dr. Fadel Muhammed, tanggal 28 – 29 Januari 2011. Selain itu dalam rangka menyampaikan undangan Presiden RI kepada Presiden Maladewa untuk menghadiri Bali Democracy Forum IV yang akan diadakan di Bali, tanggal 8-9 Desember 2011, utusan khusus Presiden RI, Duta Besar Abdurrachman Mohammad Fachir telah melakukan kunjungan ke Maladewa pada tanggal 8-10 Oktober 2011.  
  3. Tim Badan Kerjasama antar Parlemen (BKSAP) DPR RI tahun 2011 telah mempererat hubungan kedua negara dengan melakukan kunjungan ke Maladewa. Bahkan pihak Maladewa merencanakan untuk melakukan kunjungan balasan ke Indonesia pada tahun 2012.
  4. Pemerintah Indonesia juga memberikan kesempatan kepada para pejabat pemerintah Maladewa untuk mengikuti pendidikan dan latihan jangka pendek dibawah Program KTNB/TCDC, disamping bea siswa bagi beberapa pelajar Maladewa untuk mendalami ilmu di Indonesia di bidang pariwisata/perhotelan selama beberapa bulan. Selain itu dalam rangka membantu suksesnya pelaksanaan KTT Ke-IX SAARC di Male pada bulan Mei 1997, Indonesia juga memberikan bantuan peralatan kesekretariatan (komputer, printer, mesin ketik dll) bernilai US.$. 50.000 (lima puluh ribu US Dollar).
  5. Pemberian bebas visa on arrival oleh pemerintah Indonesia kepada WN- Maladewa yang berkunjung ke Indonesia sejak pertengahan tahun 1993 sebagai hasil kunjungan Menteri Riset Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie ke Maladewa memiliki dampak positif bagi upaya hubungan bilateral kedua negara, khususnya dalam rangka peningkatan impor Maladewa dari Indonesia.
  6. Dalam konteks hubungan bilateral di bidang ekonomi, volume perdagangan antara Indonesia dan Maldives masih sangat relatif kecil, baik dari jumlah maupun nilainya. Hal ini antara disebabkan oleh kecilnya potensi pasar yang ada dan terbatasnya jalur transportasi langsung antara kedua negara. Selama tahun 2003 – 2011, nilai ekspor produk Indonesia ke Maldives mengalami fluktuasi dengan nilai berkisar US$ 10 – US$ 30 juta. Ekspor tertinggi dicapai pada tahun 2008 sebelum terjadinya krisis keuangan dimana ekspor Indonesia mencapai US$ 28,76 juta. Namun demikan pada tahun 2009 nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi US$ 19,51 juta akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi Maladives yang ditimbulkan dari dampak krisis keuangan global.  Pada tahun 2011, ekspor Indonesia ke Maladewa kembali mengalami peningkatan menjadi US$ 22,47 juta.
  7. Terdapat sekitar 1.300 WNI yang bekerja di Maladewa, utamanya di bidang industri pariwisata seperti spa therapist, chef, manager, teknisi transportasi, dan pekerja konstruksi.  Hampir separuh TKI berasal dari Bali. Para TKI ini umumnya adalah skilled workers yang masuk kategori TKI Mandiri. Sejauh ini belum ada perwakilan RI di Maladewa maupun Konsul Kehormatan. Untuk membantu perlindungan WNI yang tersebar di berbagai resort dan kota di M Maladewa, KBRI Colombo memberdayakan beberapa WNI sebagai penghubung dan mendayagunakan jaringan sosial media secara efektif serta secara berkala mengadakan kegiatan reach out berupa "Warung Konsuler".